Langsung ke konten utama

Era Media Membangun Imajinasi Satu Bangsa

Dua dekade sebelum Sumpah Pemuda 1928, "Medan Prijaji", surat kabar pertama milik anak negeri, mengenalkan imajinasi tentang satu bangsa di tanah Hindia Belanda. Lewat dikotomi bangsa yang "terperintah" dan yang "memerintah", gagasan kebangsaan yang inklusif, melintasi sekat suku, agama, dan etnis dimunculkan di ruang publik.

Di persilangan Jalan Naripan dan Jalan Braga, Kota Bandung, berdiri gedung-gedung cagar budaya dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pramoedya Ananta Toer di bukunya, Sang Pemula (1985), menulis, saat Medan Prijaji bertransformasi dari surat kabar mingguan jadi harian pada pertengahan 1910 hingga akhirnya ditutup 1912, media massa itu diterbitkan di percetakan AC Nix di Jalan Naripan No 1, Bandung.

Namun, kini, tak mudah menemukan jejak Medan Prijaji, yang didirikan RM Tirto Adhi Soerjo pada 1907 itu. Akhir September lalu, beberapa wisatawan dari luar dan dalam negeri, berbaur dengan penduduk setempat, melintas di depan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK). Di beberapa laman daring, gedung yang ada di Jalan Naripan Nomor 7-9 itu disebut sebagai bekas kantor surat kabar Medan Prijaji. Namun, tak ada penanda di bagian dalam ataupun luar gedung itu yang masih menunjukkan bahwa tempat itu pernah jadi kantor Medan Prijaji.

"Saya tidak tahu apa benar Medan Prijaji pernah di gedung ini. Saat zaman Belanda, di bagian belakang gedung memang pernah ada percetakan. Tapi, sekarang sudah tidak ada bekasnya," kata Ade, petugas pengelola Gedung YPK.

Seperti halnya dengan jejaknya yang sulit ditapaki di masa kini, peranan Medan Prijaji dalam membangun kesadaran kebangsaan relatif tak banyak dikenal. Padahal, Medan Prijaji jadi titik tolak penting sebagai surat kabar harian pertama yang dibangun oleh anak negeri di era itu. Pada masa jayanya, 1910-1912, oplah Medan Prijaji mencapai 2.000 eksemplar, jumlah yang signifikan di masa itu, bahkan jika dibandingkan dengan surat kabar yang diterbitkan oleh orang-orang Belanda.

Medan Prijaji dan Tirto Adi Soerjo menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Tirto, yang kerap memakai inisial TAS dalam tulisannya, adalah pionir pers anak negeri. Ia juga tokoh pergerakan. Salah satu kerja TAS dalam dunia pergerakan dan organisasi saat itu adalah turut mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) bersama Haji Samanhudi.

Tirto juga sempat mendirikan Hotel Medan Prijaji yang dahulu ada di Jalan Kramat Raya, Jakarta, sebagai salah satu unit usaha untuk menyokong surat kabar. Saat itu, iklan surat kabar banyak direbut media milik orang Belanda. Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil Petit Histoire Jilid 2 (2009) mencatat pendapatan iklan surat kabar Belanda, seperti De Locomotief dan De Java Bode, berkisar 14.000-60.000 gulden per bulan. Sedangkan surat kabar milik orang Indonesia saat itu hanya mendapat iklan sekitar 1.500 gulden per bulan.

Pers kebangsaan

Medan Prijaji membuka babak baru dalam sejarah Indonesia karena media massa mulai digunakan untuk membentuk pendapat publik, memperjuangkan hak dan keadilan, sekaligus membangun kesadaran awal, cikal bakal semangat kebangsaan. 

Sebelum Medan Prijaji, memang sudah ada berbagai surat kabar di Jakarta dan di daerah, baik yang menggunakan bahasa daerah, bahasa Melayu, maupun bahasa Belanda yang kepemilikannya didominasi oleh orang Belanda dan Tionghoa.

Namun, menurut pengajar sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Andi Suwirta, surat kabar sebelum era Medan Prijaji punya tujuan utama untuk mendukung perniagaan pada saat itu. "Medan Prijaji sejak awal dibentuk untuk mengadvokasi pihak-pihak yang dianggap ditindas," katanya.

Medan Prijaji dan Tirto punya sumbangsih membangun "imajinasi" sebagai bangsa yang satu, sesuatu yang sebelumnya tak terbayang di tanah Hindia Belanda. Gambaran ini terefleksi dalam moto yang ditampilkan di laman muka surat kabar Medan Prijaji, yakni "Suara bagi sekalian raja-raja, bangsawan asali (kelahiran) dan pikiran (cendekiawan), priayi dan saudagar bumiputra dan pejabat-pejabat dari bangsa yang terperintah lainnya yang dipersamakan dengan anak negeri, di seluruh Hindia Belanda." Setelah menjadi surat kabar harian, Medan Prijaji memakai moto yang lebih tajam, "Organ buat bangsa yang terperintah di Hindia Belanda, tempat akan membuka suaranya anak Hindia".

Taufik Rahzen dan Muhidin M Dahlan dalam Seabad Pers Kebangsaan: Bahasa Bangsa, Tanahair Bahasa (2007) menuturkan, dengan menyatakan bahwa Medan Prijaji sebagai suara "dari bangsa yang terperintah", Tirto mendobrak politik adu domba yang saat itu dilakukan Belanda dengan membangun stratifikasi kelas berbasis ras. Dengan kata lain, mereka berpendapat, rumusan "bangsa yang terperintah" itu memungkinkan munculnya "imajinasi" atas identitas kolektif di seluruh Hindia Belanda yang menembus sekat suku, agama, ras, dan golongan.

Setelah Medan Prijaji, media massa di masa awal kebangkitan kesadaran nasional juga terus mendorong transformasi semangat satu bangsa. Media massa jadi alat perjuangan mayoritas organisasi pergerakan di saat itu untuk menyampaikan gagasan mengenai bangsa "Indonesia", terlebih setelah kata "Indonesia" digunakan sebagai pengganti Hindia Belanda oleh tokoh-tokoh pergerakan yang sedang menuntut ilmu di Belanda.

Perhimpunan Indonesia di Belanda, misalnya, memiliki majalah Hindia Putra yang kemudian diubah namanya menjadi Indonesia Merdeka. Sudibyo dalam Perhimpunan Indonesia (2004) menuturkan, majalah Indonesia Merdeka yang diterbitkan dalam bahasa Belanda saat itu menjadi semacam perlawanan terhadap propaganda Belanda mengenai Hindia Belanda di dunia internasional.

Organisasi lain juga menyebarkan gagasan keindonesiaannya melalui media cetak. Misalnya, Indonesia Muda menerbitkan Majalah Indonesia Moeda, Jong Sumatera juga memiliki majalah, sedangkan Sarekat Islam (SI) mempunyai Oetoesan Hindia dan Djawa Moeda. Soekarno, setelah mendirikan Partai Nasional Indonesia, juga menerbitkan majalah politik Soeloeh Indonesia Muda.

Di tengah gairah gerakan memopulerkan Indonesia sebagai satu bangsa, Andi Suwirta menuturkan, saat itu media massa berperan penting menyebarluaskan kesadaran nasional sebagai satu bangsa. Kondisi ini terus menguat setelah Sumpah Pemuda 1928. Meski jumlah penduduk yang melek huruf saat itu masih sedikit, media massa menyentuh elite-elite terdidik yang jadi "minoritas kreatif" yang bisa membuat perubahan sosial.

"Imajinasi negara bangsa Indonesia diwacanakan oleh elite terdidik yang jumlahnya kecil, tetapi menjadi motor penggerak mendorong antitesa kolonialisme yang eksploitatif," katanya.

Tantangan masa kini

Dalam perjalanan bangsa Indonesia, media massa juga mengalami transformasi seiring dengan perubahan tantangan yang dihadapi; era penjajahan Jepang, revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan kini era Reformasi. Namun, peranan media sebagai perawat "komunitas terbayang" itu masih tetap penting. Di era banjir informasi serta menguatnya penetrasi media sosial yang memungkinkan setiap orang bisa memproduksi konten dan informasi, "imajinasi" kebangsaan itu menghadapi tantangan. Ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia.

Imajinasi sebagai satu bangsa yang sama, yang jadi landasan negara bangsa demokratis, kini menghadapi tantangan utama, salah satunya dari media sosial yang menghasilkan efek "gelembung informasi". Fenomena itu memperkuat fragmentasi di masyarakat. Media massa arus utama yang menyatukan warga dari berbagai latar belakang sehingga merasa menjadi satu bangsa yang sama, perlahan mulai "digerus" media sosial (Gordon Hull, The Conversation, 6/11/2017).

Guru Besar Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Karim Suryadi menuturkan, nasionalisme dan media massa berjalan beriringan. Media di era saat ini tetap memainkan peran penting. Ini karena di setiap zaman, perubahan zaman nasionalisme perlu ditafsir ulang kendati tetap memiliki semangat yang sama. Media massa bisa menampilkan wajah itu dalam bentuk keseharian yang bisa dengan cepat dirasakan publik.

Hanya saja, media massa saat ini juga menghadapi tantangan yang besar. Salah satunya, kata Karim, politisasi media demi kepentingan politik pemilik. Di masa pra-kemerdekaan, para anak negeri yang jadi pemilik media juga punya preferensi politik, tetapi politik kenegaraan dengan visi jauh ke depan. Saat ini, preferensi politik sebagian pemilik media massa terjebak dalam "kekinian" dan "kedisinian". Dengan kata lain, fokus pada politik hari ke hari, jangka pendek, dan berkelindan dengan kepentingan sempit sang pemilik.

Hal ini bisa berbahaya karena akan merusak media dari dalam sehingga tidak lagi dipercaya oleh publik. Pada saat bersamaan, hal ini perlahan juga menggerogoti landasan kebangsaan Indonesia. "Suka atau tidak, menjaga semangat kebangsaan butuh media. Jika keindonesiaan bisa diibaratkan dnegan tubuh, media ialah saluran yang membawa darah yang bisa mempersatukan atau sebaliknya," kata Karim.

Pertanyaannya, kini masihkah media massa menjalankan tugas merawat imajinasi keindonesiaan itu?

(ANTONY LEE/RINI KUSTIASIH)



Tirtho Adhi Soerjo dan Medan Prijaji

1880 - Tirto Adhi Soerjo lahir di Blora, Jawa Tengah, dari keluarga bangsawan Jawa. Ia merupakan cucu RMT Tirtonoto, Bupati Bojonegoro.

1893 - Mulai bersekolah di sekolah kedokteran STOVIA di Jakarta.

1894-1895 - Tirto sudah mulai mengirim berbagai tulisan ke surat kabar terbitan Betawi (Jakarta). Tirto juga sempat membantu Chabar Hindia Olanda selama dua tahun.

1900 - Tirto dikeluarkan dari STOVIA. Lalu diangkat menjadi redaktur Pembrita Betawi. Setahun kemudian diangkat sebagai redaktur kepala.

1903 - Tirto dengan modal pribadi dan bantuan dana dari Bupati Cianjur mendirikan Soenda Berita di Cianjur. Menjadi terbitan pertama pers Indonesia dengan redaksi ada di desa.

1907 - Pada bulan Januari, Medan Prijaji dalam bentuk surat kabar mingguan mulai terbit.

1910 - Pertengahan tahun, Medan Prijaji menjadi surat kabar harian, dicetak di percetakan AC Nix, Jalan Naripan Nomor 1, Bandung, Jawa Barat.

1912 - Pada 22 Agustus, Medan Prijaji ditutup karena kesulitan keuangan.

1918 - Tirto Adhi Soerjo meninggal dunia.

Gagasan pendirian Medan Prijaji:

1. Memberi informasi
2. Menjadi penyuluh keadilan 
3. Memberi bantuan hukum
4. Tempat orang tersia-sia mengadukan halnya
5. Mencari pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan di Betawi
6. Menggerakkan bangsanya untuk berorganisasi atau mengorganisasi diri
7. Membangunkan dan memajukan bangsanya
8. Memperkuat bangsanya dengan usaha perdagangan

Sumber: Disarikan dari Pramoedya Ananta Toer, Sang Pemula (2003)



Sumber: Kompas, 27 Oktober 2018



Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...
Posting Komentar
Baca selengkapnya