Kliping Sejarah

JAKARTA, KOMPAS -- Fenomena positif pasca-tumbangnya Orde Baru adalah pergulatan untuk membentuk nasionalisme kerakyatan yang lebih unik, yang lebih mencerminkan kondisi bangsa ini. Namun, pada saat bersamaan, ancaman terhadap keberagaman terlihat dari semakin menguatnya politik aliran dan dominasi kaum mayoritas. Demikian topik yang mengemuka dalam perbincangan dengan sejarawan dari Universitas Negeri Padang Mestika Zed, Ketua Program Magister Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta St Sunardi, penggerak pendidikan kebinekaan dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Sutan Iskandar Muda Sofyan Tan di Medan, pemimpin Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta Kiai Haji Abdul Muhaimin, dan seniman teater Butet Kartaredjasa tentang refleksi 80 Tahun Sumpah Pemuda dan 100 Tahun Kebangkitan Nasional. St. Sunardi menilai, saat ini dimensi nasionalisme menjadi lebih rumit daripada sekadar kesamaan sejarah, suku, bangsa, atau budaya. "Namun, globalisasi dan nasionalisme tidak harus

Oleh RIKARD BAGUN Pengantar Redaksi: Rangkaian tulisan tentang 100 Tahun Kebangkitan Nasional, 80 Tahun Sumpah Pemuda, 63 Tahun Kemerdekaan dan 10 Tahun Reformasi, yang dimuat sejak bulan Mei lalu, dengan ini berakhir. P eristiwa Sumpah Pemuda dalam dialektika dengan Kebangkitan Nasional atau nasionalisme selalu mengacu pada proses kelahiran sebagaimana istilah nation  (kebangsaan) dimaksudkan. Makna nation  dari riwayatnya memang berakar dan senantiasa mengacu pada pengertian natus , natal, kelahiran. Kelahiran tidak hanya bersifat substansial bagi pembentukan nation  melalui kontrak politik, tetapi kiprahnya juga selalu dalam status kelahiran, semper in statu nascendi , sebagai "proses menjadi" yang tidak pernah sekali selesai. Dalam bingkai pergulatan kebangsaan, banyak hal lahir atau dilahirkan. Jika Budi Utomo 20 Mei 1908 melahirkan semangat nasionalisme dan Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 melahirkan tiga prinsip dasar: satu nusa, satu bangsa, dan sat