Belanda Minta Maaf atas Peristiwa Rawagede

Sejumlah janda korban menyatakan belum tahu nilai rupiah yang akan mereka terima.

Firman Saragih

PERINGATAN peristiwa pembantaian di Kampung Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat, yang terjadi pada 9 Desember 1947, dilakukan dengan berbeda.

Sebelumnya, setiap 9 Desember, peringatan dilakukan di dalam Monumen Rawagede, dengan memasang tenda yang tidak cukup besar. Itu pun hanya diliput beberapa media.

Kemarin, peringatan dilakukan hingga di luar monumen dengan tenda yang lebih besar, serta diliput media asing.

Pada acara itu, Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan menyatakan pemerintah Belanda meminta maaf terkait peristiwa di Rawagede.

"Hari ini kita mengenang anggota keluarga Desa Balongsari yang tewas 64 tahun lalu saat agresi militer Belanda. Saya atas nama pemerintah Belanda memohon maaf atas tragedi tersebut," kata Zwaan.

Ia mengungkapkan perisitiwa Rawagede merupakan hal yang menyedihkan dan merupakan sebuah contoh bagaimana hubungan antara Indonesia dan Belanda pada masa itu (1947) berjalan ke arah yang keliru.

"Anda masing-masing tentu mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi kenangan pahit tragedi Rawagede. Saya berharap bahwa dengan bercermin bersama pada peristiwa itu, kita bisa melangkah bersama ke masa depan dan bekerja sama dengan erat dan produktif," ujarnya.

Pembantaian penduduk di Rawagede terjadi ketika agresi militer Belanda yang pertama ke bekas Hindia Belanda. Dalam operasi di Karawang, tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario, Komandan Kompi Siliwangi, yang diduga bersembunyi di Rawagede.

Karena tidak menemukan Lukas, tentara Belanda pun memerintahkan semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun di kampung itu, berdiri berjejer. Tentara itu lalu menembak mereka. Diperkirakan 431 orang meninggal akibat itu. Kasus ini mulai disidangkan pada 2009, di Mahkamah Internasional Den Haag.

Pada 14 September 2011, pengadilan Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bersalah, dan harus bertanggung jawab.

Pemerintah Belanda diperintahkan membayar kompensasi bagi korban dan keluarga.

Dilematis

Menurut pengacara korban, Prof Lisbeth Zegeveld, jumlah kompensasi per orang sebesar 20 ribu euro atau sekitar Rp 240 juta. Pemberian kompensasi terhadap janda dan keluarga korban Rawagede dilakukan secara simbolis.

Terkait pemberian dana kompensasi itu, sejumlah janda korban menyatakan belum tahu nilai rupiah yang akan mereka terima. "Belum diterima. Berapa nilainya juga belum tahu," kata Wanti bin Termini, 80, yang sempat dibawa ke Belanda sebagai saksi sidang pembantaian Rawagede.

Ketua Yayasan Rawagede, Sukarman, ketika dimintai konfirmasi soal dana kompensasi yang akan dibagikan kepada para janda dan keluarga korban mengakui masih dalam proses pembahasan.

Sebab, kata dia, pembagian dana itu menjadi dilematis lantaran dari sekian banyak janda korban (181 orang) yang mendapat kompensasi hanya sembilan orang, sesuai yang diperjuangkan di pengadilan Den Haag.

Sukarman mengutarakan agar tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan keluarga korban akan diupayakan agar mereka semua mendapat bagian dana kompensasi yang total nilainya 180 ribu euro (Rp 2,16 miliar).

"Kesembilan janda dan keluarga korban sudah bersedia hanya mendapatkan 50% dari kompensasi." (Ant/N-1)

firman_saragih

@mediaindonesia.com

Sumber: Media Indonesia, 10 Desember 2011

Komentar

Postingan populer dari blog ini

JALAN MENUJU PEARL HARBOR

J ALAN Jepang ke Pearl Harbor sebetulnya bukanlah suatu rencana sesaat. Keinginan untuk menghajar Amerika Serikat atau bangsa Anglo Sakson sudah tumbuh jauh sebelum peristiwa 7 Desember 1941, 50 tahun silam itu. Jepang mengalami berbagai masalah besar setelah Perang Dunia I. Terjadi kemelut sosial dan ekonomi. Bencana alam juga sering menghantam bangsa ini. Sementara itu dalam dunia politik, tampil ke permukaan kaum hipernasionalis yang rata-rata perwira Angkatan Darat yang ambisius. Mereka berpendirian, berbagai masalah yang sedang melanda Jepang bisa diatasi dengan cara ekspansi keluar dan pembaharuan di dalam. Maksudnya, segala yang berbau Barat harus dikikis habis. Dalam membentuk diri menjadi negara modern, Jepang pada 1880 telah banyak mencontoh kehidupan Barat mulai dari iptek sampai politik. Misalnya dalam dunia politik dibentuk Diet, parlemen Barat a la Jepang. Kaum nasionalis militan mengeritik itu dan mereka mengatakan hal itu hanya akan mematikan tradisi Jepang. Ma...

Baca selengkapnya

Petisi Soetardjo: Kesempatan yang Disia-siakan Hindia Belanda

Oleh: A. C. Ton PENGANTAR: A. C Ton, seorang sejarawan dan penerbit dari negeri Belanda menulis mengenai Petisi Soetardjo dan Volksraad yang dimuat di NRC Handelsblad tepat 50 tahun ulang tahun Petisi Soetardjo. Judulnya "Petitie-Soetardjo, 15 Juli 1936,: een gemiste kans voor Nederlands-Indie". Pandangan A. C Ton mengevaluasi peristiwa itu sangat menarik karena dibuat pada masa kini. Di bawah ini terjemahannya. -- Redaksi TEPAT 50 tahun yang lalu di Volksraad, Nederlandsch Indie, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pegawai Pamong Praja Soetardjo pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul di perwakilan rakyat dengan maksud memberikan kemerdekaan kepada Nederlandsch Indie dalam jangka waktu 10 tahun: Indie, sebagai dominion dalam Kerajaan Belanda. Dua tahun lamanya usul tersebut yang menjadi terkenal sebagai "Petitie Soetardjo" berhasil memikat perhatian orang di Indie. Petisi tersebut tidaklah bersifat revolusioner atau pun radikal. Kalau dibandingkan dengan perjuangan...

Baca selengkapnya

Pesawat RI-003: Dibeli dengan Emas Rakyat Sumbar

LIMA puluh tahun silam, di masa perjuangan, cara membeli pesawat terbang sangat sederhana. Barter, merupakan salah satu cara pembelian yang lazim. Cara ini pula yang ditempuh pemerintah dalam pengadaan sebuah pesawat kecil, Avro Anson, buatan pabrik terkenal Inggris, Avro. Itu pun tidak langsung dibeli dari pabriknya, melainkan lewat seorang pialang yang mengenal pemiliknya. Uniknya lagi, pesawat bermesin ganda tersebut diterbangkan pemilik merangkap pilotnya asal Australia, Paul Keegan, langsung ke pembelinya, Pemerintah RI di Sumatera. Avro Anson mendarat di Bukittinggi awal bulan Desember 1947. Penumpangnya terdiri dari Opsir Udara III Muhammad Sidik Tamimi (Dick Tamimi), perwira penghubung AURI di Singapura, Ferdy Salim anggota supply mission di Singapura dan seorang pialang dari Singapura. Pesawat delapan penumpang yang dapat mendarat di lapangan kecil ini, dianggap paling cocok untuk memecahkan masalah perhubungan di Sumatera. Setelah dilihat sendiri "barangnya", peme...

Baca selengkapnya

HARI-HARI SEKITAR PROKLAMASI: Sebuah Kilas Balik oleh Pelaku Perjuangan

Pengantar Periode penting dalam sejarah bangsa kita berlangsung dari tahun 1944 hingga sekitar 1949. Tahun-tahun sebelum kemerdekaan dan beberapa tahun sesudahnya tercatat sebagai bagian yang penuh dengan peristiwa penting, yang menentukan kelanjutan hidup negara dan bangsa Indonesia. Sebagian besar tokoh-tokoh perjuangan kita saat ini sudah tiada. Yang masih hidup pun barangkali sudah dalam keadaan uzur dan sulit untuk mengingat kembali setiap peristiwa secara akurat. Untunglah banyak juga di antara para tokoh yang terlibat langsung dengan perjuangan kemerdekaan itu yang memiliki catatan untuk diterbitkan, atau menyusun buku kenang-kenangan. Aboe Bakar Loebis adalah satu di antara banyak tokoh pejuang yang sudah menuliskan memoarnya. Aboe Bakar Loebis turut serta dalam berbagai kegiatan persiapan proklamasi kemerdekaan dan selama satu tahun menjadi staf Biro Perjuangan, Kementerian Pertahanan. Ia juga ikut mendirikan dan menjadi wartawan surat kabar Berita Indonesia. Aboe Bakar b...

Baca selengkapnya

Melacak Sejarah Islam di Indonesia (4): Tasawuf Memudahkan Penerimaan Masyarakat

S etelah masyarakat muslim terbentuk antara lain melalui perdagangan dan perkawinan, dibukanya lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang agama Islam (pesantren) dipandang merupakan sesuatu yang mutlak untuk didirikan. Selain ditujukan untuk mencetak tenaga-tenaga muslim muda, pada saat itu pesantren juga ditujukan untuk semakin menyebarluaskan ajaran Islam di Indonesia. Para santri yang datang belajar di suatu pesantren banyak yang berasal dari luar wilayah di mana pesantren itu didirikan. Setelah keluar dari suatu pesantren, para santri tersebut kembali ke tempat asalnya masing-masing. Di kampungnya, mereka kemudian menjadi tenaga-tenaga edukatif yang menyiarluaskan ajaran-ajaran Islam dan bukan tidak mungkin bila mereka pun kemudian membuka pesantren di wilayahnya. Dalam hal menjaring para santri, sebuah pesantren ternyata ditentukan pula oleh nama besar yang disandang oleh sang kyai (pemimpin pesantren). Semakin terkenal seorang kyai, semakin terkenal pula pesantrennya dan ...

Baca selengkapnya

Saat-saat yang Tepat Merenung Makna Perjuangan

A pa yang dialami oleh Subegjo pada 30 Oktober 1945 di depan Gedung Internatio Surabaya ( Suara Karya , 10/11), juga dialami oleh Moedjali (70 th, Kolonel Purn, yang kini sudah Haji), Oesman Bahrawi (76 th) dan Ali Bari (67 th). Mereka bertiga secara terpisah masing-masing mengungkapkan pengalamannya 49 tahun yang lalu kepada Suara Karya awal pekan ini di Surabaya. Sebagaimana halnya Subegjo, ketiga pejuang yang kini sudah menikmati masa tuanya merasa bahwa 10 November selalu membangkitkan semangatnya untuk hidup lebih tangguh dan optimis. Orang-orang setua saya dan pernah merasakan kobaran api 10 November 1945 tak lagi memiliki ambisi lebih tinggi kecuali kelak ketika saya meninggalkan dunia ini, tidak membebani anak-cucu dengan atribut-atribut kontroversial dan berbau kemunafikan karena di dekat akhir hidup saya melakukan tindak korupsi, kolusi, aji mumpung, dan berbangga-bangga merasa diri pejuang. Demikian cetus salah seorang dari ketiga pelaku dan saksi 10 November 1945. Pert...

Baca selengkapnya

Mencari Makna Kebangkitan Nasional II

Oleh Ki Supriyoko H ari ini delapan tahun yang lalu atau tepatnya pada 20 Mei 1989, Presiden Soeharto memberikan amanat mengenai tujuan kebangkitan nasional. Dinyatakan oleh beliau bahwa apabila kebangkitan nasional pertama tahun 1908 bertujuan mendirikan negara kebangsaan yang didasarkan atas persatuan dan kesatuan maka tujuan kebangkitan nasional kedua nantinya (saat itu) adalah menempatkan negara dan bangsa Indonesia sejajar dengan negara dan bangsa lain yang sudah maju. Apa yang diamanatkan Pak Harto tersebut sangatlah jelas bahwa tujuan kebangkitan nasional kedua mempunyai formulasi politis yang berbeda dengan tujuan kebangkitan nasional pertama. Hal ini memang bisa saja terjadi karena dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia telah mengalami pergeseran kontekstual atas medan perjuangannya. Di awal abad ke-20 atau pada era kebangkitan nasional pertama maka tantangan kultural bangsa Indonesia lebih terpusat pada masalah-masalah politis; sedang di akhir abad ke-20 ini atau pada e...

Baca selengkapnya

Kliping Sejarah

Cari Blog Ini