Belanda Minta Maaf kepada Janda Rawagede

BANDUNG, (PR).-

Pemerintah Belanda akan meminta maaf secara resmi kepada Indonesia atas pembantaian ratusan orang Indonesia yang dilakukan tentara Belanda di Rawagede, Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, pada tahun 1947 lalu. Belanda mengakui korban pembantaian 150 orang. Versi lain menyebutkan, korbannya 431 orang.

Kementerian Luar Negeri Belanda menyatakan, pemerintah Belanda juga setuju untuk membayar kompensasi 242.000 dolar AS (180.000 euro) atau sekitar Rp 2,1 miliar.

"Duta Besar Belanda untuk Indonesia, atas nama Pemerintah Belanda, akan meminta maaf hari Jumat (9/12) atas apa yang telah terjadi," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Belanda, Aad Meijer, Senin (5/12).

Belanda pernah menyampaikan penyesalannya atas pembunuhan itu tetapi belum pernah meminta maaf secara resmi.

Diketahui, kasus pembantaian di Rawagede digugat oleh delapan janda dan seorang warga yang selamat dari pembantaian di Desa Balongsari. Janda kedelapan dalam kasus itu sudah meninggal dunia.

Menurut Irwan Lubis dari Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) yang memperjuangkan kasus itu, Belanda tidak menyatakan banding dan keputusan pengadilan di Den Haag dinyatakan telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Beberapa pekan setelah keputusan, diadakan perundingan dan musyawarah antarkuasa hukum kedua pihak dan telah diperoleh mufakat untuk memenuhi materi keputusan hakim pengadilan di Den Haag.

Dikatakannya, kompensasi dibayarkan kepada sembilan penggugat. "Permintaan maaf menjadi penting dan fenomenal menimbang sejak 64 tahun terakhir, untuk pertama kalinya pemerintah Kerajaan Belanda meminta maaf secara resmi," kata Irwan, Senin (5/12).

Gugatan Rawagede di Pengadilan Den Haag merupakan perjuangan harkat dan martabat bangsa, hukum, kemanusiaan, dan keadilan. Peristiwa Rawagede erat kaitannya dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan Rawagede juga mengandung nilai-nilai kebangsaan yang tinggi dan menjadi muatan penting bangsa Indonesia.

"Hal terpenting dari semua itu bahwa dalam perjuangan ini dalil kedaluwarsa yang selalu menjadi alasan penolakan Belanda telah nyata-nyata dikesampingkan dalam pertimbangan keputusan majelis hakim yang independen itu," ucap Irwan.

Irwan menilai, perjuangan dan keputusan pengadilan itu berhasil menegakkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Di sisi lain, kehormatan juga berhasil didapatkan bangsa Belanda. "Suasana ini menjadi penting untuk memandang dan menjalin hubungan bilateral yang lebih baik lagi di antara kedua bangsa pada masa-masa mendatang. Mudah-mudahan penyelesaian kasus ini menjadi inspirasi bagi penyelesaian hal-hal yang dapat mengganggu hubungan baik kedua negara pada masa-masa yang akan datang," katanya.

Saat permintaan maaf disampaikan, kata Irwan, pengacara janda Rawagede, Liesbeth Zegveld dan Ketua Yayasan KUKB Belanda, Marcel Pondaag, akan hadir di Monumen Rawagede pada 9 Desember 2012.

Mereka akan memenuhi undangan Komnas HAM, berdiskusi, dan beramah tamah dengan janda-janda Rawagede dan masyarakat Balongsari. Keduanya selanjutnya akan ke Makassar menghadiri peringatan di Monumen Korban 40.000 jiwa dan bertemu dengan janda-janda korban kejahatan perang Raymond Westerling di Sulawesi Selatan. (AFP/A-95) ***

Sumber: Pikiran Rakyat, 6 Desember 2011

Komentar

Postingan populer dari blog ini

JEJAK KERAJAAN DENGAN 40 GAJAH

Prasasti Batutulis dibuat untuk menghormati Raja Pajajaran terkemuka. Isinya tak menyebut soal emas permata. K ETERTARIKAN Menteri Said Agil Husin Al Munawar pada Prasasti Batutulis terlambat 315 tahun dibanding orang Belanda. Prasasti ini telah menyedot perhatian Sersan Scipiok dari Serikat Dagang Kumpeni (VOC), yang menemukannya pada 1687 ketika sedang menjelajah ke "pedalaman Betawi". Tapi bukan demi memburu harta. Saat itu ia ingin mengetahui makna yang tertulis dalam prasasti itu. Karena belum juga terungkap, tiga tahun berselang Kumpeni mengirimkan ekspedisi kedua di bawah pimpinan Kapiten Adolf Winkler untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Hasilnya juga kurang memuaskan. Barulah pada 1811, saat Inggris berkuasa di Indonesia, diadakan penelitian ilmiah yang lebih mendalam. Apalagi gubernur jenderalnya, Raffles, sedang getol menulis buku The History of Java . Meski demikian, isi prasasti berhuruf Jawa kuno dengan bahasa Sunda kuno itu sepenuhnya baru dipahami pada awa...

Baca selengkapnya

Kanguru dalam Permesta

Australia dan Amerika sesungguhnya belum berubah dalam memperlakukan rezim politik dan militer Indonesia. B ISIK-bisik itu sudah lama terjadi di kalangan sejarawan: bahwa Amerika dan Australia terlibat dalam PRRI/Permesta. Beberapa buku yang pernah terbit berusaha membahas hal ini. Namun, "hidangan yang relatif lengkap" baru tersaji setelah Audrey R. Kahin dan George Mc T. Kahin menerbitkan laporan mereka. Judulnya, Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia (Pustaka Utama Grafiti, 1997). Laporan ini menguraikan berbagai informasi tentang peran Pusat Intelijen Amerika (CIA) dalam sejumlah gejolak hubungan pusat dan daerah, terutama sepanjang tahun 1950-1963--seusai penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada akhir tahun 1949. Seolah melengkapi apa yang sudah diungkapkan oleh suami-istri Kahin, Hadi Soebadio menulis buku Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta. Paparan yang dibuat Hadi lebih lugas dan rinci. Tadinya...

Baca selengkapnya

Raja Belanda: Maaf atas Kekerasan Berlebihan

Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima mengunjungi Indonesia untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Raja juga meminta maaf atas kekerasan berlebihan Belanda di masa lalu. JAKARTA, KOMPAS-- Raja Belanda Willem-Alexander di Jakarta, Selasa (10/3/2020), kembali menegaskan pengakuan eksplisit Pemerintah Belanda terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain itu, ia juga menyatakan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan berlebihan yang dilakukan Belanda pada tahun-tahun setelah proklamasi. Setelah Proklamasi RI, terjadi dua kali agresi militer Belanda pada 1947 dan 1948, yang menewaskan banyak korban jiwa, termasuk warga sipil. Pemerintah Belanda secara politis dan moral baru mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 pada tahun 2005 melalui menteri luar negerinya saat itu, Bernard Bot. Sebelumnya, Belanda mengakui penyerahan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Permintaan maaf disampaikan Raja Willem-Alexander dalam pernyataa...

Baca selengkapnya

Islam Nusantara Teladan di Mata Dunia

SURABAYA, KOMPAS -- Praksis Islam di Indonesia yang disebut Islam Nusantara berpotensi menjadi teladan baru dari dunia Islam di mata dunia. Hal ini menimbang perkembangan sosial politik di sejumlah negara dan komunitas Islam dunia, termasuk di Timur Tengah, yang kini dilanda konflik sosial politik yang mengarah pada runtuhnya peradaban setempat. Meski ada berbagai pendapat, Islam Nusantara dipahami tetap merupakan Islam otentik sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW sekaligus mampu mendamaikan pergaulan pemeluknya dan bahkan menyejahterakan lingkungannya, termasuk non-Muslim. Demikian pendapat sejumlah pakar dalam Seminar Internasional "NU dan Islam Nusantara" yang digelar dalam rangkaian pelaksanaan Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di kompleks kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) di Surabaya, Rabu (1/7). Hadir dalam seminar yang digelar kerja sama harian Kompas dengan Panitia Muktamar NU Ke-33 ini antara lain Rektor UINSA Abdul A'la, Dekan Fakultas Adab UINSA yan...

Baca selengkapnya

SEI MAHAKAM (2 - HABIS) Keraton Kutai dan Pergulatan Mawas Diri

Cikal bakal Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dimulai sekitar abad ke-2 di Muara Kaman dengan raja pertama Kudungga, dilanjutkan putranya, Aswawarman, yang melahirkan tiga putra, yaitu Mulawarman (Kutai Kartanegara, Kaltim), Purnawarman (Taruma Negara, Jawa Barat), dan Adityawarman (Pagaruyung, Sumatera Barat). Oleh HARIADI SAPTONO P ada masa pra Islam tersebut, tercatat 25 raja memimpin Kerajaan Kutai Martadipura, dari Kudungga hingga Dermasetia. Berita tentang Kerajaan Kutai kemudian tidak terdengar. Selanjutnya, abad ke-13 berdiri Kerajaan Kutai Kartanegara di Kutai Lama dengan raja pertama Adji Batara Agung Dewa Sakti hingga raja kelima Pangeran Tumenggung Baya-Baya, sebelum kemudian pada abad ke-16 Kerajaan Kutai Kartanegara memeluk Islam dan abad ke-17 Pangeran Sinum Pandji Mendapa menyerang serta menghancurkan Kerajaan Kutai Martadipura dan kedua kerajaan dipersatukan menjadi Kutai Kartanegara Ing Martadipura sampai sekarang. Pada 1945, keraton bergabung dengan Repub...

Baca selengkapnya

Petisi Soetardjo: Kesempatan yang Disia-siakan Hindia Belanda

Oleh: A. C. Ton PENGANTAR: A. C Ton, seorang sejarawan dan penerbit dari negeri Belanda menulis mengenai Petisi Soetardjo dan Volksraad yang dimuat di NRC Handelsblad tepat 50 tahun ulang tahun Petisi Soetardjo. Judulnya "Petitie-Soetardjo, 15 Juli 1936,: een gemiste kans voor Nederlands-Indie". Pandangan A. C Ton mengevaluasi peristiwa itu sangat menarik karena dibuat pada masa kini. Di bawah ini terjemahannya. -- Redaksi TEPAT 50 tahun yang lalu di Volksraad, Nederlandsch Indie, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pegawai Pamong Praja Soetardjo pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul di perwakilan rakyat dengan maksud memberikan kemerdekaan kepada Nederlandsch Indie dalam jangka waktu 10 tahun: Indie, sebagai dominion dalam Kerajaan Belanda. Dua tahun lamanya usul tersebut yang menjadi terkenal sebagai "Petitie Soetardjo" berhasil memikat perhatian orang di Indie. Petisi tersebut tidaklah bersifat revolusioner atau pun radikal. Kalau dibandingkan dengan perjuangan...

Baca selengkapnya

Mengenang Peristiwa Bandung Lautan Api: Heroisme antara Tegallega dan Rel KA

TULANG jemari terbungkus kulit keriput itu mencengkeram erat besi pegangan gerobak sampah. Bahunya yang tipis tampak melengkung, tertarik kuat tali pengikat gerobak. Langkah dan nafasnya terasa berat, menapaki Jl. Mohammad Toha, Tegallega, yang Sabtu sore kemarin (23/3), basah diguyur hujan. Beban sampah yang dibawanya, seakan tak sepadan dengan sosok tua yang kurus kering. Elan (60), sosok tua itu, sejenak memalingkan pandangannya pada sederet kata-kata dalam spanduk yang terpancang depan Markas Hubdam III/Siliwangi, "Markas Batalyon II Resimen 8 Divisi III Siliwangi Tahun 1946 - Panitia BLA 1996", demikian bunyi tulisan itu. Kawasan Tegallega jika dibalik ke masa 1946, adalah sejarah heroik ketika Tentara Republik Indonesia (TRI) bersama ratusan ribu warga Bandung, mempertahankan kemerdekaan. Pada 21 Maret 1946, kawasan itu sempat dibombarder tentara Sekutu. Akan tetapi secara kebetulan, kedudukan Batalyon II TRI (Sumarsono) di sana, tengah memperkuat posisi perte...

Baca selengkapnya

Kliping Sejarah

Cari Blog Ini