Langsung ke konten utama

Masih Perlukah Harkitnas

Ahmad Mansur Suryanegara
Sejarawan Muslim Tinggal di Bandung

HARI Kebangkitan Nasional (Harkitnas), 20 Mei, sebagai produk keputusan Kabinet Mohammad Hatta (1948). Didasarkan 20 Mei 1908 sebagai Hari Jadi Boedi Oetomo (BO).

TERNYATA keputusan politik ini sangat bertentangan dengan realitas sejarahnya. BO yang didirikan (1908) oleh Soetomo ketika masih siswa Stovia. BO juga dibubarkan oleh dr Soetomo (1931). BO sebagai gerakan eksklusif priyayi Jawa, aksi dan pemikirannya melawan arus gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional (1900-1942). Tidak hanya saat didirikannya, tetapi juga ketika BO telah berusia 20 tahun. Dalam kongresnya di Surakarta (1928), menurut AK Pringgodigdo dalam Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia, tetap menolak pelaksanaan cita-cita persatuan nasional Indonesia, yang diperjuangkan oleh Jong Islamieten Bond-JIB (1925).

BO dibubarkan sendiri oleh dr Soetomo. Berubah menjadi Persatoean Bangsa Indonesia (PBI), dan berubah lagi menjadi Partai Indonesia Raja (Parindra), 1935. Walaupun memakai nama Indonesia, tetapi anggotanya tetap hanya priyayi Jawa yang tinggal di Pulau Jawa dan luar Jawa. Oleh karena itu, Ir Soekarno dalam Sarinah, menyatakan walaupun seribu dewa turun dari langit, Parindra tidak dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, karena anggotanya kalangan amtenar dan bupati. Keduanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda. Pergantian nama dengan Indonesia, karena Sjarikat Islam telah menjadi parpol, Partai Sjarikat Islam Indonesia/PSII (1925). 

BO sebagai organisasi kejawen-Javanism sangat anti-Islam. Termasuk sikap organisasi pemudanya, Trikoro Dharmo. Mengapa demikian? Karena BO anggota utamanya adalah priyayi Jawa dan bupati. Dan Trikoro Dharmo sebagai organisasi bawahnya BO, tidak mengherankan bila bersikap sama dengan BO.

Iklim keorganisasian yang anti Islam, menjadikan Sjamsurizal keluar dari Trikoro Dharmo. Atas nasihat Hadji Agoes Salim, kemudian Sjamsurizal mendirikan Jong Islamieten Bond-JIB (1925). Gerakan JIB tidak dapat dilepaskan dari pengaruh CSI yang saat itu sudah berubah menjadi parpol Partai Sjarikat Islam (1923) kemudian jadi PSII (1925). Timbul pertanyaan mengapa BO anti-Islam?

BO (1908) didirikan di Jakarta sebagai organisasi imbangan terhadap Djamiatoel Choir (1905) yang didirikan kalangan Sayid. Organisasi pendidikan Djamiatoel Choir ini mendapat simpati besar dari kalangan bangsawan Jawa, antara lain KH Achmad Dachlan yang nantinya sebagai pendiri Persjerikatan Moehammadijah (1912). Sedangkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda, menjauhkan kalangan priyayi atau ningrat dari pengaruh Islam.

Atas nasihat PAA Achmad Djajaningrat Bupati Serang, Djamiatoel Choir perlu diimbangi organisasi Sayid dengan organisasi kalangan priyayi Jawa, Boedi Oetomo namanya. Perhatikan persamaan antara Choir bahasa Arab dan Oetomo dalam bahasa Jawa. Sistem keanggotaanya, BO, hanya menerima priyayi Jawa. Lebih diutamakan amtenar dan bupati. Kedua-duanya sebagai aparat penjajah. Bila pemerintah Kolonial Belanda anti-Islam, maka para pembantunya bupati dan amtenar, juga bersikap anti-Islam sebagai gerakan politik. 

Usaha ini berhasil menemukan pemuda yang unik. Soetomo untuk lulus SD 5 tahun saja, setelah usia 20 tahun baru lulus. Setelah lulus dari Stovia 2 tahun, mendapat gelar Dokter Jawa, menunjukkan sikap anti-Islam. Terbukti ketika ditanya oleh KH Mas Mansoer (1933) dari Perserikatan Moehammadijah, mengapa tidak salat? Jawabnya, bahwa dirinya sebagai penjelmaan Tuhan di dunia, tidak perlu salat. Dan kemudian menyalahkan seluruh ajaran Rasulullah saw. Termasuk masalah haji, tidak dibenarkannya. Pandangan ini jelas, dr Soetomo dan BO bersikap antigerakan nasional Indonesia dan anti-Islam. Pernyataan anti-Islamnya dapat dibaca di media cetaknya Djawi Hiswara dan Swara Oemoem. 

Pengertian nasional adalah gerakan anti-imperialis. Dan gerakan nasional juga sebagai gerakan cinta tanah air dan bangsa serta agama. Dalam kenyataan sejarahnya di Indonesia, pelopor pengguna istilah nasional ini pun adalah Sjarikat Islam. Disosialisasikan istilah nasional dalam National Congres Central Sjarkat Islam-Natico CSI Pertama (1916) di Bandung, diadakan di Gedung Concordia atau Gedung Merdeka sekarang Museum KAA Jalan Asia Afrika. Adapun pimpinan Natico CSI saat itu adalah HOS Tjokroaminoto, Hadji Agoes Salim, Abdoel Moeis, Wignjadisastra, dan Dewi Sartika. Dalam kongres ini, CSI sebagai pelopor menuntut Zelfbestuur - Self Goverment - Pemerintahan Sendiri. Dengan kata lain Indonesia Merdeka. 

Pengaruhnya di Bandung, Setiabudhi Danudirjo mengubah Indische Partij - partainya kalangan Indo, menjadi National Indische Partij (1919). Pengaruh selanjutnya Setiabudhi masuk agama Islam. Bung Karno di Bandung 11 tahun kemudian mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (1927). Dan ketika PNI didirikan, CSI telah berubah jadi parpol, Partai Sjarikat Islam (1923). Dengan kepulangan Dr Soekiman Wirjosandjojo dari Belanda, kemudian bergabung di Partai Sjarikat Islam, memopulerkan istilah Indonesia, berubah menjadi PSII (1925). 

Dari fakta sejarah ini terbaca bahwa pelopor adanya organisasi yang menggunakan istilah Syarikat, Serikat, Sarekat, adalah Sjarikat Islam. Berpengaruh terhadap nama Persarekatan Komunis di India - PKI (1920). Pelopor pengguna istilah nasional adalah National Congres Central Sjarikat Islam (1916). Berpengaruh terhadap National Indische Partij (1919) dan Perserikatan Nasional Indonesia (1927). Pendiri pertama parpol adalah Sjarikat Islam. Dan yang menyosialisasikan istilah Indonesia sebagai pengganti Hindia Belanda atau Hindia Timur adalah Partai Sjarikat Islam Indonesia.

Bung Karno sendiri dalam Di Bawah Bendera Revolusi, menyatakan bahwa Prof Ralston Hayden, Sjarikat Islam sangat berpengaruh besar terhadap gerakan politik. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia Timur. Kalau demikian fakta sejarahnya, timbul pertanyaan benarkah keputusan Kabinet Hatta, 20 Mei sebagai Harkitnas? Sjarikat Islam bermula adalah Sjarikat Dagang Islam - SDI yang didirikan 16 Oktober 1905. Harkitnas yang lebih tepat adalah 16 Oktober 1905. Tanggal 20 Mei sebaiknya diperingati sebagai Hari Jadi Kodam Siliwangi. ***



Sumber: Pikiran Rakyat, 20 Mei 2014



Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...
Posting Komentar
Baca selengkapnya