Revitalisasi Kebangkitan Nasional

Reiza D. Dienaputra

Lektor Kepala pada Prodi Ilmu Sejarah

Fakultas Ilmu Budaya Unpad

SAAT pertama kali peringatan Kebangkitan Nasional digagas oleh Kabinet Mohammad Hatta (1948-1949), tujuan utamanya adalah untuk membangun kembali kesadaran sejarah dalam menghadapi kolonialisme. Pilihan tanggal peringatan pun jatuh pada kelahiran organisasi yang dianggap sebagai organisasi pergerakan pertama perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, yakni Budi Utomo, 20 Mei 1908. Pilihan itu dikarenakan pergerakan nasional merupakan momen perjalanan sejarah penting bangsa Indonesia dalam membebaskan diri dari belenggu kolonial.

Kiprah

Keberadaan Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan yang tanggal kelahirannya dijadikan sebagai momen peringatan Harkitnas tidak berarti hanya Budi Utomo yang berkontribusi dalam perjuangan melawan kolonialisme dengan mendirikan organisasi. Di luar itu, masih banyak organisasi pergerakan yang juga berkontribusi dalam perjuangan menghadapi kolonialisme.

Walaupun organisasi-organisasi pergerakan tersebut pada esensinya memiliki tujuan sama tetapi cara organisasi-organisasi itu mencapai tujuannya direpresentasikan dalam strategi berbeda. Ada yang menempuhnya melalui pergerakan politik (Sarekat Islam, Indische Partij, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia), melalui pergerakan kebudayaan (Paguyuban Pasundan, Sarikat Sumatra, Rukun Minahasa), dan melalui pergerakan keagamaan (Ahmadiyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama). Demikian pula strategi dalam menghadapi kekuasaan pemerintah kolonial. Ada yang berjuang secara kooperatif atau terlibat aktif dalam institusi bentukan pemerintah kolonial, ada pula yang menempuh cara non-kooperatif, menolak terlibat dalam institusi bentukan pemerintah kolonial atau menolak bantuan finansial dari kolonial Belanda.

Berbagai upaya organisasi-organisasi pergerakan dalam membangun kehidupan lebih baik bagi masyarakat Indonesia secara perlahan tapi pasti mampu memberikan perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Melengkapi berbagai perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, era pergerakan nasional juga berhasil memberi kontribusi bagi tumbuhnya kesadaran baru sebagai sebuah komunitas yang tinggal dan hidup di wilayah yang saat itu diberi nama Hindia Belanda. Kesadaran akan identitas baru itu berhasil dirumuskan sekelompok pemuda saat berlangsung Kongres II Pemuda Indonesia, 26-28 Oktober 1928. Pada akhir kongres dibacakanlah ikrar pemuda Indonesia, "kami putra dan putri Indonesia ....".

Terbangunnya identitas Indonesia itu memperlihatkan efektivitas perjuangan melalui jalur organisasi. Hanya dalam waktu relatif pendek, perjuangan ini telah melahirkan sebuah atmosfer baru, atmosfer persatuan, yang sebelumnya begitu sulit digapai. Tidaklah berlebihan bila momen pergerakan ini dijadikan momen kebangkitan nasional.

Memaknai Harkitnas

Esensi setiap peringatan hari kebangkitan nasional sejatinya adalah peringatan lahirnya semangat dan pemikiran baru dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pemikiran dan semangat baru tersebut terepresentasikan dalam bentuk perjuangan menghadapi pemerintah kolonial melalui pendirian organisasi pergerakan. Dalam kaitan itu pula jelaslah bahwa setiap peringatan kebangkitan nasional haruslah diarahkan pada upaya mereaktualisasi kebangkitan nasional agar relevan dengan tantangan zamannya.

Bila pada awal abad XX kebangkitan nasional terepresentasikan dalam bentuk perjuangan membebaskan diri dari belenggu kolonialisme maka pada perkembangan kontemporer di abad XXI, kebangkitan nasional haruslah direpresentasikan pada upaya penanganan berbagai permasalahan dan tantangan kemasyarakatan, baik yang berdimensi internal maupun eksternal.

Permasalahan dan tantangan kemasyarakatan berdimensi internal di antaranya bersangkut-paut dengan permasalahan krisis identitas dan jati diri Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kata kunci untuk dapat membangun kembali identitas dan jati diri Indonesia sebagai sebuah bangsa di antaranya dimulai dengan membangun kembali kesadaran sejarah masyarakat Indonesia. Melalui pembangunan kembali kesadaran sejarah akan tumbuh rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara dan tanah air, lalu akan tumbuh pula rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang selanjutnya akan mendorong pada keinginan kuat memelihara kebanggaan tersebut serta terus meningkatkan kualitasnya dalam percaturan internasional.

Permasalahan yang berdimensi internal lainnya adalah berkaitan dengan pembangunan budaya politik Indonesia, mengingat adanya kesenjangan tajam antara sistem politik transisi demokrasi yang kini tengah berkembang dengan perilaku politik masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku politik para elite politik.

Penanganan tantangan dan permasalahan kemasyarakatan berdimensi internal menjadi semakin mendesak manakala tantangan kemasyarakatan berdimensi eksternal juga harus segera diantisipasi secara cermat dan tepat. Satu di antara yang mendesak untuk diantisipasi adalah pemberlakuan pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Kebangkitan nasional yang kini kembali diperingati bangsa Indonesia harus difokuskan pada upaya penanganan berbagai tantangan dan permasalahan kemasyarakatan tersebut. Kebangkitan nasional masyarakat Indonesia saat ini haruslah merupakan kebangkitan dari berbagai keterpurukan Indonesia sebagai sebuah bangsa, baik yang berdimensi internal maupun yang berdimensi eksternal. Semoga! ***

Sumber: Pikiran Rakyat, 20 Mei 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...

Baca selengkapnya

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...

Baca selengkapnya

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...

Baca selengkapnya

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...

Baca selengkapnya

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda. Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...

Baca selengkapnya

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...

Baca selengkapnya

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...

Baca selengkapnya

Kliping Sejarah

Cari Blog Ini