PSII, Sang Pelopor

DATA BUKU

Judul: Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik hingga Konlik Kekuasaan Elite

Penulis: Valina Singka Subekti

Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Cetakan: I, 2014

Tebal: xxii + 235 halaman

ISBN: 978-979-461-859-2

OLEH AHMAD SUAEDY

Tidak bisa dimungkiri, Syarikat Islam (SI) yang sebelumnya bernama Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhoedi di Solo tahun 1905 merupakan pelopor nasionalisme Indonesia. Ketika itu SDI berorientasi pada perdagangan. Mereka ingin melawan monopoli para pedagang Tiongkok dan Timur Asing lainnya yang diberi kemudahan oleh Belanda. Sebaliknya, para pedagang Muslim dan pribumi mendapatkan diskriminasi.

Kemudian HOS Tjokroaminoto mengubah semuanya, dari yang hanya perdagangan, sosial, dan keagamaan menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada 1929. Dengan perubahan itu maka agenda politiknya menjadi kian jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda (Islam and Politics in the Thought of Tjokroaminoto (1882-1934), 2000). Hal itu terjadi setelah sebelumnya SI mengalami perpecahan antara SI Putih dan SI Merah pimpinan Semaoen yang berhaluan sosialis-komunis.

SI putih pimpinan Tjokroaminoto yang kemudian menjadi PSII melahirkan kader-kader berkaliber nasional dan internasional, seperti H Agus Salim, Abdul Muis, Suryopranoto, dan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, di samping Tjokroaminoto sendiri yang bahkan dijuluki sebagai Heru Cakra atau Ratu Adil.

Namun, sebagaimana gerakan dan partai politik umumnya, seluruh cerita kepeloporan itu berubah drastis ketika datang rezim yang represif dan otoritarian Orde Baru. Cerita berawal dari rencana penyederhanaan partai politik melalui fusi ke dalam tiga kategori setelah kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 dan pengangkatan Soeharto sebagai presiden. Tiga kategori tersebut adalah Nasionalis (PDI--Partai Demokrasi Indonesia), Islam (PPP--Partai Persatuan Pembangunan), dan Golongan Karya.

Buku yang ditulis oleh Valina Singka Subekti ini diangkat dari karya skripsinya di FISIP UI 30 tahun yang lalu. Tetapi kemudian, setelah mencapai gelar doktor, buku ini disempurnakan dengan penambahan teori-teori baru yang cukup canggih. Buku ini menarik bukan hanya data-datanya yang detail sehubungan dengan Valina berasal dari keluarga PSII, melainkan juga teori-teori yang diselipkan ke dalam hampir setiap tahapan pembahasan. Dalam buku ini, Valina hendak membedah PSII, bagaimana persaingan, dan mengapa terjadi perpecahan di dalam PSII terutama dalam menghadapi fusi partai politik Orde Baru.

Valina menemukan dua faktor utama dalam perpecahan tersebut. Menurutnya, struktur sosial organisasi PSII yang bersifat patronase atau patron-client berkontribusi terhadap perpecahan, meskipun PSII dikategorikan sebagai gerakan Islam modern. Dengan sistem itu membuat organisasi ini tergantung kepada kewibawaan tokoh tertentu yang bersifat sentralistik. Di sisi lain, karena sistem itu maka intervensi dari luar semakin mudah.

Terhambatnya regenerasi akibat sistem patronase di PSII sebenarnya sudah coba diatasi pada MT (Majelis Tahkim--semacam kongres) ke-32 tahun 1966 atas tuntutan profesionalitas dan kemampuan teknokratis. Namun, karena anak-anak muda yang direkrut tidak semua berasal dari hasil gemblengan di dalam PSII sendiri melainkan juga dari luar seperti HMI, PII, dan Masyumi, sehingga di antara mereka memiliki perbedaan pemikiran dan kultur.

Perekrutan anak muda itu pada akhirnya menimbulkan problem. Di satu pihak organisasi yang bersifat patron-client itu tidak bisa menampung progresivitas mereka dan dalam waktu yang sama anak-anak muda tersebut tidak semua memiliki tradisi yang sama di dalam PSII, seperti penghormatan terhadap patron khususnya keluarga Tjokroaminoto. Puncaknya adalah kemenangan kelompok anak muda untuk mengambil kekuasaan melalui TM ke-33 di Majalaya, Jawa Barat 1972.

Hal itu disebabkan kepemimpinan anak-anak muda yag direkrut sebelumnya telah berhasil mengambil hati dan didukung oleh pengurus daerah, sementara sistem patronase masih bertahan terutama oleh generasi tua dengan menempatkan keluarga Tjokroaminoto dalam posisi tertinggi. Di sisi lainnya lagi, di kalangan kelompok muda sendiri ada persaingan dengan memanfaatkan sistem patronase tersebut untuk merebut kekuasaan partai. Kelompok ini dipelopori oleh MT Gobel yang sesungguhnya direkrut dari kalangan nontradisional.

Yang menarik adalah bahwa pada MT tersebut ternyata koalisi patronase dan anak muda oportunis pasangan Anwar Tjokroaminoto-Gobel kalah telak dari kelompok muda yang independen progresif. Kelompok terakhir ini disebut independen progresif bukan hanya karena ingin bebas dari sistem patronase melainkan juga kritis terhadap program fusi dari pemerintah. Akhirnya terpilih Bustaman sebagai DP (Dewan Partai) dan Ibrahim sebagai LT (Lajnah Tanfidziyah) yang, keduanya, sesungguhnya kader muda tradisional PSII.

Sebaliknya, kelompok Gobel disebut oportunis tidak hanya karena menggunakan patronase sebagai cara untuk mengambil kekuasaan, melainkan begitu kalah pemilihan, Gobel langsung menuju istana tanpa menunggu penutupan untuk melapor kepada Presiden Soeharto. Di dalam mobil menuju istana itu Gobel berujar kepada temannya, "... saya akan berlomba melaporkan MT ini kepada Presiden, lihat nanti apa pengurus yang terpilih yang akan direstui Presiden atau saya." (hal 168). Pada pembukaan MT, sesungguhnya Gobel sudah mengejutkan dan sekaligus mencurigakan hadirin dengan ditunjuk sebagai pembaca sambutan Presiden Soeharto. Itu pulalah yang membuat dia tidak mendapat simpati peserta MT.

Pada akhirnya, pengurus hasil MT ke-33 tersebut memang dipaksa dibatalkan oleh pemerintah dengan membentuk pengurus darurat yang dipaksakan dengan menempatkan Anwar Tjokroaminoto sebagai presiden DP dan TM Gobel sebagai LT, sembari "membunuh" karier kelompok muda progresif tersebut. Kedua kelompok itu pun pecah dengan susunan pengurus masing-masing dan dengan nama yang sama.

Hal yang mungkin menjadi pengingat dari karya ini adalah bahwa sistem pemerintahan otoriter Orde Baru telah membuat perpecahan di banyak sekali kelompok dan organisasi, khususnya PSII. Hal itu menyebabkan pemikiran dan gerakan cemerlang seperti yang dirintis oleh HOS Tjokroaminoto menjadi mandek dan tidak terwariskan kepada generasi baru. Meski demikian, dari hasil penelusuran Valinka ini, ide-ide nasionalisme Islam tidak hilang dari PSII, meskipun tidak juga berkembang. *

AHMAD SUAEDY,

Koordinator Abdurrahman Wahid Centre--Universitas Indonesia dan Board Gerakan GusDurian Indonesia

Sumber: Kompas, 19 Oktober 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...

Baca selengkapnya

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...

Baca selengkapnya

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...

Baca selengkapnya

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...

Baca selengkapnya

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda. Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...

Baca selengkapnya

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...

Baca selengkapnya

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...

Baca selengkapnya

Kliping Sejarah

Cari Blog Ini