Langsung ke konten utama

Selintas Sejarah Siliwangi (I)

Pengantar: 

Puncak upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 Siliwangi yang jatuh pada tanggal 20 Mei, akan diadakan hari ini dalam bentuk parade dan defile di Stadion Siliwangi Bandung. Bertindak sebagai Irup, Kasad Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar. Selesai acara ini, dilanjutkan dengan peresmian Ruang Sudirman yang terletak di Makodam III Siliwangi Jl. Aceh. Acara terakhir riung mungpulung. Menyambut HUT ke-48 Siliwangi, mulai hari ini "PR" menurunkan tulisan bersambung mengenai sejarah Kodam III Siliwangi yang kini dipimpin Mayjen TNI Muzani Syukur.

Semoga bermanfaat.

Redaksi.

KELAHIRAN Divisi Siliwangi tak lepas dari sejarah kehadiran Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Letnan Jenderal Urip Sumohardjo yang memperoleh kepercayaan sebagai Kepala Staf Umum TKR pada saat itu, segera membentuk tiga komandemen di Jawa Barat dan satu komandemen di Sumatera. Komandemen I Jawa Barat dipimpin oleh panglimanya Didi Kartasasmita dengan pangkat Kolonel Jenderal Mayor, sedangkan Abdul Haris Nasution dengan pangkat Kolonel ditetapkan sebagai kepala stafnya. Komandemen II Jawa Tengah di bawah pimpinan Jenderal Mayor Suratman, Komandemen II Jawa Timur dipimpin Jenderal Mayor Mohamad, sedangkan Komandemen Sumatera dipimpin Jenderal Mayor Suhardjo Handjowardjo.

Didi Kartasasmita selaku Komandemen I Jawa Barat segera pula memerintahkan pembentukan 13 resimen dengan masing-masing tiga atau empat batalyon di Jawa Barat.

Resimen-resimen TKR di Jawat Barat itu adalah Resimen I Banten, dipimpin oleh Letnan Kolonel Husein Kiai Syam'un. Resimen II Bogor dipimpin Letnan Kolonel Husein Sastranegara/Letnan Kolonel Hidayat Sukarmawijaya. Resimen III Sukabumi dipimpin Letnan Kolonel Edi Sukardi. Resimen IV Tangerang dipimpin Letnan Kolonel Singgih. Resimen V Cikampek di bawah pimpinan Letnan Kolonel Muffreini.

Resimen VI Purwakarta di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sumarna. Resimen VII Cirebon di bawah pimpinan Letnan Kolonel Supardi. Resimen VIII Bandung di bawah pimpinan Letnan Kolonel Omon Abdulrakhman. Resimen IX Padalarang di bawah pimpinan Letnan Kolonel Gandawijaya. Resimen X Garut di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ponto Sukawijaya. Resimen XI Tasikmalaya di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soepian Iskandar. Resimen XII Jatiwangi di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sumarno dan Resimen XIII Sumedang di bawah pimpinan Letnan Kolonel Umang Karyasenjaya.

Tidak lama kemudian terbentuk pula Resimen Rangkasbitung di bawah pimpinan Jaya Rukmantara, dan satu resimen lagi di Bandung yang terdiri dari bekas-bekas badan-badan perjuangan di bawah pimpinan Abdullah Saleh.

Dalam waktu yang amat singkat, telah dapat dibentuk sebanyak 15 resimen, dengan masing-masing terdiri atas tiga atau empat batalyon.

Sekalipun demikian, persenjataannya masih serba menyedihkan. Belum ada satu resimen pun yang dapat dipersenjatai sepenuhnya. Bahkan ada resimen yang belum mempunyai satu pucuk senjata bedil pun. Ini tentu saja betul-betul menyedihkan. Bahkan pada waktu Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat, Letnan Jenderal Urip Sumohardjo mengadakan inspeksi dan memeriksa Resimen XI-II, beliau tidak melihat adanya sepucuk bedil pun. Yang ada hanyalah bambu runcing sejumlah satu seksi (peleton).

Pada waktu itu memang sedang taraf mencari senjata. Di mana masing-masing kesatuan berusaha sendiri-sendiri untuk mencari senjata. Harapan yang terbesar mengharapkan kiriman dari daerah Banyumas, di mana Sudirman (calon Panglima Besar yang pertama dan Tentara Kebangsaan kita) sedang membagi-bagikan senjata hasil rampasan dari gudang-gudang senjata Tentara Jepang setempat.

Sementara itu, Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat telah menyusun Komandemen I Jawa Barat dengan resimen-resimennya ke dalam tiga divisi, di antaranya: Divisi I yang meliputi keresidenan-keresidenan Banten dan Bogor, berkedudukan di Serang, di bawah pimpinan Kiai Haji Syam'un dengan pangkat kolonel. 

Divisi II meliputi keresidenan-keresidenan Jakarta dan Cirebon, berkedudukan di Linggarjati di bawah pimpinan Kolonel Asikin, yang kemudian diganti oleh Kolonel Abdul Kadir. Sedangkan Divisi III meliputi Keresidenan Priangan, dipimpin Kolonel Aruji Kartawinata.

Pada tanggal 11 Oktober 1945, Komandan Divisi III Kolonel Aruji Kartawinata dipindahkan ke Kementerian Pertahanan Yogyakarta, sebagai penggantinya diangkat Kolonel AH. Nasution yang tadinya menduduki jabatan selaku Kepala Staf Umum Komandemen I Jawa Barat. Sedangkan kedudukan Kolonel AH. Nasution, digantikan oleh Kolonel Hidayat.

Harus diakui juga bahwa di Jawa Barat pada waktu itu memang tidak sedikit terdapat tenaga-tenaga kader yang produktif yang berasal dari eks Peta, Heiho, Kaigun, dan KNIL. Banyak pula dari mereka yang telah mengecap pendidikan Sekolah Menengah ataupun Sekolah Tinggi pada masa Perang Dunia II (zaman penjajahan Belanda) dan berasal dari seluruh Kepulauan Indonesia.

Di samping mereka tergabung dalam TKR, mereka mendirikan pula badan-badan perjuangan seperti: Hasbullah, Sabilillah, Barisan Merah Putih (BMP), Barisan Benteng Republik Indonesia (BBRI), Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), Barisan Berani Mati (BBM), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Lasykar Rakyat (LR), Pasukan Istimewa (PI), Pasukan Garuda Putih, Pasukan Beruang Merah, Polisi Istimewa, Lasykar Wanita Indonesia (Lasywi), Angkatan Muda Kereta Api (AMK), Angkatan Muda PTT, Pemuda Sosial Indonesia (Pesindo).

Badan-badan perjuangan itu kemudian bergabung dalam Markas Daerah Perjuangan Pertahanan Priangan (MDPP) yang kemudian berubah menjadi Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) di bawah pimpinan Sutoko. 

(Bersambung) ***



Sumber: Pikiran Rakyat, 23 Mei 1994



Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...
Posting Komentar
Baca selengkapnya