Langsung ke konten utama

Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei: Nasionalisme Indonesia Sekarang

Oleh P. J. Suwarno

NASIONALISME adalah paham yang menjadi populer pada waktu revolusi besar di Prancis meletus tahun 1789. Dari Prancis menyebar ke seluruh Eropa bersama tentara nasional Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dari Eropa tersebar ke Dunia Ketiga lewat pemerintah jajahan yang sebelum Perang Dunia I masih tegak berdiri di seluruh Asia dan Afrika.

Nasionalisme, suatu konsep yang banyak diperdebatkan karena mengandung banyak aspek, seperti aspek sejarah budaya, politik, sosiologis dan yang terakhir yuridis ketatanegaraan. Kata nasionalisme berasal dari bahasa latin natus est artinya dilahirkan. Kita di Indonesia menyebutnya sebagai paham kebangsaan. Bangsa diartikan sekelompok manusia yang mempunyai keinginan bersama untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan itu.

Jadi kalau orang berpegang pada arti bangsa di atas yang pernah dikutip Ir. Soekarno dari pendapat E. Renan, maka untuk menjadi suatu bangsa unsur mutlak yang harus ada ialah keinginan bersama untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan itu. Di sini jelas pembentukan bangsa (nation building) menyangkut domain afektif dan psikomotorik anggota masyarakat.

Tepat sekali tindakan para perintis Angkatan 1908 yang memotivasi pemuda-pemudi mencintai suatu kebudayaan asli dalam hal ini kebudayaan Jawa. Sebab dengan mencintai kebudayaan Jawa, keinginan mereka untuk bersama-sama mengembangkan kebudayaan itu akan tumbuh. Keinginan bersama untuk mengembangkan kebudayaan Jawa itu pasti akan menumbuhkan semangat untuk mempertahankannya.

Maka ketika Sutomo atas dorongan Dr Wahidin Sudirohusodo mendirikan Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, surat kabar Belanda yang bersimpati kepada orang Indonesia menulis "Nasionalisme Jawa Bangkit". Keinginan bersama bersatu untuk mengembangkan kebudayaan itu diberi wadah organisasi modern yang diberi nama Budi Utomo. Sampai sekarang dapat disebut Budi Utomo merupakan pelopor organisasi kebangsaan Indonesia dalam arti modern.

Pada waktu itu nasionalisme di Barat sudah berumur 100 tahun lebih, bahkan sudah berkembang ke dalam sebagai kesadaran akan hak untuk memiliki negara dan memerintahnya dan menjelma menjadi semangat demokrasi, sedangkan ke luar berkembang menjadi imperialisme. Sebab setiap bangsa ingin agar persatuannya dapat bertahan terus-menerus dan bebas dari semua ancaman. Bertahan yang kelewatan menimbulkan agresivitas yang didukung oleh kaum kapitalis menjadi imperialis. Maka tak terhindarkanlah perang antarbangsa di Eropa yang terkenal dengan nama perang dunia.

Belajar dari Eropa

Dari sejarah nasionalisme Eropa tersebut orang dapat melihat pola perkembangan nasionalisme yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nasionalisme yang berkembang ke dalam melahirkan demokrasi, karena setiap nasionalis sadar bahwa negara itu milik mereka bersama, bukan milik seseorang, raja atau diktator misalnya. Kesadaran itu menimbulkan keinginan mereka untuk ikut mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Sehingga melahirkan pemerintahan demokrasi. Sedangkan ke luar menmbulkan kesadaran ketahanan nasional yang berlebihan dan menjurus ke agresivitas. Agresivitas ini diberi warna yuridis dan ekonomis menjadi imperialisme.

Apakah pola itu akan diikuti oleh perkembangan nasionalisme Indonesia? Sebagai Negara Ketiga kiranya Indonesia bisa belajar dari perkembangan nasionalisme Eropa. Sehingga segi-segi negatif yang melekat pada perkembangan nasionalisme Barat tersebut dapat dikendalikan. Masyarakat Indonesia harus merencanakan perkembangan nasionalisme ke dalam menjelmakan Demokrasi Pancasila dan ke luar menjelmakan persahabatan antarbangsa di seluruh dunia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan demikian nasionalisme yang kebetulan ditumbuhkan oleh Belanda di Indonesia dengan politik etisnya dahulu, kini harus digarap dengan perencanaan yang tepat dan bertahap. Untuk itu perlu dicari dan dikembangkan faktor-faktor yang mampu menimbulkan keinginan bersama untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan itu.

Angkatan 1908 memilih faktor sosio-budaya untuk menumbuhkan nasionalisme tersebut. Angkatan 1928 memilih faktor sosio-budaya terutama pendidikan dan Angkatan 45 menyempurnakannya dengan memilih faktor politik dan revolusi yang melahirkan negara dengan pemerintah yang merdeka.

Proses membangsa yang secara nyata dimulai tahun 1908 tersebut kini sudah berlangsung selama 76 tahun. Semua faktor tersebut meninggalkan bekas pada nasionalisme Indonesia. Bekas yang kini sangat terasa ialah faktor politik pemerintahan yang mengejawantah pada birokrasi Indonesia. Birokrasi itu begitu kuat, sehingga meresapi hampir seluruh sendi masyarakat dan ada yang mengatakan masyarakat Indonesia mengalami birokratisasi.

Menggarap birokrasi

Memang birokrasi merupakan alat yang ampuh sekali untuk menyatukan bangsa Indonesia yang tersebar di tiga ribu pulau dan terdiri dari bermacam-macam suku bangsa ini. Tetapi birokrasi dapat juga mematikan keinginan bersama untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan itu. Maka masalahnya bagaimana birokrasi yang kuat itu dapat digunakan untuk menumbuhkan keinginan bersama untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan itu

Birokrasi dalam pengertian modern sebenarnya merupakan alat bagi negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Jadi mereka digaji dari pajak rakyat agar melayani kebutuhan rakyat. Di sinilah arti yang sebenarnya bahwa pegawai negeri dalam UU No. 8 Tahun 1974 disebut sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Jumlah pegawai negeri sekarang sekitar tiga juta. Kalau tiga juta ini sungguh-sungguh melayani masyarakat yang diabdinya, maka setiap seorang pegawai negeri akan melayani sekitar 50 warga negara.

Kalau setiap pegawai negeri mengamalkan fungsinya sesuai dengan arti birokrasi modern dan UU No. 8 Tahun 1974, maka mereka pasti akan mampu menimbulkan rasa cinta masyarakat pada negara. Sebab mereka merasa diayomi oleh pegawai negeri yang dihayatinya sebagai alat negara. Rasa cinta negara ini pasti akan menimbulkan keinginan bersama untuk mempertahankan negara itu. Inilah nasionalisme. Sebaliknya kalau setiap pegawai negeri tidak menghayati dan mengamalkan fungsinya, malahan justru sebaliknya menguasai dan minta dilayani oleh rakyat, maka di sini akan terjadi setiap seorang pegawai negeri akan diabdi dan dilayani oleh sekitar 50 orang warga negara. Dalam keadaan demikian pasti masyarakat akan merasa tertekan oleh birokrat. Kalau hal demikian berkelanjutan mereka akan resah dan akan membenci birokrasi sebagai alat negara, sehingga mereka akan apatis dan merasa tidak ikut memiliki negara. Inilah proses pudarnya nasionalisme dari dalam.

Kecuali itu birokrasi yang rapi dan efektif dapat juga digunakan untuk menghasilkan pembangunan yang berdaya-guna. Dalam hal ini orang dapat pula mengatur prioritas yang berorientasi pada pemupukan keinginan bersama untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan tadi, misalnya Departemen Perhubungan, Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, dan Departemen Penerangan. Kalau birokrat dalam departemen-departemen ini dapat dibina sedemikian rupa, sehingga transportasi, komunikasi, dan arus informasi di seluruh Indonesia dapat berjalan lancar, murah, dan sederhana, maka jarak antarsuku yang diciptakan oleh laut, gunung dan hutan akan terjembatani, sehingga pergaulan antarsuku akan berkembang dan kemungkinan tumbuhnya keinginan bersama untuk bersatu dan mempertahankan persatuannya akan lebih besar.

Peranan pendidikan

Sesudah transportasi, komunikasi dan informasi dapatlah disebut pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan keinginan bersama untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan, meskipun temponya agak pelan dan lambat laun. Memang sampai sekarang Pemerintah belum bisa melepaskan bekas pendidikan intelektualistis yang ditinggalkan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia. Sehingga pendidikan anak-anak Indonesia sampai sekarang masih berfokus pada penggarapan domain kognitif dan masih kurang mempertahankan domein afektif dan domein psikomotorik. 

Padahal untuk dapat membangkitkan keinginan bersama untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan itu, domain-domain afektif dan psikomotorik sangat penting. Makanya harus digarap dengan kesungguhan dan perencanaan yang matang, terutama dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Hal ini kiranya sudah diberi perhatian maksimal pada Kabinet Pembangunan IV sekarang. Sedangkan untuk ilmu-ilmu eksakta perlulah kiranya ditumbuhkan minat pada anak didik untuk mengadakan eksperimen di tengah-tengah masyarakat pedesaan, sehingga mereka lebih mengenal alam dan masyarakat Indonesia. Dengan demikian mereka akan terpupuk keinginannya untuk mempertahankan dan mengembangkan alam serta masyarakat Indonesia. Inilah proses membangsa.

Demikian juga departemen-departemen lain harus dibina tidak hanya menjadi aparat yang efektif dan bersih, tetapi juga menumbuhkan keinginan masyarakat untuk bersatu dan tetap mempertahankan persatuan (negara) itu, sebab mereka merasa dilayani diayomi dan disatukan dalam suatu hidup bersama baik dengan warga sekitar, maupun dengan sesama warga yang berasal dan hidup di lain pulau.

Kalau birokrasi yang berkembang menjadi kuat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dibina seperti tersebut nasionalisme Indonesia akan berkembang sesuai dengan pola yang telah digariskan oleh Pancasila. Ke dalam mengejawantahkan demokrasi khas Indonesia yang mengutamakan musyawarah mufakat, ke luar selalu mencari persahabatan dengan negara-negara lain di seluruh dunia.

Sebaliknya kalau birokrasi yang kita warisi dari Belanda dan Orde Lama itu dibiarkan menuruti nalurinya, akan tumbuhlah suatu feodalisme yang tiada taranya di Indonesia ini. Sebab akan terjadi tiga juta birokrat dilayani 150 juta warga negara. Dengan demikian memang bangsa Indonesia masih tetap merupakan persatuan, tetapi selalu merasa dipaksa untuk bersatu dengan kekuasaan yang tak dapat ditolaknya. Ini berarti penekanan dan penindasan yang dilegalisasi oleh orang-orang yang dipersatukan tadi. Dengan demikian nasionalisme Indonesia akan berkembang ke dalam menjadi diktatoris dan ke luar menjadi imperialis, sebab selalu mencurigai negara tetangga atau negara-negara dunia kalau-kalau mempengaruhi warga negara Indonesia untuk melawan penindasan dari birokrat yang kuat tersebut.

Birokrasi, faktor pembentuk nasionalisme yang diwarisi oleh Indonesia ini dapat dikembangkan menjadi faktor pembina nasionalisme modern yang khas Indonesia, tetapi dapat juga berkembang menjadi faktor pembangkit feodalisme yang imperialistis. ***

* P. J. Suwarno antara lain mengajar di IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.



Sumber: Tidak diketahui, 19 Mei 1984



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...