Langsung ke konten utama

Mengenal Wajah Nasionalisme Papua

DATA BUKU 
Judul: Nasionalisme Ganda Orang Papua
Penulis: Bernarda Meteray
Penerbit: Penerbit Buku Kompas, 2012
Tebal: xxix + 301 halaman
ISBN: 978-979-709-644-1

OLEH AMIRUDDIN AL-RAHAB

Nasionalisme sebagai ekspresi politik, adalah temuan baru, seumur dengan surutnya kolonialisme. Dalam kajian sejarah, nasionalisme di belahan dunia mana pun tidak pernah berakar tunggal, termasuk di Papua. Bernarda Meteray secara cemerlang menunjukkan hal itu.

Ekspresi nasionalisme umumnya lebih tertuju pada cita-cita politik akan masa depan, ketimbang upaya mencari-cari "tali pusat" ke masa lalu. Masa lalu bagi para propagandis nasionalisme lebih merupakan upaya untuk menambah percaya diri, bahwa masa depan bisa dibangun dengan puing-puing masa lalu. Singkatnya, nasionalisme dalam gerakan politik, lebih merupakan upaya untuk membangun identitas masa kini.

Dalam membangun identitas masa kini itulah, konsep Ben Anderson tentang "imagined community", komunitas yang secara sosial dikonstruksi, sungguh sangat tepat untuk meneropong masalah-masalah gerakan nasionalisme di abad ini. Buku karya Bernarda Meteray ini sesungguhnya memaparkan bagaimana sebuah masyarakat masa depan, dibayangkan identitasnya oleh para propagandis nasionalisme di Papua yang bergumul antara identitas kepapuaan dengan keindonesiaan.

Benang merah yang bisa kita tarik dari buku ini adalah wajah nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia yang berada dalam pergumulan yang tiada henti. Dalam tarik-menarik itu masing-masing saling mengisi dan mematangkan diri. Dalam kerangka pikir seperti itulah buku Bernarda ini mestinya kita nikmati dengan santai dan akal sehat, tanpa memberi beban politik yang berlebihan terhadap  sebuah karya ilmiah, yang semula disertasi doktoral ini. Sebab, dalam seluruh paparannya, Bernarda tidak menyalahkan dan sekaligus membenarkan.

Dengan menggunakan konsepsi "penyemaian", Bernarda secara perlahan mengajak pembacanya memasuki proses idealisasi sebuah masyarakat, dialektika yang menjadi lahan pergumulan kepapuaan dan keindonesiaan.

Konstruksi nasionalisme Papua dimulai oleh penulis dalam Bab 3. Intinya adalah bibit nasionalisme Papua ditebarkan oleh misi pendidikan yang dibawa para pegiat keagamaan, khususnya Kristen dengan mendirikan sekolah-sekolah berasrama sebagai rendezvouz untuk anak-anak Papua dari berbagai puak dan suku.

Semua bermula dari Sekolah Guru di Mansinam dan Miei tahun 1923. Adalah IS Kijne, sosok guru yang memelopori dan mengajarkan rasa nasionalisme kepada anak-anak Papua agar mereka bisa keluar dari kurungan puak dan sukunya. Bacaan sekolah Seruling Emas dan Kota Emas adalah sarananya (hal 30-37). Sayangnya, di akhir bab itu Bernarda meragukan jelujur argumentasinya sendiri, dengan mengatakan "kesadaran kepapuaan yang muncul di masa ini tidak ada kaitannya dengan politik, apalagi menuju konstruksi masa depan Papua sebagai negara bangsa" (hal 50).

Ragu

Akibat posisi berpikir yang ragu tersebut, identitas Papua yang politik seolah tak terjamah. Meskipun Bernarda memercayai bahwa pendidikan pola asrama menjadi lahan subur bagi tumbuhnya bibit nasionalisme Papua, namun bagaimana pendidikan itu bisa mentransformasikan pandangan dari identitas suku-suku menjadi identitas Papua yang politik, tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.

Oleh karena itu, terasa ada loncatan induktif pada Bab 7. Dalam bab ini Bernarda langsung menyodorkan bahwa nasionalisme Papua tumbuh seiring dengan perselisihan Indonesia dengan kekuatan kolonialis Belanda yang telah sekarat. Nasionalis Papua, tiba-tiba muncul ke permukaan dengan mempersoalkan KMB tahun 1949.

Sementara pada Bab 6, penulis menguraikan daya upaya kolonial Belanda untuk mematahkan Indonesia pasca-KMB. Pelopor strategi politik seperti itu adalah Jan van Eechoud dan Van Mook, dengan mengobarkan bahwa Papua pasca-KMB bukan lagi bagian dari administrasi pemerintahan Hindia Belanda di Batavia (Jakarta).

Sesungguhnya, paparan Bernarda pada Bab 5 memperkuat kandungan Bab 6 yang menunjukkan bahwa penyemai nasionalisme Papua tak lain dan tak bukan adalah Belanda dengan protagonis van Eechoud dan van Mook sepanjang tahun 1950 sampai 1962. Kedua tokoh kolonialis inilah yang menciptakan sosok Papua yang imagined, yang berlawanan dengan sosok Indonesia. Lahan persemaiannya adalah pergumulan politik antara kolonialis Belanda yang surut dengan Indonesia yang baru bangkit. Tokoh-tokoh terdidik Papua terombang-ambing dalam pergumulan tersebut.

Dalam Bab 8, penulis menunjukkan keterombang-ambingan itu secara baik. Di mana pemerintah kolonial Belanda di Papua memompa semangat nasionalisme Papua dengan membenahi pemerintahan dan memberi ruang bagi tumbuhnya bibit Papua yang dibayangkan, melalui pembentukan partai-partai politik dan Dewan Papua. Pelantikan Dewan Papua tanggal 5 April 1961 adalah puncaknya.

Di saat pergumulan dalam Dewan Papua bergelora, pemerintah kolonial Belanda dilanda kekhawatiran yang luar biasa oleh gerakan Soekarno. Ketidakjelasan sikap pemerintah kolonial Belanda itulah yang menyebabkan peristiwa tanggal 1 Desember 1961 di Dewan Papua dipandang oleh Bernarda sebagai "bukan peristiwa kemerdekaan bangsa Papua" (hal 236). Peristiwa itu akhirnya juga menimbulkan perpecahan di kalangan elite Papua (hal 251).

Sementara sebagai kritik, dapat dikemukakan bahwa Bernarda dalam menulis agak terburu-buru memandang nasionalisme Indonesia sebagai sesuatu yang utuh menyeluruh vis a vis melawan nasionalisme Papua. Padahal fenomena gerakan nasionalis di berbagai daerah Indonesia ini memiliki corak sendiri-sendiri, Papua bukan pengecualian. Artinya tidak ada pola dan modus yang sama menuju menjadi Indonesia di seluruh Nusantara ini.

AMIRUDDIN AL-RAHAB
Peminat Sejarah dan Analis Politik Papua, Juru Bicara dan Asisten Ahli Kepala UP4B



Sumber: Kompas, Tanpa tanggal



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...