Langsung ke konten utama

Nilai-nilai Kebangkitan Nasional dan Pemilu 1999

Oleh Sorimuda Siregar

Kebangkitan nasional adalah peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan tonggak sejarah yang merefleksikan perubahan sikap sekaligus awal kebangkitan mentalitas bangsa Indonesia setelah 3,5 abad terbelenggu oleh penjajahan kolonialisme.

Sebab itu, kesadaran mewujudkan organisasi Budi Utomo merupakan pencanangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan secara terorganisasi atas dasar realitas sosial pribumi yang sangat memprihatinkan, baik secara intelektual maupun ekonomi. Pada awalnya Budi Utomo merupakan wadah pergerakan perjuangan oleh para mahasiswa STOVIA (School Tot Opiding Van Indlanche Artsen) yaitu sekolah tinggi kedokteran pribumi yang dipimpin oleh Dr. Soetomo.

Perjuangan gigih Budi Utomo itu ternyata tidak sia-sia. Slow but sure mereka semakin menempatkan eksistensi organisasi itu melalui penyempurnaan yang lebih baik dan peningkatan tujuan yang hendak dicapai. Strategi perjuangan memang luar biasa. Tatkala mulai berdiri organisasi itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Namun selanjutnya strategi itu mengalami pergeseran nilai, dari strategi sosial kultur menjadi strategi perjuangan politik. Warga politik dalam perjuangan mereka pun menuju babak baru.

Sejarah menunjukkan bahwa penyempurnaan perjuangan itu dimulai pada tahun 1934 ketika Soetomo dan kawan-kawannya membentuk Indonesia Studie Club (ISC) dengan tujuan menghimpun dana dan mengkonsolidasikan sikap politik, sehingga pada akhirnya mampu menangani masalah-masalah sosial sekaligus politik. Pada tahun 1926 kembali Soetomo mengadakan konsolidasi peran organisasi, mengingat waktu itu tampaknya di antara para anggota kurang memahami arti persatuan dan kesatuan yang sesungguhnya.

Maka dengan konsolidasi itu ditandai dengan dibentuknya Komite Persatuan Indonesia (KPI) di Surabaya. Kemudian perhimpunan selanjutnya yang dibentuk adalah Perhimpunan-Perhiumpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) tahun 1927. Hal itu terkait dengan penilaian bahwa KPI kurang memenuhi target yang diinginkan, yaitu persatuan dan kesatuan. Namun ISC berkembang menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dan akhirnya berfusi ke Partai Indonesia Raya (Parindra) pada tahun 1935.

Nilai-nilai Kebangkitan Nasional

Kini sudah 91 tahun usia berdirinya Budi Utomo. Hari berdirinya Budi Utomo telah ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Keppres No. 667/1961). Dengan demikian terus diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tahun sebagai tonggak sejarah perjuangan nasional. Namun suatu hal yang terpenting dari Keppres tersebut adalah sejarah itu sebagai momentum kebangkitan mentalitas bangsa, terutama bagi generasi muda sebagai generasi penerus. Karena jika dikaji realitas sejarah menunjukkan bahwa generasi muda waktu itu sungguh merupakan kebanggaan tersendiri.

Betapa tidak! Dr. Soetomo masih berstatus mahasiswa STOVIA pada saat memimpin pencanangan Budi Utomo. Pada saat itu beliau masih berusia 20 tahun. Namun kapasitas intelektualitasnya begitu mumpuni, cakrawala berpikirnya jauh ke depan serrta tanggung-jawabnya terhadap rakyat yang tertindas begitu luar biasa, sesuatu yang (mungkin) jarang kita temukan dewasa ini di kalangan generasi muda seusia Soetomo. Oleh karena itu, pantaslah kita menggali, memahami, dan meneladani semangat perjuangannya. Sehingga mencambuk semangat generasi muda untuk bangkit secara fisik dan mental.

Nilai-nilai kebangkitan perjuangannya sebagai the agent of social changes sebaiknya tidak cukup kita peringati sebagai dinding monumental belaka, tetapi harus dapat menumbuhkembangkan, memantapkan, dan meningkatkan kesadaran kita (khususnya kepada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa) untuk memperkokoh solidaritas kebangsaan. Atau mempertahankan kepribadian bangsa, mempertebal rasa memiliki yang kokoh dan cinta terhadap keutuhan bangsa dan negara, mempertebal jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan.

Dengan demikian, secara garis besar nilai-nilai Kebangkitan Nasional itu dapat kita petik dari pergerakan perjuangannya untuk dihayati dan diaktualisasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti diutarakan berikut ini: Pertama, tingginya kesadaran Budi Utomo. Soetomo dengan usia muda sebagai pimpinan sungguh tanggap terhadap nasib bangsanya yang tertindas oleh kolonial Belanda, baik secara intelektual dan ekonomi. Strategi semangat persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan modal yang mutlak ditumbuhkembangkan oleh Budi Utomo, sehingga tercermin dari perjuangannya hingga dewasa ini.

Kedua, kendali emosional mereka yang matang, tidak terburu-buru. Pemimpin Budi Utomo jelas memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, sadar sepenuhnya bahwa hakikat perjuangan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan, bukan perjuangan crash program atau program yang terburu-buru. Perjuangan memantapkan martabat bangsa dan membebaskan diri dari belenggu kolonial tak mungkin dilakukan secara revolusioner waktu itu. Hal itu jelas membuktikan bahwa mereka tidak mengidap mental yang selalu mendapatkan sesuatu secara cepat (quick pixed expectation). Cara berpikir mereka berorientasi jangka pajang, tidak dangkal. Dalam perjuangan itu, mereka bertekad menjadi tuan di negeri sendiri, bebas dari belenggu kolonial.

Ketiga, Soetomo dan kawan-kawan memiliki konsistensi yang tinggi dalam perjuangan. Pencanangan Budi Utomo dalam perjalanan sejarahnya menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi tujuan Budi Utomo itu. Umpamanya timbul perpecahan antara golongan moderat dan golongan radikal akibat ingin memantapkan tujuan politis lewat dukungan massa. Namun sikap luwes Soetomo dan kawan-kawan mampu menyatukan kembali ke dalam Partai Indonesia Raya pada tahun 1935. Selain konsistensi perjuangan yang bersifat akternal, dalam tubuh Budi Utomo pun tercermin konsistensi karakter spesifik sebuah organisasi berwawasan kebangsaan yaitu sikap senantiasa bermusyawarah untuk mufakat. Mereka menyadari bahwa kepentingan nasional berada di atas segalanya, tidak kepentingan golongan dll.

Keempat, strategi sosial kultur dan politik begitu prima juga oleh sikap modern dan aritokratik, tidak memiliki arogansi kelompok. Sikap hati-hati dan moderat merupakan ciri kebijaksanaan Budi Utomo. Hal itu penting untuk mengelabui pemerintah kolonial. Budi Utomo bergerak melalui arus bawah, sarana pendidikan, upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian mengadakan perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda yang menunjukkan keberhasilan, yaitu, terwujudnya undang-undang tentang perwakilan rakyat (didirikan Volksrad sama dengan Dewan Rakyat tahun 1918) dan Budi Utomo mendapat kursi di dalam Volksrad. Begitu sikap kehati-hatiannya demi keutuhan organisasi dan kesinambungan perjuangan.

Bertolak dari paparan yang diuraikan itu, diperlukan upaya-upaya untuk terus-menerus memahami, memelihara, dan meningkatkan perwujudan dari nilai-nilai kebangkitan nasional itu kepada seluruh warga negara, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa untuk membangkitkan solidaritas yang berwawasan kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan tangguh, terhindar dari berbagai tantangan (kerusuhan, huru hara, bentrok-bentrok massa) seperti yang terjadi akhir-akhir ini dalam menghadapi Pemilu tahun 1999 ini.

Menghadapi Pemilu 1999

Dewasa ini sedang berlangsung kampanye dalam menghadapi Pemilu 1999. Pemilu merupakan pelaksanaan arti perjuangan yang dijiwai oleh nilai-nilai semangat kebangkitan nasional. Sebab tanpa kebangkitan nasional yang dicetuskan oleh para pejuang pergerakan itu tidak akan mungkin terwujud kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari berbagai belenggu penjajahan bangsa mana pun di muka bumi ini.

Dengan demikian, sepantasnyalah kita khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa menggali, menghayati, dan meneladani nilai-nilai kebangkitan nasional yang telah diuraikan di atas untuk melancarkan jalannya pelaksanaan Pemilu dalam mempersiapkan Pemerintah baru yang amanah menuju "Indonesia Baru" yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Tetapi sebagaimana kita saksikan akhir-akhir ini, kegiatan politik dari Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yakni 48 partai politik beserta pendukung dan simpatisannya semakin memanas. Sehingga menunjukkan fenomena sosial dari berbagai skala berupa koreksi terbuka, polemik, unjuk rasa, dan berbagai kerusuhan dan bentrok telah merambah di daerah-daerah, seperti di Jepara yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian-kerugian lainnya. Syukur bentrok-bentrokan itu dapat dikendalikan oleh semua pihak.

Maka dalam menghadapi Pemilu tahun 1999 ini, diharapkan lebih baik dari Pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu jurdil dan luber, tidak terlepas dari kesadaran tekad dan tanggung jawab semua pihak untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan yang berwawasan kebangsaan yang tangguh sebagai keutuhan agenda "reformasi". Kesadaran tekad dan tanggung jawab itu, secara tidak langsung merupakan nilai-nilai Kebangkitan Nasional dalam menghadapi Pemilu tahun 1999.

Momentum memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-91 tahun sekarang ini, hendaknya dapat diupayakan dengan berbagai peningkatan. Seperti semangat persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang mutlak dalam menyukseskan Pemilu tahun 1999 ini, sebagaimana telah dibuktikan oleh Budi Utomo. Hal ini perlu dihayati semua pihak bahwa semangat itu telah mendarah daging sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 dan meluas serta berkembang menjadi kekuatan para pejuang dalam mencapai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945.

Dengan demikian, Pemilu 1999 yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni nanti akan sukses apabila didukung dengan niat baik, disiplin, dan tetap memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan tangguh oleh semua pihak, baik OPP, PPI, PPD, Panwasnas, Panwasda, dan calon-calon pemilih. Sehingga Pemilu dapat berjalan lancar, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Seiring dengan hal itu, dalam menyukseskan Pemilu tahun 1999 ini yang tidak kalah pentingnya ditingkatkan, antara lain adalah: Pertama, terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif, tenang, aman, damai, dan tertib tanpa terjadi berbagai hal yang tidak diharapkan, baik dalam bentuk kerusuhan, huru hara, unjuk rasa, bentrok-bentrokan, dan gejolak-gejolak "isu" yang meresahkan maupun merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kedua, lingkungan masyarakat yang tenang dan sejuk. Hal ini perlu dipelihara dan dijaga oleh semua pihak. Menghindari dari berbagai keresahan dan kerawanan sosial di lingkungan masyarakat masing-masing. Ciptakan kedamaian dan kesejukan di lingkungan masyarakat, baik dalam pelaksanaan kampanye dan Pemilu. Biarlah jaket atau partai berbeda, namun persatuan dan kesatuan serta lingkungan masyarakat yang sejuk merupakan "ujung tombak" dalam menyukseskan pemilu.

Ketiga, kerukunan antaretnis, suku, agama, dan golongan setiap warga negara Indonesia. Saling menumbuhsuburkan pengertian di antara sesama warga negara bangsa ini, sehingga tahan oleh hasutan dan gangguan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan tidak tergiur oleh maraknya berbagai kerusuhan dan bentrokan.

Akhirnya, dalam upaya menyukseskan Pemilu 1999 ini sesuai dengan harapan yang diuraikan di atas, tergantung sejauh mana kita, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa memahami, menggali, dan menghayati nilai-nilai Kebangkitan Nasional itu lalu mengaktualisasikannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga bangkit dan berkembang rasa solidaritas kebangsaan dan semangat persatuan dan kesatuan yang berwawasan kebangsaan yang tangguh oleh semua warga negara Indonesia untuk menyukseskan Pemilu tahun 1999 ini. (Penulis adalah pemerhati masalah sosial, tinggal di Depok)



Sumber: Tidak diketahui, Tanpa tanggal



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...