Langsung ke konten utama

Sumpah Pemuda, Untuk Siapa?

Kata persatuan menegaskan adanya pengakuan bahwa bahasa daerah juga tidak kalah pentingnya.

Budayawan Ajip Rosidi sempat gusar terhadap bunyi sumpah pemuda. Terutama yang menyangkut soal bahasa. "Ada penghilangan suku kata pada bunyi sumpah pemuda yang beredar saat ini dari teks asli sumpah pemuda. Itu jelas tindakan korupsi," ujar Ajip yang kini banyak bermukim di Jepang ini.

Menurut Ajip, bunyi salah satu bagian sumpah pemuda yang terkait dengan soal bahasa bukan, "... berbahasa satu, bahasa Indonesia". Namun, ... berbahasa satu, bahasa persatuan Indonesia. Penghilangan kata 'persatuan' itu menurut Ajip memiliki implikasi yang besar.

"Kata persatuan itu menegaskan adanya pengakuan bahwa selain bahasa Indonesia ada bahasa daerah yang juga tidak kalah pentingnya," ujar Ajip. Dalam kacamata budayawan yang giat memelihara pengembangan bahasa Sunda ini, penghilangan kata 'persatuan' sebagai cerminan untuk membawa paham sentralistik dalam masyarakat Indonesia.

Kungkungan paham sentralistik, menurut Ajip, telah membawa bangsa Indonesia ke sikap-sikap yang kurang bisa memahami keragaman, perbedaan maupun toleransi. Sebab semua bentuk kehidupan kemasyarakatan dibawa dalam suatu keseragaman. Sehingga yang tidak seragam adalah sesuatu yang menyimpang.

Tak heran, jika Ajip menilai bahwa baik disadari atau tidak selama ini sebenarnya telah terjadi penghancuran terhadap kebudayaan-kebudayaan lokal. Pemerintah yang seharusnya ikut mengembangkan kebudayaan lokal malah berlaku sebaliknya.

"Lihat dalam UUD 1945. Bukankah di situ disebutkan bahwa pemerintah wajib menjunjung tinggi kebudayaan daerah. Apa yang dilakukan pemerintah selama ini?" ujar Ajip dengan nada bertanya. Itu sebabnya, Ajip menilai ironi yang telah terjadi selama ini hendaknya segera disadari dan dihentikan. 

Sebagai penyusun utama kebudayaan nasional, kebudayaan daerah atau lokal sudah saatnya untuk dikembangkan. Ajip berpendapat terlalu berlebihan jika pengembangan kebudayaan lokal akan mengancam keberadaan kesatuan negara. Bahkan ia mempercayai yang terjadi justru sebaliknya.

Ajip justru berpendapat bahwa kekerasan antarsuku, gontok-gontokan antarpolitisi serta berbagai peristiwa pertikaian berbau SARA merupakan hasil penerapan paham sentralistik. Sebab, semua pihak tidak terbiasa untuk memahami perbedaan yang ada.

Pada titik yang paling ujung, Ajip mengkritik bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini dihinggapi penyakit split personality (jiwa yang terbelah). "Coba dengar ucapan-ucapan masyarakat yang sering mengatakan ... sebenarnya saya setuju, namun .... Apa itu tidak jiwanya terbelah?" tegasnya.

***

"Apa yang bisa kita banggakan jika beras saja kini sudah diatur orang lain, yaitu IMF?" tanya seorang peserta sebuah diskusi ekonomi. "Jangankan pertumbuhan ekonomi, sekarang ini setiap hari yang bertambah hanya tukang ojek," kata peserta yang lain.

Fitria malah lebih heran lagi. "Berbagai asumsi sudah dikemukakan para ahli ekonomi. Tapi apa hasilnya?" ujar perempuan lulusan salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta ini. Ia malah beranggapan apa yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan IMF tak ada yang 'bertemu'.

Akibatnya, papar Fitria mencoba menganalisis, "semuanya berjalan sendiri-sendiri." Program pemulihan ekonomi pemerintah dinilai tak dirasakan rakyat. Sementara IMF, menurutnya, lebih banyak memaksakan kehendak untuk mengamankan dana dan programnya sendiri.

Lebih tiga tahun Indonesia terkoyak oleh krisis. Namun hingga saat ini seakan tak hendak datang penanganannya. Silih berganti pemerintahan seakan hanya meramaikan hiruk-pikuk kehidupan demokrasi yang ingin ditegakkan. Tugas pemulihan ekonomi yang banyak ditunggu-tunggu nyaris tak ada hasilnya., 

Lain lagi dengan Hendry. Pemuda yang mengaku nyaris setiap hari membuka internet ini tak terlalu pusing dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Baginya, saat ini dunia telah menjadi sempit. Itu dibuktikannya sendiri dengan kebiasaannya membuka internet.

"Saya tak ambil pusing dengan ekonomi di sini. Sebab saya buktinya masih bisa melakukan bisnis dengan orang asing di internet," ujarnya bangga. Bagi Hendry, batas negara tidak lagi terlalu mengekang untuk melakukan interaksi dengan kenalannya di luar negeri.

Hendry mengaku tak lupa-lupa banget dengan bunyi sumpah pemuda yang pernah ia pelajari saat di sekolah menengah. Namun ia mengaku tak lagi bisa memahami arti atau nilai sumpah pemuda itu saat ini. "Menurut saya sumpah pemuda itu cocok saat Indonesia masih dijajah Belanda. Saat ini dunia nyaris tak butuh lagi batas negara," ujarnya.

***

Ajip Rosidi memang masih gusar dengan penghapusan kata 'persatuan' dalam salah satu bunyi sumpah pemuda. Namun, kegusaran Ajip yang sudah ia kemukakan ke publik sekitar tahun 1979 tak juga mendapat sambutan yang memadai. Alhasil, bunyi sumpah pemuda itu pun masih tetap 'terkorupsi' hingga kini.

Bagi IMF, soal beras adalah berkaitan dengan soal dana yang dikucurkan kepada Indonesia. Oleh sebab itu lembaga keuangan dunia merasa perlu mengatur soal kebutuhan beras bangsa Indonesia. Bangsa yang mengaku bangsa agraris ini akhirnya hanya tertunduk patuh mengikuti 'petunjuk' IMF. Nyaris hilang kebanggaan sebagai negara agraris.

Sedang bagi generasi seperti Hendry dunia sudah nyaris hilang batas-batas antar negara. Hanya dengan 'klik' ia 'berbicara' dengan kenalannya di entah negara mana. Jadi apa lagi manfaat bangsa, batas negara dan bahasa Indonesia? [] ris



Sumber: Republika, 28 Oktober 2001



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...