Langsung ke konten utama

Gelar Pahlawan Nasional Bagi 3 Putra Terbaik Bangsa

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Soeharto menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana kepada 3 putra terbaik bangsa, yakni Nuku Muhammad Amiruddin Kaicil Paparangan, Tuanku Tambusai, dan Syekh Yusuf Tajul Khalawati. Penghargaan kepada ketiga tokoh yang telah almarhum ini diberikan atas jasa-jasa yang luar biasa dan tindak kepahlawanan mereka dalam perjuangan melawan penjajah pemerintah kolonial Belanda pada umumnya, dan khususnya dalam perjuangan mempertahankan prinsip kemerdekaan sehingga dapat dijadikan teladan setiap WNI.

Penyematan penghargaan yang diterimakan kepada ahli waris masing-masing dilakukan Kepala Negara di Istana Merdeka, Kamis. Hadir Ibu Tien Soeharto, Wapres dan Ny Tuti Try Sutrisno, Ketua MPR-DPR Wahono, Ketua DPA Sudomo, Ketua Bepeka JB Sumarlin, para menteri,dan keluarga penerima penghargaan. 

Selain kepada ketiga tokoh itu, Presiden juga menganugerahkan penghargaan kepada 47 tokoh nasional lainnya, yang semuanya telah meninggal. Mereka terdiri dari berbagai kalangan masyarakat. 

Jenderal TNI (Purn) Basuki Rachmat (mantan Mendagri) dan Jenderal TNI (Purn) Amirmachmud (mantan Ketua MPR-DPR RI) memperoleh penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipradana. Berdasarkan Keppres No 072 dan 073/TK/1995, jasa keduanya dinilai sangat luar biasa atau luar biasa terhadap negara dan bangsa Indonesia, guna keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan negara.

Bintang Republik Indonesia Utama dianugerahkan kepada Mr Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikoesoemo. Keduanya adalah tokoh perancang Pembukaan UUD 1945.



Bung Tomo

Bintang Mahaputera Adipradana dianugerahkan kepada 12 putra terbaik bangsa, yakni Mr Dr Kusumah Atmadjaja SH (Ketua Mahkamah Agung 1945-1952), Prof Dr Mr R Wirjono Prodjodikoro SH (Ketua MA 1952-1966), Laksamana TNI (Purn) R Moeljadi (mantan KSAL), Laksamana TNI (Purn) R Subono (mantan KSAL), Letjen TNI (Purn) Tahi Bonar Simatupang (Kepala Staf Angkatan Perang 1950-1953), Mayjen TNI (Purn) Bambang Soegeng (Mantan KSAD), Soewirjo (mantan Wakil Perdana Menteri Kabinet Sukiman), Prof Dr Soedjono Djuned Pusponegoro (mantan Menteri Urusan Riset Nasional Kabinet Kerja), Dr Adnan Kapau Gani (mantan Wakil Perdana Menteri 4/mantan Menteri Kemakmuran Kabinet Sjahrir), Dr Sudarsono (mantan Mendagri Kabinet Sjahrir), Ki Samidi Mangunsarkoro (mantan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Kabinet Hatta dan Kabinet Halim), serta Mr Assaat (mantan Mendagri Kabinet M Natsir).

Sementara itu 24 tokoh lainnya dianugerahi Bintang Mahaputera Utama. Mereka adalah Bung Tomo (mantan Meneg Urusan Bekas Pejuang Bersenjata/Veteran Kabinet Burhanuddin), KH Prawoto Mangkusasmito (mantan Wakil Perdana Menteri Kabinet Wilopo), Dr Darmasetiawan (mantan Menkes Kabinet Sjahrir), Dr Abu Hanifah (mantan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Kabinet Hatta), Ir Indratjahja (mantan Menhub Kabinet Darurat), dan Mr Jusuf Wibisono (mantan Menkeu Kabinet Sukiman). Penerima lainnya, Prof Dr Bahder Djohan (mantan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Kabinet Wilopo), Sewaka (mantan Menhan Kabinet Sukiman), Mr Sujono Hadinoto (mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Kabinet Sukiman), I Herling Laoh (mantan Menteri PU Kabinet Sjahrir), Dr JA Latumeten (mantan anggota DPA), Prof Mr Drs Notonegoro (mantan Guru Besar Universitas Gadjah Mada), dan R Katja Sungkana (mantan Menteri Sekretaris Kongres Pemuda ke-2/Sekretaris Kongres Bahasa Indonesia I).



Pendiri PWI

Penghargan Bintang Mahaputera Utama juga diberikan kepada Mr Sumanang (penderi Lembaga Kantor Berita Antara/pendiri Persatuan Wartawan Indonesia), Tjilik Riwut (mantan Gubernur Kalteng), Syekh Muhamad Djamil Djambek (mantan anggota DPA), Khatib Sulaiman (Ketua Front Pertahanan Nasional), Laksda TNI (Purn) John Lie alias Jahja Daniel Dharma, Mr Drs Abdul Karim Pringgodigdo (mantan Direktur Kabinet Presiden/mantan Ketua Bepeka), Soedjatmoko (mantan Kepala Pers Luar Negeri Deppen RI tahun 1945/mantan Dubes di Washington), Sumantoro (mantan Pemred Berita Indonesia), Mr Satochid Kartanagara (mantan Wakil Ketua MA) dan Brigjen TNI (Purn) Piola Isa SH (mantan Ketua Muda MA).

Bintang Mahaputera Pratama dianugerahkan kepada Komisaris Besar Polisi (Purn) RKK Sosrodanukusmo (mantan Kepala Kepolisian Negara Darurat di Yogyakarta) dan Ny Kartowiyono (Wakil Ketua Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928).

Lima putra terbaik bangsa lainnya menerima anugerah Bintang Mahaputera Nararya. Mereka adalah Dr Alfian (mantan Deputi Pengkajian dan Pengembangan BP-7 Pusat), KH Ahmad Siddiq (tokoh NU), Ki Nartosabdho (dalang wayang kulit), Mayor Laut (Anumerta) Memet Sastrawirya, dan Mayor Laut (Anumerta) Wiratno, keduanya pelaku Pertempuran Aru.

Penganugerahan penghargaan berlangsung singkat, namun khidmat. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Presiden. Kemudian dibacakan nama-nama penerima penghargaan oleh Sekretaris Militer Presiden RI dan dilanjutkan dengan penyematan penganugerahan. Sebelum ditutup kembali dengan lagu Indonesia Raya, Menag ad interim Saadilah Mursjid memimpin doa bersama.

Selesai acara, Presiden menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga almarhum/ahli waris. Selanjutnya Kepala Negara bersama Ibu Tien mengadakan jamuan santap siang dengan para ahli waris pahlawan nasional dan penerima Bintang Mahaputera serta warakawuri di Istana Negara.



Dalang Pertama

Penerima Bintang Mahaputera Ki Nartosabdho (1925-1985) termasuk dalang yang pertama kali menerima penghargaan tertinggi dari negara. "Ini suatu peristiwa dan prestasi luar biasa," ujar Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Drs Solichin dalam acara syukuran yang diselenggarakan Pepadi dan Sekretaris Pewayangan Indonesia (Senawangi), Kamis (9/10).

Sementara itu Ketua Senawangi Y Soedarko Prawiroyudo yang juga anggota DPR-RI memberi kesan bahwa Ki Nartosabdo baru menerima anugerah bintang tanda jasa setelah orang lain menerima, menikmati, dan merasa terhibur dan menonton karyanya. "Banyak yang menangis ketika beliau pergi, dan saya tidak bisa tidur beberapa hari," selanya. 

(N-1/S-8)



Sumber: Suara Karya, 10 November 1995



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...