Langsung ke konten utama

SEI MAHAKAM (2 - HABIS) Keraton Kutai dan Pergulatan Mawas Diri

Cikal bakal Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dimulai sekitar abad ke-2 di Muara Kaman dengan raja pertama Kudungga, dilanjutkan putranya, Aswawarman, yang melahirkan tiga putra, yaitu Mulawarman (Kutai Kartanegara, Kaltim), Purnawarman (Taruma Negara, Jawa Barat), dan Adityawarman (Pagaruyung, Sumatera Barat).

Oleh HARIADI SAPTONO

Pada masa pra Islam tersebut, tercatat 25 raja memimpin Kerajaan Kutai Martadipura, dari Kudungga hingga Dermasetia. Berita tentang Kerajaan Kutai kemudian tidak terdengar. Selanjutnya, abad ke-13 berdiri Kerajaan Kutai Kartanegara di Kutai Lama dengan raja pertama Adji Batara Agung Dewa Sakti hingga raja kelima Pangeran Tumenggung Baya-Baya, sebelum kemudian pada abad ke-16 Kerajaan Kutai Kartanegara memeluk Islam dan abad ke-17 Pangeran Sinum Pandji Mendapa menyerang serta menghancurkan Kerajaan Kutai Martadipura dan kedua kerajaan dipersatukan menjadi Kutai Kartanegara Ing Martadipura sampai sekarang. Pada 1945, keraton bergabung dengan Republik Indonesia menjadi Daerah Istimewa Kutai hingga 1960. Sejak 1960 hingga sekarang menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. "Indonesia baru bisa terwujud menjadi Republik Indonesia setelah para raja dan sultan menyerahkan wilayah kerajaan dan kesultanan bergabung menjadi Republik Indonesia karena ketika itu banyak sekali bangsa di Nusantara," kata Pangeran Harry, doktor bidang ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya.

Rangkaian fakta itu membentuk "kesadaran" dan identitas kultural Kutai Kartanegara hingga kini, termasuk pertalian Kutai dengan Tarumanegara di bawah Purnawarman di Jawa Barat. Pada prasasti Tarumanegara abad ke-5, diterangkan perintah penggalian saluran irigasi besar, 6.122 dhanu atau 10 kilometer lebih, di daerah Tugu yang tak jauh dari Pelabuhan Tanjung Priok (kini) oleh Purnawarman. Teks-teks tersebut adalah bukti jejak-jejak pertama masuknya budaya tulis di Jawa (Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu, Jilid 3, Dennys Lombart, Penerbit Gramedia, 1996, hlm 13).

Selaku Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara (FSKN) dan Juru Bicara Keraton Kutai Kartanegara, Pangeran Harry menyadari bahwa Kesultanan Kutai Kartanegara--sebagaimana juga disadari Kesultanan Yogyakarta, Keraton Cirebon, dan Kesultanan Bima (Sumbawa)--kerajaan-kerajaan itu dulu merupakan negara-negara berdaulat penuh dan pada masanya melawan penjajah sendirian.

Ketegangan dialektika antara sektor "domestik" (warisan sejarah, tradisi, dan identitas kultural) dengan sektor "publik" sebutlah politik praktis dan peran nyata birokratis keraton saat ini--sebagaimana dialami Keraton Kutai Kartanegara, niscaya dialami pula oleh keraton-keraton tradisional lain di Nusantara. Ketegangan untuk membulatkan identitas itu pun belum tentu tuntas hingga hari ini. "Keinginan kami yang sudah lama, ya, pembuatan buku sejarah Kutai Kartanegara secara lengkap. Buku sejarah ini penting sekali," kata Pangeran Harry.

Obsesi Pangeran Harry mirip dengan tugas berat filolog dan keturunan Sultan Bima, Dr Hj Siti Maryam R Salahuddin, yang harus bekerja sendiri di usia 82 tahun. "Lebih dari seribu naskah tulisan tangan menunggu saya untuk diterjemahkan. Tidak ada yang membantu saya karena jarang yang mengenal huruf dan bahasa lama Bima serta tidak ada dananya," kata Siti Maryam di kediamannya, Bima, September lalu. Siti Maryam antara lain berhasil membukukan Hukum Adat Undang-undang Bandar Bima, terbitan Penerbit Lengge, Mataram, 2004.

Pergulatan sektor "domestik" untuk membulatkan identitas Keraton Kutai Kartanegara bukannya tak dilakukan. Usaha mengumpulkan data sejarah, mempertahankan struktur pemerintahan (birokrasi) dan sistem kekerabatan kerajaan, terus dilaksanakan. Begitu pula pelaksanaan ritual inti Erau yang ditarik kembali sebagai upacara di keraton, pelaksanaan sejumlah festival kesenian dan adat Kutai, serta bank data jenis kesenian dan artefak lama.

Dalam pergulatan sektor "publik", Harry Gondo Prawiro mengakui, keraton saat ini bukan lagi kekuatan sosial politik, apalagi militer, melainkan sebatas kekuatan sosial-budaya. Tidak berarti otoritas dan peran sosial politik keraton lenyap. "Maka, menurut pemikiran saya, seharusnya raja-raja atau sultan didudukkan di DPR secara langsung tanpa melalui pemilihan, mewakili masyarakat adat yang menjadi konstituen kami," kata Pangeran Harry.

Jurus perumusan

Sebagaimana pesan budayawan Dr Soedjatmoko, dialektika identitas dan tugas riil mengawal kesejahteraan masyarakat itu merupakan tugas kebudayaan manusia. Kekuatan motivasi suatu bangsa, tekad, dan daya tahannya dalam usaha pembangunan semacam itu sangat erat hubungannya dengan kejernihan dalam persepsinya mengenai subyektivitas dan kepribadian sendiri. Dalam pada itu perlu disadari bahwa kepribadian nasional (dan identitas lokal) bukan sesuatu yang tidak berubah karena unsur-unsur masyarakat yang jadi elite masyarakat senantiasa berubah.

Yang paling pokok, identitas nasional terus-menerus ditentukan kembali oleh pilihan-pilihan yang harus dilakukan oleh bangsa itu, di antara berbagai kemungkinan yang masing-masing mengandung nilai-nilai budaya bangsa itu, biarpun dalam campuran yang berbeda. Nilai-nilai pokok baru menampakkan diri secara jelas dalam pilihan-pilihan itu. "Itulah konfigurasi nilai-nilai yang dipilih suatu bangsa. Konfigurasi ditentukan oleh bobot relatif yang diberikan kepada nilai-nilai, yaitu nilai-nilai mana yang diberatkan dan nilai-nilai mana yang oleh suatu bangsa bersedia untuk dikorbankan atau dikebelakangkan dalam menghadapi pilihan konkret. Oleh karena itu, kepribadian nasional itu senantiasa berubah, senantiasa memerlukan redefinisi dalam suatu proses mawas diri nasional (national self reflection), secara terus-menerus" (Aku dalam Budaya, Telaah Teori & Metodologi Filsafat Budaya, Toety Heraty Noerhadi, Gramedia, 2013, hlm X-XI).

Dalam kacamata Francis Fukuyama, nilai-nilai budaya masyarakat tak bisa dioperasikan apabila sebatas norma sosial belaka. Modal sosial bukan norma sosial, modal sosial adalah serangkaian nilai atau norma informal pemberi teladan yang digunakan bersama di antara anggota-anggotanya yang memungkinkan mereka saling bekerja sama. Modal sosial juga berciri nilai-nilai yang benar dan secara substantif mengikutsertakan kebajikan. Fukuyama mengutip sosiolog Diego Gambetta tentang situasi Italia Selatan yang secara umum kekurangan modal sosial dan kepercayaan dalam skala besar walau terdapat norma-norma sosial ("mafioso") yang kuat. "Seorang pensiunan bos (mafia) menceritakan bahwa ketika ia muda, ayahnya yang mafioso memaksanya memanjat dinding dan kemudian menyuruhnya melompat. Sang ayah bersumpah untuk menangkapnya. Awalnya ia menolak, tetapi ayahnya tetap memaksa sampai akhirnya si anak melompat--dan seketika ia mendarat di tanah, wajah membentur terlebih dulu. Kearifan yang ayahnya coba sampaikan teringkas dengan kata-kata ini: 'Kau harus belajar untuk tidak percaya, bahkan kepada orangtuamu sendiri" (Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia, editor Lawrence E Harrison & Samuel P Huntington, LP3ES, 2006, hlm 153-154). Jelas beda antara normal sosial dan modal sosial!

Keraton dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta Provinsi Kalimantan Timur niscaya akan menemukan kekuatannya sendiri, yaitu ciri khasnya di satu sisi dan modal sosial di sisi lain jika saja para konstituen dan aktor-aktornya sanggup mengoordinasikan sebuah simbiosis mutualisme di antara tiga pihak. Pertama, kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Kedua, peran akademisi dan cerdik pandai/budayawan menjadikan kajian penelitian/perencanaan, serta ketiga eksekusi oleh birokrasi.

Yang dibutuhkan selanjutnya ialah stamina panjang, nyali besar untuk mimpi serta eksekusi agenda, dan di atas segalanya--landasannya ialah kejujuran dan kebajikan demi kesejahteraan masyarakat.



Sumber: Kompas, 7 November 2014



Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tentang Stovia

Tulisan berjudul "Stovia yang Melahirkan Kebangsaan" ( Kompas , 28/5) telah menyadarkan kita tentang arti penting nilai-nilai kebangsaan yang dibangun para tokoh Indonesia. Untuk menyempurnakan tulisan tersebut, perlu diluruskan beberapa hal dari sisi sejarah. Stovia sebagai sekolah pendidikan dokter Hindia Belanda, sebenarnya tidak mendadak muncul pada zaman politik etis. Sekolah itu lahir sebagai sekolah dokter Jawa 1851, dengan program dua tahun. Tahun 1864 pendidikan menjadi tiga tahun. Tokoh dr Wahidin Soedirohoesoedo lulus dari program tiga tahun itu. Menurut A de Waart (1936), sejak 1872 sekolah itu mulai menyandang nama Stovia. Pada 1902 lama sekolah menjadi sembilan tahun (termasuk tiga persiapan). Dr Soetomo, masuk 1903, dapat disebut sebagai generasi pertama Stovia dengan kurikulum sembilan tahun. Artinya, pendiri Boedi Oetomo bukanlah generasi pertama Stovia, karena lulusan pertama Sekolah Dokter Djawa sudah muncul pada 1853. Keterangan "Orang-orang idealis b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Berburu Keberuntungan di Trowulan

T anpa terasa sudah hampir dua pekan hari-hari puasa terlewatkan. Dan sudah hampir dua pekan pula Trowulan dikunjungi banyak tamu. Memang, di setiap bulan Ramadhan, Trowulan--sebuah kecamatan di kabupaten Mojokerto--sekitar 50 km barat laut Surabaya, selalu dikunjungi banyak pendatang. Apa yang bisa dilakukan pengunjung di Trowulan di setiap Ramadhan? Menurut banyak orang yang pernah mengunjungi Trowulan, banyak yang bisa dipelajari dan diperhatikan secara saksama di kota bersejarah itu. Trowulan adalah bekas kota kejayaan Kerajaan Majapahit. Di kota itu hingga kini masih banyak peninggalan bekas kejayaan kerajaan Majapahit, salah satu di antaranya adalah Kolam Segaran. "Selain itu, juga ada situs kepurbakalaan kerajaan Majapahit. Ada Candi Tikus, Candi Brahu, makam Ratu Kencana, makam Putri Campa, dan yang paling banyak dikunjungi pendatang adalah makam Sunan Ngundung," ujar Suhu Ong S Wijaya, paranormal muslim yang tiap Ramadhan menyempatkan berziarah ke makam-makam penyeba...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peradaban Islam Nusantara (Barus)

Budi Agustono Sejarawan, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara B ARUS merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Sebelum dimekarkan menjadi beberapa kecamatan, wilayah Barus relatif luas. Mula-mula Barus dipecah menjadi dua kecamatan, Sorkam dan Manduamas, kemudian menjadi tiga kecamatan, Andam Dewi, Barus Utara dan Sirondorung. Saat ini Barus hanya menjadi salah satu kecamatan dari 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Sebelumnya, Barus adalah kota tua yang namanya melegenda hingga ke mancanegara pada abad ke-7 sampai ke-18. Barus masa lampau bagian dari Nusantara yang dikenal sebagai kota dagang di Pantai Barat Sumatra. Pada masa itu di pesisir Pantai Barat Sumatra tumbuh kota yang kehidupannya mengandalkan laut. Laut menjadi sumber peradaban. Peradaban itu memproduksi teknologi nautika sebagai kompas dalam lalu lintas perdagangan satu kota ke kota lain dan satu wilayah ke wilayah mancanegara lainnya. Dengan teknolog...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

JEJAK KERAJAAN DENGAN 40 GAJAH

Prasasti Batutulis dibuat untuk menghormati Raja Pajajaran terkemuka. Isinya tak menyebut soal emas permata. K ETERTARIKAN Menteri Said Agil Husin Al Munawar pada Prasasti Batutulis terlambat 315 tahun dibanding orang Belanda. Prasasti ini telah menyedot perhatian Sersan Scipiok dari Serikat Dagang Kumpeni (VOC), yang menemukannya pada 1687 ketika sedang menjelajah ke "pedalaman Betawi". Tapi bukan demi memburu harta. Saat itu ia ingin mengetahui makna yang tertulis dalam prasasti itu. Karena belum juga terungkap, tiga tahun berselang Kumpeni mengirimkan ekspedisi kedua di bawah pimpinan Kapiten Adolf Winkler untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Hasilnya juga kurang memuaskan. Barulah pada 1811, saat Inggris berkuasa di Indonesia, diadakan penelitian ilmiah yang lebih mendalam. Apalagi gubernur jenderalnya, Raffles, sedang getol menulis buku The History of Java . Meski demikian, isi prasasti berhuruf Jawa kuno dengan bahasa Sunda kuno itu sepenuhnya baru dipahami pada awa...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Petisi Soetardjo: Kesempatan yang Disia-siakan Hindia Belanda

Oleh: A. C. Ton PENGANTAR: A. C Ton, seorang sejarawan dan penerbit dari negeri Belanda menulis mengenai Petisi Soetardjo dan Volksraad yang dimuat di NRC Handelsblad tepat 50 tahun ulang tahun Petisi Soetardjo. Judulnya "Petitie-Soetardjo, 15 Juli 1936,: een gemiste kans voor Nederlands-Indie". Pandangan A. C Ton mengevaluasi peristiwa itu sangat menarik karena dibuat pada masa kini. Di bawah ini terjemahannya.  -- Redaksi TEPAT 50 tahun yang lalu di Volksraad, Nederlandsch Indie, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pegawai Pamong Praja Soetardjo pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul di perwakilan rakyat dengan maksud memberikan kemerdekaan kepada Nederlandsch Indie dalam jangka waktu 10 tahun: Indie, sebagai dominion dalam Kerajaan Belanda. Dua tahun lamanya usul tersebut yang menjadi terkenal sebagai "Petitie Soetardjo" berhasil memikat perhatian orang di Indie. Petisi tersebut tidaklah bersifat revolusioner atau pun radikal. Kalau dibandingkan dengan perjuangan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Harun Nasution: Ajarah Syiah Tidak Akan Berkembang di Indonesia

JAKARTA (Suara Karya): Ajarah Syiah yang kini berkembang di Iran tidak akan berkembang di Indonesia karena adanya perbedaan mendasar dalam aqidah dengan ajaran Sunni. Hal itu dikatakan oleh Prof Dr Harun Nasution, Dekan pasca Sarjana IAIN Jakarta kepada Suara Karya  pekan lalu. Menurut Harun, ajaran Syiah Duabelas di dalam rukun Islamnya selain mengakui syahadat, shalat, puasa, haji, dan zakat juga menambahkan imamah . Imamah artinya keimanan sebagai suatu jabatan yang mempunyai sifat Ilahi, sehingga Imam dianggap bebas dari perbuatan salah. Dengan kata lain Imam adalah Ma'sum . Sedangkan dalam ajaran Sunni, yang dianut oleh sebagian besar umat Islam Indonesia berkeyakinan bahwa hanya Nabi Muhammad saja yang Ma'sum. Imam hanyalah orang biasa yang dapat berbuat salah. Oleh karena Imam bebas dari perbuatan salah itulah maka Imam Khomeini di Iran mempunyai karisma sehingga dapat menguasai umat Syiah di Iran. Apapun yang diperintahkan oleh Imam Khomeini selalu diturut oleh umatnya....
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Maluku Tahun 1922 (1) Lagu Kebangsaan Marseillaise Dimainkan Orkes Suling Murid Sekolah Zending

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SALAH SATU perjalanan jurnalistik yang saya lakukan dan memberikan banyak pelajaran berharga untuk mengenal lebih akrab keadaan tanah air ialah kunjungan ke Maluku, khususnya ke daerah Ternate, Tidore, dan Bacan pada awal tahun 1948. Waktu itu Letnan Gubernur Jenderal Belanda Dr. H. J. van Mook telah membentuk apa yang dinamakannya Negara Indonesia Timur (NTT) dan Maluku. Saya wartawan Republikein yang pertama mengunjungi daerah NTT tersebut berkat perantaraan anggota parlemen NTT Arnold Mononutu yang bersikap pro Republik Indonesia. Dalam perjalanan itu saya berbicara dengan Sultan Ternate Mohammad Jabir Syah, Sultan Tidore Zainal Abidin Alting dan Sultan Bacan Mokhsin Kamarullah. Dengan menumpang kapal kecil dari Ternate saya sampai di Soa-Sio, ibukota kesultanan Tidore, di mana saya melihat sisa-sisa tembok sebuah benteng yang didirikan beberapa abad sebelumnya. Karena pengalaman ini dapatlah dimengerti mengapa dengan lebih daripada minat biasa saya membaca sua...
Posting Komentar
Baca selengkapnya