JAKARTA, KOMPAS -- Kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda pada 5-9 Oktober mendatang diharapkan menandai babak baru hubungan bilateral kedua negara. Perkembangan hubungan itu, antara lain, akan ditandai penandatanganan perjanjian kemitraan komprehensif di antara kedua negara. Selain itu, Pemerintah Belanda juga akan memberikan pengakuan atas kedaulatan RI.
Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/9).
Faizasyah menjelaskan, kunjungan kenegaraan ini dilakukan Presiden Yudhoyono atas undangan Ratu Belanda pada 2006. "Ini kunjungan yang sudah tertunda selama empat tahun. Undangan sudah disampaikan empat tahun lalu oleh Ratu Belanda dan sebelumnya belum bisa dipenuhi karena berbagai urusan di dalam negeri," ujarnya.
Kunjungan Presiden Indonesia terdahulu ke Belanda, menurut Faizasyah, bukanlah kunjungan resmi kenegaraan. Dalam kunjungan Presiden Yudhoyono ini, antara lain, diagendakan pertemuan dengan Ratu Belanda, selain pertemuan dengan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende.
Hal penting yang akan dicapai dalam kunjungan Presiden Yudhoyono ini, disebutkan Faizasyah, antara lain, adalah penandatanganan perjanjian kemitraan komprehensif Indonesia-Belanda oleh kedua kepala pemerintahan dan pengakuan kedaulatan RI oleh Pemerintah Belanda.
Ia menambahkan, tidak dapat dimungkiri terdapat realitas sejarah yang menjadi hambatan psikologis bagi hubungan kedua negara. Terlebih lagi, selama ini Belanda secara tertulis tidak pernah menyampaikan pengakuan atas kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pemerintah Belanda hanya menandatangani penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. (DAY)
Sumber: Kompas, 2 Oktober 2010
Komentar
Posting Komentar