Kliping Sejarah

Oleh AJIP ROSIDI I STILAH   pribumi  biasanya digunakan sehubungan dengan penduduk asing, terutama Cina yang dianggap sebagai nonpribumi  atau nonpri . Maksud istilah pribumi  sama dengan istilah bumiputera  yang banyak digunakan padanannya sebelum perang, tetapi sekarang tak pernah terdengar digunakan kecuali sebagai nama perusahaan asuransi. Maksudnya ialah penduduk asli di suatu daerah. Pengertian asli  di Indonesia sebenarnya agak sulit dirumuskan, mengingat menurut para ahli, penduduk kepulauan Nusantara ini semuanya juga berasal dari daratan Asia yang datang bermigrasi beberapa ribu tahun yag lalu. Penduduk yang benar-benar asli  niscaya sudah punah atau bercampur dengan para pedatang ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, istilah nonpribumi  banyak digunakan sampai sekarang, terutama sehubungan dengan orang Cina--walaupun mereka sudah tinggal beberapa keturunan di Indonesia serta tidak lagi berbahasa Cina dan sudah menjadi warga negara Indone...

D I Indonesia, awal mula kemunculan partai politik tidak bisa dilepaskan dari situasi kolonialisme yang berlangsung lebih dari 350 tahun. Partai politik menjadi alat bagi bumiputra untuk merespons kolonialisme. Partai politik di Indonesia menjadi kelanjutan perkembangan dari organisasi-organisasi massa yang cenderung terikat pada kesukuan dan profesi dalam merespons kolonialisme. (Shiraishi, 1997:341) Populernya sistem parlemen dan bermunculannya partai politik di Eropa memang membawa imbas pada negeri-negeri jajahan Eropa di Asia maupun Afrika. Warga negara yang menjadi anggota partai politik dapat dicalonkan menjadi anggota parlemen. Sebagaimana yang dialami Tan Malaka ketika dirinya oleh Partai Komunis Belanda dicalonkan menjadi calon nomor tiga untuk duduk--bukan di Volksraad--di parlemen Belanda. Tan Malaka dicalonkan pada nomor urut tiga. Ia tidak berhasil menduduki parlemen Belanda lantaran Partai Komunis Belanda hanya mampu mendapatkan dua kursi. Selain itu Tan Malaka juga ter...

JAKARTA, KOMPAS -- Kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda pada 5-9 Oktober mendatang diharapkan menandai babak baru hubungan bilateral kedua negara. Perkembangan hubungan itu, antara lain, akan ditandai penandatanganan perjanjian kemitraan komprehensif di antara kedua negara. Selain itu, Pemerintah Belanda juga akan memberikan pengakuan atas kedaulatan RI. Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/9). Faizasyah menjelaskan, kunjungan kenegaraan ini dilakukan Presiden Yudhoyono atas undangan Ratu Belanda pada 2006. "Ini kunjungan yang sudah tertunda selama empat tahun. Undangan sudah disampaikan empat tahun lalu oleh Ratu Belanda dan sebelumnya belum bisa dipenuhi karena berbagai urusan di dalam negeri," ujarnya. Kunjungan Presiden Indonesia terdahulu ke Belanda, menurut Faizasyah, bukanlah kunjungan resmi kenegaraan. Dalam kunjungan Presiden Yudhoyono ini...

PEMERINTAH Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rencananya, pengakuan itu akan disampaikan secara tertulis kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berkunjung ke Belanda, pekan depan. Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, mengatakan, hingga saat ini Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia baru secara de facto. "Pengakuan kedaulatan akan menjadi salah satu yang penting di sana secara tertulis. Yang patut kita maklumi, pengakuan kemerdekaan belum ada. Yang kita lihat penyerahan kedaulatan," tutur Faizasyah. Selama ini, sambungnya, pemerintah Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui penyerahan kedaulatan di Istana Dam di Amsterdam seusai Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949. Sejak 2009, kedua pemerintahan telah membicarakan soal pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. (Rin/P-2) Sumber: Media Indonesia , 1 Oktober 2010

Informasi peran kelompok etnik Tinghoa di Indonesia sangat minim. Termasuk dalam penulisan sejarah. Cornelius Eko Susanto S EJARAH Indonesia tidak banyak menulis atau mengungkap peran etnik Tionghoa dalam membantu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal bila diselisik lebih jauh, peran mereka cukup besar dan menjadi bagian integral bangsa Indonesia. "Ini bukti sumbangsih etnik Tionghoa dalam masa revolusi. Peran mereka tidak kalah pentingnya dengan kelompok masyarakat lainnya, dalam proses pembentukan negara Indonesia," sebut Bondan Kanumoyoso, pengajar dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UI dalam seminar bertema Etnik Tionghoa dalam Pergolakan Revolusi Indonesia , yang digagas Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT) di Depok, akhir pekan lalu. Menurut Bondan, kesadaran berpolitik kalangan Tionghoa di Jawa mulai tumbuh pada awal abad ke-20. Dikatakan, sebelum kedatangan Jepang pada 1942, ada tiga golongan kelompok Tionghoa yang bero...