JAKARTA (Bisnis): Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah monumen hidup, saksi sekaligus pelaku utama perjuangan bangsa. Ia seorang yang mahir strategi militer dan sekaligus politisi ulung.
Nasution lahir 3 Desember 1918, di Kotanopan, Tapsel, Sumatra Utara. Semula, ia mengabdi sebagai guru, tapi kemudian berubah haluan. Tahun 1940, ketika Belanda membuka sekolah perwira cadangan bagi pemuda Indonesia, Nasution mendaftar.
Selanjutnya, ia menjadi pembantu letnan di Surabaya. Tapi, ketika tentara Jepang menyerbu Surabaya, 1942, pasukannya bubar. Dengan menggunakan sepeda, Nasution kabur ke Bandung.
Setelah Jepang kalah perang, Nasution bersama pemuda eks-Peta mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Karier militernya melesat. Maret 1946, Nasution diangkat menjadi Panglima Divisi III/Priangan.
Lalu, Mei 1946, Nasution diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Februari 1948, diangkat menjadi Wakil Panglima Besar (Wapangsar) TNI. Praktis, waktu itu ia menjadi orang kedua di TNI setelah Jenderal Sudirman.
Tapi, sebulan kemudian jabatan Wapangsar dihapus. Lantas, Nasution ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang RI. Menjelang Perang Kemerdekaan II, Nasution menyusun Perintah Siasat Nomor 1 yang berisi 'juklak' persiapan perang gerilya--kemudian dikenal sebagai doktrin Pertahanan Rakyat Total dan hingga kini masih dianut TNI.
Di penghujung1949, Nasution diangkat menjadi Kasad. Tapi, gebrakan Nasution dalam reorganisasi dan rasionalisasi AD menimbulkan ketidakpuasan sejumlah perwira. Persoalan internal militer itu juga mengundang intervensi politisi sipil.
Nasution marah. Lalu, ia mengajukan petisi kepada Bung Karno agar membubarkan parlemen. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober 1952.
Karena dianggap menekan Presiden--dengan mengarahkan moncong meriam ke arah Istana--akhirnya Nasution dicopot dari jabatannya. Tapi, lantaran konflik internal AD tersebut tak kunjung reda, tahun 1955 Bung Karno mengangkat Nasution kembali menjadi Kasad.
Sebagai Penguasa Perang, Nasution mengajukan gagasan ke Bung Karno untuk 'kembali ke UUD 1945'. Maka, 5 Juli 1959, keluarlah Dekrit Presiden.
Tapi, bulan madu Nasution-Soekarno tak berlangsung lama. Sejak awal 1960-an, hubungan keduanya mulai renggang. Nasution tidak bisa menerima sikap Bung Karno yang bersahabat dengan PKI.
Pertentangan antara kedua tokoh itu akhirnya meletus dalam peristiwa G30S/PKI. Nasution, bekerja sama dengan Pangkostrad, Mayjen Soeharto, langsung menyerang balik. PKI ditumpas habis. Tapi, karena Bung Karno tidak mau menyalahkan PKI, akhirnya Pemimpin Besar Revolusi itu pun digulingkan.
Semula, beberapa tokoh AD, seperti Kemal Idris, H. R. Dharsono, dan Sarwo Edi, mendesak Nasution agar bersedia menjadi Presiden. Tapi Nasution hanya bersedia menjadi Ketua MPRS. Tahun 1968, MPRS mengangkat Soeharto sebagai Presiden.
Kemesraan Nasution-Soeharto juga tidak lama. Setelah Soeharto berkuasa, Nasution malah disingkirkan. Puncaknya, 1972, Nasution dipensiunkan dini dari dinas militer. Sejak saat itu Nasution tersingkir dari panggung politik.
Tapi, tahun 1993, setelah diasingkan selama 21 tahun, tiba-tiba Nasution dirangkul kembali oleh Soeharto. Lalu, 5 Oktober 1997, bertepatan dengan Hari ABRI, prajurit tua yang hidup sederhana dan taat beribadah itu dianugerahi pangkat Jenderal Besar. Di Indonesia cuma ada tiga jenderal yang menyandang bintang lima, Soedirman, Soeharto, dan Nasution. (ac)
Sumber: Tidak diketahui, (circa) 7 September 2000
Nasution lahir 3 Desember 1918, di Kotanopan, Tapsel, Sumatra Utara. Semula, ia mengabdi sebagai guru, tapi kemudian berubah haluan. Tahun 1940, ketika Belanda membuka sekolah perwira cadangan bagi pemuda Indonesia, Nasution mendaftar.
Selanjutnya, ia menjadi pembantu letnan di Surabaya. Tapi, ketika tentara Jepang menyerbu Surabaya, 1942, pasukannya bubar. Dengan menggunakan sepeda, Nasution kabur ke Bandung.
Setelah Jepang kalah perang, Nasution bersama pemuda eks-Peta mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Karier militernya melesat. Maret 1946, Nasution diangkat menjadi Panglima Divisi III/Priangan.
Lalu, Mei 1946, Nasution diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Februari 1948, diangkat menjadi Wakil Panglima Besar (Wapangsar) TNI. Praktis, waktu itu ia menjadi orang kedua di TNI setelah Jenderal Sudirman.
Tapi, sebulan kemudian jabatan Wapangsar dihapus. Lantas, Nasution ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang RI. Menjelang Perang Kemerdekaan II, Nasution menyusun Perintah Siasat Nomor 1 yang berisi 'juklak' persiapan perang gerilya--kemudian dikenal sebagai doktrin Pertahanan Rakyat Total dan hingga kini masih dianut TNI.
Di penghujung1949, Nasution diangkat menjadi Kasad. Tapi, gebrakan Nasution dalam reorganisasi dan rasionalisasi AD menimbulkan ketidakpuasan sejumlah perwira. Persoalan internal militer itu juga mengundang intervensi politisi sipil.
Nasution marah. Lalu, ia mengajukan petisi kepada Bung Karno agar membubarkan parlemen. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober 1952.
Karena dianggap menekan Presiden--dengan mengarahkan moncong meriam ke arah Istana--akhirnya Nasution dicopot dari jabatannya. Tapi, lantaran konflik internal AD tersebut tak kunjung reda, tahun 1955 Bung Karno mengangkat Nasution kembali menjadi Kasad.
Sebagai Penguasa Perang, Nasution mengajukan gagasan ke Bung Karno untuk 'kembali ke UUD 1945'. Maka, 5 Juli 1959, keluarlah Dekrit Presiden.
Tapi, bulan madu Nasution-Soekarno tak berlangsung lama. Sejak awal 1960-an, hubungan keduanya mulai renggang. Nasution tidak bisa menerima sikap Bung Karno yang bersahabat dengan PKI.
Pertentangan antara kedua tokoh itu akhirnya meletus dalam peristiwa G30S/PKI. Nasution, bekerja sama dengan Pangkostrad, Mayjen Soeharto, langsung menyerang balik. PKI ditumpas habis. Tapi, karena Bung Karno tidak mau menyalahkan PKI, akhirnya Pemimpin Besar Revolusi itu pun digulingkan.
Semula, beberapa tokoh AD, seperti Kemal Idris, H. R. Dharsono, dan Sarwo Edi, mendesak Nasution agar bersedia menjadi Presiden. Tapi Nasution hanya bersedia menjadi Ketua MPRS. Tahun 1968, MPRS mengangkat Soeharto sebagai Presiden.
Kemesraan Nasution-Soeharto juga tidak lama. Setelah Soeharto berkuasa, Nasution malah disingkirkan. Puncaknya, 1972, Nasution dipensiunkan dini dari dinas militer. Sejak saat itu Nasution tersingkir dari panggung politik.
Tapi, tahun 1993, setelah diasingkan selama 21 tahun, tiba-tiba Nasution dirangkul kembali oleh Soeharto. Lalu, 5 Oktober 1997, bertepatan dengan Hari ABRI, prajurit tua yang hidup sederhana dan taat beribadah itu dianugerahi pangkat Jenderal Besar. Di Indonesia cuma ada tiga jenderal yang menyandang bintang lima, Soedirman, Soeharto, dan Nasution. (ac)
Sumber: Tidak diketahui, (circa) 7 September 2000
Komentar
Posting Komentar