Partai Arab Indonesia

Oleh: Alwi Shahab

Radio Inggris, BBC, enam hari berturut-turut di bulan Ramadhan dan menjelang Syawal, dalam siarannya mengangkat ficer kiprah keturunan Arab di Indonesia. Untuk itu, reporternya telah mengadakan serangkaian wawancara dengan berbagai keturunan Arab di Indonesia. Sebelumnya, Prof Dr Michael Gilsenan, ketua Jurusan Studi Timur Tengah dari New York University, selama tiga bulan berkeliling Indonesia, melakukan hal sama. Hasil risetnya tentang keturunan Arab yang leluhurnya berasal dari Hadramaut (Yaman), akan dibukukan di AS. Baik BBC London maupun New York University, menyatakan tertarik terhadap kiprah politik keturunan Arab di Indonesia akhir-akhir ini.

Kiprah keturunan Arab dalam bidang politik di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Baru pada 1934, kegiatan ini diwujudkan dalam satu wadah, ketika tokoh masyarakat Arab kala itu, AR Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia (PAI). Berdirinya PAI hanya enam tahun setelah Sumpah Pemuda. Mereka membuat sumpah serupa: "Tanah Air kami satu, Indonesia. Dan keturunan Arab harus meninggalkan kehidupan yang menyendiri (isolasi)."

Pada mulanya, PAI masih berbentuk persatuan. Tapi, pada 1940, ketika suhu politik menentang penjajah meningkat, PAI pun mengubah namanya menjadi 'partai'. Dalam kiprahnya, PAI merupakan partai pertama yang mendukung 'Petisi Soetardjo' menuntut Indonesia berparlemen dan kemerdekaan penuh. PAI juga terlibat dalam gerakan anti Jepang. Pada masa proklamasi, banyak keturunan Arab yang gugur sebagai pejuang.

Partai Arab ini membubarkan diri setelah proklamasi kemerdekaan, ketika pemerintah mengeluarkan Manifes Politik agar parpol-parpol membubarkan diri dan membentuk parpol baru. PAI yang tidak bersedia membentuk parpol baru, para pemimpinnya kemudian masuk ke berbagai parpol. Seperti AR Baswedan (Masyumi), dan Mr Hamid Algadri (PSI). Banyak pula yang berkiprah di pengurus NU, PNI, bahkan PKI. Seperti Baraqbah, yang menjadi ketua PKI Kalimantan Timur.

Kembali ke masa-masa sebelumnya, Belanda dalam upaya memisahkan dan mengisolasi keturunan Arab melakukan politik wijkenstelsel atau passenstelsel. Tujuannya untuk memisahkan orang Arab dengan pribumi. Dengan menempatkan mereka dalam semacam ghetto-ghetto. Seperti permukiman di Pekojan dan Krukut (Jakarta), Ampel (Surabaya), dan sejumlah perkampungan Arab lainnya di beberapa kota. Ketika itu, kalau mereka ingin keluar, harus memiliki izin atau pas dari pemerintah kolonial. Sarjana Islamologi Belanda, Prof Snouck Hurgronye membela habis-habisan sistem ini, ketika banyak pihak yang berjuang untuk menghapuskannya. Snouck menganggap sistem ini sangat efektif untuk membatasi kegiatan keturunan Arab yang dinilai sebagai ancaman bagi pemerintah kolonial.

Prof LWC van der Berg, yang juga berprofesi seperti Snouck dalam penelitiannya mengenai asal-usul keturunan Arab di Nusantara (1884-1889) menyatakan, "Sebelum 1859 tidak tersedia data yang jelas mengenai jumlah orang Arab yang bermukim di daerah jajahan Belanda. Mereka dalam statistik itu disamakan dengan orang Benggali (India) dan orang asing lainnya yang beragama Islam." Karena itulah, Snouck yang 'Arabphobi' menyatakan, "Islam bukan datang dari Arab, tapi dari India (Gujarat)." Pendapatnya ditentang keras oleh HAMKA dan para ulama dalam 'Seminar Masuknya Islam di Nusantara', pada 1963 di Medan.

Van der Berg dalam penelitiannya 113 tahun silam juga menyatakan keturunan Arab hanya dalam satu generasi sudah lebih banyak yang tidak bisa berbahasa Arab. Mereka datang di Nusantara tanpa membawa istri, dan kawin dengan wanita setempat. Sehingga putra-putrinya mengikuti adat-istiadat dan budaya ibunya. Karenanya, keturunan Arab menyebut bangsa Indonesia: akhwal. Yakni, saudara dari ibu, atau bu'deh, bibi, makcik, dan tante. Mereka menolak sebutan inlander, seperti dilakukan Belanda sebagai penghinaan terhadap bangsa Indonesia.

Ketika menyambut kehadiran PAI, Dr Syam Ratulangie, mengatakan, "Adalah aneh, tetapi dapat dimengerti bahwa gerakan keturunan Arab dapat begitu cepat diterima dalah gerakan nasional." Ratulangie yakin bahwa hal itu bukan hanya karena keturunan Arab beragama Islam.

Apa yang dinyatakan tokoh Kristen ini dapat dibenarkan, bila diingat bahwa di daerahnya (Sulawesi Utara), keturunan Arab bisa hidup rukun dengan masyarakat setempat. Bahkan, di Manado ada kampung Arab. Demikian pula di wilayah yang penduduknya mayoritas Kristen. Di Papua, lepas dari gerakan yang dianutnya, Hamid Thaha Alhamid, seorang keturunan Arab menjadi sekjen dari Gerakan Papua Merdeka. Demikian pula di Timor Timur, yang mayoritasnya Katholik. Mar'ie Alkatiri, keturunan Arab menjadi menteri penerangan Timor Leste di pengasingan.[]

Sumber: Republika, 6 Januari 2002