Langsung ke konten utama

Makna Kebangkitan Nasional

Oleh Ema Sa'adah AS

KITA semua mafhum, yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional adalah saat kelahiran Boedi Oetomo (BO), 20 Mei 1908, yaitu saat dramatis dalam sejarah Indonesia. Pada saat itulah sebuah organisasi "nasional" orang Jawa--yang lebih bersifat kebudayaan daripada politik--untuk pertama kalinya didirikan (Akira Nagazumi, 1986).

BO bukanlah organisasi nasional dalam pengertian yang sebenarnya, namun BO merupakan sebuah organisasi orang Jawa yang bersifat aristokratik, dan karenanya BO menjadi eksklusif. Wajar jika dalam masa jayanya, BO hanya mampu memiliki jumlah anggota sekitar 10 ribu. Jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan anggota Syarikat Islam misalnya, yang pernah mencapai jumlah anggota 450.099 orang pada 1918 (Benhard Dahm, 1987).

Dua kelemahan

Dalam ciri aristokratik dan eksklusifnya, BO memiliki kelemahan sangat mendasar, terutama menyangkut dua hal. 

Pertama, BO cenderung menafikan dan tidak mengakomodasikan pluralitas masyarakat Hindia Belanda, yang terdiri atas berbagai etnik, kaum dan kelas (priyayi-wong cilik).

Kedua, BO merupakan perhimpunan para priyayi yang--dalam batas-batas tertentu--memiliki daya resistensi cukup tinggi terhadap kolonialisme, akibat privileges yang mereka miliki dalam struktur masyarakat kolonial. BO sendiri justru melupakan kaum wong cilik, yang memiliki daya resistensi yang jauh lebih lemah.

Terlepas dari kelemahannya, menjadikan kelahiran BO sebagai tonggak Kebangkitan Nasional tampaknya dapat dipahami dan dimaklumi, setidaknya jika kita memakai cara pendekatan Nagagumi. Secara fair Nagagumi mengupas berbagai kelemahan BO. Namun ia sendiri menilai, bagaimanapun katalisator yang berperan besar dalam mentransisikan model perlawanan dan pergerakan nasional Indonesia dari model tradisional-parsial-irrasional ke arah model integral-rasional.

Beberapa hikmah

Dengan melihat cara pandang yang dikemukakan Nagagumi, sebenarnya kita dapat memetik beberapa hikmah dari makna Kebangkitan Nasional itu sendiri. 

Pertama, sejarah kelahiran BO mengajarkan sebuah kemampuan yang menakjubkan dalam meredefinisikan persoalan bersama yang dihadapi masyarakat dalam sebuah struktur politik yang senjang dan eksploitatif. Para penggagas BO mengemukakan persoalan penginjak-injakkan martabat manusia, sebagai persoalan bersama yang paling fundamental, sebagaimana diperlihatkan oleh dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam Kilasan Petikan Sejarah Budi Utomo (1975). Bagi mereka, struktur politik yang senjang dan eksploitatif, potensial menciptakan kezaliman dalam hal animalisasi (pembinatangan) manusia. Persoalan bersama yang didefinisikan para penggagas BO pun adalah menolak animalisasi, sekaligus memperjuangankan permasalahan manusia.

Kedua, kelahiran BO pun mengajarkan kepada kita tentang kebangkitan universal untuk melawan kezaliman animalisasi manusia. Kezaliman semacam itu hanya akan terhapuskan oleh adanya kebangkitan kesadaran dan perlawanan konkret, dari manusia yang merasa bermartabat. Di bawah ancaman represi kolonial, Soewardi Soerjaningrat--salah seorang pengurus pertama BO--menunjukkan sikap ini ketika pada 1913 ia menulis, "... akan saya nasihatkan semua orang Belanda untuk tidak menyakiti hati rakyat Hindia Belanda--yang sedang bangkit ...--dan tidak membuatnya menjadi kurang ajar. Sungguh saya akan mengajukan protes dengan segala kekuatanku."

Ketiga, BO memperkenalkan cara-cara modern dalam memperjuangkan penegakan martabat manusia di hadapan kekuasaan yang kokoh. Cara-cara berpikir rasional, sistematis, dan langkah-langkah terorganisirlah yang akan mengefektifkan perjuangan itu.

Keempat, BO juga memperkenalkan untuk pertama kalinya proyek-proyek emansipasi. Dalam struktur masyarakat sosial-ekonomi-politik senjang dan eksploitatif, yang dibutuhkan adalah sejumlah proyek emansipasi ke arah penyetaraan martabat manusia dan pembentukan "semangat perlawanan manusia" atas "kebinatangan manusia". Sekalipun di sini BO tampak ambiguous dalam hal pemilahan yang dilakukannya terhadap "orang Jawa" dan "orang bukan Jawa".

Kelima, setelah terjadi reinterpretasi sejarah kelahiran BO dari tafsir yang menekankan peran tokoh tua Wahidin Soedirohoesodo ke arah peran tokoh muda Soetomo dan kawan-kawan seangkatannya--sejarah BO pun mengajari kita tentang adanya inisiatif kaum muda yang tidak pernah berhenti berpikir untuk bangsanya. Kaum muda yang senantiasa menganggap bangsanya dalam keadaan kritis, karenanya setiap waktu dibutuhkan perubahan dan perbaikan. Bahkan Juwono Sudarsono, dalam sebuah diskusi, menyebutkan kaum muda sebagaimana Soetomo dan kawan-kawannya itu sebagai "kaum muda demokrat".

Kebangkitan kedua

Dalam Pidato Kenegaraan, 16 Agustus 1990, Presiden Soeharto memperkenalkan konsep "Kebangkitan Nasional Kedua" yang diartikan sebagai periode untuk melanjutkan, meningkatkan, memperluas, dan memperdalam makna pembangunan. Saat itu presiden menunjuk bahwa 1993 merupakan langkah awal kebangkitan nasional kedua tersebut. Kini konsep tersebut sudah berjalan selama empat tahun. Bagaimana kita mendefinisikan secara operasional makna kebangkitan nasional kedua itu? Jawaban dari pertanyaan ini, akan menentukan apakah konsep itu sekadar retorika politik ataukah benar-benar konsep empirik yang dapat diverifikasi ke dalam kenyataan politik. Dengan mengenal esensi dari perjalanan sejarah kelahiran Kebangkitan Nasional Pertama (1908), definisi dari "Kebangkitan Nasional Kedua" itu pun dengan sendirinya akan tersibak. Realisasi konsep Kebangkitan Nasional Kedua, adalah sebuah beban sejarah yang tidak ringan. Jauh lebih berat daripada sekadar meretorikakan konsep tersebut untuk konsumsi politik sesaat.

Kearifan dan kapabilitas kita sebagai bangsa, akan terukur oleh sejauh mana kita mampu memperpendek jarak antara retorika politik kebangkitan nasional kedua dengan berbagai program konkretisasinya. Di samping itu, bagaimana kita membumikan nilai-nilai historis kebangkitan nasional tersebut ke dalam kenyataan masa kini?

Dalam hal ini kita harus memberi definisi operasional pada kebangkitan nasional kedua, dalam artian merefleksikan beberapa pelajaran sejarah kebangkitan nasional tersebut ke dalam konteks pembangunan kita. Kebangkitan nasional kedua itu pun mengandung pengertian sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan kualitas pembangunan sebagai upaya memanusiakan manusia, yakni pembangunan martabat manusia (Robert P. Clark, 1989). Di dalamnya terdapat sejumlah kebutuhan aktual menuju pembentukan pembangunan martabat manusia, sebagai konkretisasi kebangkitan nasional kedua.

Kedua, kebangkitan nasional kedua berarti mengatasi krisis disintegrasi yang dimungkinkan terjadi oleh kebangkitan primordialisme dan politik aliran. Kebangkitan nasional kedua merupakan masa ketika kita harus melakukan proyek konkret untuk mempertahankan kesatuan negara bangsa. 

Ketiga, kebangkitan nasional kedua dapat juga didefinisikan sebagai satu periode kebangkitan kesadaran melawan kezaliman zaman kita.

Apalagi pada setiap zaman, kezaliman itu selalu muncul di tengah-tengah kita. Kezaliman pada saat kita berada sekarang ini, adalah terjadinya praktek unfair economic and political games yang membawa kita pada berbagai bentuk kesenjangan dan keterbelakangan.

Keempat, kebutuhan operasional lain yang melekat dalam kebangkitan nasional kedua adalah kebutuhan memodernkan cara kita menghampiri pesoalan-persoalan pembangunan.

Dalam konteks ini, kebangkitan nasional kedua berarti proses transisi pendekatan pembangunan, yang di dalamnya terdapat dua agenda operasional. Pertama, mentransisikan pendekatan keamanan ke arah pendekatan kesejahteraan. Kedua, mengubah apa yang disebut oleh David C. Korten (1989) sebagai model pembangunan yang berpusat pada negara dan bertumpukan pada peran rekayasa negara (state centered development) ke arah model yang lebih menekankan peran inisiatif masyarakat (people centered development).

Akhirnya, kebutuhan yang dicuatkan kebangkitan nasional kedua adalah mentransisikan struktur dan proses politik kita yang cenderung masih digerakkan oleh "orang tua" (gerontokratif) menjadi struktur dan proses yang memberi tempat pada posisi dan peran kaum muda. Dengan demikian, kebangkitan nasional kedua berarti memberi tempat pada "generasi peralihan" dan "generasi baru" untuk mengembangkan diri dan menjalankan pembaharuan politik versi mereka.*


* Ema Sa'adah AS., aktivitas Perkumpulan Wanita Membangun Bangsa (Pertabangsa,), tinggal di Majalaya, Bandung.


Sumber: Bandung Pos, 26 Mei 1997


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tentang Stovia

Tulisan berjudul "Stovia yang Melahirkan Kebangsaan" ( Kompas , 28/5) telah menyadarkan kita tentang arti penting nilai-nilai kebangsaan yang dibangun para tokoh Indonesia. Untuk menyempurnakan tulisan tersebut, perlu diluruskan beberapa hal dari sisi sejarah. Stovia sebagai sekolah pendidikan dokter Hindia Belanda, sebenarnya tidak mendadak muncul pada zaman politik etis. Sekolah itu lahir sebagai sekolah dokter Jawa 1851, dengan program dua tahun. Tahun 1864 pendidikan menjadi tiga tahun. Tokoh dr Wahidin Soedirohoesoedo lulus dari program tiga tahun itu. Menurut A de Waart (1936), sejak 1872 sekolah itu mulai menyandang nama Stovia. Pada 1902 lama sekolah menjadi sembilan tahun (termasuk tiga persiapan). Dr Soetomo, masuk 1903, dapat disebut sebagai generasi pertama Stovia dengan kurikulum sembilan tahun. Artinya, pendiri Boedi Oetomo bukanlah generasi pertama Stovia, karena lulusan pertama Sekolah Dokter Djawa sudah muncul pada 1853. Keterangan "Orang-orang idealis b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Berburu Keberuntungan di Trowulan

T anpa terasa sudah hampir dua pekan hari-hari puasa terlewatkan. Dan sudah hampir dua pekan pula Trowulan dikunjungi banyak tamu. Memang, di setiap bulan Ramadhan, Trowulan--sebuah kecamatan di kabupaten Mojokerto--sekitar 50 km barat laut Surabaya, selalu dikunjungi banyak pendatang. Apa yang bisa dilakukan pengunjung di Trowulan di setiap Ramadhan? Menurut banyak orang yang pernah mengunjungi Trowulan, banyak yang bisa dipelajari dan diperhatikan secara saksama di kota bersejarah itu. Trowulan adalah bekas kota kejayaan Kerajaan Majapahit. Di kota itu hingga kini masih banyak peninggalan bekas kejayaan kerajaan Majapahit, salah satu di antaranya adalah Kolam Segaran. "Selain itu, juga ada situs kepurbakalaan kerajaan Majapahit. Ada Candi Tikus, Candi Brahu, makam Ratu Kencana, makam Putri Campa, dan yang paling banyak dikunjungi pendatang adalah makam Sunan Ngundung," ujar Suhu Ong S Wijaya, paranormal muslim yang tiap Ramadhan menyempatkan berziarah ke makam-makam penyeba...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peradaban Islam Nusantara (Barus)

Budi Agustono Sejarawan, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatra Utara B ARUS merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Sebelum dimekarkan menjadi beberapa kecamatan, wilayah Barus relatif luas. Mula-mula Barus dipecah menjadi dua kecamatan, Sorkam dan Manduamas, kemudian menjadi tiga kecamatan, Andam Dewi, Barus Utara dan Sirondorung. Saat ini Barus hanya menjadi salah satu kecamatan dari 20 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Sebelumnya, Barus adalah kota tua yang namanya melegenda hingga ke mancanegara pada abad ke-7 sampai ke-18. Barus masa lampau bagian dari Nusantara yang dikenal sebagai kota dagang di Pantai Barat Sumatra. Pada masa itu di pesisir Pantai Barat Sumatra tumbuh kota yang kehidupannya mengandalkan laut. Laut menjadi sumber peradaban. Peradaban itu memproduksi teknologi nautika sebagai kompas dalam lalu lintas perdagangan satu kota ke kota lain dan satu wilayah ke wilayah mancanegara lainnya. Dengan teknolog...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

JEJAK KERAJAAN DENGAN 40 GAJAH

Prasasti Batutulis dibuat untuk menghormati Raja Pajajaran terkemuka. Isinya tak menyebut soal emas permata. K ETERTARIKAN Menteri Said Agil Husin Al Munawar pada Prasasti Batutulis terlambat 315 tahun dibanding orang Belanda. Prasasti ini telah menyedot perhatian Sersan Scipiok dari Serikat Dagang Kumpeni (VOC), yang menemukannya pada 1687 ketika sedang menjelajah ke "pedalaman Betawi". Tapi bukan demi memburu harta. Saat itu ia ingin mengetahui makna yang tertulis dalam prasasti itu. Karena belum juga terungkap, tiga tahun berselang Kumpeni mengirimkan ekspedisi kedua di bawah pimpinan Kapiten Adolf Winkler untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Hasilnya juga kurang memuaskan. Barulah pada 1811, saat Inggris berkuasa di Indonesia, diadakan penelitian ilmiah yang lebih mendalam. Apalagi gubernur jenderalnya, Raffles, sedang getol menulis buku The History of Java . Meski demikian, isi prasasti berhuruf Jawa kuno dengan bahasa Sunda kuno itu sepenuhnya baru dipahami pada awa...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Petisi Soetardjo: Kesempatan yang Disia-siakan Hindia Belanda

Oleh: A. C. Ton PENGANTAR: A. C Ton, seorang sejarawan dan penerbit dari negeri Belanda menulis mengenai Petisi Soetardjo dan Volksraad yang dimuat di NRC Handelsblad tepat 50 tahun ulang tahun Petisi Soetardjo. Judulnya "Petitie-Soetardjo, 15 Juli 1936,: een gemiste kans voor Nederlands-Indie". Pandangan A. C Ton mengevaluasi peristiwa itu sangat menarik karena dibuat pada masa kini. Di bawah ini terjemahannya.  -- Redaksi TEPAT 50 tahun yang lalu di Volksraad, Nederlandsch Indie, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pegawai Pamong Praja Soetardjo pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul di perwakilan rakyat dengan maksud memberikan kemerdekaan kepada Nederlandsch Indie dalam jangka waktu 10 tahun: Indie, sebagai dominion dalam Kerajaan Belanda. Dua tahun lamanya usul tersebut yang menjadi terkenal sebagai "Petitie Soetardjo" berhasil memikat perhatian orang di Indie. Petisi tersebut tidaklah bersifat revolusioner atau pun radikal. Kalau dibandingkan dengan perjuangan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Harun Nasution: Ajarah Syiah Tidak Akan Berkembang di Indonesia

JAKARTA (Suara Karya): Ajarah Syiah yang kini berkembang di Iran tidak akan berkembang di Indonesia karena adanya perbedaan mendasar dalam aqidah dengan ajaran Sunni. Hal itu dikatakan oleh Prof Dr Harun Nasution, Dekan pasca Sarjana IAIN Jakarta kepada Suara Karya  pekan lalu. Menurut Harun, ajaran Syiah Duabelas di dalam rukun Islamnya selain mengakui syahadat, shalat, puasa, haji, dan zakat juga menambahkan imamah . Imamah artinya keimanan sebagai suatu jabatan yang mempunyai sifat Ilahi, sehingga Imam dianggap bebas dari perbuatan salah. Dengan kata lain Imam adalah Ma'sum . Sedangkan dalam ajaran Sunni, yang dianut oleh sebagian besar umat Islam Indonesia berkeyakinan bahwa hanya Nabi Muhammad saja yang Ma'sum. Imam hanyalah orang biasa yang dapat berbuat salah. Oleh karena Imam bebas dari perbuatan salah itulah maka Imam Khomeini di Iran mempunyai karisma sehingga dapat menguasai umat Syiah di Iran. Apapun yang diperintahkan oleh Imam Khomeini selalu diturut oleh umatnya....
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Maluku Tahun 1922 (1) Lagu Kebangsaan Marseillaise Dimainkan Orkes Suling Murid Sekolah Zending

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SALAH SATU perjalanan jurnalistik yang saya lakukan dan memberikan banyak pelajaran berharga untuk mengenal lebih akrab keadaan tanah air ialah kunjungan ke Maluku, khususnya ke daerah Ternate, Tidore, dan Bacan pada awal tahun 1948. Waktu itu Letnan Gubernur Jenderal Belanda Dr. H. J. van Mook telah membentuk apa yang dinamakannya Negara Indonesia Timur (NTT) dan Maluku. Saya wartawan Republikein yang pertama mengunjungi daerah NTT tersebut berkat perantaraan anggota parlemen NTT Arnold Mononutu yang bersikap pro Republik Indonesia. Dalam perjalanan itu saya berbicara dengan Sultan Ternate Mohammad Jabir Syah, Sultan Tidore Zainal Abidin Alting dan Sultan Bacan Mokhsin Kamarullah. Dengan menumpang kapal kecil dari Ternate saya sampai di Soa-Sio, ibukota kesultanan Tidore, di mana saya melihat sisa-sisa tembok sebuah benteng yang didirikan beberapa abad sebelumnya. Karena pengalaman ini dapatlah dimengerti mengapa dengan lebih daripada minat biasa saya membaca sua...
Posting Komentar
Baca selengkapnya