Langsung ke konten utama

Partai-partai Politik Masa Pergerakan (1) Dari 'Dunia Tunggal' ke Neologisme

Oleh Agus Sopian

SEBENTAR lagi kita memperingati HUT ke-51 Hari Kemerdekaan Indonesia. Mungkin, ada baiknya kali ini kita menelusuri koridor sejarah yang terdekat dengan masa kemerdekaan itu: (yakni) masa pergerakan, suatu masa yang penuh dengan pergolakan politik, suatu masa yang memperkenalkan bangsa ini kepada medium perjuangan, kepada partai-partai politik. Berbekal sumber utama, Sejarah Nasional Indonesia terbitan Depdikbud (1975) dan sejumlah referensi lain, Agus Sopian, wartawan Bandung Pos yang sehari-harinya banyak meliput masalah politik dan keamanan, mengajak Anda, pembaca, untuk bersama-sama menyimak kiprah partai-partai politik saat itu--terutama sekali Indische Partij, Indische Sociaal-Democratische Partij, dan Partai Nasional Indonesia--yang (kebetulan) acap menimbulkan kontroversi historis hingga hari ini.

Redaksi

Van Dedem, seorang anggota parlemen, berpidato pada 1891. Dia menganjurkan Hindia Belanda agar segera direhabilitasi dari pelbagai macam kebangkrutan akibat politik liberal. Brooschooft, Van Deventer dan Van Kol, segera mendukungnya. Tapi, di sudut lain, tak sedikit pula yang menentangnya.

Selama hampir sepuluh tahun, masyarakat Belanda berdebat mengenai gagasan Van Dedem tadi. Syukurnya, pada 1901, Ratu Wilhelmina angkat bicara--dalam apa yang dikenal dengan Pidato Tahta. Lalu, Politik Etis pun dicanangkan, dengan bidang garapan tiga proyek strategis: irigasi, emigrasi, dan edukasi.

Barangkali benar, bahwa buat bangsa Indonesia, beleid tersebut tidak serta-merta dapat mengembalikan tawa, sukacita, kultur agung, dan harga diri yang telah direnggut begitu saja oleh penjajah sejak ratusan tahun silam, sejak VOC membangun bentengnya di Batavia. Alih-alih tak serta merta membayar nestapa bangsa terjajah, Politik Etis nyatanya bukanlah suatu sistem yang penuh dengan basa-basi. Simak saja perjalanan diakhronisnya.

Sejak digelindingkan hingga akhir Perang Dunia I, Politik Etis disebut-sebut banyak sejarawan telah membawa sapuan besar pada perubahan nasib negara jajahan. Bidang ekonomi, sosial, hukum, dan politik konon mulai mendapat sentuhan kemajuan yang tak bisa dilihat dengan mata terpicing sebelah. Zaman yang ditandai Ethiek, Economie en Orde--itulah predikat yang diterakan Mayer Ranneft kepada era Politik Etis.

Namun, yang paling menonjol tentunya kemajuan di sektor pendidikan. Ini terlihat pada pemunculan sejumlah orang pribumi yang mulai dapat membaca dan menulis latin, sesuai dengan standar kolonial. Hilmar Farid Setiadi (1991) mencatat laporan Volkstelling 1930. Dia memaparkan, sekitar 3,9 persen dari seluruh penduduk Hindia, pada 1920, berhasil membebaskan diri dari cengkeraman buta huruf. Sepuluh tahun kemudian angka ini meningkat menjadi 6,4 persen. Dari jumlah seluruh orang yang dapat membaca, jumlah terbanyak ditemukan di Manado (21,9 persen), disusul Maluku (14,5 persen) dan Sumatera (10,7 persen). Sementara di Jawa dan Madura, hanya 5,5 persen yang dapat membaca.

Berapa pun persentasenya, pendidikan gaya Barat itu lambat-laun menciptakan pelangi yang mempesonakan. Masyarakat, tidak lagi berada pada 'dunia tunggal'. Kemajemukan mulai terlihat. Keanekaragaman visi, suasana batin, cita-cita dan harapan, sepertinya tak dapat lagi ditahan-tahan.

Perlahan-lahan, kata Nirwan Dewanto (1991), monopoli kosmologis pun dipatahkan. Massifikasi surat kabar, tuturnya kemudian, mempertebal keadaan tadi. "Para pembaca tidak lagi mendengar monofoni sabda pendita ratu tetapi polifoni: berita-berita, tajuk rencana, karikatur, pojok, kolom, advertensi. Polifoni mendesak monofoni.

"Surat kabar memberitakan dunia, selalu berganti, bersirkulasi, bisa didapat di kios-kios. Dunia bergerak, mereka bergerak, mereka berjarak dengan dunia, mengubah dunia. Dan, lahirlah neologisme yang membanggakan, pergerakan. Terlibat dalam pergerakan, berarti sadar. Bagi mereka yang lahir pada 1885-1915, kehormatan tertinggi adalah menjadi orang pergerakan."

Boleh jadi, itulah yang dapat dijadikan salah satu asumsi sementara kenapa partai-partai politik di awal abad ke-20 tiba-tiba mewabah--setelah organisasi sosial kemasyarakatan semacam Boedi Oetomo (BO) dan Sarekat Islam (SI) berdiri. Lewat partai politik, sebagian bangsa kita, mencoba mengaktualisasikan dirinya setelah BO dan SI dinilai lamban dalam melakukan bargaining position untuk suatu perubahan.

Bicara partai politik di masa pergerakan, mau tak mau, ingatan historis kita akan tertuju pada Indische Partij (IP), yang berdiri pada 6 September 1912. Sang penggagas, EFE Douwes Dekker--yang kelak dikenal juga dengan nama Danudirdja Setyabudhi--mungkin tidak sedang cari popularitas ketika memproklamirkan pendirian partai tersebut.

Para pakar sejarah yang jeli seolah bisa meraba alam batin dan atmosfir intelektualitas seorang Dekker, yang katanya, betapa prihatinnya Dekker dengan keadaan sekelilingnya, yang carut-marut, yang centrang-prenang--hasil akhir yang sempurna dari 'kebijakan nasional' kala itu, yang berhulu-hilir pada pola anut diskriminatif.

Pandangan dan pengalaman politik Douwes Dekker kian luas dan lebar. Melalui karangan-karangannya dalam Het Tijdschrift dan De Express, Dekker terus melancarkan propagandanya--yang antara lain meliputi pelaksanaan program politik yang sehat dan menyadarkan golongan Indo serta kaum pribumi, bahwa masa depan mereka terancam oleh bahaya yang sama: (yakni) eksploitasi kolonial.

Di sela-sela perjalanan propagandanya di Pulau Jawa, pada 3 Oktober 1912, Dekker bertemu dengan Tjipto Mangunkusumo. Dalam wacana pergerakan nasional, Tjipto dikenal sebagai penganut unsur-unsur radikal dan politis, sejak masih bercokol di BO. Nirwan Dewanto--penyair muda pengkritik grand narratives--sempat menuturkan bagaimana garangnya Tjipto ketika berpolemik dengan Radjiman Wediodiningrat pada Kongres Jong Java pada 5 Oktober 1908. 

Radjiman, kala itu, dengan berbahasa Jawa, menyarankan langkah bertahap dalam mencapai kemajuan dengan mengikuti jenjang penguasa. Sedangkan Tjipto, dengan berbahasa Melayu, mengusulkan pendobrakan masyarakat kolonial dan tradisional. Bagi Tjipto, Jawa sudah hilang kedaulatan, dan sebagai entitas baru adalah Indonesia yang perlu memanfaatkan pengetahuan Barat dan unsur-unsur budaya lain untuk memperbaiki tingkat kehidupannya. Namun, sebelum masalah-masalah kebudayaan dapat dipecahkan, pelbagai kesukaran dan hambatan harus dipecahkan lebih dahulu melalui aksi politik.

Perjumpaan Tjipto dan Dekker segera melahirkan badai pendapat baru, yang memperbesar tekad mereka untuk berpolitik di tengah-tengah cengkeraman kolonial.

Tekad semakin menebal setelah mereka bertemu Suwardi Suryaningrat dan Abdul Muis, di Bandung. Dua yang disebut terakhir ini, sebelumnya juga dikenal sebagai 'orang pergerakan' yang memimpin cabang Sarekat Islam Bandung, yang juga dikenal sebagai bagian dari kaum garis keras.

Propaganda IP yang berlangsung di mana-mana, kontan mendapat dukungan pelbagal pihak. Di Yogya, IP mendapat sambutan dari pengurus BO. Redaktur-redaktur surat kabar Jawa Tengah di Semarang dan Tjahaja Timoer di Malang, juga menyokong berdirinya IP.

Bahwa IP mendapat sambutan luas, itu barangkali pula terlihat dari pendirian 30 cabang, dengan anggota sekitar 7300 orang. Menyaksikan fenomena ini, seorang sahabat Douwes Dekker sempat berkomentar bahwa aksi Dekker "bagaikan sebuah tornado yang meninggalkan emosi-emosi yang meluap di kota-kota, yang tidak pernah terjadi sebelumnya".

Perjalanan yang mendapat sambutan di sana-sini, bunyi propaganda yang 'makin keterlaluan dan kurang ajar' itu, pada gilirannya telah memposisikan IP sebagai organisasi yang dicurigai. Pemerintah Hindia Belanda, dengan pelbagai jala hukum yang dimilikinya, berusaha memadamkan pengaruh dan pamor IP.

Itu barangkali sebabnya, ketika IP mengajukan permohonan sebagai organisasi berbadan hukum pada 4 Maret 1913, pemerintah Hindia Belanda menolaknya. Alasannya, IP, organisasi politik itu, dapat merusak keamanan umum.

Maka, IP pun tetap menjadi partai terlarang, sekalipun pimpinannya sempat beraudiensi dengan Gubernur Jenderal sekaligus mengubah anggaran dasarnya, terutama pasal 2.

Rentetan penolakan itu tentu saja memberikan kesan kuat pada jajaran IP bahwa kemerdekaan itu tidak dapat diterima sebagai hadiah dari pemerintah kolonial. Kemerdekaan itu haruslah direbut--yang menurut Douwes Dekker, "pengertian pemerintah Hindia haruslah dipandang sebagai salah satu daripada partai yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan. Pemerintah yang berkuasa di suatu tanah jajahan, bukanlah pemimpin namanya, melainkan penindas. Dan, penindas itu adalah musuh yang sebesar-sebesarnya bagi kesejahteraan rakyat, lebih berbahaya daripada pemberontakan yang meminta perubahan pemerintahan (revolusi)."

Sikapnya yang antikolonial, membawa IP ke pembentukan "Komite Bumiputra" yang terkenal itu. Komite ini sempat hendak mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda. Intinya, meminta pencabutan pasal ketiga Reglement op het beleid der Regeering, dibentuknya majelis perwakilan rakyat yang sejati dan ketegasan adanya kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Kecuali itu, salah seorang pemimpin komite tadi, Suwardi Suryaningrat, menulis sebuah risalah pedas: Als ik eens Nederlander was, suatu sindiran tajam atas ketidakadilan di daerah jajahan.

Buntutnya tidak enak: kegiatan komite ini dipandang berbahaya. Maka, pada Agustus 1913, Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dijatuhi hukuman buangan. Mereka, memilih negeri Belanda.

Kepergian ketiga pemimpin ini, membawa pengaruh besar pada kegiatan IP, hingga akhirnya menyulap diri menjadi Partai Insulinde. Namun, karena pengaruh SI kembali menguat, Partai Insulinde menjadi semakin lemah. Keadaan tidak tertolong lagi, meski Douwes Dekker--yang baru kembali dari Belanda--mengubah Partai Insulinde menjadi Nationaal Indische Partij.

(bersambung)



Sumber: Bandung Pos, 14 Agustus 1996



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hari ini, 36 tahun lalu: Bom atom pertama dicoba di Alamogordo

Jalannya sejarah bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia mungkin akan berbeda kalau tidak ada peristiwa yang terjadi 16 Juli, 36 tahun lalu. Pada hari itu Amerika Serikat membuka babak baru di dalam teknik, yakni berhasil meledakkan bom atom di New Mexico, tepatnya di Alamogordo. Percobaan yang berhasil ini telah memungkinkan Amerika Serikat menghasilkan bom atom lainnya yang dijatuhkan atas Hiroshima dan Nagasaki. Ketakutan akan akibat bom atom ini telah membuat Jepang ketakutan dan menyerah kepada sekutu, pada 14 Agustus 1945. Jauh-jauh hari sebelum bom atom pertama diledakkan di gurun Alamogordo itu, kurang lebih enam tahun sebelumnya Presiden Franklin D. Roosevelt menerima sepucuk surat dari Dr. Albert Einstein yang isinya mengenai kemungkinan pembuatan bom uranium yang kemampuannya sangat besar. Surat itulah yang kemudian melahirkan suatu proyek yang sangat dirahasiakan dan hanya kalangan kecil yang mengenalnya dengan nama Manhattan Engineer District di bawah pimpinan Mayor...

Dr. Danudirjo Setiabudi

Dr. Danudirdjo Setiabudi  adalah nama Indonesia dari Dr. Ernest F. E. Douwes Dekker. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah memberikan gelar kepada Danudirjo sebagai Perintis Perkembangan Pers Indonesia, bersama beberapa orang yang lain yang berjasa. Kalau pemerintah menganggap Danudirjo sebagai perintis perkembangan pers Indonesia, maka sebenarnya jasa beliau lebih besar dari itu. Beliau adalah pendekar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama Suwardi Suryaningrat (K. H. Dewantara) dan Dr. Cipto Mangunkusumo, mereka disebut Tiga Serangkai, karena mereka bertiga bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsa lewat wadah Indische Partij. Danudirjo Setiabudi lahir pada tahun 1879 di sebuah kota kecil di Jawa Timur yakni Pasuruan. Setelah berhasil menamatkan sekolah menengahnya dan sekolah lanjutannya di Indonesia, Danurdirjo pergi ke Eropa dan melanjutkan pelajarannya, kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Zurich (Swiss). Sejak bocah, Danudirjo telah memiliki jiwa kemerdekaan yang...

Harun Nasution: Ajarah Syiah Tidak Akan Berkembang di Indonesia

JAKARTA (Suara Karya): Ajarah Syiah yang kini berkembang di Iran tidak akan berkembang di Indonesia karena adanya perbedaan mendasar dalam aqidah dengan ajaran Sunni. Hal itu dikatakan oleh Prof Dr Harun Nasution, Dekan pasca Sarjana IAIN Jakarta kepada Suara Karya  pekan lalu. Menurut Harun, ajaran Syiah Duabelas di dalam rukun Islamnya selain mengakui syahadat, shalat, puasa, haji, dan zakat juga menambahkan imamah . Imamah artinya keimanan sebagai suatu jabatan yang mempunyai sifat Ilahi, sehingga Imam dianggap bebas dari perbuatan salah. Dengan kata lain Imam adalah Ma'sum . Sedangkan dalam ajaran Sunni, yang dianut oleh sebagian besar umat Islam Indonesia berkeyakinan bahwa hanya Nabi Muhammad saja yang Ma'sum. Imam hanyalah orang biasa yang dapat berbuat salah. Oleh karena Imam bebas dari perbuatan salah itulah maka Imam Khomeini di Iran mempunyai karisma sehingga dapat menguasai umat Syiah di Iran. Apapun yang diperintahkan oleh Imam Khomeini selalu diturut oleh umatnya....

Sejarah Lupakan Etnik Tionghoa

Informasi peran kelompok etnik Tinghoa di Indonesia sangat minim. Termasuk dalam penulisan sejarah. Cornelius Eko Susanto S EJARAH Indonesia tidak banyak menulis atau mengungkap peran etnik Tionghoa dalam membantu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal bila diselisik lebih jauh, peran mereka cukup besar dan menjadi bagian integral bangsa Indonesia. "Ini bukti sumbangsih etnik Tionghoa dalam masa revolusi. Peran mereka tidak kalah pentingnya dengan kelompok masyarakat lainnya, dalam proses pembentukan negara Indonesia," sebut Bondan Kanumoyoso, pengajar dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UI dalam seminar bertema Etnik Tionghoa dalam Pergolakan Revolusi Indonesia , yang digagas Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT) di Depok, akhir pekan lalu. Menurut Bondan, kesadaran berpolitik kalangan Tionghoa di Jawa mulai tumbuh pada awal abad ke-20. Dikatakan, sebelum kedatangan Jepang pada 1942, ada tiga golongan kelompok Tionghoa yang bero...

TRAGEDI HIROSHIMA: Maaf Itu Tidak Pernah Terucapkan ....

Di mata rakyat Jepang, nama Paul Warfield Tibbet Jr menyisakan kenangan pedih. Dialah orang yang meluluhlantakkan Kota Hiroshima dalam sekejap pada 6 Agustus 1945 lalu. Yang lebih pedih lagi, Tibbets, seperti juga pemerintah Amerika Serikat, tidak pernah mau meminta maaf atas perbuatannya itu. Akibat bom atom 'Little Boy' berbobot 9.000 pon (4 ton lebih) yang dijatuhkan dari pesawat pengebom B-29 bernama Enola Gay, 140 ribu warga Hiroshima harus meregang nyawa seketika dan 80 ribu lainnya menyusul kemudian dengan penderitaan luar biasa. Sebuah kejadian yang menjadi catatan tersendiri dalam sejarah perang yang pernah ada di muka bumi. Hingga kini seluruh rakyat Jepang masih menanti kata 'maaf' dari pemerintah AS atas perbuatan mereka 62 tahun silam itu. Paling tidak, Tibbets secara pribadi mau menyampaikan penyesalannya. "Tapi ia tidak pernah meminta maaf. Seperti juga pemerintah AS, ia justru beralasan bom itu telah menyelamatkan jutaan orang Amerika dan Jepa...

Mengenang Peristiwa 40 Tahun Silam: Taruna "Militaire Academie" Berusaha Melucuti Senjata Tentara Jepang

I NDONESIA pernah memiliki akademi militer (akmil) yang berumur sekitar 5 bulan, tapi menghasilkan lulusan "Vaandrig" (Calon Perwira) berusia muda. Selama dalam pendidikan para tarunanya telah mengalami pengalaman heroik dan patriotik. Akmil itu adalah "MA (Militaire Academice) Tangerang". Sabtu pagi ini, para alumni MA Tangerang akan mengadakan apel besar di Taman Makam Pahlawan Taruna, Jl Daan Mogot, Tangerang, Jawa Barat. Selain untuk memperingati berdirinya akmil itu, apel sekaligus untuk memperingati 40 tahun "Peristiwa Pertempuran Lengkong (PPL)". Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45 Jenderal (Purn) H Surono akan bertindak sebagai inspektur upacara. PPL meletus 25 Januari 1946. Ketika itu taruna MA Tangerang yang menjadi inti pasukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat), dalam usahanya melucuti tentara Jepang di Lengkong, Kecamatan Serpong Tangerang, terjebak dalam pertempuran yang tidak seimbang. Direktur MA Tangerang, Mayor Daan Mogot...

Lincoln--Stanton

P rabowo sudah resmi masuk Kabinet Indonesia Maju. Bersama para pejabat kabinet lainnya, Prabowo dilantik Presiden Joko Widodo sebagai menteri pertahanan. Sebelumnya ia bersafari silaturahmi, menyambangi para ketua umum partai koalisi Jokowi. Dengan demikian, kisah nyata Lincoln-Stanton berulang di Indonesia. Edwin McMasters Stanton (1814-1869) adalah politikus dan ahli hukum yang getol sekali mencermati langkah-langkah Abraham Lincoln dan mengecamnya dengan keras. Namun, oleh Presiden Lincoln (1861-1865), Stanton justru diangkat menjadi Menteri Peperangan (Secretary of War) dalam Perang Sipil (1861-1865). Lincoln akan selalu dikenang sebagai "Great Emancipator" karena ia sangat mendukung upaya untuk menghentikan perbudakan di Amerika Serikat. Sementara Stanton membuktikan kehebatannya sebagai nasionalis dan negarawan yang setia kepada kepala negaranya. L WILARDJO Klaseman, Salatiga Sumber: Kompas , 11 November 2019