Kecerdasan Elite Pasundan

Cecep Darmawan

Dosen Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Peserta FGD Forum Asia Afrika

DISKURSUS mengenai nasionalisme orang Sunda terjawab sudah dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digagas Forum Asia Afrika (8/3/2016) di Aula HU Pikiran Rakyat. FGD yang membedah buku Negara Pasundan 1947-1950: Gejolak Menak Sunda Menuju Integrasi Nasional, karya Agus Mulyana dipandu oleh moderator Elly Malihah dengan menghadirkan tiga narasumber kunci dalam FGD, yakni Agus Mulyana (penulis buku), Dede Mariana (Guru Besar Ilmu Pemerintahan Unpad), dan Reiza D Dienasaputra (sejarawan Unpad). FGD ini selain menarik juga isunya sangat sensitif dan diperlukan kecerdasan untuk memahaminya. Sejumlah tokoh dan ilmuwan di Jawa Barat di antaranya Ganjar Kurnia, Tjetje Hidayat Padmadinata, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, hadir dan memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi Jawa Barat.

Negara Pasundan merupakan salah satu bagian sejarah dari etnik Sunda. Pembentukan Negara Pasundan di Jawa Barat tidak terlepas dari kepentingan menak Sunda saat itu. Menurut Agus Mulyana, lahirnya Negara Pasundan yang melibatkan kaum menak Sunda merupakan bagian dari proses dinamika politik masa awal revolusi di Jawa Barat.

Agus Mulyana menjelaskan bahwa deklarasi Negara Pasundan terjadi dua kali, yakni diproklamasikan oleh Surya Kartalegawa pada tanggal 4 Mei 1947 di Alun-alun Kota Bandung, dan Negara Pasundan hasil Konferensi Jawa Barat dengan terpilihnya RAA Wiranatakoesoemah sebagai wali negara Pasundan tanggal 4 Maret 1948. Dalam perdebatan antara Menak Republiken dengan Menak Federalis (terminologi Agus Mulyana) terjadi dialektika pemikiran yang cerdas mengenai cita Negara Pasundan, yang mengedepankan kepentingan dan identitas kesundaan di Jawa Barat. Meskipun terdapat dua menak Sunda (Menak Republiken dan Menak Federalis) yang seolah-olah saling berebut pengaruh dan kekuasaan, sebenarnya keduanya sepakat ingin masyarakat Sunda dipimpin oleh orang Sunda. Bahkan Surya Kartalegawa yang waktu itu tidak banyak memiliki dukungan yang kuat dari elemen masyarakat Sunda, sebagai orang Sunda tidak rela kalau Jawa Barat dipimpin oleh orang luar Sunda. Tentu saja komitmen ini bukanlah sikap primordialisme, melainkan ingin masyarakat Sunda dipimpin oleh elite yang memahami betul kehidupan dan karakter orang Sunda agar terjalin komunikasi politik yang harmonis.

Dalam pembentukan Negara Pasundan yang pertama, Surya Kartalegawa kurang mendapatkan dukungan dan perhatian dari kaum elite Sunda. Oleh karena itu, HJ van Mook sebagai Gubernur Jenderal NICA menyadari perlunya mengajak elite-elite Sunda lainnya sehingga diadakan Konferensi Jawa Barat yang berakhir dengan berdirinya Negara Pasundan.

Menurut Agus Mulyana, pada 12 Oktober 1947 sampai dengan 4 Maret 1948, diadakan Konferensi Jawa Barat yang dimotori oleh Regerings Commisaris Bestuuranglengenhenden (Recomba), suatu pemerintahan peralihan yang dibentuk oleh Belanda yang menghasilkan keputusan RAA Wiranatakoesoemah terpilih sebagai Wali Negara Pasundan, mengalahkan Hilman Djajadiningrat. Yang menarik, kata Agus Mulyana, keterlibatan Wiranatakoesoemah (mantan Bupati Bandung) dalam Wali Negara sedang menduduki sebagai Menteri Dalam Negeri RI. Wiranatakoesoemah atas seizin Soekarno sebagai Presiden RI saat itu.

Singkat cerita, setelah pengunduran diri Wiranatakoesoemah, RIS menunjuk Sewaka sebagai komisaris untuk menyelenggarakan pemerintahan pusat di Jawa Barat. Menurut Agus Mulyana, Sewaka pada tanggal 8 Maret 1950 menyelenggarakan rapat besar bupati-bupati di Jawa Barat, dan menghasilkan keputusan membubarkan Negara Pasundan dan Jawa Barat kembali bersatu dengan Republik Indonesia.

Pada akhirnya, para elite Sunda berstrategi bagaimana Negara Pasundan ini bisa bubar dan Jawa Barat harus bergabung dengan Republik Indonesia. Inilah sikap nasionalisme orang Sunda yang harus dicatat dengan tinta tebal dalam sejarah keindonesiaan kita. Politik adu domba Belanda terhadap elite-elite Sunda tidak berhasil. Justru para elite Sunda menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun Indonesia ini.

Dede Mariana sebagai pembicara kedua dalam FGD, lebih menyoroti substansi Negara Pasundan dalam perspektif teori elite dalam ilmu politik. Menurut dia, istilah menak identik dengan bangsawan atau lord sesungguhnya memiliki kode etik. Berdasarkan perspektif keilmuan, ia menyampaikan bahwa sebenarnya pendirian Negara Pasundan berkaitan dengan politik identitas yang menyangkut suatu etnik (etnik Sunda). Kemudian, jika dilihat dengan pola pemerintahan, ada implikasi hubungan politis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (konsep desentralisasi).

Sementara itu, Reiza D Dienasaputra menyoroti persoalan Negara Pasundan yang penuh "misteri", yang sebagian telah dibongkar oleh Agus Mulyana dengan "pendekatan Menak Sunda". Negara Pasundan bagi masyarakat Sunda harus dikonstruksi dengan jiwa zamannya (zeitgeist), sehingga tidak menjadi beban sejarah yang seolah-olah menak Sunda profederalis. Reiza mengemukakan bahwa berdasarkan temuan sejarah etnik Sunda adalah etnik pertama dalam tataran nusantara yang melek huruf yang dibuktikan dengan penemuan prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Selain itu dalam lingkup nasional, etnik Sunda pun diakui pengaruh dan kontribusinya terhadap berdirinya NKRI. Bahkan banyak orang Sunda yang menduduki jabatan dalam pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Soekarno.

Terkait dengan dialektika pemikiran dan gerakan dua menak Sunda, Surya Kartalegawa dan RAA Wiranatakoesoemah, menurut Reiza, hal itu sebagai adu kecerdasan politik orang Sunda agar etnis Sunda tidak dimarjinalkan dalam politik nasional.

Sementara itu, isu dan kontribusi pemikiran dari peserta FGD di antaranya bahwa hasil penelitian Agus Mulyana harus ditindaklanjuti dengan riset berikutnya tentang Negara Pasundan dari dimensi lain. Selain itu, forum tampaknya sepakat bagaimana orang Sunda saat ini dan ke depan bisa menyiapkan diri untuk bertandang ke tingkat nasional. Dan berdirinya Negara Pasundan 1947-1950 merupakan bukti kecerdasan politik orang Sunda dalam membaca zamannya yang harus menjadi spirit dalam rangka membangun Jawa Barat. Lalu, bagaimana peran menak-menak Sunda kekinian dalam memperjuangkan masyarakat Sunda dalam konteks NKRI? Itulah PR yang harus dijawab oleh para inohong Sunda kiwari. Bagi elite nasional, harus dipahami bahwa sejarah Negara Pasundan merupakan suatu strategi politik orang Sunda yang berkontribusi besar terhadap NRKI. Oleh karena itu, jangan pernah memarginalkan orang Sunda!***

Sumber: Pikiran Rakyat, 10 Maret 2016

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hari-hari di Bawah Tanah Menjelang Proklamasi (2/3)

Hari yang terpanjang: malam proklamasi kemerdekaan S ESUDAH Jerman menyerah kepada Sekutu, Mei 1945, kecurigaan bangsa Indonesia terhadap masa depannya menjadi makin meningkat. Lagi pula, di bulan Agustus bermacam-macam laporan sampai ke Indonesia--termasuk invasi Rusia ke Manchuria serta dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh laporan-laporan yang tak menguntungkan itu, orang Jepang di Indonesia makin merasa terisolasi. Mereka berpikir: bagaimana Jepang dapat meneruskan perang melawan seluruh dunia, kalau sekutunya sudah menyerah. Waktu kami menerima berita penyerbuan Rusia ke Manchuria, 8 Agustus, empat orang Indonesia datang ke rumah saya di Jalan Kebon Sirih 80, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mereka adalah Subardjo, Buntaran, Iwa Kusumasumantri, dan Soerachman[6]. Rumah kediaman saya memang selalu terbuka untuk siapa pun, dan tamu sering datang secara mendadak. Keempat pemimpin itu bertemu saya waktu saya akan masuk ruang tamu, dan menanyakan secara sungguh-sungguh ...

Baca selengkapnya

Polongbangkeng, Wilayah Republik Pertama di Sulawesi Selatan

P olongbangkeng di Kabupaten Takalar, kini nyaris tak dikenal lagi generasi muda di Sulawesi Selatan. Lagi pula, tak ada yang istimewa di kota yang terletak sekitar 40 kilometer dari Ujungpandang, kecuali jika harus melongok ke masa lalu--masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dulu, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Polongbangkeng jadi pusat perjuangan mendukung Proklamasi oleh pejuang-pejuang Sulsel. Ketika NICA mendarat diboncengi tentara Belanda, Polongbangkeng pula yang jadi basis pejuang mempertahankan kedaulatan RI di tanah Makassar. Para pejuang yang bermarkas di Polongbangkeng berasal dari berbagai daerah seperti Robert Wolter Monginsidi (Minahasa), Muhammad Syah (Banjar), Raden Endang (Jawa), Bahang (Selayar), Ali Malaka (Pangkajene), Sofyan Sunari (Jawa), Emmy Saelan dan Maulwy Saelan (Madura), dan tentu saja pahlawan nasional pimpinan Lasykar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) Ranggong Daeng Romo. Pada akhir Agustus 1945, Fakhruddin D...

Baca selengkapnya

Peran Sarekat Islam Tak Bisa Diabaikan

Kontroversi yang mempertanyakan tonggak Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908 seharusnya tidak perlu dilakukan secara berlarut-larut hingga menghabiskan banyak energi. Dialog yang menggugat persoalan itu sebaiknya dilakukan sebagai upaya untuk melangkah maju ke depan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Hal itu dikatakan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dalam Dialog Peradaban Centre for Information and Development Studies di Jakarta, Kamis (22/5). "Budi Utomo memang organisasi modern yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun, peranan Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam tidak dapat diabaikan," katanya. Budi Utomo dan Sarekat Islam sama-sama memiliki andil besar dalam menciptakan Indonesia merdeka. Sebagian kalangan menganggap tonggak Kebangkitan Nasional ada pada 16 Oktober 1905 saat terbentuknya Sarekat Dagang Islam, bukan pada hari kelahiran Budi Utomo, 20 Mei 1908. (MZW) Sumber: Tidak diketahui, Tanpa tanggal

Baca selengkapnya

Masjid Indonesia, Perkawinan Budaya yang Kaya Raya

Aku diberitahu tentang sebuah mesjid yang tiang-tiangnya dari pepohonan di hutan fondasinya batu karang dan pualam pilihan atapnya menjulang tempat tersangkutnya awan dan kubahnya tembus pandang, berkilauan digosok topan kutub utara dan selatan Aku rindu dan mengembara mencarinya DEMIKIANLAH penggalan bait pertama sajak Mencari Sebuah Mesjid yang ditulis penyair Taufik Ismail. Sajak yang keseluruhannya cukup panjang ini, dalam bentuknya yang besar ikut dipajang di salah satu pojok arena pameran Festival Istiqlal 1991. Setiap hari, banyaklah pengunjung yang ikut membacanya. Bahkan siswa-siswi SMP dan SMA rela duduk beralas karpet di hadapan sajak itu, untuk menyalinnya sampai habis. Tak salah jika dikatakan, "stand" sajak Taufik Ismail ini merupakan salah satu dari sekian banyak stand di arena pameran itu yang mendapatkan perhatian berlimpah dari pengunjung. Bait-bait sajak nan indah dan syahdu ini, seakan ingin memperlengkap koleksi benda-benda Islami yang dipamerkan pada pe...

Baca selengkapnya

Islam Nusantara Teladan di Mata Dunia

SURABAYA, KOMPAS -- Praksis Islam di Indonesia yang disebut Islam Nusantara berpotensi menjadi teladan baru dari dunia Islam di mata dunia. Hal ini menimbang perkembangan sosial politik di sejumlah negara dan komunitas Islam dunia, termasuk di Timur Tengah, yang kini dilanda konflik sosial politik yang mengarah pada runtuhnya peradaban setempat. Meski ada berbagai pendapat, Islam Nusantara dipahami tetap merupakan Islam otentik sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW sekaligus mampu mendamaikan pergaulan pemeluknya dan bahkan menyejahterakan lingkungannya, termasuk non-Muslim. Demikian pendapat sejumlah pakar dalam Seminar Internasional "NU dan Islam Nusantara" yang digelar dalam rangkaian pelaksanaan Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di kompleks kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) di Surabaya, Rabu (1/7). Hadir dalam seminar yang digelar kerja sama harian Kompas dengan Panitia Muktamar NU Ke-33 ini antara lain Rektor UINSA Abdul A'la, Dekan Fakultas Adab UINSA yan...

Baca selengkapnya

Era Media Membangun Imajinasi Satu Bangsa

Dua dekade sebelum Sumpah Pemuda 1928, "Medan Prijaji", surat kabar pertama milik anak negeri, mengenalkan imajinasi tentang satu bangsa di tanah Hindia Belanda. Lewat dikotomi bangsa yang "terperintah" dan yang "memerintah", gagasan kebangsaan yang inklusif, melintasi sekat suku, agama, dan etnis dimunculkan di ruang publik. D i persilangan Jalan Naripan dan Jalan Braga, Kota Bandung, berdiri gedung-gedung cagar budaya dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pramoedya Ananta Toer di bukunya, Sang Pemula (1985), menulis, saat Medan Prijaji bertransformasi dari surat kabar mingguan jadi harian pada pertengahan 1910 hingga akhirnya ditutup 1912, media massa itu diterbitkan di percetakan AC Nix di Jalan Naripan No 1, Bandung. Namun, kini, tak mudah menemukan jejak Medan Prijaji , yang didirikan RM Tirto Adhi Soerjo pada 1907 itu. Akhir September lalu, beberapa wisatawan dari luar dan dalam negeri, berbaur dengan penduduk setempat, melintas di depan Gedun...

Baca selengkapnya

MONUMEN PERS: Jejak TAS, Sang Pemula

S osok Tirto Adhi Soerjo yang dikenal dengan inisial TAS ada di antara 11 patung tokoh pers nasional yang ditampilkan di bagian depan ruang aula Monumen Pers Nasional di Kota Solo, Jawa Tengah. Sebagian karya Tirto yang diterbitkan di Medan Prijaji juga bisa diakses di ruang arsip digital di monumen ini. Tulisan TAS di Medan Prijaji yang bernas dan kerap mengkritik penindasan bisa dibaca kembali, lebih dari 100 tahun setelah tulisan itu diterbitkan pertama kali. Misalnya, dalam tulisan berjudul "Multatuli" yang dimuat di Medan Prijaji 26 Februari 1910, Tirto menjadikan buku Max Havelaar yang ditulis Multatuli mengenai penindasan di era tanam paksa di Banten sebagai bahan untuk mengkritik penindasan oleh priayi yang masih bisa ditemukan, puluhan tahun setelah buku Multatuli terbit. "Priayi kecil jadi makanannya priayi besar. Priayi kecil tidak bisa makan orang kecil sebab juga orang kecil dijadikan makanan priayi besar," tulis Tirto. Tirto dan Medan Prijaji membe...

Baca selengkapnya

Kliping Sejarah

Cari Blog Ini