Langsung ke konten utama

Nassau Boulevard Saksi Perumusan Naskah Proklamasi

Gedung berlantai dua bercat putih itu masih nampak megah, sekalipun dibangun 80 tahun lalu. Nama jalan gedung ini pada masa pendudukan Belanda, Nassau Boulevard No 1, dan diubah menjadi Meijidori pada pendudukan Jepang. Untuk selanjutnya menjadi Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat sekarang ini.

Gedung yang diapit oleh Kedutaan Besar Arab Saudi dan Gereja Santa Paulus dibangun dengan arsitektur gaya Eropa, yang hingga kini masih banyak terdapat pada gedung-gedung di sekitar kawasan Menteng. Pemerintah kolonial Belanda membangun gedung ini bersamaan dengan dibukanya 'kota baru' Menteng, pada 1920, saat kota Batavia, sebutan Jakarta waktu itu, meluas ke arah selatan.

Gedung yang kini diberi nama Museum Perumusan Naskah Proklamasi memang pantas dilestarikan oleh pemerintah, karena mempunyai nilai sejarah yang amat penting. Di tempat inilah pada malam tanggal 16 Agustus 1945 bertepatan 7 Ramadhan 1364 H hingga menjelang fajar keesokan harinya para pendiri negara ini merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan RI. Untuk kemudian diproklamirkan di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur (kini Jl Proklamasi) 56, Jakarta Pusat.

Situasi kota Jakarta sendiri menjelang 17 Agustus benar-benar sangat mencekam dan rakyat terutama para pemudanya dalam semangat proklamasi. Para pemuda dan mahasiswa yang mendengar bertekuk lututnya Jepang tanpa syarat pada 14 Agustus 1945 kepada Sekutu melalui siaran radio luar negeri, secara berbisik-bisik dan berbagai cara lainnya telah menyebarkan kekalahan itu. Akibatnya semakin banyak rakyat yang mengetahuinya, sekalipun kekalahan itu selalu ditutup-tutupi oleh pemerintah militer Jepang.

Para pemuda dan mahasiswa inilah yang kemudian mendesak Bung Karno agar segera mengumumkan kemerdekaan. Puncaknya terjadi pada 16 Agustus ketika mereka di bawah pimpinan Sukarni pukul 04.30 setelah sahur menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Bersama dengan Fatmawati dan Guntur yang masih bayi, mereka membawanya ke Rengasdengklok, Kabupaten Krawang, 75 km sebelah timur Jakarta. Karena Bung Karno dan Bung Hatta tetap menolak, maka proklamasi kemerdekaan gagal diumumkan di Rengasdengklok.

Malam harinya, sekitar pukul 22.00 sepulang dari Rengasdengklok, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo datang ke rumah Laksamana Maeda, di Jalan Imam Bonjol 1. Maeda adalah penghubung AL Jepang, yang bersedia bila kediamannya dijadikan tempat rapat persiapan proklamasi. Menurut Bung Hatta ketika mereka tiba sekitar 40 sampai 50 orang telah berada di gedung tersebut. Sedangkan di luar pekarangan banyak pemuda yang telah menunggu.

Tapi tampaknya, persiapan untuk merumuskan naskah proklamasi tidak berjalan lancar. Karena Laksamana Maeda menyampaikan pesan dari Gunseikan yang meminta Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebarjo datang ke kediaman Panglima Tentara Jepang itu yang terletak di Jalan Madiun sekarang ini. Pertemuan di Gunseikan sangat mengecewakan, karena pihak Jepang tidak memberikan izin untuk memproklamirkan kemerdekaan. Menurut pihak Jepang, sebagai tentara yang kalah perang, negaranya harus taat pada keputusan sekutu untuk menjaga status quo di Indonesia. Saking marahnya, Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan bahwa Jepang menyalahi janjinya.

ooo

Kemudian, tanpa menghiraukan larangan pihak Jepang, pada tengah malam buta mendekati 17 Agustus 1945, Bung Karno dan rombongan kembali mendatangi kediaman Laksamana Maeda. Kepada Maeda, Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan bangsa Indonesia menolak dijadikan sebagai barang inventaris yang harus diserahkan Jepang kepada sekutu. Dan mereka menyatakan siap untuk merdeka sekarang ini. Maeda kemudian mengundurkan diri menuju kamar tidurnya di bagian atas, dan membiarkan para pemimpin bangsa Indonesia itu untuk mengadakan rapat.

Di ruang tamu kediaman Maeda inilah, pada pukul 03.00 dini hari, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo mulai mempersiapkan naskah proklamasi kemerdekaan. Kemudian ketiganya menuju ke ruang makan dan duduk di meja bundar yang bersebelahan dengan ruangan tamu, diikuti Soediro (Mbah) dan BM Diah yang duduk di ruang agak belakang.

Menurut Hatta, saat hendak membuat teks proklamasi tidak seorang pun di antara mereka yang mempunyai teks resmi yang dibuat tanggal 22 Juni 1945, yang sekarang disebut sebagai Piagam Jakarta. Sedangkan rumusan teks proklamasi, menurut Bung Karno, didapatnya dari seseorang dengan memberikan buku catatan bergaris biru.

Seperti yang ditulis Bung Hatta dalam buku "Sekitar Proklamasi", pada saat itu Bung Karno mengatakan kepadanya: "Saya persilakan Bung Hatta untuk menyusun teks ringkas itu, sebab bahasanya saya anggap yang baik. Setelah kita memperoleh persetujuan kita bawa ke muka sidang lengkap yang sudah hadir di ruang tengah." Saya menjawab: "Kalau saya mesti memikirkannya, lebih baik Bung menuliskan, saya mendiktekannya," ujar Hatta.

Setelah naskah proklamasi selesai dibuat, Bung Karno dengan suara mantap kemudian membacakan perlahan-lahan dan berulang-ulang kepada para hadirin yang sudah menunggunya di ruang tengah. Mereka serentak menyatakan setuju. Kemudian Bung Karno minta Sayuti Melik untuk mengetiknya di ruang bawah tangga dekat dapur, ditemani BM Diah. Pada mulanya Bung Karno mengusulkan agar semua yang hadir ikut menandatangi. Tapi atas usul beberapa pemuda, termasuk Sukarni, Chaerul Saleh, dan BM Diah mereka mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia.

Semula, konsep yang telah disetujui itu tidak dapat langsung diketik karena di rumah Meda tidak tersedia mesin tik. Untuk itu, Satzuki Mishima, pembantu Maeda dengan mengendarai jeep pergi ke kantor militer Jerman untuk meminjam mesin tik. Waktu itu Jerman merupakan sekutu Jepang dalam perang dunia ke-II. Setelah diketik, Sayuti Melik meletakkan konsep naskah proklamasi tulisan Bung Karno begitu saja di meja, tanpa terpikir sedikit pun betapa pentingnya teks itu bagi peninggalan sejarah. BM Diah yang ketika hendak kembali ke kediamannya melihat teks itu tergeletak di meja, lalu mengambilnya. Ia kemudian mencetak dan menyebarkannya. Kini konsep tersebut disimpan di Arsip Nasional. BM Diah dalam bukunya berjudul "Butir-butir Padi" menyatakan: "Saya tak menyangka bahwa kertas tersebut menjadi dokumen penting di kemudian hari."

Setelah naskah itu ditandatangani Soekarno-Hatta, pukul 04.00 tanggal 17 Agustus 1945, timbul persoalan mengenai tempat proklamasi kemerdekaan akan diumumkan. Mulanya diusulkan agar dilangsungkan di Lapangan Ikada (Monas). Tapi untuk menghindarkan kemungkinan bentrokan antara massa rakyat dengan tentara Jepang, maka proklamasi kemerdekaan akan diadakan di kediaman Bung Karno, Pegangsaan Timur 56 (sekarang Gedung Pola) pukul 10.00. Apalagi pihak Jepang sudah mencium rencana tersebut.

BM Diah dalam bukunya itu menyatakan: "Kalau bolehlah saya katakan udara fajar di luar rumah kediaman Laksamana Maeda itu sangat cerah. Langit merona agak keputihan. Udara terang karena ditabur bintang. Dan orang yang berpuasa masih boleh makan sahur."

Untuk melestarikannya maka ruangan-ruangan yang berkaitan peristiwa bersejarah di Museum Perumusan Naskah Proklamasi dibagi menjadi empat ruangan. Yakni, Ruang Pra Perumusuan, Ruang Perumusan, Ruang Pengetikan, dan Ruang Pengesahan/Penandatanganan Naskah Proklamasi.

Tapi sayangnya, dokumen sejarah yang sangat penting ini, yang masih benar-benar otentik sekarang ini tinggal gedungnya saja. Sedangkan kursi, meja, mesin tik, dan pulpen yang digunakan saat Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi tidak ketahuan lagi rimbanya. Bahkan, seperti dinyatakan oleh pihak museum, tidak diketahui di mana tempat duduk masing-masing yang hadir di antara deretan-deretan kursi di ruang-ruang gedung tersebut. "Jadi kursi, meja, mesin tik yang sekarang ini berada di museum hanya diupayakan bentuknya sama seperti yang terjadi 53 tahun lalu. Yang asli entah ke mana," kata seorang petugas di sini.

Gedung ini sendiri yang pernah menjadi kantor asuransi Belanda 'Nilmij', dan kemudian menjadi Konjen Inggris sebelum pecah Perang Pasifik, setelah kemerdekaan telah beberapa kali ganti penghuni. Setelah sekutu mendarat di Indonesia, September 1945, gedung ini dijadikan markas tentara Inggris. Kemudian menjadi kediaman resmi dubes Inggris. Setelah terjadi aksi nasionalisasi terhadap milik bangsa asing di Indonesia, pada tahun 1961, perusahaan asuransi Jiwasraya kembali mengontrakkannya kepada kedubes Inggris untuk selama 20 tahun. Rupanya selama 44 tahun, tidak ada yang terpikir untuk mengamankan gedung beserta isinya. Bahkan, rumah kediaman Bung Karno tempat kemerdekaan diproklamirkan kini pun telah berubah fungsi menjadi Gedung Pola. Kehilangan benda-benda bersejarah ini merupakan kelalaian yang harus dibayar mahal. Karena generasi muda kemudian tidak dapat lagi melihat benda-benda yang sangat bersejarah itu.

[] alwi shahab



Sumber: Republika, 10 Agustus 1998



Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...
Posting Komentar
Baca selengkapnya