Langsung ke konten utama

Semangat Pembauran "Jong Kos"

Hakikat suatu bangsa ada dalam keinginan untuk hidup bersama. Bagi bangsa Indonesia, benih keinginan untuk bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa satu ikut disemai lewat hidup bersama para penggagas Sumpah Pemuda yang menghuni rumah pemondokan yang kini beralamat di Jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat.

Senda gurau terdengar dari rumah indekos di Jalan Kramat 106, Weltevreden, Batavia, pada suatu hari menjelang tahun 1928. Mahasiswa penghuni pemondokan milik Sie Kong Liong itu tak sedang membicarakan revolusi di belahan dunia lain atau pemikiran Mahatma Gandhi dan John Stuart Mill. Mereka melepas penat, berseloroh tentang masakan khas daerah masing-masing.

"Sementara ini, enaknya gini aje dulu, Sup!" kata Adnan Kapau Gani, yang lebih sering disingkat AK Gani, pemuda asal Sumatera, kepada Jusupadi Danuhadiningrat, pemuda asli Yogyakarta. 

Dari semua "jong kos" alias pemuda penghuni kos Kramat Raya 106 atau Indonesisch Clubgebouw (IC), yang masing-masing di kemudian hari menjadi penggagas Sumpah Pemuda dan tokoh penting di awal kemerdekaan Indonesia, kedua pemuda itu dikenal paling sering saling bergurau di waktu senggang.

Gani, yang kelak menjadi wakil perdana menteri pertama RI, adalah kelahiran Palembayan, Sumatera Barat, tetapi sangat lekat dengan budaya Palembang. Ia berkata kepada Jusupadi, "Kalau situ dahar (makan) gudeg ame nasi, jangan lupe plus empek-empeknya!"

Mendengar guyonan kedua temannya, Muhammad Yamin yang adalah putra Minang ikut berceletuk menambahkan makanan khas daerahnya, "... en liefst (dan lebih baik) ... tambah rendang!" Yamin kelak dikenal sebagai konseptor Sumpah Pemuda dan menteri kehakiman pertama RI.

Kelakar santai di masa silam tentang penyatuan menu masakan Nusantara itu masih melekat dalam ingatakan Ki Musa Al-Machfoeld, anggota organisasi pemuda Jong Java asal Yogyakarta, yang juga sempat menghuni rumah Kramat Raya 106.

Dalam tulisannya, "Sumpah Pemuda, Sebelum, Semasa, Sesudah Lahirnya" yang dimuat dalam buku 45 Tahun Sumpah Pemuda (1974), Machfoeld menulis, candaan dan ledekan santai dalam interaksi sehari-hari di rumah Kramat Jaya 106 itu mewarnai pembauran identitas kedaerahan para penghuni pemondokan, yang di kemudian hari menggagas Sumpah Pemuda.

Peristiwa Sumpah Pemuda, sebagaimana Proklamator Bung Hatta menyebutnya, adalah sebuah letusan sejarah. Rangkaian Kongres Pemuda pada 1926-1928 itu menjadi titik tolak peleburan identitas kedaerahan berbagai organisasi pemuda, yang lalu menggulirkan semangat persatuan nasional untuk merebut kemerdekaan.

Letusan sejarah itu dimulai dari rumah Kramat Jaya 106, yang kini jadi Museum Sumpah Pemuda. Dari pemondokan milik Sie Kong Liong itu, pernyataan bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa satu dikumandangkan ratusan peserta dalam penutupan Sidang Ketiga Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928.

Sebagaimana diketahui, sesudah tahun 1909, sebagai dampak dari Politik Etis yang dilakukan Belanda, muncul gelombang kaum elite terpelajar yang membentuk organisasi kepemudaan. Sebagian besar organisasi itu didasarkan atas identitas kesukuan, seperti Jong Java (pemuda Jawa), Jong Sumatranen Bond (Sumatera), Jong Celebes (Sulawesi), Jong Ambon (Ambon), dan Pemuda Kaum Betawi.

MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern mencatat, kemunculan berbagai organisasi itu jadi penanda munculnya zaman baru, yaitu bersemainya kesadaran akan pentingnya pergerakan untuk hidup merdeka dari cengkeraman penjajah. Namun, semua masih berpatok pada kepentingan daerah atau suku masing-masing. 

Keinginan untuk meleburkan diri dalam satu organisasi persatuan pemuda Indonesia masih berupa gagasan. Pada 1921 sempat ada keinginan meleburkan Jong Java dengan Jong Sumatranen Bond. Namun, rencana itu gagal karena ada kekhawatiran bahwa Jong Java akan mendominasi federasi yang terbentuk.

"Para organisasi jong kita masih malu meleburkan diri. Maklum, manusia, tua ataupun muda, agaknya sayang membuang sesuatu yang telah lama dipunyai, dalam hal ini organisasi kesukuannya," kenang Machfoeld tentang situasi seputar 1920-an.

Adalah interaksi sehari-hari di antara para pemuda di rumah Kramat Raya 106 yang ikut memperkuat kesadaran akan pentingnya persatuan nasional untuk merebut kemerdekaan. Kebiasaan hidup bersama dan dorongan kesadaran itu pada akhirnya mengejawantah lewat rangkaian Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda.

Terkait pembentukan perkumpulan berdasarkan kesukuan itu, Guru Besar Sejarah Universitas Gadjah Mada Suhartono Wiryopranoto menilai, kehadiran jong-jong itu menunjukkan adanya spirit kebersamaan dari para pemuda. Selanjutnya, dari hasil interaksi pemuda yang berlatar belakang etnis, suku, dan agama berbeda, semangat itu berevolusi menjadi nasionalisme.

"Meski terfragmentasi, pembentukan perkumpulan pemuda daerah itu punya ide yang sama, yaitu membebaskan Indonesia dari penjajahan, dari kolonialisme," ujar Suhartono.

Pemondokan

Kramat Jaya 106 awalnya tempat pemondokan anggota Jong Java, pemuda dan mahasiswa dari sekolah kedokteran (School tot Opleiding van Indische Artsen/STOVIA) dan sekolah hukum (Rechts Hogeschool). Tarif kos saat itu 12,5 sampai 20 gulden Hindia Belanda, sudah termasuk tiga kali makan dalam sehari dan mencuci pakaian.

Kemunculan rumah kos pada awal abad ke-20 itu dikarenakan berdirinya sekolah-sekolah di kota besar di Jawa. Rumah-rumah kos itu menampung pelajar dan mahasiswa yang tidak bisa tinggal di asrama akibat meningkatnya jumlah pemuda yang sekolah. 

Pada 1925, kegiatan Jong Java, yang awalnya di asrama, dipindahkan ke Kramat Raya 106. Perpindahan itu mengakselerasi pembauran dan pergerakan kemerdekaan. Apalagi, sejak 1926, penghuni Kramat Raya mulai beragam, lintas suku, bahasa, dan agama. Selain pemuda Jong Java, ada pemuda Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain.

Koordinator Teknis Museum Sumpah Pemuda Endang Pristiwaningsih menuturkan, rumah Kramat Raya 106 pada periode 1920-an tidak pernah sepi. Tidak hanya oleh para penghuni indekos, tetapi juga pemuda lain yang bertandang untuk berdiskusi, berdebat, membaca, sampai menari dan menyanyi di halaman belakang rumah.

Tokoh pergerakan saat itu, seperti Soekarno, pun sering mampir untuk berdiskusi. Terlebih, setelah September 1926, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) resmi didirikan di Kramat Raya 106. Dengan berdirinya PPPI, diskusi seputar ide pembentukan negara merdeka, gagasan kebebasan, keadilan sosial, serta ide persatuan nasional semakin sering dan lebih terarah.

Karena interaksi sehari-hari itu, para pemuda pun mengenal arti nasionalisme dan patriotisme serta memahami satu tujuan bersama, yaitu lepas dari kolonialisme Belanda dan merebut kemerdekaan.

Ali Nuntji Attamimi, pemuda Jong Ambon dan tokoh pemuda angkatan 1928 yang tinggal di Kramat Raya 106 sejak awal 1928, menuturkan, selama tinggal dan bersosialisasi bersama tersebut, para pemuda merasakan adanya persamaan nasib. Ini membuat perbedaan suku dan agama mereka tidak jadi penghalang untuk mengejar satu cita-cita yang sama.

"Pada waktu berkumpul, yang berbicara adalah dari segala suku bangsa, dari Sumatera sampai Ambon. Lambat laun, mereka merasakan mereka bukan anak Ambon, anak Jawa, atau yang lain. Mereka merasa anak Indonesia, bangsa Indonesia," tutur Ali sebagaimana dikutip dari arsip wawancara tokoh Angkatna '28 dengan Bagian Konservasi dan Preparasi Museum Sumpah Pemuda tahun 1987.

Beralih fungsi

Kini, Kramat Raya 106 bukan lagi rumah indekos. Seiring berjalannya waktu, rumah yang dulunya menjadi pusat pergerakan itu ikut berganti penyewa dan beralih fungsi dari toko bunga, hotel, hingga kantor pajak. Pada 20 Mei 1973, gedung itu dipugar dan dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda sampai hari ini.

Meski tidak seramai dahulu, Kramat Raya 106 tidak pernah benar-benar sepi. Saat mengunjungi Museum Sumpah Pemuda awal Oktober lalu, pengunjung dari berbagai generasi memadati ruangan museum untuk menghadiri pameran guna mengenang Sarmidi Mangunsukoro, salah satu tokoh pemuda yang juga sering bertandang ke Kramat Raya 106.

Rangkaian diskusi juga masih kerap diadakan dengan mengundang pelajar dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. "Itu untuk menjaga semangat dan budaya diskusi di rumah ini sebagaimana dilakukan tokoh pemuda dahulu," kata Endang.

Ketika para tokoh Angkatan 1928 masih hidup pun, tutur Endang, mereka kerap berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda untuk bernostalgia atau meluruskan informasi museum yang keliru. Endang teringat, saat awal bekarja di Museum Sumpah Pemuda, ia bertemu dengan Sunario, penasihat Panitia Kongres Pemuda II. Sunario bertanya dari mana Endang berasal, yang dijawab, "Saya berasal dari Jawa."

Sunario langsung menegur Endang. "Jangan jawab begitu. Langsung saja jawab, 'Saya orang Indonesia'. Jangan sebut orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera. Sia-sia dan percuma dulu kita memperjuangkan Sumpah Pemuda," tutur Endang menirukan kata-kata Sunario.

Setelah sembilan dekade berlalu, pesan pembauran dan persatuan dari para peserta Kongres Pemuda II itu tetap relevan untuk menghadapi tantangan kehidupan berbangsa saat itu. 

(AGNES THEODORA/M IKHSAN MAHAR)

Museum Sumpah Pemuda

Sejumlah tokoh pemuda yang pernah menghuni kos Kramat Raya 106 (beserta jabatan yang pernah diemban pasca-kemerdekaan):

(1) Amir Sjarifuddin (Perdana Menteri RI)
(2) Muhammad Yamin (Menteri Kehakiman RI, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan)
(3) Assaat dt Moeda (Pejabat Presiden RI)
(4) A K Gani (Wakil Perdana Menteri RI dan Gubernur Militer Sumatera Selatan)
(5) Aboe Hanifah (Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan)
(6) Mohammad Tamzil (dubes RI di beberapa negara)



Sumber: Kompas, 31 Oktober 2018






Komentar

Postingan populer dari blog ini

JEJAK KERAJAAN DENGAN 40 GAJAH

Prasasti Batutulis dibuat untuk menghormati Raja Pajajaran terkemuka. Isinya tak menyebut soal emas permata. K ETERTARIKAN Menteri Said Agil Husin Al Munawar pada Prasasti Batutulis terlambat 315 tahun dibanding orang Belanda. Prasasti ini telah menyedot perhatian Sersan Scipiok dari Serikat Dagang Kumpeni (VOC), yang menemukannya pada 1687 ketika sedang menjelajah ke "pedalaman Betawi". Tapi bukan demi memburu harta. Saat itu ia ingin mengetahui makna yang tertulis dalam prasasti itu. Karena belum juga terungkap, tiga tahun berselang Kumpeni mengirimkan ekspedisi kedua di bawah pimpinan Kapiten Adolf Winkler untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Hasilnya juga kurang memuaskan. Barulah pada 1811, saat Inggris berkuasa di Indonesia, diadakan penelitian ilmiah yang lebih mendalam. Apalagi gubernur jenderalnya, Raffles, sedang getol menulis buku The History of Java . Meski demikian, isi prasasti berhuruf Jawa kuno dengan bahasa Sunda kuno itu sepenuhnya baru dipahami pada awa...

Kanguru dalam Permesta

Australia dan Amerika sesungguhnya belum berubah dalam memperlakukan rezim politik dan militer Indonesia. B ISIK-bisik itu sudah lama terjadi di kalangan sejarawan: bahwa Amerika dan Australia terlibat dalam PRRI/Permesta. Beberapa buku yang pernah terbit berusaha membahas hal ini. Namun, "hidangan yang relatif lengkap" baru tersaji setelah Audrey R. Kahin dan George Mc T. Kahin menerbitkan laporan mereka. Judulnya, Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia (Pustaka Utama Grafiti, 1997). Laporan ini menguraikan berbagai informasi tentang peran Pusat Intelijen Amerika (CIA) dalam sejumlah gejolak hubungan pusat dan daerah, terutama sepanjang tahun 1950-1963--seusai penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada akhir tahun 1949. Seolah melengkapi apa yang sudah diungkapkan oleh suami-istri Kahin, Hadi Soebadio menulis buku Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta. Paparan yang dibuat Hadi lebih lugas dan rinci. Tadinya...

Raja Belanda: Maaf atas Kekerasan Berlebihan

Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima mengunjungi Indonesia untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Raja juga meminta maaf atas kekerasan berlebihan Belanda di masa lalu. JAKARTA, KOMPAS-- Raja Belanda Willem-Alexander di Jakarta, Selasa (10/3/2020), kembali menegaskan pengakuan eksplisit Pemerintah Belanda terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain itu, ia juga menyatakan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan berlebihan yang dilakukan Belanda pada tahun-tahun setelah proklamasi. Setelah Proklamasi RI, terjadi dua kali agresi militer Belanda pada 1947 dan 1948, yang menewaskan banyak korban jiwa, termasuk warga sipil. Pemerintah Belanda secara politis dan moral baru mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 pada tahun 2005 melalui menteri luar negerinya saat itu, Bernard Bot. Sebelumnya, Belanda mengakui penyerahan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Permintaan maaf disampaikan Raja Willem-Alexander dalam pernyataa...

Islam Nusantara Teladan di Mata Dunia

SURABAYA, KOMPAS -- Praksis Islam di Indonesia yang disebut Islam Nusantara berpotensi menjadi teladan baru dari dunia Islam di mata dunia. Hal ini menimbang perkembangan sosial politik di sejumlah negara dan komunitas Islam dunia, termasuk di Timur Tengah, yang kini dilanda konflik sosial politik yang mengarah pada runtuhnya peradaban setempat. Meski ada berbagai pendapat, Islam Nusantara dipahami tetap merupakan Islam otentik sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW sekaligus mampu mendamaikan pergaulan pemeluknya dan bahkan menyejahterakan lingkungannya, termasuk non-Muslim. Demikian pendapat sejumlah pakar dalam Seminar Internasional "NU dan Islam Nusantara" yang digelar dalam rangkaian pelaksanaan Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di kompleks kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) di Surabaya, Rabu (1/7). Hadir dalam seminar yang digelar kerja sama harian Kompas  dengan Panitia Muktamar NU Ke-33 ini antara lain Rektor UINSA Abdul A'la, Dekan Fakultas Adab UINSA yan...

SEI MAHAKAM (2 - HABIS) Keraton Kutai dan Pergulatan Mawas Diri

Cikal bakal Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dimulai sekitar abad ke-2 di Muara Kaman dengan raja pertama Kudungga, dilanjutkan putranya, Aswawarman, yang melahirkan tiga putra, yaitu Mulawarman (Kutai Kartanegara, Kaltim), Purnawarman (Taruma Negara, Jawa Barat), dan Adityawarman (Pagaruyung, Sumatera Barat). Oleh HARIADI SAPTONO P ada masa pra Islam tersebut, tercatat 25 raja memimpin Kerajaan Kutai Martadipura, dari Kudungga hingga Dermasetia. Berita tentang Kerajaan Kutai kemudian tidak terdengar. Selanjutnya, abad ke-13 berdiri Kerajaan Kutai Kartanegara di Kutai Lama dengan raja pertama Adji Batara Agung Dewa Sakti hingga raja kelima Pangeran Tumenggung Baya-Baya, sebelum kemudian pada abad ke-16 Kerajaan Kutai Kartanegara memeluk Islam dan abad ke-17 Pangeran Sinum Pandji Mendapa menyerang serta menghancurkan Kerajaan Kutai Martadipura dan kedua kerajaan dipersatukan menjadi Kutai Kartanegara Ing Martadipura sampai sekarang. Pada 1945, keraton bergabung dengan Repub...

Petisi Soetardjo: Kesempatan yang Disia-siakan Hindia Belanda

Oleh: A. C. Ton PENGANTAR: A. C Ton, seorang sejarawan dan penerbit dari negeri Belanda menulis mengenai Petisi Soetardjo dan Volksraad yang dimuat di NRC Handelsblad tepat 50 tahun ulang tahun Petisi Soetardjo. Judulnya "Petitie-Soetardjo, 15 Juli 1936,: een gemiste kans voor Nederlands-Indie". Pandangan A. C Ton mengevaluasi peristiwa itu sangat menarik karena dibuat pada masa kini. Di bawah ini terjemahannya.  -- Redaksi TEPAT 50 tahun yang lalu di Volksraad, Nederlandsch Indie, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pegawai Pamong Praja Soetardjo pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul di perwakilan rakyat dengan maksud memberikan kemerdekaan kepada Nederlandsch Indie dalam jangka waktu 10 tahun: Indie, sebagai dominion dalam Kerajaan Belanda. Dua tahun lamanya usul tersebut yang menjadi terkenal sebagai "Petitie Soetardjo" berhasil memikat perhatian orang di Indie. Petisi tersebut tidaklah bersifat revolusioner atau pun radikal. Kalau dibandingkan dengan perjuangan...

Mengenang Peristiwa Bandung Lautan Api: Heroisme antara Tegallega dan Rel KA

TULANG  jemari terbungkus kulit keriput itu mencengkeram erat besi pegangan gerobak sampah. Bahunya yang tipis tampak melengkung, tertarik kuat tali pengikat gerobak. Langkah dan nafasnya terasa berat, menapaki Jl. Mohammad Toha, Tegallega, yang Sabtu sore kemarin (23/3), basah diguyur hujan. Beban sampah yang dibawanya, seakan tak sepadan dengan sosok tua yang kurus kering. Elan (60), sosok tua itu, sejenak memalingkan pandangannya pada sederet kata-kata dalam spanduk yang terpancang depan Markas Hubdam III/Siliwangi, "Markas Batalyon II Resimen 8 Divisi III Siliwangi Tahun 1946 - Panitia BLA 1996", demikian bunyi tulisan itu. Kawasan Tegallega jika dibalik ke masa 1946, adalah sejarah heroik ketika Tentara Republik Indonesia (TRI) bersama ratusan ribu warga Bandung, mempertahankan kemerdekaan. Pada 21 Maret 1946, kawasan itu sempat dibombarder tentara Sekutu. Akan tetapi secara kebetulan, kedudukan Batalyon II TRI (Sumarsono) di sana, tengah memperkuat posisi perte...