Menjaga Persatuan Lewat Bahasa

Sekitar 90 tahun lalu, Kongres Pemuda II menyepakati bahasa Indonesia jadi bahasa persatuan. Kesepakatan itu kini terasa masih hangat di tengah munculnya gejala pemakaian bahasa atau ungkapan tertentu untuk menunjukkan perbedaan.

Bangunan dengan enam pilar di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, itu masih kokoh berdiri. Bangunan berusia lebih dari dua abad yang kini menjadi kantor PT Kimia Farma itu merupakan bagian dari saksi perjuangan para pemuda di awal abad ke-20 untuk mewujudkan kemerdekaan di wilayah yang saat itu disebut Hindia Belanda.

Di gedung yang dulu bernama De Ster in het Oosten atau Bintang Timur itu, Mohammad Yamin, dalam Kongres Kerapatan Pemuda atau Kongres Pemuda I, 30 April 1926, menyatakan perlunya memakai bahasa yang sama untuk berkomunikasi di wilayah Nusantara yang beragam. Ia lalu mengusulkan bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Melayu.

TD Asmadi di harian Kompas 21 Juli 2006 menulis, beberapa bulan sebelum kongres itu digelar, wartawan sekaligus tim perumus kongres, Mohammad Tabrani Suryowitjitro, telah mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi di Hindia Belanda. Tabrani bahkan mengusulkan penamaan bahasa itu sebagai bahasa Indonesia untuk merekatkan bangsa yang saat itu dicita-citakan bersama. "Agar orang yang berbahasa selain Melayu tidak merasa dijajah oleh bahasa Melayu, maka gunakan saja bahasa Indonesia," kata Tabrani dalam tulisannya di koran Hindia Baroe.

Abdul Malik, pengajar di Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, menulis, RM Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara jauh sebelumnya juga telah mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia pada Kongres Pengajaran Kolonial di Den Haag, 28 Agustus 1916 (majalah Sastra Pusat Nomor 06/2014).

Bahasa perdagangan

Perkembangan kawasan Asia Tenggara sebagai pelintasan kapal-kapal Eropa yang mencari rempah dan kekayaan alam pada abad ke-17 semakin meluaskan penggunaan bahasa Melayu.

Salah satu catatan penting penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan dan bahasa perdagangan di wilayah ini datang dari saudagar Inggris, Thomas Bowrey. Bowrey yang datang ke wilayah Asia Tenggara sekitar tahun 1680 menyebutkan, bahasa Melayu digunakan sangat luas oleh penduduk "negara Malayo".

"... di beberapa pulau seperti Jawa, Sumatera, Borneo (Kalimantan), Maccasser (Makassar), Balee (Bali), Cumbava (Sumbawa), Sallayer (Selayar), Bootoon (Buton), Booro (Buru), Ceram (Seram), dan Mollucas (Maluku) serta beberapa pulau lainnya, bahasa Melayu dapat diterima dan secara umum dipakai pada semua pelabuhan perdagangan di pulau tersebut sebagai bahasa dagang meskipun warga pulau-pulau tersebut juga memiliki bahasa masing-masing," tulis Bowrey dalam catatannya yang dibukukan sebagai Dictionary English and Malayo, Malayo and English yang terbit tahun 1701.

Selanjutnya, bahasa Melayu juga digunakan dalam perjanjian, surat-menyurat, dan pengumuman di era penjajahan Belanda. Seperti ditulis Zuber Usman dalam Bahasa Persatuan: Kedudukan, Sejarah, Persoalan-persoalannya (1970), saat itu segala urusan administrasi juga memakai bahasa Melayu.

Pada akhir abad ke-19, mulai muncul berbagai surat kabar yang menggunakan bahasa Melayu.

Sastrawan Ajip Rosidi di harian Kompas, 1 Januari 2000, menulis, para pemimpin pergerakan, seperti H Agoes Salim, Soekarno, M Hatta, Sjahrir, dan M Natsir, memakai bahasa Indonesia (Melayu) untuk tulisan dan pidato mereka.

Para tokoh pergerakan saat itu menyadari, tanpa persatuan dari anak-anak Nusantara yang amat beragam, imaji Indonesia sebagai negara merdeka tidak akan pernah terwujud. Kesadaran yang kemudian mewujud dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 itu juga memunculkan kesadaran tentang perlunya bahasa persatuan yang kemudian disepakati adalah bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Melayu.

Menjaga Indonesia

Setelah 90 tahun dinyatakan sebagai bahasa persatuan, perkembangan dan tantangan terus dihadapi bahasa Indonesia.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat, masih ada sekitar 400.000 kata dalam kamus keilmuan mengantre untuk diserap dalam kosakata bahasa Indonesia. Selain itu, ada kosakata dari 1.340 suku bangsa di negeri ini yang juga mengantre untuk diserap sebagai kosakata bahasa Indonesia. Penyerapan kata-kata itu akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia.

Namun, kini juga ada fenomena lain yang perlu diwaspadai, yaitu pemakaian kata atau ungkapan tertentu, baik yang ada dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing, untuk membedakan satu komunitas/kelompok di Indonesia dengan komunitas lainnya. Pemakaian kata atau ungkapan itu akhirnya turut menciptakan segresi antarkelompok di antara bangsa Indonesia itu sendiri.

Menurut pakar linguistik Amerika Serikat, Noam Chomsky, penggunaan bahasa untuk menciptakan segregrasi ini sebagai upaya berbahasa untuk mengarahkan, membujuk orang atau sekelompok orang berjalan ke arah yang tidak tepat.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dadang Suhendar berharap, jangan sampai bahasa Indonesia kehilangan keindonesiaannya di Tanah Air sendiri. Persatuan menjadi jalan untuk menjaga dan mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Soekarno, di Suluh Indonesia Muda tahun 1926 menulis, "... djikalau kita semua insjaf, bahwa pertjerai-beraian itu letaknja benih perbudakan kita; djikalau kita semua insjaf bahwa, permusuhan itulah jang mendjadi asal kita punja 'via dolorosa', djikalau kita semua insjaf bahwa Roch Rakjat Kita masih penuh kekuatan untuk mendjundjung diri menudju Sinar jang Satu jang berada di tengah-tengah kegelapan-gumpita jang mengelilingi kita ini, maka pastilah Persatuan itu terdjadi, dan pastilah Sinar itu terjapai juga. Sebab Sinar itu dekat!"

(MAHDI MUHAMMAD/NINA SUSILO)

Perjalanan Bahasa Melayu Menjadi Bahasa Indonesia

Abad ke-7 sampai abad ke-14

Bahasa Melayu (kuno) berkembang pada masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu terutama digunakan untuk perdagangan dan menyebarluaskan agama Buddha.

Abad ke-15

Bahasa Melayu mulai mendapat sentuhan dari para pedagang Persia, Gujarat, dan Arab.

Tahun 1700 - 1850

Dalam kamus Inggris-Melayu tahun 1701, petualang Inggris, Thomas Bowrey, menulis, bahasa Melayu digunakan di Jawa, Sumatera, hingga Maluku.

Tahun 1850 - 1900

Terbit berbagai surat kabar berbahasa Melayu di Indonesia (Hindia Belanda).

Tahun 1908

Pemerintah kolonial mendirikan Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur (1908), yang kelak menjadi Balai Pustaka (1917). Bahasa Melayu digunakan dalam setiap terbitan lembaga tersebut.

Tahun 1916

RM Soewardi Soerjaningrat mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pengajaran Kolonial di Den Haag, 28 Agustus 1916.

Tahun 1926

Pada Februari 1926, Tabrani mengusulkan pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu rakyat Bumi Putera. Dalam Kongres Pemuda I, 30 April 1926, M Yamin mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, seperti usulan Tabrani beberapa bulan sebelumnya.

Tahun 1928

Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 menyepakati bahasa Melayu, yang kemudian disebut bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan.

Sumber: Dari berbagai sumber.

Diolah oleh INA dan MHD

Sumber: Kompas, 30 Oktober 2018

Komentar

Postingan populer dari blog ini

JEJAK KERAJAAN DENGAN 40 GAJAH

Prasasti Batutulis dibuat untuk menghormati Raja Pajajaran terkemuka. Isinya tak menyebut soal emas permata. K ETERTARIKAN Menteri Said Agil Husin Al Munawar pada Prasasti Batutulis terlambat 315 tahun dibanding orang Belanda. Prasasti ini telah menyedot perhatian Sersan Scipiok dari Serikat Dagang Kumpeni (VOC), yang menemukannya pada 1687 ketika sedang menjelajah ke "pedalaman Betawi". Tapi bukan demi memburu harta. Saat itu ia ingin mengetahui makna yang tertulis dalam prasasti itu. Karena belum juga terungkap, tiga tahun berselang Kumpeni mengirimkan ekspedisi kedua di bawah pimpinan Kapiten Adolf Winkler untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Hasilnya juga kurang memuaskan. Barulah pada 1811, saat Inggris berkuasa di Indonesia, diadakan penelitian ilmiah yang lebih mendalam. Apalagi gubernur jenderalnya, Raffles, sedang getol menulis buku The History of Java . Meski demikian, isi prasasti berhuruf Jawa kuno dengan bahasa Sunda kuno itu sepenuhnya baru dipahami pada awa...

Baca selengkapnya

Kanguru dalam Permesta

Australia dan Amerika sesungguhnya belum berubah dalam memperlakukan rezim politik dan militer Indonesia. B ISIK-bisik itu sudah lama terjadi di kalangan sejarawan: bahwa Amerika dan Australia terlibat dalam PRRI/Permesta. Beberapa buku yang pernah terbit berusaha membahas hal ini. Namun, "hidangan yang relatif lengkap" baru tersaji setelah Audrey R. Kahin dan George Mc T. Kahin menerbitkan laporan mereka. Judulnya, Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia (Pustaka Utama Grafiti, 1997). Laporan ini menguraikan berbagai informasi tentang peran Pusat Intelijen Amerika (CIA) dalam sejumlah gejolak hubungan pusat dan daerah, terutama sepanjang tahun 1950-1963--seusai penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada akhir tahun 1949. Seolah melengkapi apa yang sudah diungkapkan oleh suami-istri Kahin, Hadi Soebadio menulis buku Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta. Paparan yang dibuat Hadi lebih lugas dan rinci. Tadinya...

Baca selengkapnya

Raja Belanda: Maaf atas Kekerasan Berlebihan

Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima mengunjungi Indonesia untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Raja juga meminta maaf atas kekerasan berlebihan Belanda di masa lalu. JAKARTA, KOMPAS-- Raja Belanda Willem-Alexander di Jakarta, Selasa (10/3/2020), kembali menegaskan pengakuan eksplisit Pemerintah Belanda terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain itu, ia juga menyatakan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan berlebihan yang dilakukan Belanda pada tahun-tahun setelah proklamasi. Setelah Proklamasi RI, terjadi dua kali agresi militer Belanda pada 1947 dan 1948, yang menewaskan banyak korban jiwa, termasuk warga sipil. Pemerintah Belanda secara politis dan moral baru mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 pada tahun 2005 melalui menteri luar negerinya saat itu, Bernard Bot. Sebelumnya, Belanda mengakui penyerahan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Permintaan maaf disampaikan Raja Willem-Alexander dalam pernyataa...

Baca selengkapnya

Islam Nusantara Teladan di Mata Dunia

SURABAYA, KOMPAS -- Praksis Islam di Indonesia yang disebut Islam Nusantara berpotensi menjadi teladan baru dari dunia Islam di mata dunia. Hal ini menimbang perkembangan sosial politik di sejumlah negara dan komunitas Islam dunia, termasuk di Timur Tengah, yang kini dilanda konflik sosial politik yang mengarah pada runtuhnya peradaban setempat. Meski ada berbagai pendapat, Islam Nusantara dipahami tetap merupakan Islam otentik sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW sekaligus mampu mendamaikan pergaulan pemeluknya dan bahkan menyejahterakan lingkungannya, termasuk non-Muslim. Demikian pendapat sejumlah pakar dalam Seminar Internasional "NU dan Islam Nusantara" yang digelar dalam rangkaian pelaksanaan Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di kompleks kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) di Surabaya, Rabu (1/7). Hadir dalam seminar yang digelar kerja sama harian Kompas dengan Panitia Muktamar NU Ke-33 ini antara lain Rektor UINSA Abdul A'la, Dekan Fakultas Adab UINSA yan...

Baca selengkapnya

SEI MAHAKAM (2 - HABIS) Keraton Kutai dan Pergulatan Mawas Diri

Cikal bakal Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dimulai sekitar abad ke-2 di Muara Kaman dengan raja pertama Kudungga, dilanjutkan putranya, Aswawarman, yang melahirkan tiga putra, yaitu Mulawarman (Kutai Kartanegara, Kaltim), Purnawarman (Taruma Negara, Jawa Barat), dan Adityawarman (Pagaruyung, Sumatera Barat). Oleh HARIADI SAPTONO P ada masa pra Islam tersebut, tercatat 25 raja memimpin Kerajaan Kutai Martadipura, dari Kudungga hingga Dermasetia. Berita tentang Kerajaan Kutai kemudian tidak terdengar. Selanjutnya, abad ke-13 berdiri Kerajaan Kutai Kartanegara di Kutai Lama dengan raja pertama Adji Batara Agung Dewa Sakti hingga raja kelima Pangeran Tumenggung Baya-Baya, sebelum kemudian pada abad ke-16 Kerajaan Kutai Kartanegara memeluk Islam dan abad ke-17 Pangeran Sinum Pandji Mendapa menyerang serta menghancurkan Kerajaan Kutai Martadipura dan kedua kerajaan dipersatukan menjadi Kutai Kartanegara Ing Martadipura sampai sekarang. Pada 1945, keraton bergabung dengan Repub...

Baca selengkapnya

Petisi Soetardjo: Kesempatan yang Disia-siakan Hindia Belanda

Oleh: A. C. Ton PENGANTAR: A. C Ton, seorang sejarawan dan penerbit dari negeri Belanda menulis mengenai Petisi Soetardjo dan Volksraad yang dimuat di NRC Handelsblad tepat 50 tahun ulang tahun Petisi Soetardjo. Judulnya "Petitie-Soetardjo, 15 Juli 1936,: een gemiste kans voor Nederlands-Indie". Pandangan A. C Ton mengevaluasi peristiwa itu sangat menarik karena dibuat pada masa kini. Di bawah ini terjemahannya. -- Redaksi TEPAT 50 tahun yang lalu di Volksraad, Nederlandsch Indie, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pegawai Pamong Praja Soetardjo pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul di perwakilan rakyat dengan maksud memberikan kemerdekaan kepada Nederlandsch Indie dalam jangka waktu 10 tahun: Indie, sebagai dominion dalam Kerajaan Belanda. Dua tahun lamanya usul tersebut yang menjadi terkenal sebagai "Petitie Soetardjo" berhasil memikat perhatian orang di Indie. Petisi tersebut tidaklah bersifat revolusioner atau pun radikal. Kalau dibandingkan dengan perjuangan...

Baca selengkapnya

Mengenang Peristiwa Bandung Lautan Api: Heroisme antara Tegallega dan Rel KA

TULANG jemari terbungkus kulit keriput itu mencengkeram erat besi pegangan gerobak sampah. Bahunya yang tipis tampak melengkung, tertarik kuat tali pengikat gerobak. Langkah dan nafasnya terasa berat, menapaki Jl. Mohammad Toha, Tegallega, yang Sabtu sore kemarin (23/3), basah diguyur hujan. Beban sampah yang dibawanya, seakan tak sepadan dengan sosok tua yang kurus kering. Elan (60), sosok tua itu, sejenak memalingkan pandangannya pada sederet kata-kata dalam spanduk yang terpancang depan Markas Hubdam III/Siliwangi, "Markas Batalyon II Resimen 8 Divisi III Siliwangi Tahun 1946 - Panitia BLA 1996", demikian bunyi tulisan itu. Kawasan Tegallega jika dibalik ke masa 1946, adalah sejarah heroik ketika Tentara Republik Indonesia (TRI) bersama ratusan ribu warga Bandung, mempertahankan kemerdekaan. Pada 21 Maret 1946, kawasan itu sempat dibombarder tentara Sekutu. Akan tetapi secara kebetulan, kedudukan Batalyon II TRI (Sumarsono) di sana, tengah memperkuat posisi perte...

Baca selengkapnya

Kliping Sejarah

Cari Blog Ini