Daya Simbolis Sunda

Asep Salahudin

Dekan Fakultas Syariah IAILM Suryalaya

Pemerhati Kebudayaan Sunda

SUNDA tentu tidak akan pernah selesai dipercakapkan. Apalagi kalau dikaitkan dengan persoalan sejarah dan kebudayaan. Di belakangnya selalu menyisakan banyak perspektif lengkap dengan polemik yang mengitarinya. Justru tema inilah yang hendak didiskusikan kembali Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, Kamis, 10 Maret 2016, di Auditorium Museum Sri Baduga berangkat dari buku tebal bikinan Nina Herlina Lubis dkk, Sejarah Kebudayaan Sunda.

Membedah tema sejarah dan kebudayaan hari ini tentu tidak akan segempita membincangkan politik kaitannya dengan manusia Sunda walaupun ujung kesimpulannya sudah dapat diterka: ngabuntut bangkong dan berputar sekitar keluh kesah Ki Sunda yang dipandang "kalah" dalam konteks politik nasional.

Suatu pertanyaan

Apa itu sejarah? Pertanyaannya sama abstraknya dengan apa itu kebudayaan. Jawabannya bisa panjang lebar. Semakin abstrak kalau dibubuhi label Sunda.

Bagi saya, hubungan ketiganya (sejarah, kebudayaan, dan Sunda) menjadi semacam gambar piramida dengan kekaburan siapa yang mengisi ketiga sisi tiap sudut piramida itu. Siapa yang berada di puncak piramida dan mana yang menjadi penyangga dua sisi di bawahnya. Apakah Sunda yang bertakhta di puncak piramida yang kemudian ditopang sisi sejarah dan kebudayaan atau kebudayaan yang di atas, sementara Sunda dan sejarah yang berada di bawahnya. Atau setiap sudut itu bisa bergantian peran, diisi tergantung pada kepentingan sang penafsir bahkan lebih jauh lagi tergantung siapa penguasa yang sedang manggung.

Bagi saya, ini bukan persoalan retoris apalagi serupa teka-teki silang, tetapi sangat substantif. Konfigurasi Sunda dan manusianya, hubungannya dengan keagamaan atau relasinya dengan kekuasaan baik pra-Mataram, masa perjuangan kemerdekaan, waktu zaman negara despotik Orde Baru, atau ketika kekuasaan dikendalikan Presiden Jokowi, banyak bergantung kepada bagaimana mengurai ketiga unsur tadi: sejarah, kebudayaan, dan kesundaan.

Mengapa orang Sunda mengambil falsafah "jalan tengah", banyak mengembangkan politik akomodatif, mempertimbangkan rasa, atau lebih konkret lagi mengapa Golkar selama 32 tahun menjadi pemenang dan lumbung suaranya di Jawa Barat, begitu juga pasca Orde Baru Sunda menjadi parameter politik nasional. Mengapa DI (Darul Islam) yang dipimpin Kartosuwiryo menjadikan Priangan Timur sebagai basis perjuangannya. Jawabannya bagi saya lagi-lagi berpulang pada sejarah dan kebudayaan itu. Termasuk jawaban atas persoalan hari ini ketika Jawa Barat menempati indeks tertinggi dalam hal kekerasan berjubahkan agama.

Konfigurasi piramida ini yang kemudian menimbulkan manusia Sunda terbelah dalam tiga tipologi: pertama, Sunda puritan. Dicirikan dengan kecenderungan terus menerus mencari dan berada dalam "keaslian" (wiwitan). Sunda seolah lahir dari ruang hampa kebudayaan. Di luar Sunda dianggap bid'ah dan hanya akan merusak otentisitas kesundaan. Sejarah seakan bergerak linier.

Kedua, Sunda kosmpolit. Tipologi ini lebih realistis. Minimal ditandai keyakinan bahwa "keaslian" itu tidak ada. Kebesaran sebuah etnik ditenggarai dengan kesediaannya memberi dan menerima "liyan". Sunda menjadi puak terbuka, someah hade ka semah. Sunda bukan lagi ditarik satu helaan napas dengan Islam, tetapi juga bisa dengan agama apa pun juga. Kalau hari ini kita sering mendengar ungkapan Sunda Islam dan Islam Sunda, maka nomenklatur ini lebih mencerminkan pendakuan ideologis, bukan mengekspresikan fakta historis, lebih banyak muatan teologisnya ketimbang realitas empirisnya.

Ketiga, Sunda pragmatis. Tipologi ketiga ini lebih menempatkan Sunda sebagai kuda tunggangan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat jangka pendek. Sunda berhenti sebagai atas nama. Sunda itu penting selama menguntungkan dirinya, dan ketika tidak menguntungkan maka merasa tidak berdosa seandainya harus beralih ke yang lain.

Daya kuasa

Berbicara tentang sejarah dan kebudayaan pada kenyataannya tidak terhindarkan juga beririsan dengan kekuasaan. Kekuasaan tidak harus dimaknai secara fisik-struktural, tetapi juga bisa bersifat simbolis-kultural. Simbol bergerak justru lebih laten ketimbang yang berbentuk fisik. Daya magis simbol yang bersifat abstrak mampu membangun jaringan makna. Makna yang dipendarkan simbol pada gilirannya berhubungan dengan persoalan kebudayaan, sosial, ekonomi, juga sistem kepercayaan.

Bagi saya, Sunda tidak saja harus menggeluti persoalan politik, ekonomi, dan lingkungannya yang sudah burakrakan, tetapi tidak kalah pentingnya adalah keberanian melakukan pertarungan di dunia simbolis. Pengetahuan sebagai medan pertarungan yang paling hakiki nyaris "didominasi" yang lain. Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni.

Mungkin di titik ini, kitab Sejarah Kebudayaan Sunda menarik didiskusikan walaupun tidak sepenuhnya tulisan-tulisan yang ditelaah berisi gagasan baru. Minimal generasi ke depan mengenal bahwa "maung" itu tidak hanya identik dengan Persib, tetapi juga berkelindan dengan dunia literasi. ***

Sumber: Pikiran Rakyat, 10 Maret 2016

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peran Sarekat Islam Tak Bisa Diabaikan

Kontroversi yang mempertanyakan tonggak Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908 seharusnya tidak perlu dilakukan secara berlarut-larut hingga menghabiskan banyak energi. Dialog yang menggugat persoalan itu sebaiknya dilakukan sebagai upaya untuk melangkah maju ke depan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Hal itu dikatakan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dalam Dialog Peradaban Centre for Information and Development Studies di Jakarta, Kamis (22/5). "Budi Utomo memang organisasi modern yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun, peranan Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam tidak dapat diabaikan," katanya. Budi Utomo dan Sarekat Islam sama-sama memiliki andil besar dalam menciptakan Indonesia merdeka. Sebagian kalangan menganggap tonggak Kebangkitan Nasional ada pada 16 Oktober 1905 saat terbentuknya Sarekat Dagang Islam, bukan pada hari kelahiran Budi Utomo, 20 Mei 1908. (MZW) Sumber: Tidak diketahui, Tanpa tanggal

Baca selengkapnya

Polongbangkeng, Wilayah Republik Pertama di Sulawesi Selatan

P olongbangkeng di Kabupaten Takalar, kini nyaris tak dikenal lagi generasi muda di Sulawesi Selatan. Lagi pula, tak ada yang istimewa di kota yang terletak sekitar 40 kilometer dari Ujungpandang, kecuali jika harus melongok ke masa lalu--masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dulu, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Polongbangkeng jadi pusat perjuangan mendukung Proklamasi oleh pejuang-pejuang Sulsel. Ketika NICA mendarat diboncengi tentara Belanda, Polongbangkeng pula yang jadi basis pejuang mempertahankan kedaulatan RI di tanah Makassar. Para pejuang yang bermarkas di Polongbangkeng berasal dari berbagai daerah seperti Robert Wolter Monginsidi (Minahasa), Muhammad Syah (Banjar), Raden Endang (Jawa), Bahang (Selayar), Ali Malaka (Pangkajene), Sofyan Sunari (Jawa), Emmy Saelan dan Maulwy Saelan (Madura), dan tentu saja pahlawan nasional pimpinan Lasykar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) Ranggong Daeng Romo. Pada akhir Agustus 1945, Fakhruddin D...

Baca selengkapnya

Hari-hari di Bawah Tanah Menjelang Proklamasi (2/3)

Hari yang terpanjang: malam proklamasi kemerdekaan S ESUDAH Jerman menyerah kepada Sekutu, Mei 1945, kecurigaan bangsa Indonesia terhadap masa depannya menjadi makin meningkat. Lagi pula, di bulan Agustus bermacam-macam laporan sampai ke Indonesia--termasuk invasi Rusia ke Manchuria serta dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh laporan-laporan yang tak menguntungkan itu, orang Jepang di Indonesia makin merasa terisolasi. Mereka berpikir: bagaimana Jepang dapat meneruskan perang melawan seluruh dunia, kalau sekutunya sudah menyerah. Waktu kami menerima berita penyerbuan Rusia ke Manchuria, 8 Agustus, empat orang Indonesia datang ke rumah saya di Jalan Kebon Sirih 80, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mereka adalah Subardjo, Buntaran, Iwa Kusumasumantri, dan Soerachman[6]. Rumah kediaman saya memang selalu terbuka untuk siapa pun, dan tamu sering datang secara mendadak. Keempat pemimpin itu bertemu saya waktu saya akan masuk ruang tamu, dan menanyakan secara sungguh-sungguh ...

Baca selengkapnya

Soetatmo-Tjipto: Nasionalisme Kultural dan Nasionalisme Hindia

Oleh Fachry Ali PADA tahun 1918 pemerintahan kolonial mendirikan Volksraad (Dewan Rakyat). Pendirian dewan itu merupakan suatu gejala baru dalam sistem politik kolonial, dan karena itu menjadi suatu kejadian yang penting. Dalam kesempatan itulah timbul persoalan baru di kalangan kaum nasionalis untuk kembali menilai setting politik pergerakan mereka, baik dari konteks kultural, maupun dalam konteks politik yang lebih luas. Mungkin, didorong oleh suasana inilah timbul perdebatan hangat antara Soetatmo Soerjokoesoemo, seorang pemimpin Comittee voor het Javaansche Nationalisme (Komite Nasionalisme Jawa) dengan Dr Tjipto Mangoenkoesoemo, seorang pemimpin nasionalis radikal, tentang lingkup nasionalisme anak negeri di masa depan. Perdebatan tentang pilihan antara nasionalisme kultural di satu pihak dengan nasionalisme Hindia di pihak lainnya ini, bukanlah yang pertama dan yang terakhir. Sebab sebelumnya, dalam Kongres Pertama Boedi Oetomo (1908) di Yogyakarta, nada perdebat...

Baca selengkapnya

1928: Kongres Perempuan Indonesia I

PARA pejuang wanita mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I. Kongres dimulai pada 22 Desember 1928. Kongres yang diadakan di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta itu berakhir pada 25 Desember 1928. Kongres dihadiri sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatra. Hasil kongres tersebut, salah satunya ialah membentuk Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Peristiwa itu dianggap sebagai salah satu tonggak penting sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia. Pemimpin organisasi perempuan dari berbagai wilayah senusantara berkumpul menyatukan pikiran dan semangat untuk berjuang menuju kemerdekaan dan perbaikan nasib kaum perempuan. Penetapan 22 Desember sebagai perayaan Hari Ibu diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia III pada 1938. Presiden Soekarno menetapkan melalui Dekrit Presiden No 316/1959 bahwa 22 Desember ialah Hari Ibu. Sumber: Tidak diketahui, Tanpa tanggal

Baca selengkapnya

Arek-arek Soerobojo Hadang Sekutu

Mengungkap pertempuran bersejarah 10 Nopember 1945 sebagai mata rantai sejarah kemerdekaan Indonesia, pada hakekatnya peristiwa itu tidaklah berdiri sendiri. Ia merupakan titik klimaks dari rentetan insiden, peristiwa dan proses sejarah kebangkitan rakyat Jawa Timur untuk tetap melawan penjajah yang ingin mencoba mencengkeramkan kembali kukunya di wilayah Indonesia merdeka. Pertempuran 10 Nopember 1945--tidak saja merupakan sikap spontan rakyat Indonesia, khususnya Jawa Timur tetapi juga merupakan sikap tak mengenal menyerah untuk mempertahankan Ibu Pertiwi dari nafsu kolonialis, betapapun mereka memiliki kekuatan militer yang jauh lebih sempurna. Rentetan sejarah yang sudah mulai membakar suasana, sejak Proklamasi dikumandangkan oleh Proklamator Indonesia: Soekarno dan Hatta tgl 17 Agustus 1945. Rakyat Jawa Timur yang militan berusaha membangun daerahnya di bawah Gubernur I-nya: RMTA Soeryo. Pemboman Kota Hiroshima dan Nagasaki menjadikan bala tentara Jepang harus bertekuk lutut pada ...

Baca selengkapnya

Menjaga Persatuan Lewat Bahasa

Sekitar 90 tahun lalu, Kongres Pemuda II menyepakati bahasa Indonesia jadi bahasa persatuan. Kesepakatan itu kini terasa masih hangat di tengah munculnya gejala pemakaian bahasa atau ungkapan tertentu untuk menunjukkan perbedaan. B angunan dengan enam pilar di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, itu masih kokoh berdiri. Bangunan berusia lebih dari dua abad yang kini menjadi kantor PT Kimia Farma itu merupakan bagian dari saksi perjuangan para pemuda di awal abad ke-20 untuk mewujudkan kemerdekaan di wilayah yang saat itu disebut Hindia Belanda. Di gedung yang dulu bernama De Ster in het Oosten atau Bintang Timur itu, Mohammad Yamin, dalam Kongres Kerapatan Pemuda atau Kongres Pemuda I, 30 April 1926, menyatakan perlunya memakai bahasa yang sama untuk berkomunikasi di wilayah Nusantara yang beragam. Ia lalu mengusulkan bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Melayu. TD Asmadi di harian Kompas 21 Juli 2006 menulis, beberapa bulan sebelum kongres itu digelar, wartawan sekaligus tim perumu...

Baca selengkapnya

Kliping Sejarah

Cari Blog Ini