Asep Salahudin
Dekan Fakultas Syariah IAILM Suryalaya
Pemerhati Kebudayaan Sunda
SUNDA tentu tidak akan pernah selesai dipercakapkan. Apalagi kalau dikaitkan dengan persoalan sejarah dan kebudayaan. Di belakangnya selalu menyisakan banyak perspektif lengkap dengan polemik yang mengitarinya. Justru tema inilah yang hendak didiskusikan kembali Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, Kamis, 10 Maret 2016, di Auditorium Museum Sri Baduga berangkat dari buku tebal bikinan Nina Herlina Lubis dkk, Sejarah Kebudayaan Sunda.
Membedah tema sejarah dan kebudayaan hari ini tentu tidak akan segempita membincangkan politik kaitannya dengan manusia Sunda walaupun ujung kesimpulannya sudah dapat diterka: ngabuntut bangkong dan berputar sekitar keluh kesah Ki Sunda yang dipandang "kalah" dalam konteks politik nasional.
Suatu pertanyaan
Apa itu sejarah? Pertanyaannya sama abstraknya dengan apa itu kebudayaan. Jawabannya bisa panjang lebar. Semakin abstrak kalau dibubuhi label Sunda.
Bagi saya, hubungan ketiganya (sejarah, kebudayaan, dan Sunda) menjadi semacam gambar piramida dengan kekaburan siapa yang mengisi ketiga sisi tiap sudut piramida itu. Siapa yang berada di puncak piramida dan mana yang menjadi penyangga dua sisi di bawahnya. Apakah Sunda yang bertakhta di puncak piramida yang kemudian ditopang sisi sejarah dan kebudayaan atau kebudayaan yang di atas, sementara Sunda dan sejarah yang berada di bawahnya. Atau setiap sudut itu bisa bergantian peran, diisi tergantung pada kepentingan sang penafsir bahkan lebih jauh lagi tergantung siapa penguasa yang sedang manggung.
Bagi saya, ini bukan persoalan retoris apalagi serupa teka-teki silang, tetapi sangat substantif. Konfigurasi Sunda dan manusianya, hubungannya dengan keagamaan atau relasinya dengan kekuasaan baik pra-Mataram, masa perjuangan kemerdekaan, waktu zaman negara despotik Orde Baru, atau ketika kekuasaan dikendalikan Presiden Jokowi, banyak bergantung kepada bagaimana mengurai ketiga unsur tadi: sejarah, kebudayaan, dan kesundaan.
Mengapa orang Sunda mengambil falsafah "jalan tengah", banyak mengembangkan politik akomodatif, mempertimbangkan rasa, atau lebih konkret lagi mengapa Golkar selama 32 tahun menjadi pemenang dan lumbung suaranya di Jawa Barat, begitu juga pasca Orde Baru Sunda menjadi parameter politik nasional. Mengapa DI (Darul Islam) yang dipimpin Kartosuwiryo menjadikan Priangan Timur sebagai basis perjuangannya. Jawabannya bagi saya lagi-lagi berpulang pada sejarah dan kebudayaan itu. Termasuk jawaban atas persoalan hari ini ketika Jawa Barat menempati indeks tertinggi dalam hal kekerasan berjubahkan agama.
Konfigurasi piramida ini yang kemudian menimbulkan manusia Sunda terbelah dalam tiga tipologi: pertama, Sunda puritan. Dicirikan dengan kecenderungan terus menerus mencari dan berada dalam "keaslian" (wiwitan). Sunda seolah lahir dari ruang hampa kebudayaan. Di luar Sunda dianggap bid'ah dan hanya akan merusak otentisitas kesundaan. Sejarah seakan bergerak linier.
Kedua, Sunda kosmpolit. Tipologi ini lebih realistis. Minimal ditandai keyakinan bahwa "keaslian" itu tidak ada. Kebesaran sebuah etnik ditenggarai dengan kesediaannya memberi dan menerima "liyan". Sunda menjadi puak terbuka, someah hade ka semah. Sunda bukan lagi ditarik satu helaan napas dengan Islam, tetapi juga bisa dengan agama apa pun juga. Kalau hari ini kita sering mendengar ungkapan Sunda Islam dan Islam Sunda, maka nomenklatur ini lebih mencerminkan pendakuan ideologis, bukan mengekspresikan fakta historis, lebih banyak muatan teologisnya ketimbang realitas empirisnya.
Ketiga, Sunda pragmatis. Tipologi ketiga ini lebih menempatkan Sunda sebagai kuda tunggangan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat jangka pendek. Sunda berhenti sebagai atas nama. Sunda itu penting selama menguntungkan dirinya, dan ketika tidak menguntungkan maka merasa tidak berdosa seandainya harus beralih ke yang lain.
Daya kuasa
Berbicara tentang sejarah dan kebudayaan pada kenyataannya tidak terhindarkan juga beririsan dengan kekuasaan. Kekuasaan tidak harus dimaknai secara fisik-struktural, tetapi juga bisa bersifat simbolis-kultural. Simbol bergerak justru lebih laten ketimbang yang berbentuk fisik. Daya magis simbol yang bersifat abstrak mampu membangun jaringan makna. Makna yang dipendarkan simbol pada gilirannya berhubungan dengan persoalan kebudayaan, sosial, ekonomi, juga sistem kepercayaan.
Bagi saya, Sunda tidak saja harus menggeluti persoalan politik, ekonomi, dan lingkungannya yang sudah burakrakan, tetapi tidak kalah pentingnya adalah keberanian melakukan pertarungan di dunia simbolis. Pengetahuan sebagai medan pertarungan yang paling hakiki nyaris "didominasi" yang lain. Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni.
Mungkin di titik ini, kitab Sejarah Kebudayaan Sunda menarik didiskusikan walaupun tidak sepenuhnya tulisan-tulisan yang ditelaah berisi gagasan baru. Minimal generasi ke depan mengenal bahwa "maung" itu tidak hanya identik dengan Persib, tetapi juga berkelindan dengan dunia literasi. ***
Sumber: Pikiran Rakyat, 10 Maret 2016
Komentar
Posting Komentar