Rio F Wilantara
Kandidat Doktor di University of Malaya, Kuala Lumpur
SUATU kebetulan yang membanggakan ikut dalam pertemuan tentang pergantian nama provinsi Jawa Barat, antara tim penggagas yang dikomandoi Adjie Esa Putra dengan Menpan R&B, Yudi Crisnandhi, beberapa hari lalu di Jakarta. Kebetulan, karena sebelumnya tidak begitu jelas usulan yang dibicarakan. Namun, akhirnya hal itu menjadi hal yang membanggakan. Kebanggaan itu antara lain karena pertama, paparan tim yang menjelaskan latar belakang kajian yang didasari keprihatinan tentang hilangnya jati diri masyarakat Sunda dalam mengembangkan masyarakat dan wilayahnya. Artinya, partisipasi masyarakat sudah mulai tumbuh, ini penting untuk membangun masyarakat sipil yang kuat. Kedua, kehadiran banyak media yang meliput dalam pertemuan itu serta antusiasme media massa nasional mengapresiasi ide ini.
Isu perubahan nama provinsi di tatar Sunda ini tampaknya akan menjadi berita yang seksi dan mengundang perhatian publik secara meluas. Ketiga, respons menteri yang notabene asal Jawa Barat amat bijak dan memahami aspirasi yang berkembang, akhirnya beliau menyatakan mendukung usulan itu. Ini cukup mengejutkan karena konon lazimnya bila orang Sunda menjadi pejabat di tingkat nasional akan berkurang kehirauannya kepada daerah. Untuk hal yang ketiga, bukan hanya membanggakan respons menteri ini, tetapi juga sekaligus menjawab kekhawatiran sementara pihak yang beranggapan masyarakat Cirebon akan menolak mentah-mentah usulan ini. Karena bila ditelusuri, Pak Menteri ini sebenarnya memiliki kaitan budaya yang kuat dengan masyarakat Cirebon.
Pasundan berasal dari kata Pa-sunda-an yang mengandung makna tempat tinggalnya orang Sunda. Oleh karena itu, bila diruntut jauh ke belakang, literatur yang membahas sundaland kurang lebih 2.500 tahun yang lalu atau kemudian masa Kerajaan Sunda yang pernah ada antara tahun 932 dan 1.579 Masehi. Kawasan ini memiliki karisma dan sistem nilai yang maju di zamannya. Akan tetapi, beberapa kalangan belakangan ini merasa kecewa dengan keadaan yang dihadapi masyarakat maupun wilayahnya. Hal ini diduga disebabkan oleh hilangnya sebagian jati diri akibat tergerus oleh keadaan. Terungkap dalam diskusi tersebut, wacana perubahan nama provinsi ini bukan baru sekarang, tahun 1925 pun Paguyuban Pasundan sudah menggagasnya. Namun, pemerintah kolonial saat itu bersikukuh nama yang tepat untuk kawasan orang Sunda ini, sebagaimana Bestuurshervormingwet tahun 1922, yakni Jawa Barat. Yang kemudian setelah kemerdekaan diperkuat melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 dengan Bandung sebagai ibu kotanya.
Luar biasa dukungan yang muncul melalui media sosial setelah pertemuan itu. Ada aroma pembenaran atas ide perubahan nama provinsi ini, tetapi ada juga yang apriori, skeptis, dan masa bodoh. Apa pun responsnya, harus ditanggapi secara positif serta dihargai sebagai bagian dari dinamika masyarakat cerdas. Hal mana terungkap dari salah seorang peserta yang hadir dalam pertemuan itu yang mengajak semua pihak termasuk pemerintah agar senantiasa menghormati atas aspirasi masyarakat tanpa didahului syak wasangka. Apalagi ada indikasi, beberapa daerah yang berganti nama dengan nama baru yang kental dengan budaya, seperti Nanggroe Aceh Darulsalam, Papua, Banten, dan Makassar; menunjukkan kinerja pembangunannya meningkat. Dan yang lebih penting karakter lokal beserta simbol-simbolnya boleh jadi bisa menjadi sumber inspirasi positif bagi masyarakatnya untuk membangun daerahnya. Bukti yang terbantahkan, di beberapa daerah yang mencanangkan peduli budaya seperti rebo nyunda dengan baik, terindikasi berdampak pada meningkatnya gairah warganya untuk lebih mencintai kawasannya.
Malaysia saat ini merasa perlu mengembangkan budaya lokal mereka, yakni melayu karena diyakini di tengah kemajuan ekonomi yang dijalaninya mereka butuh pijakan yang kokoh bersumber dari kekuatannya sendiri. Sebenarnya Bung Karno dengan Trisaktinya yang kemudian saat ini ditegaskan kembali oleh Jokowi dalam Nawacitanya, menempatkan kepribadian bangsa sebagai dasar dalam membangun karakter bangsa. Kebangkitan ekonomi Jepang, Korea, dan Tiongkok, demikian pula India, berbanding lurus dengan kebangkitan budaya bangsanya. Maka, jangan cepat menilai bahwa dengan identitas kesukuan dan budaya, menjadi simbol kegagalan kita untuk memulai kebangkitan.
Beberapa futurolog telah meramalkan akan adanya kebangkitan tribalisme atau sikap yang mengunggulkan suku atau kelompok sendiri. Mereka beranggapan itu sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja. Karena dianggap universalisme dan berpikir kesejagatan tidak bisa sepenuhnya memenuhi harapan mereka. Justru pada akhirnya kelompok universalisme mendukung tribalisme, demikian ramalannya. Namun, untuk kasus Jawa Barat, tribalisme itu akan mengalami proses yang tidak mudah setelah sekian lama akulturisasi multietnis berjalan sangat masif, seiring dengan tingginya pertumbuhan angka pendatang mendekati pusat pertumbuhan nasional, Jakarta. Dengan demikian, tugas tim penggagas tidaklah mudah, membutuhkan langkah taktis dan kesabaran yang luar biasa. Memelihara komunikasi yang intensif dan efektif perlu dilakukan dengan para pemangku kepentingan serta menjauhi potensi konflik yang tidak perlu. Ada baiknya disusun konsep yang kuat dengan rencana strategi yang matang, perubahan nama provinsi pada tahap pertama harus diposisikan sebagai akibat, bukan sebab. Tugas kesejarahan ini bukan hanya milik tim penggagas, tetapi juga tugas bersama. Saat kita merdeka sepakat untuk menggunakan nama "Indonesia" bukan "Hindia Belanda" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kerajaan Belanda Tahun 1814 karena alasan nasionalisme. Akan tetapi, mengapa kita menjadi begitu fanatik mempertahankan nama kawasan ini sebagaimana diatur Bestuurshervormingwet tahun 1922? Padahal, sebelum tahun 1925, nama kawasan ini bernama Soendalanden (Tanah Sunda) atau Pasundan, wallahu'alam. ***
Sumber: Pikiran Rakyat, 7 Agustus 2015
Komentar
Posting Komentar