Langsung ke konten utama

Permohonan Maaf Belum Lengkap: Keluarga Korban Westerling di Tasikmalaya & Ciamis Harus Berani Bicara

BANDUNG, (PR).-

Walau Pemerintah Belanda dikabarkan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kejahatan tentaranya, Kapten Raymond Westerling, selama masa periode pendudukan di Indonesia antara tahun 1946-1947, tetapi persoalan itu belum sepenuhnya selesai.

Diduga masih banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Westerling selama di Indonesia, bukan hanya di Sulawesi Selatan tahun 1946-1947, tetapi juga terindikasi dilakukan pula di Jawa Barat selama kurun waktu Januari-November 1948.

Pengamat sejarah dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Dr Reiza Dienaputra, di Bandung, Senin (12/8/2013), menyebutkan, disinyalir ada kejahatan kemanusiaan lainnya yang dilakukan pasukan Belanda yang dipimpin Westerling terhadap warga sipil di Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis selama tahun 1948. Namun, sejauh ini, keluarga korban belum ada yang melapor sehingga ulah Westerling di Tasikmalaya dan Ciamis belum terungkap. 

"Diharapkan pihak keluarga korban Westerling di Tasikmalaya dan Ciamis dapat angkat bicara karena Westerling saat itu sudah dipindahkan dari Sulsel ke Jawa Barat. Siapa tahu, hal ini pun dapat menjadi perhatian pemerintah Belanda sehingga permohonan maaf atas aksi Westerling selama di Indonesia dapat secara menyeluruh," ujar Reiza yang sehari-harinya menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Budaya Unpad.

Terkait dengan ulah Westerling dalam peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Jln. Lembong Bandung, 23 Januari 1950, Reiza mengatakan tak yakin jika pemerintah Belanda mau meminta maaf. Soalnya, dalam kejadian tersebut, Westerling sudah diberhentikan dari militer Belanda karena ulahnya, sehingga dikhawatirkan dianggap sebagai tindakan pribadi.

Di sisi lain, katanya, kejadian penembakan oleh kelompok yang dipimpin Westerling terhadap para Tentara Nasional Indonesia (TNI) Divisi Siliwangi pada peristiwa APRA tersebut antar pihak bersenjata. Ini terjadi karena Westerling frustrasi dengan keadaan, terutama karena lebih mendukung Republik Indonesia Serikat (RIS) dibandingkan dengan Republik Indonesia (RI) yang merupakan negara kesatuan.

Reiza mengatakan, lain halnya di Sulawesi Selatan serta Tasikmalaya dan Ciamis karena dilakukan terhadap rakyat sipil sehingga pantas diadili sebagai kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan keberanian dan penelusuran secara serius untuk mengungkap dugaan kejahatan kemanusiaan oleh Westerling selama di Tasikmalaya dan Ciamis.

Reiza juga mengatakan, kasus Westerling sebenarnya hanya merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Tasikmalaya dan Ciamis pada tahun 1948. Westerling diduga memanfaatkan situasi yang sedang kacau, di mana saat itu juga perlu diungkap dugaan kejahatan kemanusiaan lainnya yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun yang sama di Tasikmalaya dan Ciamis.

Dari catatan yang dikumpulkan "PR" dari berbagai sumber, aksi pasukan Westerling yang saat itu masih memimpin Korps Speciale Tropen (KST) di Tasikmalaya dilakukan pada 18 September 1948. Saat itu, ada 156 pendudukan sipil di Kec. Cikalong, Tasikmalaya yang dibunuh, banyak rumah dan ratusan ton beras dibakar pasukan Westerling yang mencurigai beras tersebut akan dikirimkan kepada TNI, di mana pada hari yang sama terjadi pemberontakan PKI di Madiun.

Sebelumnya diberitakan bbc.co.uk, Minggu (11/8/2013), pemerintah Belanda menyampaikan permohonan maaf atas ulah Westerling di Sulawesi Selatan tahun 1946-1947. Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) pendamping kasus ini mengatakan ada sepuluh janda korban penembakan yang akan menerima ganti rugi sebesar 27.000 dolar Amerika atau Rp 277,6 juta per orang.

"Jumlah nilai ganti ruginya sama dengan yang diberikan kepada keluarga korban peristiwa Rawagede. Secepatnya akan kami transfer dana ini kepada para janda, mungkin pertengahan atau akhir Agustus nanti," kata Ketua Yayasan KUKB Jeffry Pondaag kepada BBC Indonesia. (A-81) ***



Sumber: Pikiran Rakyat, 13 Agustus 2013



Komentar

Postingan populer dari blog ini

JALAN MENUJU PEARL HARBOR

J ALAN Jepang ke Pearl Harbor sebetulnya bukanlah suatu rencana sesaat. Keinginan untuk menghajar Amerika Serikat atau bangsa Anglo Sakson sudah tumbuh jauh sebelum peristiwa 7 Desember 1941, 50 tahun silam itu. Jepang mengalami berbagai masalah besar setelah Perang Dunia I. Terjadi kemelut sosial dan ekonomi. Bencana alam juga sering menghantam bangsa ini. Sementara itu dalam dunia politik, tampil ke permukaan kaum hipernasionalis yang rata-rata perwira Angkatan Darat yang ambisius. Mereka berpendirian, berbagai masalah yang sedang melanda Jepang bisa diatasi dengan cara ekspansi keluar dan pembaharuan di dalam. Maksudnya, segala yang berbau Barat harus dikikis habis. Dalam membentuk diri menjadi negara modern, Jepang pada 1880 telah banyak mencontoh kehidupan Barat mulai dari iptek sampai politik. Misalnya dalam dunia politik dibentuk Diet, parlemen Barat a la Jepang. Kaum nasionalis militan mengeritik itu dan mereka mengatakan hal itu hanya akan mematikan tradisi Jepang. Ma...

Petisi Soetardjo: Kesempatan yang Disia-siakan Hindia Belanda

Oleh: A. C. Ton PENGANTAR: A. C Ton, seorang sejarawan dan penerbit dari negeri Belanda menulis mengenai Petisi Soetardjo dan Volksraad yang dimuat di NRC Handelsblad tepat 50 tahun ulang tahun Petisi Soetardjo. Judulnya "Petitie-Soetardjo, 15 Juli 1936,: een gemiste kans voor Nederlands-Indie". Pandangan A. C Ton mengevaluasi peristiwa itu sangat menarik karena dibuat pada masa kini. Di bawah ini terjemahannya.  -- Redaksi TEPAT 50 tahun yang lalu di Volksraad, Nederlandsch Indie, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pegawai Pamong Praja Soetardjo pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul di perwakilan rakyat dengan maksud memberikan kemerdekaan kepada Nederlandsch Indie dalam jangka waktu 10 tahun: Indie, sebagai dominion dalam Kerajaan Belanda. Dua tahun lamanya usul tersebut yang menjadi terkenal sebagai "Petitie Soetardjo" berhasil memikat perhatian orang di Indie. Petisi tersebut tidaklah bersifat revolusioner atau pun radikal. Kalau dibandingkan dengan perjuangan...

Pesawat RI-003: Dibeli dengan Emas Rakyat Sumbar

LIMA puluh tahun silam, di masa perjuangan, cara membeli pesawat terbang sangat sederhana. Barter, merupakan salah satu cara pembelian yang lazim. Cara ini pula yang ditempuh pemerintah dalam pengadaan sebuah pesawat kecil, Avro Anson, buatan pabrik terkenal Inggris, Avro. Itu pun tidak langsung dibeli dari pabriknya, melainkan lewat seorang pialang yang mengenal pemiliknya.  Uniknya lagi, pesawat bermesin ganda tersebut diterbangkan pemilik merangkap pilotnya asal Australia, Paul Keegan, langsung ke pembelinya, Pemerintah RI di Sumatera. Avro Anson mendarat di Bukittinggi awal bulan Desember 1947. Penumpangnya terdiri dari Opsir Udara III Muhammad Sidik Tamimi (Dick Tamimi), perwira penghubung AURI di Singapura, Ferdy Salim anggota supply mission  di Singapura dan seorang pialang dari Singapura. Pesawat delapan penumpang yang dapat mendarat di lapangan kecil ini, dianggap paling cocok untuk memecahkan masalah perhubungan di Sumatera. Setelah dilihat sendiri "barangnya", peme...

HARI-HARI SEKITAR PROKLAMASI: Sebuah Kilas Balik oleh Pelaku Perjuangan

Pengantar Periode penting dalam sejarah bangsa kita berlangsung dari tahun 1944 hingga sekitar 1949. Tahun-tahun sebelum kemerdekaan dan beberapa tahun sesudahnya tercatat sebagai bagian yang penuh dengan peristiwa penting, yang menentukan kelanjutan hidup negara dan bangsa Indonesia. Sebagian besar tokoh-tokoh perjuangan kita saat ini sudah tiada. Yang masih hidup pun barangkali sudah dalam keadaan uzur dan sulit untuk mengingat kembali setiap peristiwa secara akurat.  Untunglah banyak juga di antara para tokoh yang terlibat langsung dengan perjuangan kemerdekaan itu yang memiliki catatan untuk diterbitkan, atau menyusun buku kenang-kenangan. Aboe Bakar Loebis adalah satu di antara banyak tokoh pejuang yang sudah menuliskan memoarnya. Aboe Bakar Loebis turut serta dalam berbagai kegiatan persiapan proklamasi kemerdekaan dan selama satu tahun menjadi staf Biro Perjuangan, Kementerian Pertahanan. Ia juga ikut mendirikan dan menjadi wartawan surat kabar Berita Indonesia. Aboe Bakar b...

Melacak Sejarah Islam di Indonesia (4): Tasawuf Memudahkan Penerimaan Masyarakat

S etelah masyarakat muslim terbentuk antara lain melalui perdagangan dan perkawinan, dibukanya lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang agama Islam (pesantren) dipandang merupakan sesuatu yang mutlak untuk didirikan. Selain ditujukan untuk mencetak tenaga-tenaga muslim muda, pada saat itu pesantren juga ditujukan untuk semakin menyebarluaskan ajaran Islam di Indonesia. Para santri yang datang belajar di suatu pesantren banyak yang berasal dari luar wilayah di mana pesantren itu didirikan. Setelah keluar dari suatu pesantren, para santri tersebut kembali ke tempat asalnya masing-masing. Di kampungnya, mereka kemudian menjadi tenaga-tenaga edukatif yang menyiarluaskan ajaran-ajaran Islam dan bukan tidak mungkin bila mereka pun kemudian membuka pesantren di wilayahnya. Dalam hal menjaring para santri, sebuah pesantren ternyata ditentukan pula oleh nama besar yang disandang oleh sang kyai (pemimpin pesantren). Semakin terkenal seorang kyai, semakin terkenal pula pesantrennya dan ...

Saat-saat yang Tepat Merenung Makna Perjuangan

A pa yang dialami oleh Subegjo pada 30 Oktober 1945 di depan Gedung Internatio Surabaya ( Suara Karya , 10/11), juga dialami oleh Moedjali (70 th, Kolonel Purn, yang kini sudah Haji), Oesman Bahrawi (76 th) dan Ali Bari (67 th). Mereka bertiga secara terpisah masing-masing mengungkapkan pengalamannya 49 tahun yang lalu kepada Suara Karya  awal pekan ini di Surabaya. Sebagaimana halnya Subegjo, ketiga pejuang yang kini sudah menikmati masa tuanya merasa bahwa 10 November selalu membangkitkan semangatnya untuk hidup lebih tangguh dan optimis. Orang-orang setua saya dan pernah merasakan kobaran api 10 November 1945 tak lagi memiliki ambisi lebih tinggi kecuali kelak ketika saya meninggalkan dunia ini, tidak membebani anak-cucu dengan atribut-atribut kontroversial dan berbau kemunafikan karena di dekat akhir hidup saya melakukan tindak korupsi, kolusi, aji mumpung, dan berbangga-bangga merasa diri pejuang. Demikian cetus salah seorang dari ketiga pelaku dan saksi 10 November 1945. Pert...

Mencari Makna Kebangkitan Nasional II

Oleh Ki Supriyoko H ari ini delapan tahun yang lalu atau tepatnya pada 20 Mei 1989, Presiden Soeharto memberikan amanat mengenai tujuan kebangkitan nasional. Dinyatakan oleh beliau bahwa apabila kebangkitan nasional pertama tahun 1908 bertujuan mendirikan negara kebangsaan yang didasarkan atas persatuan dan kesatuan maka tujuan kebangkitan nasional kedua nantinya (saat itu) adalah menempatkan negara dan bangsa Indonesia sejajar dengan negara dan bangsa lain yang sudah maju. Apa yang diamanatkan Pak Harto tersebut sangatlah jelas bahwa tujuan kebangkitan nasional kedua mempunyai formulasi politis yang berbeda dengan tujuan kebangkitan nasional pertama. Hal ini memang bisa saja terjadi karena dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia telah mengalami pergeseran kontekstual atas medan perjuangannya. Di awal abad ke-20 atau pada era kebangkitan nasional pertama maka tantangan kultural bangsa Indonesia lebih terpusat pada masalah-masalah politis; sedang di akhir abad ke-20 ini atau pada e...