Langsung ke konten utama

Cheng Ho dan Tiga Teori Jangkar Raksasa

SEBAGAIMANA catatan sejarah, pelayaran Laksamana Cheng Ho menyimpan berjuta kisah sejarah yang sangat menarik di nusantara. Tidak saja karena kebetulan petinggi kekaisaran Mongol yang menguasai daratan Tiongkok dari abad ke-13 sampai ke-17 itu beragama Islam, tetapi ekspedisi laut pada abad ke-15 Masehi itu membawa pengaruh politik dan budaya sangat besar.

Jejak sejarah tinggalan ekspedisi Cheng Ho yang merupakan duta intenasional Kaisar Yongle, generasi ketiga keturunan Kaisar Ming dari Mongol yang menguasai daratan Tiongkok, tersebar di sepanjang Pulau Jawa bagian utara. Hinggi kini, jejak-jejak arkeologis, historis, sosiologis, dan kultur dari ekspedisi laut laksamana yang memiliki nama Islam Haji Mahmud Shams ini, bertebaran di sepanjang pantai utara (pantura) Jawa.

Di Cirebon armada kapalnya sempat singgah dan menetap sebelum melanjutkan perjalanan ke arah timur dan mendarat di pelabuhan yang kini masuk wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Laksamana Cheng Ho datang pada masa akhir Kerajaan Majapahit dan mulainya berdiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa pada tahun 1475 atau akhir-akhir abad ke-15.

Di Cirebon, di antara jejak kasim Muslim Cheng Ho ialah berdirinya mercusuar di Amparan Jati di atas bukit Gunung Jati, bangunan Kelenteng Talang yang namanya berasal dari kata Tao Lang (berarti orang besar, merujuk pada sosok Cheng Ho).

Menurut filolog Cirebon, Dr Opan Raffan Hasyim, selain tinggalan berupa benda (tangible), Laksamana Cheng Ho juga meninggalkan budaya tak benda (intangible), di antaranya ialah teknik penangkapan ikan, pembuatan keramik, pengelolaan administrasi pelabuhan, dan banyak lagi yang sangat memengaruhi pola birokrasi dan tata kelola administrasi pemerintahan Cirebon sesudahnya.

"Di Cirebon, Laksamana Cheng Ho sempat singgah. Berlabuh di Pelabuhan Muara Jati. Rombongan ekspedisi yang jumlahnya mencapai hampir 30.000 orang itu banyak yang berinteraksi dengan penduduk setempat sehingga terjadi akulturasi budaya," tuturnya.

Kunjungan diplomatik

Ekspedisi laut Cheng Ho membawa misi diplomatik dengan kerajaan-kerajaan yang disinggahinya, termasuk yang berada di nusantara. Pelayaran damai itu membuat kehadiran Cheng Ho disambut dengan keramahan, termasuk oleh para petinggi kerajaan di nusantara.

Kehadiran kapal-kapal dagang dan diplomatik Cheng Ho, memperkuat perkembangan agama Islam yang ketika itu mulai kuat pengaruhnya di Cirebon dan wilayah timur Jawa. Di wilayah timur, kehadiran Cheng Ho dikaitkan juga dengan berdirinya Kesultanan Islam Demak yang berbarengan dengan ufuk senja keruntuhan kerajaan Hindu Majapahit.

Sementara itu, di Cirebon, jika dilihat kedatangan kapal-kapal Cheng Ho pada tahun 1415, itu seusia dengan rintisan awal berdirinya Kesultanan Cirebon. Cheng Ho bahkan sempat memberi cendera mata berupa piring keramik bertuliskan ayat Qursi yang sampai sekarang masih tersimpan di Keraton Kasepuhan. Di masa berikutnya, Sunan Gunung Djati lantas mendirikan Kesultanan Cirebon pada tahun 1479.

Dalam persinggahan di Cirebon, Cheng Ho memerintahkan Haji Kung Wu Ping, panglima angkatan bersenjata armada laut Tiongkok itu untuk membangun mercusuar, masjid, dan membuka permukiman Tionghoa di daerah Talang, termasuk mendirikan bangunan yang kini menjadi Kelenteng Talang. Kerja sama saling menguntungkan itu dilakukan atas persetujuan Ki Gedeng Tapa, petinggi Kerajaan SIng Apura (letaknya diperkirakan di daerah Celancang sekarang), kerajaan kecil bawahan Padjadjaran sebelum Kerajaan Islam atau Kesultanan Cirebon berdiri.

"Dari situlah, akulturasi terjadi. Saat itu pengaruh Islam di Cirebon makin membesar. Tidak sedikit anak buah Cheng Ho yang kawin dengan wanita lokal dan memilih menetap di Cirebon. Mereka adalah kakek buyut warga keturunan Tionghoa Cirebon," tutur Opan.

Tiga dugaan

Lalu apa hubungan antara Cheng Ho dan keberadaan jangkar raksasa di Vihara Dewi Welas Asih? Sampai sekarang, Opan sendiri mengaku tidak yakin jangkar raksasa itu terkait kapal-kapal Cheng Ho di awal abad ke-15. Apalagi sejauh ini, memang belum ada bukti yang kuat secara arkeologis, filologis, maupun historiografis menyangkut hubungan di antara keduanya itu.

"Sampai sekarang belum ada bukti arkeologis, filologis, dan historiografis. Saya masih ragu kalau jangkar raksasa itu tinggalan kapal-kapal Cheng Ho. Hanya memang ada fakta bahwa kapal-kapal Cheng Ho pernah berlabuh di Cirebon. Bahkan, daerah seputar Kelenteng Talang dan Vihara Welas Asih merupakan pecinan yang dirintis anak buah Cheng Ho untuk keperluan dok, pasokan kayu jati bahan baku kapal serta tempat pemasok barang kebutuhan logistik armada laut Cheng Ho," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan R Chaidir Susilaningrat, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon yang juga sejarawan dari Kaeraton Kasepuhan. Sejauh ini, kata dia, terkait keberadaan jangkar raksasa di Vihara Dewi Welas Asih yang muncul hanya dugaan-dugaan sejarah.

Kata dia, setidaknya ada tiga teori di balik temuan jangkar raksasa itu. Pertama, ialah seperti yang selama ini masyarakat umum meyakininya bahwa jangkar itu berasal dari kapal-kapal Tiongkok yang menjadi bagian armada penjelajahan samudra Laksamana Cheng Ho.

"Realitasnya, dalam perjalanan ke arah Semarang, Cheng Ho sempat berlabuh dan singgah. Bahkan yang sekarang menjadi Kelenteng Talang, itu juga dibangun atas perintah Cheng Go. Daerah Talang dan sekitarnya, termasuk Vihara Welas Asih tempat ditemukannya jangkar, merupakan pecinan ramai untuk pusat perbengkelan dan logistik kapal-kapal Cheng Ho," tuturnya.

Dugaan kedua, mengingat bentuknya yang berbeda dengan jangkar kapal Cheng Ho yang berada di Kelenteng Sam Po Kong Semarang, muncul bantahan bahwa jangkar itu tinggalan armada kapal Cheng Ho, tetapi dari saudagar-saudagar kapal lainnya. Pelabuhan Muara Jati dan sekitarnya, sejak beberapa abad lampau, merupakan kota pesisir yang ramai dan menjadi pusat perniagaan berbagai bangsa.

Dugaan ketiga, jangkar raksasa itu merupakan peninggalan kapal-kapal pada periode yang lebih lama lagi, yakni pada era Majapahit atau juga bahkan Sriwijaya dan Padjadjaran. Teori ketiga ini juga cukup masuk akal mengingat di Cirebon sebelum memasuki era Kesultanan Islam Cirebon, berdiri kerajaan kecil bawahan Padjadjaran, bernama Sing Apura.

"Sebenarnya jejak arkeologisnya banyak. Tidak hanya di daerat, tetapi juga di tengah perairan. Perairan Cirebon itu menyimpan misteri sejarah yang luar biasa, sampai sekarang masih banyak terdapat bangkai kapal-kapal tinggalan berbagai era sejarah. Penemuan keramik-keramik Tiongkok beberapa tahun lalu membuktikan timbunan fakta sejarah yang masih tenggelam di dasar laut," tutur Chaidir.

Para sejarawan sepakat bahwa misteri itu mesti disingkap. Perlu ada penelitian yang luas dan menyeluruh untuk membuka tabir masa lalu yang diyakini sebaga era kejayaan Cirebon sebagai pusat kebudayaan maritim dan perniagaan di Pulau Jawa. (Agung Nugroho/"PR")***



Sumber: Pikiran Rakyat, 6 Januari 2020 



Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...
Posting Komentar
Baca selengkapnya