Negara Pasundan, Kecerdasan Politis Ki Sunda

SETELAH kemerdekaan, seperti diketahui, kehidupan berbangsa dan bernegara belum sepenuhnya berjalan. Banyak peristiwa, konflik internal dan eksternal yang masih menggoyahkan Indonesia, termasuk rongrongan dari Belanda. Hingga sampai pada suatu episode berdiri Negara Pasundan (1947) yang mungkin sekilas diartikan sebagai gerakan ingin memisahkan diri dari NKRI.

Pembentukan Negara Pasundan pada tahun 1947 itu justru menunjukkan kecerdasan dan prinsip orang-orang Sunda elite saat itu. 

Pembentukan Negara Pasundan jangan dianggap sebagai gerakan separatis, ingin memisahkan diri dari NKRI, justru Negara Pasundan dibentuk sebagai sikap politis orang-orang Sunda yang out of the box demi terlepas dari keinginan penjajah saat itu yang masih berambisi berkuasa di tanah air. 

Hal itu dikupas dalam diskusi Forum Asia Afrika yang mengulas data empirik hasil penelitian Agus Mulyana, ketua Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia.

Selain Agus, dua narasumber lainnya yaitu Dede Mariana, guru besar ilmu pemerintahan Fisip Unpad, dan Reiza D Dienaputra, lektor kepala pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unpad, di Aula Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika Nomor 77, Kota Bandung, Selasa (8/3/2016).

Diskusi diikuti, antara lain, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, dan tokoh masyarakat Jawa Barat seperti Tjetje Hidayat Padmadinata, Memet Hamdan, dan Ganjar Kurnia.

Forum saat itu sepakat, pembentukan Negara Pasundan pada tahun 1947 jangan dijadikan catatan kelam bagi identitas orang Sunda atau Jawa Barat. Negara Pasundan justru harus dijadikan spirit pada masa kini, yaitu dengan mengambil pelajaran dari keteguhan sikap politik para elite Sunda saat itu dalam menghadapi situasi politik yang masih dicampuri penjajah.

Namun lebih jauh, Reiza D Dienasaputra menuturkan, dikupasnya sejarah Negara Pasundan bermanfaat untuk mengedukasi, inspirasi, dan rekreasi yang nantinya akan jadi energi penguatan selanjutnya di masa yang akan datang.

Reiza menekankan, penafsiran peristiwa sejarah harus dilihat secara utuh, berempati merasakan hidup di zaman itu atau digunakan pada zamannya. Jika tidak dilihat secara utuh, tentunya Negara Pasundan akan menjadi sejarah kelam, catatan hitam, dan peristiwa memalukan karena federalis.

Sebaliknya, jika melihat peristiwa tersebut secara utuh, maka pembentukan Negara Pasundan akan menjadi peristiwa penting dan mahal dalam politik orang Sunda, yang saat itu harus menghadapi tantangan zaman dan situasi nasional yang terjadi waktu itu.

"Saat itu kita sedang berupaya bikin negara berdaulat penuh. Tapi Belanda masuk, banyak cara diplomasi (perjanjian dan konferensi) dan militer (agresi militer I dan II)," ujar dia.

**

SALAH satu hasil konferensi Indonesia-Belanda saat itu adalah berdirinya Republik Indonesia Serikat, yang menjadi benih lahirnya Negara Pasundan yang saat itu untuk pertama kalinya dideklarasikan oleh Soeria Kartalegawa, mantan bupati Garut.

Munculnya Soeria memproklamasikan Negara Pasundan saat itu seakan-akan terdapat perasaan kecewa karena gubernur Jawa Barat bukan dari kalangan orang Sunda. Atau, saat itu, Soeria merasa termarjinalkan.

"Tapi sebenarnya alasan dia, tidak sesederhana itu. Justru Soeria ingin menyelamatkan orang Sunda, tapi gagal dan Belanda pun menarik dukungan dan membangun skenario baru Negara Pasundan dengan melibatkan sebanyak mungkin elite politik, bottom up, melalui tiga kali konferensi," kata Reiza.

Pada konferensi pertama dihadiri 50 orang, kedua 159 orang, dan 100 orang pada konferensi ketiga. Pada konferensi pertama dihadiri orang pribumi Sunda. Sementara pada konferensi kedua dan ketiga, campuran. Selain etnis Sunda, terdapat etnis Tionghoa dan Belanda.

Hal ini menegaskan bahwa Negara Pasundan saat itu bukan hanya orang Sunda saja, justru banyak etnis lain yang terlibat. Dan Negara Pasundan tersebut kemudian lebih baik dari Negara Pasundan sebelumnya meski hanya berjalan dua tahun.

"Tapi dalam konteks ini kemudian ada di luar skenario Belanda. Justru ini, kecerdasan elite ini, merupakan kemajuan orang Sunda. Pas memilih wali negara (presiden) bukan Hilman Djajadiningrat yang merupakan orang pilihan Belanda, namun yang terpilih adalah Wiranatakusumah yang merupakan orang pilihan pribumi," ucapnya.

"Negara Pasundan bukan cerita hitam. Negara Pasundan justru memperlihatkan secara nyata, meski berbau federal tapi berjiwa NKRI," tuturnya.

Adapun fakta-faktanya, di antaranya, secara kuantitatif bahwa Wiranatakusumah menang dalam tiga kali pemungutan suara dibandingkan Hilman. Artinya, banyak pendukung Negara Pasundan yang berjiwa NKRI. Yang kedua, Wiranatakusumah sebelumnya izin dulu kepada Presiden Soekarno dan, saat itu, Soekarno pun memberi restu pada Wiranatakusumah agar Negara Pasundan tidak jatuh kepada kolonial Belanda.

"Ini pembelajaran utama. Itu kecerdasan orang Sunda menyikapi zamannya. Mereka out of the box. Jadi negara pertama federal di Indonesia. Ada sesuatu kemampuan di luar zamannya," ucap dia.

Dengan demikian, jika spirit tersebut diterapkan saat ini akan sangat relevan. Orang Sunda sekarang pun harus cerdas dalam membaca kebijakan politik, bagaimana kebijakan itu bisa memanfaatkan kesejahteraan sebanyak-banyaknya bagi kemajuan etnis Sunda dan warga Indonesia pada umumnya. Sekarang tidak ada tokoh elite Sunda yang dihargai di tingkat nasional.

"Ini tantangan orang Sunda agar bisa tampil di panggung politik nasional atau provinsi. Dia harus benar-benar menjadikan amanah politik sebagai media untuk kemajuan Sunda," katanya.

"Kenapa sekarang kita tidak mampu, sekarang elite politik penting untuk 'resep ngahiji rukun sakabehna' seperti lirik 'Manuk Dadali'," ucap dia menambahkan.

Kalangan elite politik menjadi kalangan pertama yang harus mendobrak kebangkitan orang Sunda saat ini. Selain itu, para kaum intelektual seperti dosen dan media massa pun harus menjadi agen kebangkitan orang Sunda yang mampu menularkan spirit tersebut hingga ke generasi mudanya.

Reiza menilai kajian Agus Mulyana cukup representatif dan bagus, ada pemahaman lain soal Negara Pasundan. Di sisi lain, dia mengharapkan kajian Agus bukan kajian terakhir, karena banyak yang masih jadi misteri dan harus dijawab agar utuh.

"Yakin Negara Pasundan bukan gerakan sempalan dan separatis. Negara Pasundan bukan etnosentris," ujarnya.

Agus mengakui, dalam penelitiannya dia mendapat laporan intelijen Belanda sehingga menemukan banyak arsip mengenai sikap politik Sunda. Ada dua sikap dari kaum menak Sunda ini. Ada yang pro Belanda (federalis) dan pro RI (republiken), dan yang menarik keduanya menyebut negara ini Negara Pasundan.

Sementara itu, Dede Mariana menuturkan mengenai gerakan kesundaan tahun 50-an. Benang merahnya, sampai saat ini, politik identitas menyangkut satu etnik itu belum selesai.

"Saya mempertanyakan ada dua term yaitu elite Sunda dan elite Jawa Barat, apakah masih memimpikan Negara Pasundan. Atau hubungan pusat dengan daerah," katanya.

Ia menambahkan, setelah membaca buku Agus tersebut, semestinya ada yang meneruskan buku ini. Buku ini studi sosiologi kelompok menak. Mungkin ada kode menak yang tidak terpublikasikan. (Novianti Nurulliah/"PR")***

Sumber: Pikiran Rakyat, 10 Maret 2016