Langsung ke konten utama

Bukan Federalis

Ganjar Kurnia
Ketua Dewan Kebudayaan Jawa Barat

BAGI orang Sunda, Negara Pasundan sering kali dirasakan sebagai dosa warisan dengan duduk persoalan yang tidak jelas. Walaupun masih banyak hal yang harus diungkap, Agus Mulyana melalui bukunya yang berjudul Negara Pasundan, telah menguak tabir sejarah kelabu orang Sunda tersebut.

Selama ini, ada pandangan bahwa berdirinya Negara Pasundan identik dengan kehendak untuk menjadikan Indonesia sebagai negara federal ala Van Mook. Hal yang tidak diketahui masyarakat umum, ada dua bentuk negara Pasundan, yaitu Negara Pasundan yang didirikan oleh Soeria Kartalegawa dan Negara Pasundan sebagai produk dari Konferensi Jawa Barat dengan Wali Negara RAA Wiranatakoesoemah.

Walaupun versi Soeria Kartalegawa dianggap terkait dengan persoalan atau ambisi pribadi (buku Negara Pasundan halaman 70-71), terungkap pula alasan rasional pendiriannya yang dapat dijadikan pembelajaran bagi kehidupan bernegara masa kini dan masa depan. Partai Rakyat Pasundan yang diprakarsai oleh Soeria Kartalegawa yang untuk kemudian mendirikan Negara Pasundan, didirikan sebagai respons atas tidak diikutsertakannya wakil dari Jawa Barat di dalam Konferensi Malino dan Pangkal Pinang, serta diangkatnya Gubernur Jawa Barat pertama dan kedua yang bukan orang Sunda. Alasan pertama sebenarnya berlaku universal, sampai kapan pun dan untuk suku bangsa mana pun.

Untuk Negara Pasundan dengan Wali Negara RAA Wiranatakoesoemah, walaupun pada awalnya dirancang oleh pemerintah Belanda melalui Konferensi Jawa Barat pertama, tetapi pada akhirnya dengan "cerdas" dimanfaatkan oleh kaum republikan untuk menyelamatkan NKRI.

Keinginan Van Mook untuk menempatkan orang-orangnya yang pro federal, bahkan menjadi pemimpin di Negara Pasundan ternyata dikalahkan oleh orang-orang yang "berbaju federal dan berjiwa NKRI" tersebut. Hal ini semacam pengulangan sejarah dari Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang (Harry J Benda, 1985), di mana saat itu Jepang ingin menggunakan bulan sabit (Islam) untuk kepentingan matahari terbit (Jepang). Namun, di dalam realitasnya, kepentingan Jepang tersebut justru dimanfaatkan oleh umat Islam untuk memerdekakan Indonesia.

Sebagai Menteri Dalam Negeri di pemerintahan RI yang pertama, RAA Wiranatakoesoemah memiliki kedekatan pribadi dengan Soekarno. Alasan beliau bersedia diangkat sebagai wali negara Pasundan karena: "Saya percaya, pemerintah republik tidak akan memajukan keberatan-keberatan..." (hal 106).

Sementara itu, pernyataan Adil Puradiredja, seorang tokoh Paguyuban Pasundan yang diangkat sebagai kabinet formateur yang mengatakan bahwa "Negara Pasundan hanyalah jalan bukan tujuan" mendapat reaksi keras pihak Van Mook. Ketika Adil Puradiredja menolak untuk membuat kabinet baru, Wiranatakoesoemah menunjuk R Tumenggung Djoemhana seorang republikan yang menandatangani "Manifest 20" yang tidak menyetujui suatu negara di Jawa Barat yang terpisah dari Republik (hal. 109) untuk menjadi kabinet formateur.

Dengan melihat fakta sejarah seperti di atas, sesungguhnya tidak perlu ada keraguan terhadap ke-NKRI-an orang Sunda, dengan catatan bahwa harkat, martabat, dan kepentingan orang Sunda diperhatikan, sebagaimana yang diungkapkan Charles Tilly di atas.

Menarik kiranya disimak tentang penggunaan kata Pasundan di dalam Negara Pasundan yang berbeda dengan nama "negara-negara" lain yang menggunakan nama-nama pulau (bukan nama suku bangsa), seperti Negara Jawa Timur, Negara Jawa Tengah, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Sumatra Timur, dsb. (sebenarnya ada juga negara Madura, yang identik dengan nama pulau dan suku bangsa, atau negara Dayak Besar?). Menurut Agus dan Reza, hal tersebut sebagai keberanian dari elite Sunda untuk menunjukkan identitas/jati diri kesukubangsaannya. Karena adanya sejarah yang tidak jelas tadi, sikap seperti ini pada periode-periode berikutnya hilang. Ada semacam ketakutan dari orang Sunda untuk menunjukkan identitasnya. Hal tersebut salah satunya terlihat dari banyaknya orang tua yang memberi nama anaknya dengan menggunakan kata "O", bukan "A" sebagaimana nama orang-orang Sunda pada umumnya.

Dari diskusi di "PR" terungkap pula bahwa ketidaktahuan akan sejarah di antaranya karena sejarah bersifat ideologis dan sering ditentukan oleh kepentingan rezim. Pelajaran sejarah lebih didominasi dengan sejarah nasional yang sangat makro dengan bahasan sejarah lokal (seperti latar belakang Negara Pasundan) dengan porsi kecil yang kurang jelas (sehingga dapat menyesatkan). Oleh karenanya, direkomendasikan agar penulisan dan pengajaran sejarah lokal untuk dilakukan.

Sebenarnya, masih banyak hal yang perlu lebih diungkap tentang Negara Pasundan ini. Di antaranya tentang sikap rakyat terhadap gerakan para menak di dalam Negara Pasundan ini. Karena secara sosiologis para menak adalah pangreh praja, yang hubungannya dengan rakyat bersifat patron-client, bisa jadi dukungan dari rakyat relatif kurang. Ini sebenarnya dalil umum. Apabila rakyat ditinggalkan, selain tidak akan mendapat dukungan, juga dapat membangun kebencian yang dapat menimbulkan permasalahan sosial yang lebih besar.

Karena sejarah Negara Pasundan sudah jelas, orang Sunda tidak perlu lagi dihinggapi perasaan dosa warisan, takut disebut sukuisme, provinsialis, yang ujung-ujungnya hanya akan merugikan pembangunan dan orang Sunda sendiri. Dengan menyitir ucapan Yus Rusyana, sudah saatnya orang Sunda untuk berhenti nyupata diri. Identitas kasundaan seharusnya dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk tandang. Menurut Kang Memet Harlan Hamdan, agar orang Sunda bisa "manggung", paling tidak diperlukan tiga syarat: integritas, kompetensi, dan jiwa petarung. ***



Sumber: Pikiran Rakyat, 10 Maret 2016



Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JALAN MENUJU PEARL HARBOR

J ALAN Jepang ke Pearl Harbor sebetulnya bukanlah suatu rencana sesaat. Keinginan untuk menghajar Amerika Serikat atau bangsa Anglo Sakson sudah tumbuh jauh sebelum peristiwa 7 Desember 1941, 50 tahun silam itu. Jepang mengalami berbagai masalah besar setelah Perang Dunia I. Terjadi kemelut sosial dan ekonomi. Bencana alam juga sering menghantam bangsa ini. Sementara itu dalam dunia politik, tampil ke permukaan kaum hipernasionalis yang rata-rata perwira Angkatan Darat yang ambisius. Mereka berpendirian, berbagai masalah yang sedang melanda Jepang bisa diatasi dengan cara ekspansi keluar dan pembaharuan di dalam. Maksudnya, segala yang berbau Barat harus dikikis habis. Dalam membentuk diri menjadi negara modern, Jepang pada 1880 telah banyak mencontoh kehidupan Barat mulai dari iptek sampai politik. Misalnya dalam dunia politik dibentuk Diet, parlemen Barat a la Jepang. Kaum nasionalis militan mengeritik itu dan mereka mengatakan hal itu hanya akan mematikan tradisi Jepang. Ma...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Petisi Soetardjo: Kesempatan yang Disia-siakan Hindia Belanda

Oleh: A. C. Ton PENGANTAR: A. C Ton, seorang sejarawan dan penerbit dari negeri Belanda menulis mengenai Petisi Soetardjo dan Volksraad yang dimuat di NRC Handelsblad tepat 50 tahun ulang tahun Petisi Soetardjo. Judulnya "Petitie-Soetardjo, 15 Juli 1936,: een gemiste kans voor Nederlands-Indie". Pandangan A. C Ton mengevaluasi peristiwa itu sangat menarik karena dibuat pada masa kini. Di bawah ini terjemahannya.  -- Redaksi TEPAT 50 tahun yang lalu di Volksraad, Nederlandsch Indie, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pegawai Pamong Praja Soetardjo pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul di perwakilan rakyat dengan maksud memberikan kemerdekaan kepada Nederlandsch Indie dalam jangka waktu 10 tahun: Indie, sebagai dominion dalam Kerajaan Belanda. Dua tahun lamanya usul tersebut yang menjadi terkenal sebagai "Petitie Soetardjo" berhasil memikat perhatian orang di Indie. Petisi tersebut tidaklah bersifat revolusioner atau pun radikal. Kalau dibandingkan dengan perjuangan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pesawat RI-003: Dibeli dengan Emas Rakyat Sumbar

LIMA puluh tahun silam, di masa perjuangan, cara membeli pesawat terbang sangat sederhana. Barter, merupakan salah satu cara pembelian yang lazim. Cara ini pula yang ditempuh pemerintah dalam pengadaan sebuah pesawat kecil, Avro Anson, buatan pabrik terkenal Inggris, Avro. Itu pun tidak langsung dibeli dari pabriknya, melainkan lewat seorang pialang yang mengenal pemiliknya.  Uniknya lagi, pesawat bermesin ganda tersebut diterbangkan pemilik merangkap pilotnya asal Australia, Paul Keegan, langsung ke pembelinya, Pemerintah RI di Sumatera. Avro Anson mendarat di Bukittinggi awal bulan Desember 1947. Penumpangnya terdiri dari Opsir Udara III Muhammad Sidik Tamimi (Dick Tamimi), perwira penghubung AURI di Singapura, Ferdy Salim anggota supply mission  di Singapura dan seorang pialang dari Singapura. Pesawat delapan penumpang yang dapat mendarat di lapangan kecil ini, dianggap paling cocok untuk memecahkan masalah perhubungan di Sumatera. Setelah dilihat sendiri "barangnya", peme...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

HARI-HARI SEKITAR PROKLAMASI: Sebuah Kilas Balik oleh Pelaku Perjuangan

Pengantar Periode penting dalam sejarah bangsa kita berlangsung dari tahun 1944 hingga sekitar 1949. Tahun-tahun sebelum kemerdekaan dan beberapa tahun sesudahnya tercatat sebagai bagian yang penuh dengan peristiwa penting, yang menentukan kelanjutan hidup negara dan bangsa Indonesia. Sebagian besar tokoh-tokoh perjuangan kita saat ini sudah tiada. Yang masih hidup pun barangkali sudah dalam keadaan uzur dan sulit untuk mengingat kembali setiap peristiwa secara akurat.  Untunglah banyak juga di antara para tokoh yang terlibat langsung dengan perjuangan kemerdekaan itu yang memiliki catatan untuk diterbitkan, atau menyusun buku kenang-kenangan. Aboe Bakar Loebis adalah satu di antara banyak tokoh pejuang yang sudah menuliskan memoarnya. Aboe Bakar Loebis turut serta dalam berbagai kegiatan persiapan proklamasi kemerdekaan dan selama satu tahun menjadi staf Biro Perjuangan, Kementerian Pertahanan. Ia juga ikut mendirikan dan menjadi wartawan surat kabar Berita Indonesia. Aboe Bakar b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Melacak Sejarah Islam di Indonesia (4): Tasawuf Memudahkan Penerimaan Masyarakat

S etelah masyarakat muslim terbentuk antara lain melalui perdagangan dan perkawinan, dibukanya lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang agama Islam (pesantren) dipandang merupakan sesuatu yang mutlak untuk didirikan. Selain ditujukan untuk mencetak tenaga-tenaga muslim muda, pada saat itu pesantren juga ditujukan untuk semakin menyebarluaskan ajaran Islam di Indonesia. Para santri yang datang belajar di suatu pesantren banyak yang berasal dari luar wilayah di mana pesantren itu didirikan. Setelah keluar dari suatu pesantren, para santri tersebut kembali ke tempat asalnya masing-masing. Di kampungnya, mereka kemudian menjadi tenaga-tenaga edukatif yang menyiarluaskan ajaran-ajaran Islam dan bukan tidak mungkin bila mereka pun kemudian membuka pesantren di wilayahnya. Dalam hal menjaring para santri, sebuah pesantren ternyata ditentukan pula oleh nama besar yang disandang oleh sang kyai (pemimpin pesantren). Semakin terkenal seorang kyai, semakin terkenal pula pesantrennya dan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Saat-saat yang Tepat Merenung Makna Perjuangan

A pa yang dialami oleh Subegjo pada 30 Oktober 1945 di depan Gedung Internatio Surabaya ( Suara Karya , 10/11), juga dialami oleh Moedjali (70 th, Kolonel Purn, yang kini sudah Haji), Oesman Bahrawi (76 th) dan Ali Bari (67 th). Mereka bertiga secara terpisah masing-masing mengungkapkan pengalamannya 49 tahun yang lalu kepada Suara Karya  awal pekan ini di Surabaya. Sebagaimana halnya Subegjo, ketiga pejuang yang kini sudah menikmati masa tuanya merasa bahwa 10 November selalu membangkitkan semangatnya untuk hidup lebih tangguh dan optimis. Orang-orang setua saya dan pernah merasakan kobaran api 10 November 1945 tak lagi memiliki ambisi lebih tinggi kecuali kelak ketika saya meninggalkan dunia ini, tidak membebani anak-cucu dengan atribut-atribut kontroversial dan berbau kemunafikan karena di dekat akhir hidup saya melakukan tindak korupsi, kolusi, aji mumpung, dan berbangga-bangga merasa diri pejuang. Demikian cetus salah seorang dari ketiga pelaku dan saksi 10 November 1945. Pert...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Mencari Makna Kebangkitan Nasional II

Oleh Ki Supriyoko H ari ini delapan tahun yang lalu atau tepatnya pada 20 Mei 1989, Presiden Soeharto memberikan amanat mengenai tujuan kebangkitan nasional. Dinyatakan oleh beliau bahwa apabila kebangkitan nasional pertama tahun 1908 bertujuan mendirikan negara kebangsaan yang didasarkan atas persatuan dan kesatuan maka tujuan kebangkitan nasional kedua nantinya (saat itu) adalah menempatkan negara dan bangsa Indonesia sejajar dengan negara dan bangsa lain yang sudah maju. Apa yang diamanatkan Pak Harto tersebut sangatlah jelas bahwa tujuan kebangkitan nasional kedua mempunyai formulasi politis yang berbeda dengan tujuan kebangkitan nasional pertama. Hal ini memang bisa saja terjadi karena dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia telah mengalami pergeseran kontekstual atas medan perjuangannya. Di awal abad ke-20 atau pada era kebangkitan nasional pertama maka tantangan kultural bangsa Indonesia lebih terpusat pada masalah-masalah politis; sedang di akhir abad ke-20 ini atau pada e...
Posting Komentar
Baca selengkapnya