Cecep Darmawan
Dosen Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Peserta FGD Forum Asia Afrika
DISKURSUS mengenai nasionalisme orang Sunda terjawab sudah dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digagas Forum Asia Afrika (8/3/2016) di Aula HU Pikiran Rakyat. FGD yang membedah buku Negara Pasundan 1947-1950: Gejolak Menak Sunda Menuju Integrasi Nasional, karya Agus Mulyana dipandu oleh moderator Elly Malihah dengan menghadirkan tiga narasumber kunci dalam FGD, yakni Agus Mulyana (penulis buku), Dede Mariana (Guru Besar Ilmu Pemerintahan Unpad), dan Reiza D Dienasaputra (sejarawan Unpad). FGD ini selain menarik juga isunya sangat sensitif dan diperlukan kecerdasan untuk memahaminya. Sejumlah tokoh dan ilmuwan di Jawa Barat di antaranya Ganjar Kurnia, Tjetje Hidayat Padmadinata, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat, hadir dan memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi Jawa Barat.
Negara Pasundan merupakan salah satu bagian sejarah dari etnik Sunda. Pembentukan Negara Pasundan di Jawa Barat tidak terlepas dari kepentingan menak Sunda saat itu. Menurut Agus Mulyana, lahirnya Negara Pasundan yang melibatkan kaum menak Sunda merupakan bagian dari proses dinamika politik masa awal revolusi di Jawa Barat.
Agus Mulyana menjelaskan bahwa deklarasi Negara Pasundan terjadi dua kali, yakni diproklamasikan oleh Surya Kartalegawa pada tanggal 4 Mei 1947 di Alun-alun Kota Bandung, dan Negara Pasundan hasil Konferensi Jawa Barat dengan terpilihnya RAA Wiranatakoesoemah sebagai wali negara Pasundan tanggal 4 Maret 1948. Dalam perdebatan antara Menak Republiken dengan Menak Federalis (terminologi Agus Mulyana) terjadi dialektika pemikiran yang cerdas mengenai cita Negara Pasundan, yang mengedepankan kepentingan dan identitas kesundaan di Jawa Barat. Meskipun terdapat dua menak Sunda (Menak Republiken dan Menak Federalis) yang seolah-olah saling berebut pengaruh dan kekuasaan, sebenarnya keduanya sepakat ingin masyarakat Sunda dipimpin oleh orang Sunda. Bahkan Surya Kartalegawa yang waktu itu tidak banyak memiliki dukungan yang kuat dari elemen masyarakat Sunda, sebagai orang Sunda tidak rela kalau Jawa Barat dipimpin oleh orang luar Sunda. Tentu saja komitmen ini bukanlah sikap primordialisme, melainkan ingin masyarakat Sunda dipimpin oleh elite yang memahami betul kehidupan dan karakter orang Sunda agar terjalin komunikasi politik yang harmonis.
Dalam pembentukan Negara Pasundan yang pertama, Surya Kartalegawa kurang mendapatkan dukungan dan perhatian dari kaum elite Sunda. Oleh karena itu, HJ van Mook sebagai Gubernur Jenderal NICA menyadari perlunya mengajak elite-elite Sunda lainnya sehingga diadakan Konferensi Jawa Barat yang berakhir dengan berdirinya Negara Pasundan.
Menurut Agus Mulyana, pada 12 Oktober 1947 sampai dengan 4 Maret 1948, diadakan Konferensi Jawa Barat yang dimotori oleh Regerings Commisaris Bestuuranglengenhenden (Recomba), suatu pemerintahan peralihan yang dibentuk oleh Belanda yang menghasilkan keputusan RAA Wiranatakoesoemah terpilih sebagai Wali Negara Pasundan, mengalahkan Hilman Djajadiningrat. Yang menarik, kata Agus Mulyana, keterlibatan Wiranatakoesoemah (mantan Bupati Bandung) dalam Wali Negara sedang menduduki sebagai Menteri Dalam Negeri RI. Wiranatakoesoemah atas seizin Soekarno sebagai Presiden RI saat itu.
Singkat cerita, setelah pengunduran diri Wiranatakoesoemah, RIS menunjuk Sewaka sebagai komisaris untuk menyelenggarakan pemerintahan pusat di Jawa Barat. Menurut Agus Mulyana, Sewaka pada tanggal 8 Maret 1950 menyelenggarakan rapat besar bupati-bupati di Jawa Barat, dan menghasilkan keputusan membubarkan Negara Pasundan dan Jawa Barat kembali bersatu dengan Republik Indonesia.
Pada akhirnya, para elite Sunda berstrategi bagaimana Negara Pasundan ini bisa bubar dan Jawa Barat harus bergabung dengan Republik Indonesia. Inilah sikap nasionalisme orang Sunda yang harus dicatat dengan tinta tebal dalam sejarah keindonesiaan kita. Politik adu domba Belanda terhadap elite-elite Sunda tidak berhasil. Justru para elite Sunda menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun Indonesia ini.
Dede Mariana sebagai pembicara kedua dalam FGD, lebih menyoroti substansi Negara Pasundan dalam perspektif teori elite dalam ilmu politik. Menurut dia, istilah menak identik dengan bangsawan atau lord sesungguhnya memiliki kode etik. Berdasarkan perspektif keilmuan, ia menyampaikan bahwa sebenarnya pendirian Negara Pasundan berkaitan dengan politik identitas yang menyangkut suatu etnik (etnik Sunda). Kemudian, jika dilihat dengan pola pemerintahan, ada implikasi hubungan politis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (konsep desentralisasi).
Sementara itu, Reiza D Dienasaputra menyoroti persoalan Negara Pasundan yang penuh "misteri", yang sebagian telah dibongkar oleh Agus Mulyana dengan "pendekatan Menak Sunda". Negara Pasundan bagi masyarakat Sunda harus dikonstruksi dengan jiwa zamannya (zeitgeist), sehingga tidak menjadi beban sejarah yang seolah-olah menak Sunda profederalis. Reiza mengemukakan bahwa berdasarkan temuan sejarah etnik Sunda adalah etnik pertama dalam tataran nusantara yang melek huruf yang dibuktikan dengan penemuan prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Selain itu dalam lingkup nasional, etnik Sunda pun diakui pengaruh dan kontribusinya terhadap berdirinya NKRI. Bahkan banyak orang Sunda yang menduduki jabatan dalam pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Soekarno.
Terkait dengan dialektika pemikiran dan gerakan dua menak Sunda, Surya Kartalegawa dan RAA Wiranatakoesoemah, menurut Reiza, hal itu sebagai adu kecerdasan politik orang Sunda agar etnis Sunda tidak dimarjinalkan dalam politik nasional.
Sementara itu, isu dan kontribusi pemikiran dari peserta FGD di antaranya bahwa hasil penelitian Agus Mulyana harus ditindaklanjuti dengan riset berikutnya tentang Negara Pasundan dari dimensi lain. Selain itu, forum tampaknya sepakat bagaimana orang Sunda saat ini dan ke depan bisa menyiapkan diri untuk bertandang ke tingkat nasional. Dan berdirinya Negara Pasundan 1947-1950 merupakan bukti kecerdasan politik orang Sunda dalam membaca zamannya yang harus menjadi spirit dalam rangka membangun Jawa Barat. Lalu, bagaimana peran menak-menak Sunda kekinian dalam memperjuangkan masyarakat Sunda dalam konteks NKRI? Itulah PR yang harus dijawab oleh para inohong Sunda kiwari. Bagi elite nasional, harus dipahami bahwa sejarah Negara Pasundan merupakan suatu strategi politik orang Sunda yang berkontribusi besar terhadap NRKI. Oleh karena itu, jangan pernah memarginalkan orang Sunda!***
Sumber: Pikiran Rakyat, 10 Maret 2016
Komentar
Posting Komentar