Langsung ke konten utama

Negara Pasundan Versi Kartalegawa

Oleh Prof. Dr. H. ASEP SJAMSULBACHRI

MENANGGAPI tulisan Bapak H. Rosihan Anwar, Ph. D. (Hon) dalam kolom opini halaman 25, pada Pikiran Rakyat, tertanggal 12 Desember 2006, perlu ada beberapa hal yang harus diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Para pembaca budiman, terutama generasi Sunda sekarang ini, yang sedang mengisi era reformasi pasca Orde Baru dalam semangat ketahanan nasional. Untuk menghadapi era globalisasi saat ini, perlu memperoleh informasi tentang Negara Pasundan masa lalu. Hal ini penting diketahui sebagai bagian dari sejarah bangsa ini.

Pertama, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas tulisan ini yang dimulai dengan kata pembuka kerendahan hati Bapak H. Rosihan Anwar, Ph. D. (Hon) yang tidak tahu banyak mengenai perkembangan politik urang Sunda waktu itu sehingga informasinya diterima dari penerbitan NICA seperti Panji Rakyat. Nevis memang organisasi intel Belanda yang bekerja untuk penjajah, tentu saja dalam pelaporannya kepada pemerintah kolonial Belanda akan menekankan kejelekan bangsa pribumi (baca: Soeria Kartalegawa) yang mendirikan PRP (Partai Rakyat Pasundan) pada tahun 1946 masa itu.

Kedua, implementasi politik devide et impera sudah menjadi aktivitas sehari-hari dari pemerintah kolonial Belanda, agar bangsa Indonesia tidak bersatu dan tetap lemah serta terpecah belah dengan isu persaingan orang Sunda dengan orang Jawa dan diembuskan anti kepada pimpinan Republik Indonesia yang Jawa dan Minangkabau. Karena itulah, PRP didukung oleh Residen Belanda di Bandung, M. Klassen, di mana PRP ini merupakan cikal bakal Negeri Pasundan yang anti Republik Indonesia. Untuk itu, pemerintah kolonial mendukungnya bahkan berbahagia dengan peristiwa ini, berdasarkan Laporan Residen M. Klassen tanggal 27 Desember 1946.

Ketiga, pada tanggal 4 Mei 1947, Kartalegawa memproklamasikan Negara Pasundan dan pada tanggal 23 Mei 1946 melakukan kup dengan menduduki Kantor Republik dan Stasiun di Bogor dalam perlindungan Kol. Thomson komandan tentara Belanda dan Residen Statius Muller (dalam tulisan Bapak H. Rosihan Anwar, Ph. D.).

Berdasarkan dengan realita peristiwa yang ada itu adalah sebagai berikut: pertama; di Jawa Barat setelah proklamasi kemerdekaan terjadi pembentukan dua negara yaitu Pasundan yang diproklamasikan oleh R. A. A. M. M. Soeria Kartalegawa (Surya Kartalegawa), mantan Bupati Garut yang mengangkat dirinya sebagai Ketua PRP (Partai Rakyat Pasundan), Negara Pasundan ini didukung oleh pemerintah kolonial Belanda. Negara Pasundan ini mati dengan sendirinya dan tidak sempat berkembang karena rakyat tahu bahwa ini merupakan negara boneka Belanda.

Negara Pasundan yang satu lagi berbentuk federal (Februari 1948 s.d. Februari 1950) pembentukannya ditetapkan dalam Konferensi Jawa Barat III, tanggal 26 Februari 1948, setelah melalui konferensi Jawa Barat I, tanggal 13-18 Oktober 1947 dan Konferensi Jawa Barat II, tanggal 16-20 Desember 1947. Pada awalnya, negara itu bernama Negara Jawa Barat, kemudian diubah menjadi Negara Pasundan dan wali negaranya dipegang oleh R. A. A. M. Wiranata Kusumah, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPA Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Beliau dilantik pada tanggal 24 April 1948, setelah mendapat persetujuan Presiden Soekarno. 

Negara Pasundan mengalami pergantian kabinet sebanyak empat kali, pertama Mei 1948 - Januari 1949 dipimpin oleh R. Adil Puradireja, kedua kabinet Februari 1949 - Juli 1949 dipimpin oleh M. R. Djuhana Wiriaatmadja, ketiga kabinet yang dipimpin oleh Anwar Cokroaminoto sampai dengan Februari 1950.

Berdirinya Negara Pasundan yang direstui oleh Republik Indonesia adalah untuk menjembatani kepentingan pihak Belanda dengan pihak Republik Indonesia. Artinya, langkah dan strategi dari Republik Indonesia setelah RIS berdiri pada Desember 1949, Negara Pasundan adalah bagian dari RIS. Kedua; langkah strategis mendirikan Negara Pasundan ini mengundang ketidakkompakan setelah diangkatnya Ir. Oekar Bratakusumah sebagai Komisaris/Gubernur Jawa Barat untuk Republik Indonesia, serta tuntutan agar Jawa Barat ini dikembalikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada tanggal 10 Februari 1950, kabinet yang dipimpin oleh Cokroaminoto membubarkan diri, Pemerintah Negara Pasundan diserahkan kepada Komisaris RIS untuk Jawa Barat, RTA Sewaka, dan berdasarkan keputusan Presiden RIS No. 113 Tahun 1950 tanggal 11 Maret 1950 Negara Pasundan dibubarkan dan wilayahnya dipersatukan dengan wilayah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. 

Sebelum itu, tanggal 14 Februari 1949 Parlemen Negara Pasundan menerima mosi mencela agresi Belanda kedua. Organisasi sosial tertua di Jawa Barat saat itu, Paguyuban Pasundan mengusulkan pembubaran Negara Pasundan ini kepada pemerintah RI di Yogyakarta (Ekajati: 2000).

Ketiga, isu-isu akan rasa anti Jawa dan Minangkabau tidak terbukti. Hal ini ditunjukkannya oleh kabinet keempat Negara Pasundan yang dipimpin oleh Anwar Cokroaminoto (Jawa).

Penutup, pertama; kepada segenap generasi Sunda yang merupakan etnik terbesar kedua di Indonesia, catatan sejarah yang telah dijelaskan di atas hendaknya dapat menjadi cermin untuk meraih masa depan bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kedua; Negara Pasundan ini pada masa Federal telah berjasa dalam strategi diplomasi untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ***



Penulis, Ketua Lembaga Budaya Sunda Universitas Pasundan, Guru Besar pada FKIP Universitas Pasundan, serta pemerhati sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik, tinggal di Bandung.



Sumber: Pikiran Rakyat, 8 Januari 2007



Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Soetatmo-Tjipto: Nasionalisme Kultural dan Nasionalisme Hindia

Oleh Fachry Ali PADA tahun 1918 pemerintahan kolonial mendirikan Volksraad  (Dewan Rakyat). Pendirian dewan itu merupakan suatu gejala baru dalam sistem politik kolonial, dan karena itu menjadi suatu kejadian yang penting. Dalam kesempatan itulah timbul persoalan baru di kalangan kaum nasionalis untuk kembali menilai setting  politik pergerakan mereka, baik dari konteks kultural, maupun dalam konteks politik yang lebih luas. Mungkin, didorong oleh suasana inilah timbul perdebatan hangat antara Soetatmo Soerjokoesoemo, seorang pemimpin Comittee voor het Javaansche Nationalisme  (Komite Nasionalisme Jawa) dengan Dr Tjipto Mangoenkoesoemo, seorang pemimpin nasionalis radikal, tentang lingkup nasionalisme anak negeri di masa depan. Perdebatan tentang pilihan antara nasionalisme kultural di satu pihak dengan nasionalisme Hindia di pihak lainnya ini, bukanlah yang pertama dan yang terakhir. Sebab sebelumnya, dalam Kongres Pertama Boedi Oetomo (1908) di Yogyakarta, nada perdebat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kanguru dalam Permesta

Australia dan Amerika sesungguhnya belum berubah dalam memperlakukan rezim politik dan militer Indonesia. B ISIK-bisik itu sudah lama terjadi di kalangan sejarawan: bahwa Amerika dan Australia terlibat dalam PRRI/Permesta. Beberapa buku yang pernah terbit berusaha membahas hal ini. Namun, "hidangan yang relatif lengkap" baru tersaji setelah Audrey R. Kahin dan George Mc T. Kahin menerbitkan laporan mereka. Judulnya, Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia (Pustaka Utama Grafiti, 1997). Laporan ini menguraikan berbagai informasi tentang peran Pusat Intelijen Amerika (CIA) dalam sejumlah gejolak hubungan pusat dan daerah, terutama sepanjang tahun 1950-1963--seusai penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada akhir tahun 1949. Seolah melengkapi apa yang sudah diungkapkan oleh suami-istri Kahin, Hadi Soebadio menulis buku Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta. Paparan yang dibuat Hadi lebih lugas dan rinci. Tadinya...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Raja Belanda: Maaf atas Kekerasan Berlebihan

Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima mengunjungi Indonesia untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Raja juga meminta maaf atas kekerasan berlebihan Belanda di masa lalu. JAKARTA, KOMPAS-- Raja Belanda Willem-Alexander di Jakarta, Selasa (10/3/2020), kembali menegaskan pengakuan eksplisit Pemerintah Belanda terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain itu, ia juga menyatakan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan berlebihan yang dilakukan Belanda pada tahun-tahun setelah proklamasi. Setelah Proklamasi RI, terjadi dua kali agresi militer Belanda pada 1947 dan 1948, yang menewaskan banyak korban jiwa, termasuk warga sipil. Pemerintah Belanda secara politis dan moral baru mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 pada tahun 2005 melalui menteri luar negerinya saat itu, Bernard Bot. Sebelumnya, Belanda mengakui penyerahan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Permintaan maaf disampaikan Raja Willem-Alexander dalam pernyataa...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perjalanan Sulit Menyelamatkan YBJ 6 Diulang Kembali

RUTE gerilya perjuangan pemancar YBJ 6 sepanjang lk 95 km di pedalaman Sumatera Barat tahun 1948 lalu yang ditempuh kembali oleh peserta Napak Tilas perjuangan pemancar YBJ 6 tersebut selama 5 hari sejak tanggal 19 s/d 23 Desember lalu, dirasakan oleh para peserta cukup berat. Namun demikian, jalan kaki masuk kampung keluar kampung, mendaki bukit menurun lurah dan memasuki rimba belantara itu, berkat tekad yang membara dan semangat tinggi, rute itu telah mereka tempuh dan selesaikan dengan baik tanpa kurang suatu apa. Pada tanggal 19 Desember 1984 peserta yang berjumlah 79 orang itu dilepas keberangkatannya menuju Alang Lawas Halaban oleh Menteri Parpostel Achmad Tahir, Gubernur Sumatera Barat, Ir. H. Azwar Anas Dt. Rajo Suleman serta para Kepala Daerah Tk. II se-Sumatera Barat dan undangan lainnya dalam suatu acara di lapangan Korem Wirabraja Bukittinggi. Hari Minggu tanggal 23 Desember, para peserta dalam jumlah yang lengkap disambut kepulangannya oleh Dirpegtel H. Eem Rachmat Bc. TT...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Satu Abad Kebangkitan

Oleh AGUS HERNAWAN J alan lahir negara-bangsa tidak seragam. Ada yang lahir melalui perjuangan kaum pekerja seperti di Rusia, melalui basis tani yang dipersenjatai seperti di China dan Vietnam, ataupun "borjuasi kecil" di perkotaan yang berasosiasi dengan perlawanan tani di pedesaan dan pegunungan seperti di Meksiko dan Kuba. Di luar itu, pemberontakan the white settler atas motherland- nya seperti di Amerika Serikat menjadi model kelahiran banyak negara di benua Amerika dan Australia. Di Perancis, revolusi atas kemornakian kuno melahirkan dua kekuatan yang menghuni kawah gunung api yang sama. Ada sans culotte , kelompok yang menuntut distribusi kekayaan bagi semua, ada bourg atau burgeis  yang menuntut hak kepemilikan pribadi. Indonesia menempuh jalan sejarah tak sama. Sebelum abad ke-20, perlawanan bersenjata digerakkan elite feodal dengan sifat primordial. Diponegoro di Jawa, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Hasanuddin di Makassar, Pattimura di Maluku, dan banyak lagi, ronto...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Islam Nusantara Teladan di Mata Dunia

SURABAYA, KOMPAS -- Praksis Islam di Indonesia yang disebut Islam Nusantara berpotensi menjadi teladan baru dari dunia Islam di mata dunia. Hal ini menimbang perkembangan sosial politik di sejumlah negara dan komunitas Islam dunia, termasuk di Timur Tengah, yang kini dilanda konflik sosial politik yang mengarah pada runtuhnya peradaban setempat. Meski ada berbagai pendapat, Islam Nusantara dipahami tetap merupakan Islam otentik sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW sekaligus mampu mendamaikan pergaulan pemeluknya dan bahkan menyejahterakan lingkungannya, termasuk non-Muslim. Demikian pendapat sejumlah pakar dalam Seminar Internasional "NU dan Islam Nusantara" yang digelar dalam rangkaian pelaksanaan Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di kompleks kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) di Surabaya, Rabu (1/7). Hadir dalam seminar yang digelar kerja sama harian Kompas  dengan Panitia Muktamar NU Ke-33 ini antara lain Rektor UINSA Abdul A'la, Dekan Fakultas Adab UINSA yan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Palagan Surakarta, Perlawanan Heroik Mengalahkan Tank-tank dan Pembom Belanda

T AHUN 1948, Belanda mengadakan agresi militernya yang kedua. Penyerangan secara besar-besaran dan mendadak itu dilakukan Belanda di berbagai kota yang dikuasai Pemerintah RI waktu itu, termasuk Solo. Di Solo, Belanda mengadakan pembersihan terhadap penduduk, laki-laki, wanita, dan bahkan anak yang masih ingusan. Sasaran pembersihan di Kota Solo terutama dilakukan di daerah Gading, Pasar Pon, Danukusuman, Penumping, Kestalan, Cinderejo, dan lain-lain. Namun, apa yang dilakukan Belanda sebagai tindakan kekejaman itu tidak membuat Pemuda menjadi keder dan ciut nyalinya. Melainkan jadi tambah gigih. Kota Solo berhasil dikuasai lebih dari separo oleh pejuang. Walaupun Belanda tidak berhasil dihalau ke luar kota (meninggalkan Kota Solo) karena dilindungi perlengkapannya yang serbamodern, namun, mereka sudah tidak berkutik lagi. Hanya tinggal di tangsi dan rumah. Korban di pihak musuh cukup besar. Waktu itu, Solo dimasuki dari empat jurusan yang membuat Belanda jadi kalang kabut. Sekitar 200...
Posting Komentar
Baca selengkapnya