Negara Pasundan Ciptaan Belanda

Oleh H. ROSIHAN ANWAR, Ph. D (Hon.)

SETELAH Belanda melancarkan aksi militer pertama terhadap Republik Indonesia tanggal 21 Juli 1947, wilayah yang dikuasai oleh republik semakin menciut. Jawa Barat untuk sebagian besar telah diduduki oleh tentara Belanda. Komisi Jasa-Jasa Baik dari PBB berusaha supaya perundingan dapat terus diadakan di kapal perang Amerika Renville yang berlabuh di Teluk Priok.

Saya satu kali sebagai pemimpin redaksi majalah politik Siasat mengunjungi kapal Renville, tapi harus didampingi oleh perwira penghubung (liaison) ALRI Willy Sastranegara (yang kelak jadi diplomat di Deplu). Saya lihat di sebuah kamar sempit ketua delegasi Republik P. M. Amir Syarifuddin memegang kitab injil di tangan sedang bercakap-cakap dengan Frank Graham, wakil Amerika dalam Komisi Jasa-jasa Baik.

Tanggal 17 Januari 1948 di geladak kapal Renville ditandatangani Persetujuan Renville yang ujung-ujungnya ialah keadaan republik makin sulit dan terpojok. Apalagi Belanda sama sekali tidak mengindahkan pasal-pasal ketentuan Renville. Van Mook bagaikan mesin penggiling bergerak terus memecah-belah Indonesia, membentuk Negara Indonesia Timur (NIT--yang dipelesetkan dalam pers Republikein menjadi: "Negara Ikoet Toean") dan menyiapkan lahirnya Negara Pasundan.

"West Java Conferentie"

Sampai tiga kali pihak Belanda menyelenggarakan "West Java Conferentie" atau Konferensi Jawa Barat untuk meratakan jalan bagi terbentuknya negara Pasundan. Abdulkadir Widjojoatmodjo yang menjabat sebagai Recomba (gubernur) Jawa Barat mengambil prakarsa mengadakan konferensi yang pertama tanggal 12-19 Oktober 1947. Dia mengundang sebagai peserta konferensi eks residen republik di Bogor R. A. A. Hilman Djojodiningrat yang ditunjuk sebagai ketua. Konferensi Jabar yang kedua diadakan di Bandung tanggal 15-20 Desember 1947, dihadiri oleh 154 peserta yang diangkat oleh Belanda. Karena dianggap "kurang demokratis" oleh banyak peserta, maka diputuskan agar digelar konferensi ketiga. Itu terjadi dari 23 Februari hingga 5 Maret 1948.

Mr. Ali Budiardjo sekretaris delegasi republik dalam perundingan Linggarjati (November 1946) atas kemauan kaum Republikein mengorganisasi Gerakan Plebisit Indonesia tanggal 1 Februari 1948. Menurut pasal persetujuan Renville, sebuah plebisit di bawah supervisi PBB bakal diadakan untuk mengetahui pendapat rakyat sebenarnya. Untuk mengantisipasi referendum di daerah-daerah yang diduduki oleh militer Belanda seperti Jabar, maka republik memutuskan pembentukan Gerakan Plebisit yang bertujuan memengaruhi sikap rakyat. Tapi tanggal 13 Februari 1948 Mr. Ali Budiardjo Ketua Gerakan Plebisit dipanggil oleh Jaksa Agung Belanda, Dr. Felderhof, lalu diberi tahu gerakan itu bersifat prematur, belum saatnya.

Wali Negara Wiranatakusumah

Pemerintah republik mengajukan protes kepada Komisi Jasa-jasa Baik PBB atas sikap Belanda tadi, tetapi tidak ada dampaknya. Bahkan orang-orang Republikein yang masih ada di Jakarta dan dinilai oleh Belanda sebagai "berbahaya", "subversif", diperintahkan keluar dari Jakarta, yang setelah aksi militer pertama seluruhnya dikuasai oleh pemerintah Van Mook, untuk pergi ke pedalaman yaitu Yogya. Ali Budiardjo dan Hamid Algadrie keduanya dari sekretariat delegasi republik, Jusuf Jahja wakil wali kota republik dll "dibuang" ke Yogya.

Pada konferensi Jabar kedua seorang peserta yang membawakan suara Republikein R. A. A. Wiranatakusuma secara blak-blakan menyatakan bahwa para peserta konferensi adalah "boneka-boneka" (Belanda). Pada konferensi ketiga terdapat banyak peserta yang pro republik yang dipimpin oleh Raden Soejoso, eks Wedana Senen Jakarta. Mereka berusaha menggagalkan konferensi, menyebarkan salinan pidato Wapres Mohammad Hatta yang menyerukan agar mencegah pemisahan Jawa Barat dari RI.

Belanda menggagalkan gerak peserta pro-Kiblik dalam konferensi Jawa Barat. Tanggal 4 Maret 1948 dipilih Wiranatakusuma, mantan Regent Bandung, Menteri Dalam Negeri kabinet Soekarno, Ketua DPA sebagai Wali Negara Pasundan. Peserta pro-Koblik lebih menyukai Wiranatakusuma, kendati sudah tuli di telinga kanan dan lumpuh di kaki kiri, ketimbang memilih Recomba Jabar Hilman Djajadiningrat.

Wakil AS DuBois

Van Mook bisa menerima Wiranatakusuma selaku Wali Negara Pasundan, sebab dengan itu dia membuktikan bahwa dalam usahanya membentuk negara Indonesia Serikat tidak ada "permainan boneka-boneka". Dengan diakuinya negara bagian Sumatra Timur, Pasundan, Madura, di samping NIT dan Kalimantan Barat yang sudah ada lebih dulu, maka Van Mook maju terus. Akibatnya, perundingan Belanda-Republik di bawah supervisi Komisi Jasa-jasa Baik PBB menghadapi banyak rintangan.

Wakil AS dalam komisi itu, Court DuBois, yang tahun 1930-an menjabat sebagai konsul jenderal AS di Batavia yang mulanya pro-Belanda akhirnya berubah sikap dan memihak kepada RI.

Setelah perundingan lamban selama satu setengah bulan di Jakarta dan di Kaliurang, DuBois ikut bersama Presiden Soekarno dan Wapres Hatta dalam peninjauan ke dataran tinggi Dieng. Di sana DuBois sangat terkesan oleh penderitaan kaum pengungsi dari daerah pendudukan militer Belanda. DuBois lalu yakin bahwa wakil hakiki dan satu-satunya dari penduduk Indonesia adalah Republik Indonesia.

Belanda marah. Van Mook tidak bisa menerima pandangan dan sikap orang-orang asing seperti Amerika, Inggris, Australia mengenai Indonesia. Tahu apa mereka seperti Mountbatten, Killearn, Kirby, Graham, Critchlay, DuBois? Mereka 'kan bodoh-bodoh, malas, gila perempuan, pemabuk, defaitistis, Belanda tidak mengerti kenapa orang anti-Belanda?***

Penulis, wartawan senior.

Sumber: Pikiran Rakyat, 30 Desember 2006

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERTEMPURAN DI SURABAYA 1945: Sehari Merah Putih pertama berkibaran megah di Gedung Gubernuran

Oleh: Rukmana Hs -- Bandung Wartawan Buana Minggu S AMPAI 31 Agustus 1945 genap 14 hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlalu. Gejolak perjuangan di Kota Surabaya belum terarah dan terpimpin mantap, namun ibarat api dalam sekam. Tentara pendudukan Jepang sama-sama masih mencoba berkuasa dengan Residen Brigjen Yoshoboka sebagai pimpinan mereka. Pada tanggal itu pula, orang-orang Belanda yang baru saja dibebaskan dari interniran menghadap Yoshoboka minta izin mengibarkan bendera merah-putih-biru untuk memperingati hari lahir ratu mereka, Ratu Wilhelmina, sekaligus merayakan kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II; khususnya Perang Pasifik di mana Jepang sebagai pihak yang bertekuk lutut. Namun dengan tegas Yoshoboka menolak permintaan mereka dan melarang pengibaran bendera Belanda. Alasannya, keadaan rawan dan peka sekali, sehingga dapat menimbulkan kemarahan bangsa Indonesia di Surabaya. "Pada 31 Agustus itu hari Jum'at. Residen melarang orang Belanda mengibarkan bendera me...

Baca selengkapnya

Mengenang Pertempuran Lima Hari di Semarang

Oleh : Djamal Marsudi. Tanggal 14 Oktober 1981, genaplah sudah 36 tahun terjadinya pertempuran besar yang tak dapat dilupakan oleh sejarah perkembangan negara Republik Indonesia. Pertempuran ini adalah pertempuran yang terjadi selama 5 hari di Kota Semarang, ibukota Jawa Tengah antara pasukan-pasukan Jepang dan pasukan-pasukan atau tepatnya pemuda-pemuda Indonesia yang dalam saat-saat pertama mendapatkan ujian mempertahankan kemerdekaan tanah airnya. Detik-detik yang tak terlupakan sepanjang masa ini, detik-detik yang memperlihatkan sikap-sikap heroik dari pemuda-pemuda Indonesia serta kepahlawanan warga Kota Semarang setiap tahunnya diperingati dengan satu upacara yang khidmat. Peringatan yang bukan sekadar peringatan belaka, tetapi peringatan yang mengenangkan segala jasa dan amal bakti yang telah diberikan untuk kepentingan tanah air dan bangsa. Bulan bundar penuh menjelang purnama melengkapi suasana peringatan "Pertempuran Lima Hari" di kompleks Tugu Muda Semarang menjadi...

Baca selengkapnya

Menyimak Sejarah Melalui Koran Tahun 1945 (2) "Kidoo Butai Jepang Menyerang dari Tiga Jurusan ..."

Oleh: Drs RIYONO PRAKTIKTO PENGAMATAN sepintas memberikan kesan, bahwa jurnalistik melalui berita-berita yang dimuat dalam "Warta Indonesia", sebuah koran tahun 1945, sudah "menganut" atau melaksanakan apa yang kemudian disebut sebagai Jurnalistik Baru (New Journalism). Paham itu terutama mengemukakan bahwa berita-berita yang ditulis itu adalah sedemikian rupa sehingga pembaca sulit untuk segera dapat membedakan mana yang berita dan mana yang cerita pendek atau novel, atau dengan kata lain karangan fiksi. Bahkan dalam hampir semua berita yang dapat diamati yang dimuat dalam "Warta Indonesia" tersebut, selain ditulis dengan gaya mengisahkannya, yang sudah sulit dibedakan dengan penulisan feature/karangan khas, juga terasa kuat memasukkan opini/pendapat dalam bentuk jiwa semangat perjuangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa jurnalistik pada waktu itu adalah jurnalistik perjuangan, dan memihak. Yaitu memihak kepada Republik Indonesia yang baru diproklamasikan ke...

Baca selengkapnya

Sang Cipta Rasa, Mesjid dengan Sejarah yang Panjang

* Tempat Syekh Siti Jenar Dihukum Mati Jika kita mendengar kata Cirebon, mungkin ingatan kita tertuju kepada kota udang, sebagaimana julukan kota ini. Namun dalam kenyataannya lebih dari itu. Cirebon tidak hanya terkenal sebagai kota penghasil lauk dari udang, tetapi juga terkenal sebagai kota yang memiliki berbagai peninggalan purbakala seperti mesjid, kraton, dan kompleks makam. Sebagai bekas kerajaan yang bercorak Islam, peranan Cirebon dalam sejarah kuno Indonesia, khususnya sejarah Jawa Barat, tidak dapat dikatakan kecil. Hal ini antara lain ditandai dengan sejumlah bangunan purbakala seperti di atas dan hasil-hasil kesusastraan kuno. Jaman keemasan dan kemakmuran Cirebon, rupanya dialami pada masa pemerintahan Syarif Hidayatillah (Sunan Gunung Jati) pada tahun 1479-1568. Pada masa ini Syarif Hidayatillah menjabat sebagai susuhunan agama dan kepala negara. Salah satu bangunan purbakala yang berasal dari masanya adalah Mesjid Agung Sang Cipta Rasa. Mesjid Agung: Menurut Sejarah dan...

Baca selengkapnya

Tragedi 35 Tahun Lalu: Cibubuan Saksi Mata Eksekusi terhadap 7 Prajurit Siliwangi

Bila Jakarta punya "Lubang Buaya", maka Sumedang memiliki "Cibubuan". Di Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang, 35 tahun yang silam, tepatnya tanggal 11 April 1949, terjadi suatu tragedi. Tujuh prajurit Siliwangi setelah tertangkap Belanda memilih mati ditembak ketimbang harus membocorkan rahasia pasukan. Dalam Hari Pahlawan ini, peristiwa itu layak untuk dikenang kembali. Jalannya peristiwa memang mirip peristiwa Lubang Buaya. Bila dalam tragedi Lubang Buaya pahlawan Revolusi gugur dianiaya secara biadab oleh PKI karena mempertahankan Pancasila, maka ke-7 prajurit Siliwangi itu, termasuk Komandan Batalion Tarumanagara Mayor Abdurahman dan Komandan Kompi II Kapten Edi Sumapraja, gugur dianiaya secara kejam oleh Pasukan "Baret Hijau" Belanda karena mempertahankan kemerdekaan tanah air. Bila kita berkunjung ke Desa Cibubuan yang terletak di kaki Gunung Tampomas, lebih kurang 20 km dari Kota Sumedang, rentetan peristiwa yang bersejarah itu seolah baru beberapa ha...

Baca selengkapnya

Bukan Federalis

Ganjar Kurnia Ketua Dewan Kebudayaan Jawa Barat B AGI orang Sunda, Negara Pasundan sering kali dirasakan sebagai dosa warisan dengan duduk persoalan yang tidak jelas. Walaupun masih banyak hal yang harus diungkap, Agus Mulyana melalui bukunya yang berjudul Negara Pasundan , telah menguak tabir sejarah kelabu orang Sunda tersebut. Selama ini, ada pandangan bahwa berdirinya Negara Pasundan identik dengan kehendak untuk menjadikan Indonesia sebagai negara federal ala Van Mook. Hal yang tidak diketahui masyarakat umum, ada dua bentuk negara Pasundan, yaitu Negara Pasundan yang didirikan oleh Soeria Kartalegawa dan Negara Pasundan sebagai produk dari Konferensi Jawa Barat dengan Wali Negara RAA Wiranatakoesoemah. Walaupun versi Soeria Kartalegawa dianggap terkait dengan persoalan atau ambisi pribadi (buku Negara Pasundan halaman 70-71), terungkap pula alasan rasional pendiriannya yang dapat dijadikan pembelajaran bagi kehidupan bernegara masa kini dan masa depan. Partai Rakyat Pasundan yang...

Baca selengkapnya

Minggu Ini 40 Tahun Lalu: Teriakan "Merdeka" oleh Tentara Jepang Mengecoh Banyak Pemuda Pejuang

Lolos dari Maut Karena Tertindih Mayat Teman Sendiri Markas Badan Keamanan Rakyat (BKR) itu terletak di kaki sebuah bukit kecil, yang oleh warga Kota Semarang dikenal sebagai kompleks mugas, menghadap utara ke arah Jalan Pandanaran. Di situlah pemuda-pemuda kita bergabung. Mereka pada umumnya berasal dari bekas tentara PETA (Pembela Tanah Air) yang telah mendapat latihan kemiliteran dari pasukan Jepang sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di antara mereka adalah Abidin , berpangkat Budanco (setingkat Sersan). Sebelum bergabung dengan rekan-rekannya di markas BKR Semarang, Budanco Abidin bermarkas di Desa Dayakan, Weleri, Kendal, yakni di markas Daini Daidan (Batalyon II) Peta. Setelah ia bersama rekan-rekannya semarkas dilucuti Jepang gara-gara pemberontakan Supriyadi di Blitar (Jatim) sekitar 1943, ia kembali ke rumahnya di Semarang, dengan memperoleh bekal pakaian, uang, dan lain-lain, kecuali senjata. Selama kurang lebih dua tahun, Abidin sebagai pemuda pejua...

Baca selengkapnya

Kliping Sejarah

Cari Blog Ini