NISHIJIMA SHIGETADA. Datang ke Indonesia pada 1936. Bekerja pada Toko Serba Ada Chiyoda Hyakatten, Surabaya, sampai Perang Dunia II meletus, dan giat dalam gerakan bawah tanah. Kemudian bertugas di dinas Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ia menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tulisannya tentang pengalamannya sebagai saksi sejarah dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dimuat dalam buku The Japanese Experience in Indonesia: Selected Memoirs of 1942-1945 terbitan Ohio University, AS (1986).
Sekelompok perwira Angkatan Laut Jepang mendirikan Sekolah Kemerdekaan untuk menggembleng pemimpin-pemimpin Indonesia. Siapa saja mereka? Apa peran mereka di hari-hari menjelang Proklamasi? Inilah catatan pengalaman perwira AL Nishijima Shigetada.
TIDAK terlalu lama sebelum Jepang menyerah, ada beberapa kelompok yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Adam Malik, dalam bukunya, Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, menyebutnya sebagai "kekuatan-kekuatan revolusioner".
Di antara kelompok-kelompok itu, yang diakui sejarah ialah grup Sukarni, yang berbasis di Sendembu (Bagian Propaganda) Angkatan Darat ke-16, grup Sutan Sjahrir, grup mahasiswa yang diwakili Chaerul Saleh, dan grup Angkatan Laut. Angkatan Laut ini angkatan laut Jepang--terutama yang di Bukanfu, tempat kami bekerja, yang terdiri dari orang-orang Indonesia, dan yang para anggota utamanya merupakan lulusan Dokoritsu Juku (Sekolah Kemerdekaan). Dengan kata lain, Dokoritsu Juku adalah cikal-bakal kelompok ini, dan memainkan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan ke arah proklamasi.
Dokoritsu Juku dibentuk di masa krisis. Di saat posisi perang Jepang memburuk, pemerintah pendudukan makin memerlukan kerja sama orang Indonesia. Di waktu yang bersamaan, mereka tak dapat lagi mengabaikan soal kemerdekaan. Sampai waktu itu, Jepang masih mempertahankan desain besar: wilayah-wilayah berpenduduk jarang, seperti Sulawesi dan Sumatera, dikuasai secara permanen dan penduduknya dijadikan komin ("rakyat Kaisar"), sementara wilayah-wilayah berpenduduk rapat, seperti Jawa dan Madura, diberi otonomi yang tinggi. Dalam desain itu, kemerdekaan tidak dipertimbangkan secara resmi. Orang Indonesia boleh saja membicarakannya di kalangan sendiri, asal tidak secara terbuka. Tetapi posisi perang Jepang yang terus-menerus merosot memaksanya mengubah sikap, seperti yang dicerminkan dalam pernyataan Koiso pada 17 September 1944.
Statemen Koiso itu menyebabkan reaksi yang luas. Memang, umumnya orang Indonesia menganggapnya hanya menunjukkan sedikit kemajuan--lantaran, paling tidak, Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia "di masa datang yang dekat". Tetapi setelah keluarnya pernyataan itu, bukan saja orang-orang terkemuka seperti Soekarno dan Hatta, tapi juga para pemuda, mulai bicara tentang kemerdekaan secara terus terang--dan itu tentu saja mempertinggi semangat mereka. Statemen Koiso memuat lima anjuran:
1. Saat pemberian kemerdekaan tidak boleh dibicarakan.
2. Walau pemerintah Jepang mengizinkan persiapan tak resmi untuk mempelajari masalah kemerdekaan di kalangan penduduk, kegiatan resmi untuk kemerdekaan sendiri tidak diperbolehkan.
3. Partisipasi politik di kalangan orang Indonesia harus didorong.
4. Semangat kemerdekaan mesti dipupuk di antara penduduk, dan propaganda untuk itu harus dilaksanakan.
5. Penggunaan bendera dan lagu kebangsaan nasional akan diakui.
Alih-alih dari adanya petunjuk Pemerintah Pusat, pelaksanaan ketentuan itu mencerminkan kenyataan yang berbeda-beda dalam karakteristik dan gagasan, di kalangan pemerintah militer di setiap daerah: Angkatan Darat ke-25 di Sumatera, Angkatan Darat ke-16 di Jawa dan Madura, dan Angkatan Laut di bagian-bagian lain Indonesia. Di samping itu, di Tokyo sendiri Angkatan Darat dan Angkatan Laut sedang berada dalam konflik, dan itu lebih jauh mempengaruhi pelaksanaan ketentuan itu di Indonesia.
Ada pula kenyataan bahwa orang Jepang, baik di Tokyo maupun di Indonesia, umumnya cenderung menganggap rendah orang Indonesia, khususnya orang Borneo (Kalimantan), Celebes (Sulawesi), dan Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara). Sebagian kekuasaan militer di Indonesia, dalam pada itu, menginginkan konsentrasi pikiran kepada perang tanpa diganggu keruwetan politik. Jadi, mereka cenderung mengelak sejauh mungkin dari soal kemerdekaan.
Walau begitu, orang-orang Jepang di Indonesia merasa mempunyai kewajiban melakukan sesuatu mengenai kemerdekaan, sehubungan dengan pernyataan Koiso dan semangat yang semakin meluap dari penduduk yang menginginkannya. Di Jawa, perluasan partisipasi politik sudah dilaksanakan. Ini, sudah dapat diduga, dianggap pihak Indonesia sebagai kesengajaan orang Jepang untuk mengganti pengakuan kemerdekaan. Promosi partisipasi dalam politik memang mudah bagi pihak Jepang--sudah merupakan kebijaksanaan, dan karenanya kebijaksanaan baru ini hanya berarti penambahan jumlah orang Indonesia yang berpartisipasi dalam administrasi--misalnya dengan memperbanyak jumlah residen dan anggota Dewan Penasihat dari orang Indonesia, dan menunjuk orang-orang Indonesia untuk membantu semua direktur di setiap departemen Guisenkambu. Kebijaksanaan untuk meluaskan Chuo-Sangi-in (Dewan Penasihat Lokal)[1] cocok pula dengan konsep yang baru. Juga tidak sukar untuk mempropagandakan aspirasi kemerdekaan melalui radio dan publikasi.
Dalam pada itu, peluasan Giyugun (Barisan Sukarela) diharapkan tidak hanya efektif bagi keperluan propaganda Jepang, tapi juga berguna bagi kekuatan perang--baik langsung maupun tidak--seandainya Sekutu menyerang. Lalu ada pula barisan sukarelawan Islam, Hizbullah, yang merupakan hasil pemberian pedoman Jepang, dan yang nanti terbukti gagah berani dalam berjuang melawan Belanda.
Di samping itu, Jepang juga memperalat diri dengan beberapa tindakan--seperti pembentukan asosiasi suporter untuk Giyugun dan Heiho dan sistem bantuan untuk romusha (kerja paksa). Dalam kenyataan, hanya itulah yang dapat dilakukan Jepang. Sewajarnyalah, karena itu, bila orang-orang Indonesia menunjukkan ketidakpuasannya dalam beberapa cara. Misalnya saja keluhan, "Jepang menyanggupi akan memberi kemerdekaan bagi Indonesia. Kapan?" Padahal, seperti sudah disebut, Jepang tidak punya maksud untuk menjelaskan waktunya. Ketidakpuasan semacam ini secara terbuka dikemukakan orang-orang Indonesia. Karena itulah kami berpikir, "Sesuatu harus dilakukan."
Di saat kecurigaan Indonesia terhadap sikap ragu Jepang berubah menjadi sikap kritis, Maeda memberi tahu kami. Katanya, "Jepang berjanji mengakui kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Dan ini akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Secara konsekuen kami harus secara tergesa-gesa membenahi para pemimpin Indonesia yang dapat menjadi inti bangsa ini setelah kemerdekaan." Maeda tidak sependapat bahwa kami harus mendirikan sekolah untuk mendidik anak-anak muda bagi persiapan kemerdekaan. Ia menyampaikan pendapatnya itu ke Sato, Yoshizumi, dan saya sendiri sebelumnya.
Akhirnya, tiba juga waktunya. Seperti biasanya, Maeda tidak menyebut secara terinci pelaksanaannya, tapi kami secepatnya mengerjakan persiapan-persiapan. Pertama-tama kami menghubungi Subardjo, orang yang paling dekat dengan kami. Ia menyetujui rencana kami, dan mengatakan, "Ini ide yang baik. Kami akan mencari anak-anak muda yang cakap." Dengan cepat Subardjo menemukan beberapa pemuda melalui koneksinya dan membawanya kepada kami.
Kaigun Bukanfu, tidak seperti Gunseikambunya dalam Angkatan Bersenjata, tidak punya kekuasaan di Jawa--jadi tidak dapat merekrut orang melalui aparatur administrasinya. Karena Subardjo meminta kepada para pemimpin Indonesia, siapa-siapa yang pantas direkrut, saudara-saudara dan teman-teman para pemimpin inilah yang terpilih di antaranya. Saya ingat, remaja yang terkumpul berjumlah 30-an.
Maeda memberi nama sekolah itu Yosei Juku. Bila ditanyakan asal-usul nama itu, dia menjelaskan bahwa yosei adalah kata pertama dari instruksi Kaisar Jimmu. Menurut Kojien (kamus), yang diterbitkan oleh Iwanami Shoten, yosei berarti "untuk mengusahakan keadilan". Memang mungkin Maeda memilih nama ini, karena ucapannya sama seperti ucapan yosei yang artinya "mendidik".
Apa pun alasannya, kurang masuk akal untuk menuntut orang-orang Indonesia mempergunakan nama Jepang seperti itu. Waktu itu, Jepang memang memaksakan pemakaian bahasa mereka oleh orang Indonesia, di samping pemberian hormat dengan membungkuk ke arah istana di Tokyo. Itu menyebabkan banyak kebencian. Indonesia mau saja mengambil apa yang baik dari cara hidup Jepang, dan mau meminta pertolongan orang Jepang, tetapi mereka menunjukkan rasa kontra yang kuat terhadap Japanisasi.
Demikian juga dalam hal sekolah. Walau Jepang mendirikannya sebagai tindak kebaikan kepada orang Indonesia, sekolah itu tidak akan menarik penduduk bila menyandang nama Jepang. Yoshizumi, orang aktif dan pemberani, mengusulkan, "Bila Maeda menyukai nama Yosei Juku, biarkan saja. Tetapi selama menyangkut kita, marilah kita pakai nama Indonesia." Saya setuju. Lagi-lagi kami menghubungi Subardjo--yang akhirnya menyarankan nama Sekolah untuk Kemerdekaan Indonesia, atau Asrama Indonesia Merdeka. Ini bisa disingkat menjadi Dokuritsu Juku dalam bahasa Jepang.
Sebelum pernyataan Koiso dikeluarkan, orang Jepang tidak memakai ungkapan dokuritsu dalam bahasa Jepang ataupun merdeka dalam bahasa Indonesia. Sedang kata Indonesia merupakan tabu resmi. Bagi orang asing mungkin tidak begitu penting apakah Indonesia dipakai atau tidak, tetapi ini sangat penting bagi orang Indonesia. Walau orang Jepang sudah memakai kata resmi the East Indies, para pemimpin Indonesia masih sering meminta mereka menggantinya dengan Indonesia. Waktu perkumpulan-perkumpulan Putera dan Jawa Hokokai dilembagakan, para pemimpin meminta agar Indonesia ditambahkan pada nama organisasi-organisasi itu. Itu ditolak secara teguh. Seperti telah diduga, nama Asrama Indonesia Merdeka sangat menarik penduduk. Lembaga ini berhasil merekrut banyak kaum muda yang cakap.
Masalah berikutnya: bagaimana mengurus asrama itu. Karena persoalan ini dipercayakan kepada Yoshizumi dan saya, kami membahasnya bersama-sama dan setuju untuk menyerahkan pengelolaannya kepada orang Indonesia sendiri, dengan Subardjo sebagai penanggung jawab. Tetapi waktu hal itu kami katakan kepada Subardjo, dia menganjurkan kami memilih orang yang lebih muda, yang tidak terlalu dekat dengan Jepang seperti dia, dan yang dapat menghubungi para pelajar dengan langsung. Alasannya: dia bekerja di kantor cabang Lembaga Riset Bekanfu, di samping sudah agak tua.
Akhirnya, kami menunjuk Wikana--yang pernah bekerja di kantor cabang--sebagai kepala sekolah. Wikana, dengan memakai nama Sunoto, pernah ditangkap Belanda sebelum Perang, dengan tuduhan memimpin gerakan kaum muda.
George Kanahele menyebutkan, dalam tesis doktoralnya, The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence[2], bahwa Subardjo tidak mengetahui background Wikana. Ini tidak benar. Subardjo lah yang menceritakan kepada saya latar belakang Wikana; dan waktu dia sedang bekerja di kantor cabang bagian riset Bukanfu, saya minta ia membikin suatu tulisan mengenai gerakan-gerakan pemuda, dengan referensi Wikana.
Saya bersimpati kepada Wikana karena punya pengalaman sama: ditahan polisi. Memang, Wikana mempunyai peranan dalam mengorganisasi kelompok-kelompok pemuda, mengambil alih sarana-sarana umum, dan membangun basis Republik Indonesia, segera setelah deklarasi kemerdekaan. Beberapa waktu kemudian, dia menjadi anggota senior Partai Komunis. Belum diketahui benar apakah ia masih hidup ataukah sudah terbunuh/menghilang setelah Peristiwa 30 September.
Kalau kita melihat ke belakang, saya anggap memang terlalu gegabah menggunakan Wikana--dilihat dari karier sebelumnya. Tetapi saat itu, bagaimanapun, saya hanya berpikir, "Para sesepuh kita tidak akan tahu karier Wikana kalau kita tidak dengan sengaja memberi tahu mereka. Kita hanya akan melihat apa yang akan terjadi bila sudah ketahuan." Terbukti kemudian, Maeda tidak tahu apa-apa tentang latar belakang Wikana.
Ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan mengenai sekolah itu--khususnya mengenai tenaga pengajar dan kurikulum. Kami mulai dengan menyeleksi para pengajar--dan merencanakan untuk meminta Soekarno, Hatta, Maramis, Subardjo, dan Iwa. Subardjo mengusulkan untuk menambahkan Sutan Sjahrir[3]. Kami tidak keberatan--karena kami toh sudah memasukkan Hatta. Kemudian saya harus meyakinkan Sjahrir. Di dalam bukunya, Out of Exile (New York, John Day, 1949, hlm. 251), Sjahrir menggambarkan situasinya sebagai berikut:
Kebijaksanaan politik sekarang sudah berubah sedikit. Nasionalisme tidak lagi ditentang secara hebat .... Justru pada waktu seperti ini baru berhubungan secara langsung dengan orang Jepang. Badan Informasi Jepang mengutus seorang Jepang untuk menanyakan pandangan saya terhadap keadaan secara umum .... Sesudah itu, setidak-tidaknya saya menerima seorang tamu setiap minggunya dari Badan Informasi: mula-mula seorang Jepang, kemudian orang Indonesia. Saya sadar, setiap langkah saya diawasi. Mereka tahu bahwa saya banyak melakukan perjalanan dan punya banyak tamu. Bahkan di saat-saat terakhir mereka berusaha membatasi gerak-gerik saya. Mereka meminta saya memberikan kuliah-kuliah populer yang berhubungan dengan nasionalisme dan pergerakan Indonesia di sebuah lembaga nasionalis yang telah sengaja didirikan, bernama Asrama Indonesia Merdeka. Situasi saat itu menyebabkan saya tidak dapat menolak. Saya menyadari, secara tidak langsung ini akan menyulitkan rencana perjalanan, dan sekaligus mereka dapat memperhatikan gerak-gerik dan gagasan-gagasan saya.
Referensi Sjahrir tentang "seorang Jepang" jelas: sayalah yang dimaksud. Namun, saya tidak mempunyai pikiran untuk membatasi kegiatannya--itu kelihatannya spekulasi yang timbul dari prasangkanya sendiri. Di bagian lain dalam bukunya dia mengakui kegunaan Dokuritsu Juku, yang akan saya terangkan kemudian. Bagaimanapun juga, Sjahrir pada akhirnya bersedia memberikan kuliah.
Isi kuliah dan pengaturannya dipercayakan pula kepada orang Indonesia. Saya tekankan masalah ini justru untuk mendapatkan persetujuan Subardjo. Dengan demikian, Soekarno memberi kuliah sejarah pergerakan nasional, Hatta mengenai gerakan koperasi, Subardjo tentang hukum internasional, Sjahrir tentang prinsip-prinsip nasionalisme dan demokrasi, Iwa mengenai masalah perburuhan, dan Wikana mengenai pergerakan kaum muda. Di samping itu, Yoshizumi dan saya bertanggung jawab atas kuliah-kuliah perang gerilya dan masalah-masalah pertanian.
Sekolah itu diresmikan di bulan Oktober tahun itu juga (1944) di Jalan Defencielinie van den Bosch 50, yang sekarang bernama Jalan Bungur Besar, dekat lapangan terbang Kemayoran. Semua pelajar berdiam di asrama tak jauh dari situ, yang pengelolaannya mereka tangani sendiri. Kepala Juku, Wikana, tinggal di dekat sekolah. Semua pembiayaan ditanggung oleh tunjangan Bukanfu.
Waktu meresmikan sekolah itu, kami mempunyai sumber dana yang berkecukupan. Lagi pula, Yoshizumi sangat pandai mengumpulkan uang, sehingga kami dapat meyakinkan para pelajar: mereka tidak akan menderita lapar, walau tidak berarti hidup di asrama merupakan suatu kemewahan. Bahkan tidak terlintas pada kami akan menemukan problem keuangan: kami punya pikiran untuk mendapat uang dengan menyelundupkan candu dari Singapura bila menghadapi masalah keuangan yang serius.
Begitu sekolah dibuka, Yoshizumi dan saya dengan tekun dan bergairah memberi kuliah. Persiapan kuliah memerlukan waktu cukup banyak karena masalah bahasa Indonesia. Walau Yoshizumi dan saya bertanggung jawab atas terselenggaranya sekolah, kami tidak dapat berada di situ terus-menerus: kami juga mempunyai tugas di Departemen Riset. Meski begitu, kuliah berjalan lancar. Saya merasa hormat kepada kemampuan orang Indonesia dalam menangani persoalan-persoalan mereka sendiri. Seperti sudah saya katakan, kami mempunyai pendirian untuk menghindari pemaksaan sejauh mungkin--dan secara konsekuen sangat hati-hati untuk tidak mengajarkan hal-hal kejepangan.
Di segi lain, kurikulum diharuskan mencakup subyek sebanyak mungkin, karena tujuan utama Juku adalah membentuk para pimpinan Republik yang akan datang. Atas dasar itulah kami mengundang seorang instruktur dari Barisan Kelima Angkatan Laut untuk mengajarkan bujutsu, salah satu bentuk seni bela diri Jepang. Saya sendiri kadang-kadang memimpin pelajar dalam latihan lari. Saya dapat lari karena waktu itu umur saya baru 30 tahun lebih sedikit, dan sudah menjalani latihan-latihan militer saya di Angkatan Bersenjata.
Tetapi Dokuritsu Juku otomatis hilang fungsinya setelah penyerahan Jepang. Beberapa mahasiswa yang masih ada adalah mereka yang masuk bulan Oktober 1944. Beberapa tulisan mengenai sekolah itu memakai sebutan "lulusan tahun pertama" atau "lulusan tahun kedua", tapi itu tidak benar. Sebagian besar pelajar bergabung dalam pergerakan kemerdekaan, dan sebagian berperan dalam mendirikan Republik, tanpa menyelesaikan kuliah[4].
Di antara mahasiswa Dokuritsu Juku adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia, D. N. Aidit; lalu "orang kedua" Partai, Mohamad Lukman; dan Sidik Kertapati, yang menulis buku mengenai kemerdekaan dan juga anggota Partai[5].
Lukman berhubungan dengan Aidit setelah masuk Dokuritsu Juku, kemudian menyokong Aidit meraih kedudukan pemimpin partai. Lukman kehilangan nyawanya, bersama kawan-kawannya seperti Aidit, dalam Gerakan 30 September. Seandainya dia tidak masuk sekolah Dokuritsu Juku, mungkin jalan hidupnya akan berbeda.
Beberapa tulisan mengenai Indonesia yang diterbitkan setelah Perang menyebut Dokuritsu Juku--dan banyak yang mengatakan bahwa inti kurikulumnya adalah komunisme. Saya tanggung: bukan komunisme, tapi sosialisme. Selama Perang, banyak orang berpikir bahwa Indonesia seharusnya berkembang ke arah sosialisme nasional. Kami punya pendapat yang sama. Dalam kenyataan, Indonesia memang tampak ke arah itu; ini sudah sepantasnya, karena pengelolaan sekolah tersebut berada di tangan orang-orang Indonesia yang bersangkutan. Banyak pemimpin Indonesia yang sedikit banyak terpengaruh Marxisme ketika belajar di Eropa setelah Perang Dunia I. Sejak adanya gerakan kebangsaan di negeri-negeri jajahan, seperti Hindia Belanda, yang bercita-cita menghapus beban kekuasaan kolonial--dalam hal ini orang-orang Belanda--nasionalisme menjadi pijakan yang sama dengan antiimperialisme.
Dan kunci antiimperialisme ialah sosialisme--apakah itu dalam pengertian Internasional Pertama, Kedua, maupun Ketiga. Akibatnya, tidak ada yang mengingkari, inti kurikulum cenderung ke arah sosialis. Tuduhan bahwa kurikulumnya komunis terutama datang dari bangsa Belanda, yang tentunya atas alasan tertentu. Setelah Indonesia berhasil merdeka, Belanda ingin menghancurkannya dengan dalih apa pun. Karena alasan ini, saya pikir, mereka mengecap kemerdekaan sebagai "bikinan Jepang" atau suatu "tipuan komunis". Bila kita melihat sejarah Indonesia, jelas bahwa kritik kemerdekaan semacam itu tidak mengena.
Dengan menengok kembali hari-hari itu, hal yang membuat saya bangga adalah bahwa kami tidak memaksakan suatu apa pun kepada penduduk. Tentara sudah membentuk Kenkoku Gakuin (Lembaga untuk Pembangunan Bangsa) di bulan Maret 1945, dengan tujuan yang sama dengan Dokuritsu Juku. Walau semangat kemerdekaan begitu berkobar waktu itu, Angkatan Bersenjata masih memberikan nama Jepang kepada pusat latihannya, dan mendesak agar bahasa Jepang dipergunakan di sana. Kepalanya juga seorang Jepang.
Kami menggunakan nama Jepang Dokuritsu Juku karena paham jalan pikiran dan perasaan orang Indonesia, berkat hubungan dengan mereka. Saya heran mengapa tentara tidak memilih satu kursus yang lebih efektif, mengingat usaha mereka mendirikan lembaga ini tidak kecil.
Jelas, ada kritik yang timbul dari lingkungan Jepang, khususnya tentara, bahwa kebijaksanaan yang kami tempuh terlalu dekat dan pro-Indonesia. Saya sendiri percaya bahwa Tentara ke-16 di Jawa mempunyai pemerintahan yang lebih maju daripada tentara di daerah pendudukan mana pun. Walau demikian, lembaga ini pun diberi nama Jepang--dan kenangan ini merupakan suatu cacat yang tak dapat sembuh bagi orang Jepang.
Para pemimpin Jepang mengumumkan, Perang Asia Timur Raya adalah perang kemerdekaan bagi rakyat terjajah. Kalau memang demikian, mengapa Jepang tidak mengizinkan kemerdekaan bagi negara-negara yang didudukinya? Orang Jepang mengartikan kemerdekaan Asia sebagai kemerdekaan dari cengkeraman Barat--kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Seharusnya, kemerdekaan diusahakan oleh orang Indonesia dan bangsa Asia sendiri.
Setelah Perang Rusia - Jepang, Jepang mengintensifkan sifat imperialisnya. Namun, bangsa Asia tidak memandang Jepang sebagai negara imperialis; sebaliknya mereka percaya bahwa Jepang, sesudah mengalahkan Rusia, dapat membebaskan mereka dari penindasan Barat. Tanpa menyadari harapan-harapan ini, Jepang menganjurkan status "di bawah pengawasan Jepang" dan Japanisasi.
Akibatnya tak dapat dielakkan, politik Jepang terhadap Indonesia cenderung berdasarkan kebijaksanaan itu. Kami, sebaliknya, yakin bahwa Jepang akan mampu mempertahankan hubungan baiknya dengan Indonesia hanya bila Indonesia dapat mencapai kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya. Walau kami benar-benar terlalu idealis, saya tetap percaya bahwa kami benar.
[1] Biasanya Shu Sangikai (Residency Advisory Council)
[2] Tesis Kanahele (Cornell University, 1967), halaman 312 n 38, dalam fakta hanya mengatakan bahwa, dalam wawancara, Wikana mengakui (disangkal oleh Subardjo) bahwa Subardjo tidak mengetahui identitas Wikana yang sebenarnya.
[3] Sutan Sjahrir (1909-1966), orang Minangkabau asal Padangpanjang, mempelajari ilmu hukum di Leiden (1929-1931), tempat dia menjadi sosialis dan pendukung Hatta. Dia membantu Hatta mendirikan dan membangun Partai Pendidikan Nasional Indonesia, dan bersama Hatta dibuang di tahun 1934. Di luar Amir Sjarifudin yang dipenjara Jepang, Sjahrir adalah politikus paling terkemuka yang menolak kerja sama dengan Jepang, dan karena itu punya peluang menduduki jabatan perdana menteri--setelah kenyataan bahwa Sjahrir adalah teman Hatta. Tentara ke-16 pernah mempertimbangkan untuk memanfaatkannya, tapi gagasan itu ditolak.
[4] Dalam satu bagian yang dihilangkan, Nishijima menguraikan peran Mayor A.K. Jusuf dalam penculikan Perdana Menteri Sjahrir pada 3 Juli 1946, walaupun Jusuf dianggap sebagai "salah satu mahasiswaku yang terbaik" pada Dokuritsu Juku oleh Sjarir (Out of Exile, hlm. 252). Kejadian ini diungkapkan secara penuh di buku Benedict Anderson, Java, hlm. 370-403.
[5] Buku Sidik Kertapati, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, diterbitkan pertama kali tahun 1957 (edisi ke-3 dan yang telah direvisi, Jakarta, Pembaruan, 1964). D. N. Aidit dan M. H. Lukman memimpin PKI dari 1951 sampai mereka terbunuh, setelah terjadi Gerakan 30 September 1965.
Sumber: "Refleksi" Tempo, Agustus 1987
Komentar
Posting Komentar