Pendidikan Itu untuk Rakyat ....

Oleh: INDIRA PERMANASARI

Sekitar 70 tahun lalu, tepatnya 1927, seorang anggota Volksraad (dewan perwakilan rakyat buatan Belanda dalam rangka politik etis) Meyer Ranneft, berpidato tentang pendidikan di Hindia Belanda.

" ... Masyarakat Hindia Belanda, yang kini diusahakan untuk dibangun lebih cepat oleh pemerintah melalui pendidikan, mempunyai dua ciri penting. Pertama, masyarakat ini adalah suatu masyarakat yang mempunyai pertentangan-pertentangan yang tajam; ia adalah konglomerasi dari suatu equilibrium yang labil. Kedua, negeri ini miskin. Bilamana meneliti sistem pendidikan, kita melihat adanya kekurangan justru pada dua masalah pokok ini. Apakah pendidikan kita turut mempertajam kontras sosial ekonomi, sehingga melonggarkan sendi-sendi persatuan? ...."

Cuplikan pidato itu dibacakan Dr Mestika Zed, sejarawan dari Universitas Negeri Padang dalam forum diskusi 60 Tahun Indonesia Merdeka dalam Lintasan Sejarah di Bandung pekan lalu.

Menurut Mestika, pada masanya Ranneft merupakan tokoh kritis yang peduli dengan pendidikan bumiputra. Konteks historis dan dilema pendidikan pada masa itu tentu terkait dengan persoalan yang lebih luas. Namun, inti persoalannya telah dinyatakan jelas oleh Ranneft.

Pendidikan kolonial pada masa itu dikecam karena tidak menjawab persoalan mendasar anak negeri yakni pertentangan dan kemiskinan, sifatnya hanya menimbun intelektualisme, memperbesar jarak sosial ekonomi sedemikian rupa, dan hubungannya tipis antara teori dan praktik pendidikan.

Kini, sejarah pendidikan kolonial sudah berlalu berpuluh tahun tetapi dunia pendidikan di Tanah Air masih dihadapkan dengan permasalahan serupa.

Mestika terutama menyoroti mengentalnya nuansa pendidikan sebagai komoditas yang dikhawatirkan ujungnya memperdalam jurang sosial.

"Contoh aktual, semakin menjamurnya sekolah unggulan di kota besar seperti Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut umumnya hanya menekankan kepada kebutuhan pengetahuan seperti bahasa asing, Matematika, dan keterampilan tertentu. Intinya, bagaimana agar anak menggandakan pendidikan sebagai sebuah aset untuk dirinya. Sekolah-sekolah tersebut lalu menyediakan fasilitas untuk tujuan itu dengan harga tinggi. Namun, dengan model demikian apakah setelah menjadi pintar anak tersebut akan peduli dengan sekitarnya?" katanya.

Ironisnya, tidak semua anak bangsa dapat mengakses pendidikan tersebut, terutama mereka yang miskin.

Dia berpendapat, harus ada sebuah dimensi moral dan tanggung jawab yang diberikan kepada anak ketika dia mendapat pengetahuan dari sekolah. Pidato pejabat Belanda Meyer Ranneft masih relevan yakni pendidikan yang terutama ialah untuk rakyat, termasuk yang miskin. Tanpa misi itu, pendidikan tidak akan terkait dengan upaya keluar dari kemiskinan.

Ketika semangat kepedulian bersama yang dapat ditularkan lewat pendidikan itu hilang maka realitasnya yang miskin tetap miskin, yang kaya semakin kaya. "Kita menjadi masyarakat yang sudah terpecah dan perekat bersama itu tidak ada lagi," kata Mestika.

Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Prof Djoko Suryo, yang membawakan makalah Dinamika Pendidikan di Indonesia, mengungkapkan hal senada. Pada masa kolonial terutama era 1900-1942 pendidikan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pribumi bagi kepentingan pemilik modal berat, dalam hal ini Belanda. Pendidikan juga dibedakan berdasarkan keturunan bangsa dan kedudukan sosial yang terbatas dan diskriminatif.

"Saat ini, saya melihat kecenderungan banyak sekolah yang lebih menekankan tujuan pendidikan agar peserta didik gampang mencari pekerjaan. Salah satu contoh, berbagai sekolah menonjolkan kelas, program, atau kurikulum internasional dengan berbahasa pengantar asing. Ini agar murid dapat bersaing di pasar global. Orientasi pendidikan sekadar untuk menjadi pekerja. Hal ini akan mendidik seseorang menjadi individualis dengan orientasi kehidupan yang materialistik," katanya.

Akibatnya, masalah kepribadian, identitas, kemanusiaan, dan solidaritas tidak banyak diperhatikan oleh lembaga pendidikan. Padahal, di tengah masalah kemiskinan dan ketertinggalan, pendidikan harus turut menanamkan kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat.

Djoko Suryo berpandangan, sekolah perlu mampu menumbuhkan kepada peserta didik kesadaran sebagai anggota masyarakat yang memiliki komitmen terhadap masyarakat.

"Tidak cukup menjadi manusia yang memiliki kemampuan, yakni dapat bekerja, tetapi juga dapat bermasyarakat dan melihat kepentingan bersama," kata Djoko.

Dengan demikian, pendidikan seharusnya menjadi perekat dan bukan menciptakan jurang pemisah sosial.

Sumber: Kompas, 20 Agustus 2005

Komentar

Postingan populer dari blog ini

JEJAK KERAJAAN DENGAN 40 GAJAH

Prasasti Batutulis dibuat untuk menghormati Raja Pajajaran terkemuka. Isinya tak menyebut soal emas permata. K ETERTARIKAN Menteri Said Agil Husin Al Munawar pada Prasasti Batutulis terlambat 315 tahun dibanding orang Belanda. Prasasti ini telah menyedot perhatian Sersan Scipiok dari Serikat Dagang Kumpeni (VOC), yang menemukannya pada 1687 ketika sedang menjelajah ke "pedalaman Betawi". Tapi bukan demi memburu harta. Saat itu ia ingin mengetahui makna yang tertulis dalam prasasti itu. Karena belum juga terungkap, tiga tahun berselang Kumpeni mengirimkan ekspedisi kedua di bawah pimpinan Kapiten Adolf Winkler untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Hasilnya juga kurang memuaskan. Barulah pada 1811, saat Inggris berkuasa di Indonesia, diadakan penelitian ilmiah yang lebih mendalam. Apalagi gubernur jenderalnya, Raffles, sedang getol menulis buku The History of Java . Meski demikian, isi prasasti berhuruf Jawa kuno dengan bahasa Sunda kuno itu sepenuhnya baru dipahami pada awa...

Baca selengkapnya

Kanguru dalam Permesta

Australia dan Amerika sesungguhnya belum berubah dalam memperlakukan rezim politik dan militer Indonesia. B ISIK-bisik itu sudah lama terjadi di kalangan sejarawan: bahwa Amerika dan Australia terlibat dalam PRRI/Permesta. Beberapa buku yang pernah terbit berusaha membahas hal ini. Namun, "hidangan yang relatif lengkap" baru tersaji setelah Audrey R. Kahin dan George Mc T. Kahin menerbitkan laporan mereka. Judulnya, Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia (Pustaka Utama Grafiti, 1997). Laporan ini menguraikan berbagai informasi tentang peran Pusat Intelijen Amerika (CIA) dalam sejumlah gejolak hubungan pusat dan daerah, terutama sepanjang tahun 1950-1963--seusai penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada akhir tahun 1949. Seolah melengkapi apa yang sudah diungkapkan oleh suami-istri Kahin, Hadi Soebadio menulis buku Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta. Paparan yang dibuat Hadi lebih lugas dan rinci. Tadinya...

Baca selengkapnya

Raja Belanda: Maaf atas Kekerasan Berlebihan

Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima mengunjungi Indonesia untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Raja juga meminta maaf atas kekerasan berlebihan Belanda di masa lalu. JAKARTA, KOMPAS-- Raja Belanda Willem-Alexander di Jakarta, Selasa (10/3/2020), kembali menegaskan pengakuan eksplisit Pemerintah Belanda terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain itu, ia juga menyatakan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan berlebihan yang dilakukan Belanda pada tahun-tahun setelah proklamasi. Setelah Proklamasi RI, terjadi dua kali agresi militer Belanda pada 1947 dan 1948, yang menewaskan banyak korban jiwa, termasuk warga sipil. Pemerintah Belanda secara politis dan moral baru mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 pada tahun 2005 melalui menteri luar negerinya saat itu, Bernard Bot. Sebelumnya, Belanda mengakui penyerahan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Permintaan maaf disampaikan Raja Willem-Alexander dalam pernyataa...

Baca selengkapnya

Islam Nusantara Teladan di Mata Dunia

SURABAYA, KOMPAS -- Praksis Islam di Indonesia yang disebut Islam Nusantara berpotensi menjadi teladan baru dari dunia Islam di mata dunia. Hal ini menimbang perkembangan sosial politik di sejumlah negara dan komunitas Islam dunia, termasuk di Timur Tengah, yang kini dilanda konflik sosial politik yang mengarah pada runtuhnya peradaban setempat. Meski ada berbagai pendapat, Islam Nusantara dipahami tetap merupakan Islam otentik sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW sekaligus mampu mendamaikan pergaulan pemeluknya dan bahkan menyejahterakan lingkungannya, termasuk non-Muslim. Demikian pendapat sejumlah pakar dalam Seminar Internasional "NU dan Islam Nusantara" yang digelar dalam rangkaian pelaksanaan Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di kompleks kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) di Surabaya, Rabu (1/7). Hadir dalam seminar yang digelar kerja sama harian Kompas dengan Panitia Muktamar NU Ke-33 ini antara lain Rektor UINSA Abdul A'la, Dekan Fakultas Adab UINSA yan...

Baca selengkapnya

SEI MAHAKAM (2 - HABIS) Keraton Kutai dan Pergulatan Mawas Diri

Cikal bakal Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dimulai sekitar abad ke-2 di Muara Kaman dengan raja pertama Kudungga, dilanjutkan putranya, Aswawarman, yang melahirkan tiga putra, yaitu Mulawarman (Kutai Kartanegara, Kaltim), Purnawarman (Taruma Negara, Jawa Barat), dan Adityawarman (Pagaruyung, Sumatera Barat). Oleh HARIADI SAPTONO P ada masa pra Islam tersebut, tercatat 25 raja memimpin Kerajaan Kutai Martadipura, dari Kudungga hingga Dermasetia. Berita tentang Kerajaan Kutai kemudian tidak terdengar. Selanjutnya, abad ke-13 berdiri Kerajaan Kutai Kartanegara di Kutai Lama dengan raja pertama Adji Batara Agung Dewa Sakti hingga raja kelima Pangeran Tumenggung Baya-Baya, sebelum kemudian pada abad ke-16 Kerajaan Kutai Kartanegara memeluk Islam dan abad ke-17 Pangeran Sinum Pandji Mendapa menyerang serta menghancurkan Kerajaan Kutai Martadipura dan kedua kerajaan dipersatukan menjadi Kutai Kartanegara Ing Martadipura sampai sekarang. Pada 1945, keraton bergabung dengan Repub...

Baca selengkapnya

Petisi Soetardjo: Kesempatan yang Disia-siakan Hindia Belanda

Oleh: A. C. Ton PENGANTAR: A. C Ton, seorang sejarawan dan penerbit dari negeri Belanda menulis mengenai Petisi Soetardjo dan Volksraad yang dimuat di NRC Handelsblad tepat 50 tahun ulang tahun Petisi Soetardjo. Judulnya "Petitie-Soetardjo, 15 Juli 1936,: een gemiste kans voor Nederlands-Indie". Pandangan A. C Ton mengevaluasi peristiwa itu sangat menarik karena dibuat pada masa kini. Di bawah ini terjemahannya. -- Redaksi TEPAT 50 tahun yang lalu di Volksraad, Nederlandsch Indie, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pegawai Pamong Praja Soetardjo pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul di perwakilan rakyat dengan maksud memberikan kemerdekaan kepada Nederlandsch Indie dalam jangka waktu 10 tahun: Indie, sebagai dominion dalam Kerajaan Belanda. Dua tahun lamanya usul tersebut yang menjadi terkenal sebagai "Petitie Soetardjo" berhasil memikat perhatian orang di Indie. Petisi tersebut tidaklah bersifat revolusioner atau pun radikal. Kalau dibandingkan dengan perjuangan...

Baca selengkapnya

Mengenang Peristiwa Bandung Lautan Api: Heroisme antara Tegallega dan Rel KA

TULANG jemari terbungkus kulit keriput itu mencengkeram erat besi pegangan gerobak sampah. Bahunya yang tipis tampak melengkung, tertarik kuat tali pengikat gerobak. Langkah dan nafasnya terasa berat, menapaki Jl. Mohammad Toha, Tegallega, yang Sabtu sore kemarin (23/3), basah diguyur hujan. Beban sampah yang dibawanya, seakan tak sepadan dengan sosok tua yang kurus kering. Elan (60), sosok tua itu, sejenak memalingkan pandangannya pada sederet kata-kata dalam spanduk yang terpancang depan Markas Hubdam III/Siliwangi, "Markas Batalyon II Resimen 8 Divisi III Siliwangi Tahun 1946 - Panitia BLA 1996", demikian bunyi tulisan itu. Kawasan Tegallega jika dibalik ke masa 1946, adalah sejarah heroik ketika Tentara Republik Indonesia (TRI) bersama ratusan ribu warga Bandung, mempertahankan kemerdekaan. Pada 21 Maret 1946, kawasan itu sempat dibombarder tentara Sekutu. Akan tetapi secara kebetulan, kedudukan Batalyon II TRI (Sumarsono) di sana, tengah memperkuat posisi perte...

Baca selengkapnya

Kliping Sejarah

Cari Blog Ini