Kontroversi 27 Juli Versi Kediri

Hari jadi Kota Kediri diperdebatkan. Bagaimana sebetulnya menentukan usia sebuah kota secara arkeologis?

UMBUL-umbul bertaburan di jalan-jalan Kota Kediri, Jawa Timur. Bila malam tiba, neon-neon dan lampu jalanan menyala terang. Tak kurang, sebuah pertunjukan musik digelar di Sungai Brantas, yang membelah kota, selama 30 jam nonstop dengan biduan dari Jakarta.

Kediri memang sedang merayakan hari jadinya yang ke-1123, 27 Juli lalu. Selama sebulan penuh kota itu berdandan habis-habisan. Namun, di balik gemerlapnya peringatan ulang tahun yang menghabiskan dana sekitar Rp 2 miliar itu, terselip kontroversi menyangkut kapan tepatnya hari jadi dan usia kota tersebut.

Sebagian anggota tim penelusuran hari jadi Kota Kediri, yang terdiri dari para sejarawan dan arkeolog, berpendapat bahwa hari jadi Kediri jatuh pada 27 Juli, sesuai dengan prasasti Kwak yang ditemukan di Desa Ngabean, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti bertanggal 27 Juli 879 Masehi ini menyebut kata "Kwak", yang kebetulan adalah nama sebuah desa di Kediri. Daerah ini sampai sekarag masih ada.

Sebagian lagi menganggap ulang tahun Kediri seperti tertulis di prasasti Hanjiring A (25 Maret 804 Masehi). Tapi ada pula yang memakai prasasti Hanjiring B bertanggal 19 September 921 Masehi sebagai patokan.

Kontroversi kian hangat di acara Pertemuan Ilmiah Arkeologi Nasional dan Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, yang digelar pada 23-28 Juli 2002 di Kediri. Para peserta mempertanyakan validitas penetapan hari jadi Kediri berdasarkan prasasti Kwak.

Versi mana yang benar? Bagaimana pula sebetulnya cara menentukan hari jadi dan usia sebuah kota?

Secara arkeologis, kata Edi Sedyawati, guru besar arkeologi Universitas Indonesia, sulit mencari parameter baku untuk menentukan hari jadi sebuah kota. Dan mengingat kota pada umumnya tumbuh secara berangsur-angsur, tidak mudah memastikan pada tahap mana sebuah kelompok hunian bisa disebut kota. Karena itu, banyak kota di Indonesia, termasuk Kediri, menentukan hari jadinya semata-mata berdasarkan prasasti atau situs peninggalan kuno yang dapat ditemukan. 

Menurut Edi, yang juga bekas direktur jenderal kebudayaan, penentuan hari jadi sebuah kota sering kontroversial karena ada dua aliran pemikiran. Aliran pertama menganggap hari jadi sebuah kota ditentukan dari sejak kapan suatu hunian (kota) diketahui pertama kali ada berdasarkan peninggalan benda-benda, seperti keramik, misalnya. Aliran kedua memandang hari jadi sebuah kota ditentukan oleh sejak kapan ia diberi nama seperti itu dalam prasasti tertua yang ditemukan.

Kedua aliran bertumpu pada temuan benda kuno. Itu sebabnya arkeologi menjadi disiplin ilmu yang paling berperan menentukan usia sebuah kota. Namun, tidak selalu mudah menemukan artefak semacam itu. Tidak mudah pula menentukan umur sekeping keramik yang tertimbun tanah ratusan tahun. Karenanya, banyak disiplin ilmu lain, seperti sejarah politik dan sosial, untuk mendukung atau menguji sebuah temuan arkeologis. 

"Arkeologi sangat penting untuk meneguhkan sesuatu yang sudah disimpulkan oleh sejarah," kata Moehamad Habib Mustopo, guru besar arkeologi di Universitas Negeri Malang. "Sejarah berdasarkan dokumen, arkeologi berdasarkan material culture," dia menambahkan.

Habib mengatakan, kajian arkeologi dimulai dengan pelacakan ada-tidaknya material culture suatu tempat. Material culture itu bisa berupa artefak (benda-benda yang sengaja dibuat manusia, misalnya prasasti, arca, patung) atau situs (lokasi artefak berada). Pelacakannya bisa berdasarkan sumber tertulis melalui epigrafi (penelitian tulisan prasasti) ataupun filologi (penelitian tulisan yang cenderung ke fiksi atau kesusastraan). 

Setelah itu, arkeologi akan menguji validitas artefak yang ditemukan dan mencocokkannya dengan artefak pendukung lainnya. Tahap berikutnya adalah melakukan penafsiran terhadap semua temuan budaya, melibatkan para ahli dari pelbagai disiplin ilmu. Ahli fisika, misalnya, diperlukan untuk melakukan analisis karbon untuk menguji usia suatu benda. Baru setelah itu dilakukan penjelasan akhir tentang kesimpulan yang didapat setelah dilakukan uji metodologis.

Pada kasus Kediri, tahap-tahap itu sebetulnya juga telah dilakukan. Ketua Tim Kajian Sejarah dan Budaya IKIP PGRI Kediri, Heru Marwanto, menyatakan pihaknya telah melakukan riset panjang soal penentuan hari jadi tersebut dengan meneliti semua prasasti yang ada. Dan di antara beberapa catatan sejarah, prasasti Kwak atau prasasti Ngabean-lah yang paling bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Terdiri atas lima artefak, prasasti itu sekarang disimpan di Museum Nasional, Jakarta.

Prasasti berbentuk lempengan tembaga berukuran 35,7 x 32,8 sentimeter dengan huruf Jawa kuno itu menyebut-nyebut soal adanya penganugerahan tanah tegalan (tgal) di Kwak seluas 4 tampah (meter persegi) untuk dijadikan areal sawah dengan status semacam tanah perdikan (sima). Kwak adalah nama sebuah kampung dan tempat pemandian yang sangat dikenal oleh masyarakat Kediri. 

"Selain itu, seluruh prasasti Kwak juga menyebut soal adanya pajak dan tata pemerintahan di sebuah kawasan yang dikenal sebagai Kediri," kata Heru Marwanto, yang juga Rektor Universitas Kediri. Jadilah prasasti Kwak dipakai sebagai "dasar hukum" untuk menentukan hari jadi dan umur Kediri.

Masalahnya, para arkeolog masih berbeda penafsiran. Menurut habib, kata "Kwak" yang dimaksud prasasti belum tentu nama tempat di Kediri. "Sejauh mana 'Kwak' yang disebut dalam prasasti itu mengacu pada Kediri?" tanya Habib, "Bukankah nama tersebut bisa berarti sebuah lokasi di tempat lain?"

"Selain itu, ada sejumlah prasasti yang sebenarnya juga bisa dipakai sebagai pijakan dalam menentukan hari jadi dan usia Kota Kediri," kata Habib. Ada prasasti Pamotan bertanggal 20 November 1042 Masehi (periode Airlangga), misalnya, juga prasasti Hantang bertanggal 7 September 1135 (periode Jayabaya), dan prasasti Mula-Malurung yang bertahun 1255 Masehi (periode Singasari). Dari ketiga prasasti tersebut, menurut Habib, Hantang-lah yang punya argumen paling kuat karena jelas-jelas menyebut kata "Panjalu", yang identik dengan Kediri.

Silang-sengketa itu belum berakhir. Itu sebabnya beberapa ilmuwan sering lebih menyandarkan diri pada dokumen sejarah yang lebih mutakhir. Dalam kasus Kediri, misalnya, hari jadi kota bisa ditentukan berdasarkan surat keputusan pembentukan administrasi kota itu pada era Republik Indonesia yang merdeka. "Cara ini yang paling valid," kata Edi. Adapun tentang umur sebenarnya Kota Kediri, orang tetap boleh memperdebatkannya. 

Wicaksono, Dwidjo U. Maksum (Kediri)

Sumber: Tempo Nomor 23/XXXI/5-11 Agustus 2002