Langsung ke konten utama

Piagam Jakarta: Masih Perlukah Dimunculkan Kembali?

Oleh Mohammad Anwar Syarifuddin

MENCERMATI perkembangan akhir-akhir ini mengenai pembahasan perubahan UUD 1945, tiap anak bangsa dengan hati jernih perlu merenungkan kembali, apa sebenarnya cita-cita para pendiri bangsa ini saat mereka merumuskan UUD 1945. Sudah demikian panjang sejarah konstitusi ini, dan belum pernah bisa memuaskan semua pihak. Tulisan ini menggagas apakah kita masih perlu atau tidak memunculkan kembali Piagam Jakarta ke dalam teks konstitusi?

Piagam Jakarta adalah sebuah hasil gentlement agreement pada 22 Juni 1945 yang direncanakan bakal menjadi rancangan naskah pembukaan bagi konstitusi Indonesia merdeka. Naskah piagam sedikit berbeda dari Pembukaan UUD 1945 dengan menyebut " ...negara berdasarkan ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya..." Namun, klausul ini diubah pada 18 Agustus 1945. Sejak saat itu usulan untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta selalu menjadi kontroversi.

Keberatan terhadap rancangan konstitusi itu disampaikan seorang pejabat angkatan laut Jepang yang datang kepada Mohammad Hatta sehari sebelum pengesahan. Dikatakan, jika klausul yang dipandang "diskriminatif" ini tidak dihapus, maka pulau-pulau yang dihuni mayoritas umat Kristen di Indonesia bagian Timur akan memisahkan diri dari NKRI yang diproklamasikan.

Sesaat menjelang rapat PPKI pada 18 Agustus 1945, Hatta mengundang wakil-wakil golongan Islam: Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Wahid Hasjim, dan Tengku Muhammad Hasan untuk mencari solusi terbaik bagi "keselamatan bangsa dari perpecahan". Mereka setuju klausul pemberlakuan Syariat Islam dihapuskan. Sebagai ganti, Wahid Hasjim yang mewakili NU mengusulkan dasar "Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan pertimbangan bahwa penambahan kata esa menegaskan sifat tauhid yang, menurutnya, hanya dimiliki Islam. Dengan begitu, Indonesia urung menjadi negara Islam, namun menjadi negara monoteis. [Feillard, 39]

Penghapusan ini pada gilirannya juga mengubah susunan pasal-pasal yang senapas dalam batang tubuh UUD 1945, seperti pasal tentang Agama dan Presiden. Penghapusan ini juga dilandasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prioritas utama dalam politik Indonesia yang baru merdeka. Bila ditilik ke belakang, pantas bila Wahid Hasjim memang pendukung utama ide ini.

Dalam pidatonya bulan Mei 1945 ditegaskan, Indonesia saat itu membutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat guna menyongsong revolusi. Lebih jauh, seperti dituturkan kepada Saifuddin Zuhri, Wahid Hasjim dalam pertemuan 18 Agustus 1945 menyatakan, kelompok minoritas memang bisa melakukan politik ofensif, bahkan dengan ancaman seolah-olah mereka merasa tertindas. Tetapi, sebagai golongan yang berkepentingan dengan kokohnya persatuan dalam menghadapi Belanda, para pemimpin Islam dan nasionalis sudah seyogianya memenuhi tuntutan itu. Alasannya, menurut Wahid Hasjim, pemberlakuan Syariat Islam bisa diakomodasi melalui pelaksanaan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 secara jujur. Apabila aturan yang menjamin kemerdekaan beragama dan beribadat ini dijalankan dengan baik, berarti sudah semestinya kewajiban menjalankan Syariat Islam akan tumbuh sebagai kesadaran setiap Muslim.

Persoalan dasar negara

Perdebatan mengenai Piagam Jakarta selalu dilihat sebagai persoalan dasar negara. Dari waktu ke waktu, persoalan bertumpu pada keberatan sebagian kalangan nasionalis terhadap dasar negara Islam. Asumsi ini bila ditilik lebih teliti tidak sepenuhnya tepat. Beberapa pendapat yang dihimpun dari tokoh-tokoh Partai Masyumi yang mengusulkan konsep "negara Islam" dalam sidang majelis konstituante menegaskan, mereka sebenarnya tidak beitu kaku memegangi kata-kata dalam Piagam Jakarta sebagai konsep negara Islam. Apa yang diinginkan sebagian besar umat Islam dengan Piagam Jakarta adalah bukan realisasi konsep "negara Islam", tetapi lebih sebagai jaminan bagi kaum Muslimin untuk melaksanakan ajaran Islam. [Thaba, 155]

Pernyataan senada juga dijumpai dalam pandangan Mohammad Roem yang menyebut "negara Islam" tidak perlu dinyatakan secara eksplisit. Sebutan itu tidak ada dalam tradisi awal Islam. Merujuk piagam Madinah yang menjadi negara yang didirikan Nabi Muhammad SAW, ia menyebut, dalam 47 pasal piagam itu tidak ada satu kalimat pun yang menyebut Madinah sebagai negara Islam. Sebutan negara Islam adalah persoalan sekunder. Sesuai pandangan modernisme, Roem mengatakan, persoalan pokok dalam hubungan Islam dan negara ialah bagaimana caranya agar ajaran-ajaran Islam dapat "menjiwai kehidupan negara". [Mahendra, 205]

Tokoh-tokoh Masyum lain seperti M Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Zainal Abidin Ahmad memandang sebuah negara disebut Islam bukan karena sebutan formal "negara Islam" atau "berdasarkan Islam", tetapi negara itu disusun sesuai ajaran-ajaran Islam, baik dalam teori maupun praktik. Dasar negara dapat saja disusun dalam klausul yang bersifat umum asal mencerminkan kehendak Islam. Bahkan, menurut Zainal Abidin Ahmad rumusan umum itu juga bisa disebut "Pancasila" sekiranya rakyat menyukai sebutan itu. Walhasil, tawaran Masyumi dan partai-partai Islam dalam konstituante untuk mengajukan dasar Islam bukan "harga mati". Itu sebuah penawaran maksimum akibat adanya penafsiran yang beragam terhadap Pancasila.

Pandangan yang diungkapkan kalangan Islam tradisionalis, dalam hal ini NU, juga sama moderatnya. Mohammad Dachlan yang menjadi menteri agama pada awal Orde Baru menjamin, Piagam Jakarta hanya diberlakukan bagi umat Islam. Tetapi, banyak orang menganggap piagam itu sebagai momok. Mereka khawatir dasar Islam akan melahirkan dar al-Islam. Dalam terbitan Duta Masjarakat (24-6-68), Dachlan menambahkan, Piagam ini tidak menekan kepada aliran-aliran lain di luar agama Islam. Tetapi, lagi-lagi ini dianggap tidak lebih dari sekadar apologi. Dari sini, seperti tampak dalam analisis Feillard dalam NU vis a vis Negara, kekhawatiran kaum abangan dan orang-orang Islam yang "kurang beragama" terhadap pemberlakuan Syariat Islam adalah karena mereka tidak menjalankan ritual formal Islam, sebaliknya mereka memilih cara beribadat menurut mistik. Kekhawatiran semacam inilah yang tidak diperhatikan ketika hendak memberlakukan kembali Piagam Jakarta.

Namun, kekhawatiran ini sebenarnya sudah disuarakan sejak awal dalam debat persidangan BPUPKI pertengahan Juli 1945. Saat itu, Wongsonegoro dan Hussein Djajadiningrat mengatakan, klausul islami dalam Piagam Jakarta dikhawatirkan menimbulkan fanatisme. Ungkapan yang sebenarnya menyiratkan keengganan kalangan "Islam KTP" untuk dipaksa menjadi Muslim dengan menaati Syariat Islam. Kecenderungan mereka dalan mengerjakan ritual sinkretik budaya Jawa pra-Islam, termasuk ajaran mistik Jawa yang panteistik. Praktik-praktik yang dinilai sama sekali bukan Islam.

Persoalan interpretasi

Sorotan dan kritik utama terhadap Piagam Jakarta adalah masalah interpretasi. Apakah Piagam Jakarta sudah memberi rincian yang jelas mengenai jenis kewajiban Syariat Islam mana yang akan diberlakukan, kepada siapa, bahkan umat Islam yang mana? Kekhawatiran kalangan abangan mencerminkan kekaburan definisi ini.

Ketidaktegasan Piagam Jakarta juga menyangkut cara pemberlakuan dan dalam kondisi bagaimana, apakah syariat itu menyangkut undang-undang pidana atau perdata, bagaimana bentuk pemerintahannya? Semua persoalan ini akan memicu munculnya aneka ragam penafsiran. Satu-satunya hal yang jelas disepakati bersama adalah calon presiden Republik ini harus seseorang Muslim, sedangkan persoalan yang lain tetap kabur. 

Salah satu kesulitan bila Piagam Jakarta dicantumkan dalam teks konstitusi adalah tentang sulitnya menentukan definisi "Syariat Islam". Apakah Syariat Islam itu melingkupi keseluruhan ajaran Islam dalam aspek hukum (fikih), keyakinan (akidah), dan moral (akhlak)? Bila kemudian "Syariat Islam" diartikan sebagai fikih, maka harus dirumuskan aspek-aspek fikih mana saja yang dimaksud: ibadat (ritual), mu'amalat (ekonomi), ahwal syahshiyyah (perdata), jinayat (pidana), atau siyasah (politik). Sampai saat ini, masih ada fobia terhadap penerapan hukum pidana Islam (jinayat), seperti hukum potong tangan, rajam, dan qisas. Kondisi ini akan menyulitkan, belum lagi banyak persoalan lain yang akan muncul dalam menentukan mazhab fiqh manakah yang berlaku dari sekian aliran yang ada. Semua persoalan ini merupakan isu-isu yang menantang umat Islam untuk berani membuat sebuah formula "kesatuan" dari beragam perbedaan yang ada di antara mereka sendiri.

Akumulasi persoalan-persoalan itu dan segala hal yang menyangkut aspek interpretasi untuk keperluan penyusunan pedoman dalam bentuk ketetapan perundang-undangan yang lebih bersifat teknis akan memicu perdebatan panjang di parlemen. Bukan tidak mungkin garis tegas yang memisahkan dua aliran politik bernegara akan kembali muncul saat kaum nasionalis yang berhaluan sekular akan berhadapan dengan penganut ideologi Islam politik. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin harmoni yang kini terjalin di elite kepemimpinan negeri ini akan kembali terkoyak dan komisi konstitusi akan kembali menemukan jalan buntu, seperti alotnya pembahasan dalam rapat BPUPKI dan gagalnya Konstituante menyepakati terbentuknya sebuah konstitusi baru. Juga bukan tidak mungkin hal ini tercermin dalam alotnya pembahasan perubahan terhadap UUD 1945 sekarang ini.


MOHAMMAD ANWAR SYARIFUDDIN MA 

Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta


Sumber: Kompas, 22 April 2002


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...
Posting Komentar
Baca selengkapnya