Nilai Peristiwa Merah Putih Tetap Relevan: Gerakan Menghambat Federalisme

JAKARTA (Suara Karya): Peristiwa Merah Putih di Manado, Sulawesi Utara, lima puluh tahun yang lalu dinilai memiliki nilai-nilai dan semangat kejuangan yang masih tetap relevan hingga saat ini. Terutama sekali, nilai semangat persatuan dan kesatuan, karena sebagai bangsa majemuk kita akan selalu dihadapkan pada sikap-sikap pihak yang tidak senang kita bersatu dan berhasil dalam pembangunan.

Kepala Staf Umum ABRI Letjen TNI Soeyono mengatakan hal itu dalam sambutannya ketika membuka sarasehan memperingati 50 Tahun Peristiwa Merah Putih, di Departemen Pertahanan dan Keamanan, Jakarta, Rabu (13/3). Soeyono mengemukakan, di masa kolonialisme masyarakat Sulawesi Utara tetap menyadari bahwa mereka adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia.

"Masyarakat Sulawesi Utara, seperti rakyat di berbagai daerah lain secara serentak bangkit dan berjuang demi mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan. Perjuangan rakyat Sulut ini timbul kendati mereka selalu dininabobokan oleh mitos politik Belanda, yang mengatakan bahwa Sulut merupakan provinsi kedua belas dari negeri Belanda," kata Kasum ABRI.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah Peringatan 50 Tahun Peristiwa Merah Putih Theo L. Sambuaga menceritakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1946 di Manado, Sulut. Ketika itu, enam pejuang asal Minahasa berusaha mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan RI untuk wilayah Minahasa. Pasukan pejuang yang dipimpin oleh Taulu ini berusaha menaikkan bendera merah putih di markas KNIL Telling, Manado, setelah mereka merebut dan menguasai markas tanpa rasa takut.

Theo menyebutkan, peristiwa penurunan bendera Belanda dan menaikkan bendera Merah Putih itu menjadi pangkal perebutan kekuasaan di Minahasa yang berjalan tanpa letusan senjata. Masyarakat Minahasa terpacu untuk merdeka setelah melihat bendera Merah Putih berkibar di markas Belanda. "Semangat kejuangan dan keberanian inilah, yang harus selalu kita lestarikan dan tanamkan di benak generasi muda saat ini dan yang akan datang," kata Theo.

Tetap Relevan

Menurut Soeyono, dari Peristiwa Merah Putih ada beberapa hikmah dan makna yang bisa dipetik. Selain makna persatuan dan kesatuan bangsa, juga makna kesadaran ikut bertanggung jawab yang pada masa pembangunan sekarang ini diwujudkan melalui partisipasi seluruh masyarakat untuk membangun.

Begitu pula, nilai kejuangan yang didasari rasa cinta tanah air, kata Soeyono, akan menumbuhkan semangat pengabdian untuk berbuat yang terbaik, rela berkorban serta jiwa pantang menyerah. Dihubungkan pada tahun 2020, semangat ini relevan karena sebagai bangsa kita diuji dalam persaingan bebas dengan bangsa-bangsa lain.

Untuk itu Kasum menekankan, yang sangat penting dilakukan adalah bagaimana nilai-nilai yang dikandung dalam peristiwa tersebut diwujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. "Terutama dalam perilaku para generasi muda penerus bangsa dan pewaris nilai-nilai perjuangan," kata Soeyono.

Dalam sarasehan itu, pengajar Universitas Indonesia Dr. RZ Leirissa berpendapat, dilihat dari konteks perang kemerdekaan, peristiwa Merah Putih merupakan gerakan yang berusaha menghambat perwujudan federalisme sebagai upaya menggagalkan Proklamasi Kemerdekaan.

Sebab, menurut Leirissa, taktik Belanda untuk mematahkan negara kesatuan Indonesia hanya dapat dilaksanakan dengan cara membentuk negara-negara federal (negara bagian). Dan itu bisa dilakukan, dengan terlebih dulu membentuk negara federal di wilayah Indonesia Timur. "Salah satunya, adalah mendirikan negara federal di Minahasa," tuturnya.

Sedangkan putra Manado yang pernah menjabat Duta Besar di Myanmar, Mayjen TNI Purn BP Makada yang tampil sebagai pembicara menilai, dari segi aspek politik Peristiwa Merah Putih membuktikan kepada dunia bahwa yang merdeka tidak hanya Pulau Jawa dan Sumatera saja seperti yang digembor-gemborkan Belanda. "Juga menunjukkan bahwa Indonesia Timur adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara Republik Indonesia," ujarnya. (VICS)

Sumber: Suara Karya, 14 Maret 1996

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...

Baca selengkapnya

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...

Baca selengkapnya

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...

Baca selengkapnya

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...

Baca selengkapnya

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda. Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...

Baca selengkapnya

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...

Baca selengkapnya

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...

Baca selengkapnya

Kliping Sejarah

Cari Blog Ini