Langsung ke konten utama

Kiprah Ulama Menjaga Nusantara

Suara shalawat menggema dari meunasah atau mushala di Gampong Ruyung, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar, Aceh, Kamis (12/1). Hari itu, di tempat itu, digelar kenduri merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ulama setempat beserta warga mempersilakan siapa saja yang lewat di depan meunasah untuk mampir dan makan bersama.

Kenduri tersebut merupakan tradisi yang sudah mengakar lama. Ulama membaur dengan warga menyiapkan makanan.

Pada masa Perang Aceh, meunasah yang ada di setiap desa menjadi tempat untuk menyusun strategi perjuangan. Hal itu, antara lain, dilakukan Syeikh Muhammad Saman Tiro atau Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman. Di meunasah, pada 1889, ia menulis surat kepada para uleebalang dan keuchik atau kepala desa agar kembali lagi berperang membela bangsa.

Surat itu ditulis karena sebagian uleebalang (hulubalang) dan keuchik mulai memihak Belanda. Peristiwa ini terjadi setelah pada 1873, lewat agresi militernya, Belanda berhasil merebut Keraton Kesultanan Aceh dan melemahkan kekuatan sultan.

Kondisi itu mendorong para ulama di Aceh, yang awalnya hanya menjadi penasihat utama kerajaan, perlahan mulai memimpin kelompok-kelompok masyarakat untuk memerangi Belanda.

Pada April 1874, Tuanku Hasyim, Panglima Polem, Teuku Panglima Duapuluh Enam, dan Sri Setia Ulama mengumumkan para ulama di Aceh Besar bersepakat melanjutkan perjuangan. Saat yang bersamaan, Teungku Imum Lueng Bata dan Teuku Chik Lamnga memulai serangan ke Meuraxa, Banda Aceh. Namun, mereka dapat dipukul mundur karena kalah tenaga, persenjataan, dan perbekalan.

Berkaca dari pengalaman tersebut, para ulama besar lalu melakukan pertemuan dan kemudian memutuskan mengutus Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman untuk mengobarkan semangat perjuangan rakyat Aceh. Hikayat Prang Sabil yang sarat makna dan pesan agama menjadi peranti utama untuk membangkitkan semangat perlawanan terhadap Belanda.

Dalam cuplikan Hikayat Prang Sabil yang ditulis pada buku Perang Kolonial Belanda di Aceh terbitan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, ada tiga kewajiban yang harus dilakukan untuk menggenapi tiang agama. Tiga kewajiban itu adalah iman kepada-Nya, sembahyang, dan kewajiban berperang melawan Belanda.

Untuk mengoptimalkan penyebaran hikayat tersebut, Teungku Chik di Tiro dan para ulama memanfaatkan meunasah dan dayah (pesantren) yang ada di tiap-tiap desa.

Belanda mulai mencium gelagat tidak menyenangkan. Pada 1882, pembakaran kitab hikayat dilakukan disertai perburuan terhadap para ulama yang memimpin perlawanan. Gubernur Belanda bahkan mengumumkan bagi yang dapat menangkap ulama hidup atau mati akan diberi imbalan uang. 

Namun, rakyat tak terpengaruh oleh iming-iming tersebut. Secara sembunyi-sembunyi, masyarakat Aceh tetap membaca hikayat. Para ulama, termasuk Teungku Cik di Tiro, semakin gencar melakukan serangan terhadap Belanda dengan strategi gerilya. Pada saat yang sama, para ulama juga melancarkan diplomasi melalui surat-menyurat, baik kepada Belanda maupun para uleebalang yang membelot.

JA Kruyt dalam buku De Atjeh Oorlong menuliskan, para ulama juga menggerakkan para bangsawan dan masyarakat umum untuk sukarela menyumbangkan hartanya demi membiayai perang melawan Belanda. Dana yang dikumpulkan itu disebut hak sabil. Hak sabil itu lalu digunakan untuk membeli senjata, logistik, dan membangun pertahanan.

Kecerdasan

Kegigihan pejuang Aceh membuat Belanda merasa kian terdesak. Selain ribuan tentaranya tewas, Belanda juga harus menanggung kerugian finansial yang selama perang pada 1873-1891 mencapai 200 juta florin atau setara dengan Rp 1,4 triliun pada saat ini. Di tengah kegalauan tersebut, dikirim ilmuwan Snouck Hurgronje untuk meneliti dan memetakan kekuatan pasukan Aceh pada 1891.

Dari laporan Hurgronje, yang dijadikan buku berjudul De Atjehers, diketahui, titik kekuatan masyarakat Aceh dalam berjuang melawan Belanda berada pada para ulama dan ajaran agama. "Yang dihadapi Belanda di Aceh bukan suatu partai Keumala, bukan pula kawanan liar perampok, tetapi suatu partai rakyat. Sepanjang menyangkut Aceh, baik atau buruk, dipersatukan dan diorganisasi oleh para ulama," tulis Hurgronje.

Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Misri Abdul Muchsin mengutarakan, selain faktor agama, ulama menjadi sosok penting dan mampu memengaruhi masyarakat karena memiliki kecerdasan yang lebih daripada rata-rata penduduk. Strategi perang yang tidak tertebak merupakan buah dari kecerdasan yang mereka miliki.

"Suara ataupun nasihat ulama sangat didengar masyarakat dan menjadi pertimbangan pemerintah. Mereka tidak hanya sekadar menimbulkan kebencian bagi musuh agar masyarakat ikut berperang, tetapi juga menumbuhkan kecintaan yang tinggi kepada agama dan bangsa," tuturnya.

Dengan kata lain, ilmu yang dimiliki ulama digunakan untuk membangkitkan semangat yang positif bagi persatuan bangsa. Karena itu, pengaruh ulama tidak lekang meski Perang Aceh berakhir. Ucapan dan sikap mereka tetap dijadika acuan.

Teuku Ibrahim Alfian menuangkannya pada buku berjudul Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah, Sepak Terjang Ulama Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Melalui Maklumat Ulama, seluruh Aceh yang digagas empat ulama besar, yaitu Teungku Haji Hasan Krueng Kale, Teungku M Daud Beureuh, Teungku Haji Ja'far Sidik Lamjabat, dan Teungku Haji Hasballah Indrapuri, pada Oktober 1945, menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pada maklumat itu, dicantumkan bahwa upaya mempertahankan Republik Indonesia adalah perjuangan suci. Penutup dalam maklumat itu menyatakan, semua masyarakat Aceh patuh atas segala perintah pemimpin bangsa demi keselamatan Tanah Air, agama, dan bangsa.

Sosiolog dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saleh Sjafei, mengakui, ulama masa lalu menjadi teladan karena antara perbuatan dan perkataannya sesuai, dapat dipegang, dan dipercaya. Untuk itu, masyarakat sangat menghormati dan menghargai mereka. Hal itu merupakan kelebihan ulama masa lalu sehingga bisa menyatukan masyarakat untuk mencintai bangsanya.

Tidak hanya di Aceh, peran ulama juga kuat mengakar di daerah lain di Nusantara, seperti di Jawa. Perjuangan Sunan Gunung Jati, salah satu Wali Songo, melawan Portugis menjadi salah satu bukti. Selanjutnya, KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asyari juga berhasil membawa pengaruh dan memobilisasi kekuatan masyarakat dengan senjata pendidikan untuk melawan kolonialisme. 

Tanpa peran serta ulama pada masa lalu, kemerdekaan Indonesia mungkin tidak akan terwujud. Kecintaan pada Tanah Air yang ditunjukkan ulama pada masa lalu itu menjadi teladan yang terus relevan di tengah berbagai persoalan kebangsaan saat ini.

(RIANA A. ABRAHIM/A PONCO ANGGORO/ADRIAN FAJRIANSYAH)


Sumber: Kompas, 1 Februari 2017


Komentar

Postingan populer dari blog ini

JEJAK KERAJAAN DENGAN 40 GAJAH

Prasasti Batutulis dibuat untuk menghormati Raja Pajajaran terkemuka. Isinya tak menyebut soal emas permata. K ETERTARIKAN Menteri Said Agil Husin Al Munawar pada Prasasti Batutulis terlambat 315 tahun dibanding orang Belanda. Prasasti ini telah menyedot perhatian Sersan Scipiok dari Serikat Dagang Kumpeni (VOC), yang menemukannya pada 1687 ketika sedang menjelajah ke "pedalaman Betawi". Tapi bukan demi memburu harta. Saat itu ia ingin mengetahui makna yang tertulis dalam prasasti itu. Karena belum juga terungkap, tiga tahun berselang Kumpeni mengirimkan ekspedisi kedua di bawah pimpinan Kapiten Adolf Winkler untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Hasilnya juga kurang memuaskan. Barulah pada 1811, saat Inggris berkuasa di Indonesia, diadakan penelitian ilmiah yang lebih mendalam. Apalagi gubernur jenderalnya, Raffles, sedang getol menulis buku The History of Java . Meski demikian, isi prasasti berhuruf Jawa kuno dengan bahasa Sunda kuno itu sepenuhnya baru dipahami pada awa...

Kanguru dalam Permesta

Australia dan Amerika sesungguhnya belum berubah dalam memperlakukan rezim politik dan militer Indonesia. B ISIK-bisik itu sudah lama terjadi di kalangan sejarawan: bahwa Amerika dan Australia terlibat dalam PRRI/Permesta. Beberapa buku yang pernah terbit berusaha membahas hal ini. Namun, "hidangan yang relatif lengkap" baru tersaji setelah Audrey R. Kahin dan George Mc T. Kahin menerbitkan laporan mereka. Judulnya, Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia (Pustaka Utama Grafiti, 1997). Laporan ini menguraikan berbagai informasi tentang peran Pusat Intelijen Amerika (CIA) dalam sejumlah gejolak hubungan pusat dan daerah, terutama sepanjang tahun 1950-1963--seusai penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia pada akhir tahun 1949. Seolah melengkapi apa yang sudah diungkapkan oleh suami-istri Kahin, Hadi Soebadio menulis buku Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta. Paparan yang dibuat Hadi lebih lugas dan rinci. Tadinya...

Raja Belanda: Maaf atas Kekerasan Berlebihan

Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima mengunjungi Indonesia untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Raja juga meminta maaf atas kekerasan berlebihan Belanda di masa lalu. JAKARTA, KOMPAS-- Raja Belanda Willem-Alexander di Jakarta, Selasa (10/3/2020), kembali menegaskan pengakuan eksplisit Pemerintah Belanda terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain itu, ia juga menyatakan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan berlebihan yang dilakukan Belanda pada tahun-tahun setelah proklamasi. Setelah Proklamasi RI, terjadi dua kali agresi militer Belanda pada 1947 dan 1948, yang menewaskan banyak korban jiwa, termasuk warga sipil. Pemerintah Belanda secara politis dan moral baru mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 pada tahun 2005 melalui menteri luar negerinya saat itu, Bernard Bot. Sebelumnya, Belanda mengakui penyerahan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Permintaan maaf disampaikan Raja Willem-Alexander dalam pernyataa...

Islam Nusantara Teladan di Mata Dunia

SURABAYA, KOMPAS -- Praksis Islam di Indonesia yang disebut Islam Nusantara berpotensi menjadi teladan baru dari dunia Islam di mata dunia. Hal ini menimbang perkembangan sosial politik di sejumlah negara dan komunitas Islam dunia, termasuk di Timur Tengah, yang kini dilanda konflik sosial politik yang mengarah pada runtuhnya peradaban setempat. Meski ada berbagai pendapat, Islam Nusantara dipahami tetap merupakan Islam otentik sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW sekaligus mampu mendamaikan pergaulan pemeluknya dan bahkan menyejahterakan lingkungannya, termasuk non-Muslim. Demikian pendapat sejumlah pakar dalam Seminar Internasional "NU dan Islam Nusantara" yang digelar dalam rangkaian pelaksanaan Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di kompleks kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) di Surabaya, Rabu (1/7). Hadir dalam seminar yang digelar kerja sama harian Kompas  dengan Panitia Muktamar NU Ke-33 ini antara lain Rektor UINSA Abdul A'la, Dekan Fakultas Adab UINSA yan...

SEI MAHAKAM (2 - HABIS) Keraton Kutai dan Pergulatan Mawas Diri

Cikal bakal Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dimulai sekitar abad ke-2 di Muara Kaman dengan raja pertama Kudungga, dilanjutkan putranya, Aswawarman, yang melahirkan tiga putra, yaitu Mulawarman (Kutai Kartanegara, Kaltim), Purnawarman (Taruma Negara, Jawa Barat), dan Adityawarman (Pagaruyung, Sumatera Barat). Oleh HARIADI SAPTONO P ada masa pra Islam tersebut, tercatat 25 raja memimpin Kerajaan Kutai Martadipura, dari Kudungga hingga Dermasetia. Berita tentang Kerajaan Kutai kemudian tidak terdengar. Selanjutnya, abad ke-13 berdiri Kerajaan Kutai Kartanegara di Kutai Lama dengan raja pertama Adji Batara Agung Dewa Sakti hingga raja kelima Pangeran Tumenggung Baya-Baya, sebelum kemudian pada abad ke-16 Kerajaan Kutai Kartanegara memeluk Islam dan abad ke-17 Pangeran Sinum Pandji Mendapa menyerang serta menghancurkan Kerajaan Kutai Martadipura dan kedua kerajaan dipersatukan menjadi Kutai Kartanegara Ing Martadipura sampai sekarang. Pada 1945, keraton bergabung dengan Repub...

Petisi Soetardjo: Kesempatan yang Disia-siakan Hindia Belanda

Oleh: A. C. Ton PENGANTAR: A. C Ton, seorang sejarawan dan penerbit dari negeri Belanda menulis mengenai Petisi Soetardjo dan Volksraad yang dimuat di NRC Handelsblad tepat 50 tahun ulang tahun Petisi Soetardjo. Judulnya "Petitie-Soetardjo, 15 Juli 1936,: een gemiste kans voor Nederlands-Indie". Pandangan A. C Ton mengevaluasi peristiwa itu sangat menarik karena dibuat pada masa kini. Di bawah ini terjemahannya.  -- Redaksi TEPAT 50 tahun yang lalu di Volksraad, Nederlandsch Indie, terjadi sesuatu yang luar biasa. Pegawai Pamong Praja Soetardjo pada tanggal 15 Juli 1936 mengajukan usul di perwakilan rakyat dengan maksud memberikan kemerdekaan kepada Nederlandsch Indie dalam jangka waktu 10 tahun: Indie, sebagai dominion dalam Kerajaan Belanda. Dua tahun lamanya usul tersebut yang menjadi terkenal sebagai "Petitie Soetardjo" berhasil memikat perhatian orang di Indie. Petisi tersebut tidaklah bersifat revolusioner atau pun radikal. Kalau dibandingkan dengan perjuangan...

Mengenang Peristiwa Bandung Lautan Api: Heroisme antara Tegallega dan Rel KA

TULANG  jemari terbungkus kulit keriput itu mencengkeram erat besi pegangan gerobak sampah. Bahunya yang tipis tampak melengkung, tertarik kuat tali pengikat gerobak. Langkah dan nafasnya terasa berat, menapaki Jl. Mohammad Toha, Tegallega, yang Sabtu sore kemarin (23/3), basah diguyur hujan. Beban sampah yang dibawanya, seakan tak sepadan dengan sosok tua yang kurus kering. Elan (60), sosok tua itu, sejenak memalingkan pandangannya pada sederet kata-kata dalam spanduk yang terpancang depan Markas Hubdam III/Siliwangi, "Markas Batalyon II Resimen 8 Divisi III Siliwangi Tahun 1946 - Panitia BLA 1996", demikian bunyi tulisan itu. Kawasan Tegallega jika dibalik ke masa 1946, adalah sejarah heroik ketika Tentara Republik Indonesia (TRI) bersama ratusan ribu warga Bandung, mempertahankan kemerdekaan. Pada 21 Maret 1946, kawasan itu sempat dibombarder tentara Sekutu. Akan tetapi secara kebetulan, kedudukan Batalyon II TRI (Sumarsono) di sana, tengah memperkuat posisi perte...