Langsung ke konten utama

100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL: Butuh Banyak Sumpah Pemuda

Oleh RIKARD BAGUN

Pengantar Redaksi:
Rangkaian tulisan tentang 100 Tahun Kebangkitan Nasional, 80 Tahun Sumpah Pemuda, 63 Tahun Kemerdekaan dan 10 Tahun Reformasi, yang dimuat sejak bulan Mei lalu, dengan ini berakhir.

Peristiwa Sumpah Pemuda dalam dialektika dengan Kebangkitan Nasional atau nasionalisme selalu mengacu pada proses kelahiran sebagaimana istilah nation (kebangsaan) dimaksudkan.

Makna nation dari riwayatnya memang berakar dan senantiasa mengacu pada pengertian natus, natal, kelahiran. Kelahiran tidak hanya bersifat substansial bagi pembentukan nation melalui kontrak politik, tetapi kiprahnya juga selalu dalam status kelahiran, semper in statu nascendi, sebagai "proses menjadi" yang tidak pernah sekali selesai.

Dalam bingkai pergulatan kebangsaan, banyak hal lahir atau dilahirkan. Jika Budi Utomo 20 Mei 1908 melahirkan semangat nasionalisme dan Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 melahirkan tiga prinsip dasar: satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Luar biasa!

Ketiga nilai yang diusung Sumpah Pemuda bersifat eksistensial karena ikut menentukan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang berjangkauan jauh ke depan.

Tantangannya bagaimana nilai-nilai itu memberikan inspirasi yang menggerakkan berbagai wacana dan kegiatan produktif agar "proses menjadi" tidak pernah berhenti.

Maka dibutuhkan banyak sumpah pemuda lagi tidak hanya untuk merawat dan memberi kawalan terhadap nilai-nilai yang sudah dilahirkan dalam Sumpah Pemuda 80 tahun lalu, tetapi juga untuk melahirkan komitmen baru dalam memajukan bangsa dan negara.

Beri kawalan

Prinsip satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang dicetuskan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 perlu dikawal dan diperkuat dalam menghadapi perubahan.

Namun, setelah 80 tahun berlalu, ketiga prinsip itu tampak kedodoran. 

Tantangan serupa dialami prinsip satu bangsa. Semangat satu nasib, satu perjuangan, tidak terlihat dalam bidang ekonomi karena kemiskinan dan kesenjangan sosial. Bahaya primordialisme dalam bidang sosial dan politik juga mengancam keutuhan bangsa dan integrasi wilayah.

Juga terasa kedodoran dalam bidang bahasa. Terjadi kesenjangan dalam komunikasi yang membuat berbagai elemen bangsa cenderung bergerak sendiri-sendiri.

Orientasi nilai

Prinsip satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yang dicetuskan Sumpah Pemuda, merupakan nilai-nilai dasar sebagai pusat orientasi dan pegangan.

Banyak bangsa dan negara ambruk karena tidak mampu menjaga nilai-nilai dasar kebangsaan. Sekadar ilustrasi, Kekaisaran Roma, Ottoman Turki, Kerajaan Aztec, dan Inca ambruk karena tidak mampu menjaga nilai-nilai dasar yang menjadi pengikat.

Prinsip satu nusa, satu bangsa, satu bahasa atau Pancasila harus mampu beradaptasi dengan proses perubahan yang berlangsung cepat di tengah dunia yang digambarkan sedang berlari tunggang langgang.

Bangsa Indonesia dipastikan akan tertinggal jauh jika tidak mampu melakukan adaptasi di tengah arus perubahan yang penuh kompetisi. Kecepatan sangat dibutuhkan karena prinsip paling kuat akan bertahan, the survival of fittest, sudah tergeser oleh prinsip paling cepat akan bertahan, the survival of fastest.

Namun, lagi-lagi dalam menerjang kecepatan, sangat dibutuhkan pegangan yang mengacu pada nilai-nilai dasar yang kuat agar tidak terjadi disorientasi. Tanpa memegang teguh nilai dasar kebangsaan dan kenegaraan yang antara lain diikat dalam Pancasila, bangsa Indonesia akan menjadi gamang dan limbung menghadapi arus perubahan yang begitu cepat dan terkadang mendadak.

Keadaan menjadi runyam jika dalam era pertarungan dan arus perubahan yang begitu cepat, nilai-nilai dasar yang menjadi jangkar kehidupan negara ingin diubah atau diganti.

Upaya mengubah atau mengganti dasar negara itu tidak hanya memecah konsentrasi terhadap agenda-agenda penting untuk mengatasi tantangan, tetapi bisa mengancam eksistensi negara dan bangsa.

Tarik-menarik kekuatan pada persoalan dasar negara tidak hanya mengancam eksistensi, tetapi secara langsung menyulitkan proses adaptasi terhadap perubahan. 

Lebih memprihatinkan lagi, cenderung terjadi polarisasi sosial politik yang menghambat proses sinergi, solidaritas, dan kekompakan dalam menghadapi tantangan bangsa dan negara yang begitu besar dan rumit.

Sinergi yang melibatkan seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan Indonesia dalam kompetisi global.

Tanpa program kerja nyata, segala keinginan perubahan dan perbaikan hanya akan menjadi retorika yang cepat dan lambat hanya akan menciptakan frustrasi.

Sudah muncul gugatan, mengapa Indonesia yang sudah merdeka 63 tahun tidak maju-maju juga, lebih-lebih jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang semakin bergegas menggapai kemajuan.



Sumber: Kompas, 27 Oktober 2008



Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...
Posting Komentar
Baca selengkapnya