Mursal Esten
Budayawan
Guru Besar IKIP Padang
Kelahiran Boedi Oetomo, 20 Mei 1908, dan organisasi-organisasi kebangsaan lainnya sesudah itu, lebih bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Diyakini bahwa rakyat yang cerdaslah yang bisa membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Usaha memerangi kebodohan itulah yang dilakukan oleh Boedi Oetomo, Syarikat Dagang Islam, Taman Siswa, Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan organisasi-organisasi kebangsaan lainnya.
Salah satu "musuh" dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa itu, di samping Pemerintah Kolonial Belanda, adalah feodalisme. Feodalisme inilah yang diserang oleh roman-roman Balai Pustaka, seperti Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal van der Wijck, Azab dan Sengsara, Karena Mertua, ataupun Pertemuan Jodoh. Arogansi kesukuan dan hierarki manusia berdasarkan keturunan yang menjadi ciri masyarakat feodal dikritik dengan tajam di dalam roman-roman Balai Pustaka tersebut.
Perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa dan usaha memerangi feodalisme itulah kemudian yang menumbuhkan kesadaran kebangsaan. Bahwa masyarakat di nusantara ini memiliki satu Tanah Air dan merupakan satu Bangsa, yakni Indonesia. Kesadaran akan kesatuan dan persatuan yang demikian amat diperlukan di dalam perjuangan kemerdekaan (melawan Pemerintah Kolonial Belanda). Itulah paradigma yang hidup dan dikembangkan Boedi Oetomo dan organisasi-organisasi kebangsaan sejak 1908, Soempah Pemoeda 1928, dan di awal-awal kemerdekaan 1945. Paradigma yang demikian memang amat relevan bilamana dihubungkan dengan apa atau siapa yang dihadapi bangsa, yakni Pemerintah Kolonial Belanda.
Sewaktu paradigma ini tetap dikembangkan di alam kemerdekaan, ia mulai memunculkan ekses-ekses dan konflik-konflik. Ternyata Indonesia tidak hanya satu, seragam, tetapi majemuk atau beragam. Kebhinnekaan jadi terpinggirkan oleh paradigma tentang ke-eka-an. Berbagai gerakan kedaerahan dengan berbagai alasan muncul. Pemerintah Pusat memang berhasil "menumpas" pergolakan-pergolakan tersebut, namun akar permasalahannya tidak terselesaikan.
Paradigma kesatuan dan persatuan yang dikembangkan menjadi proses sentralisasi semakin kukuh. Sentralisasi tidak hanya terjadi dalam bidang politik dan pemerintahan, tetapi lebih jauh menyangkut sektor sosial dan budaya. Berbagai indoktrinasi semasa Orde Lama dan kehadiran BP7 dengan serangkaian penataran P4 semasa Orde Baru, menjadikan proses sentralisasi budaya dan hegemoni budaya tertentu menjadi dominan. Persamaan-persamaan budaya dicari dan lebih mendapat tempat. Adanya perbedaan-perbedaan dipinggirkan dan tidak mendapat kajian yang memadai. Jelas bahwa implikasi dari kebijakan seperti itu mengingkari hakikat kemajemukan bangsa. Paradigma kesatuan dan persatuan yang demikianlah yang menyebabkan munculnya dua fenomena budaya yang dominan semasa Orde Baru, yakni sentralisme dan feodalisme (baru). Kedua fenomena budaya itulah yang membuat bangsa ini terpuruk dan susah untuk bangkit kembali.
Sentralisme kebudayaan (politik, ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya) menyebabkan terjadinya berbagai kesenjangan. Daerah-daerah yang jauh dari "pusat" menjadi daerah-daerah "pinggiran". Semua potensi dan sumber daya (alam dan manusia) diisap oleh "pusat", sehingga daerah-daerah tidak bisa berkembang dengan baik. Para penguasa di tingkat "pusat" itu tumbuh menjadi sebuah rezim. Kepala-kepala daerah memerintah di daerah lebih sebagai bahagian dari rezim tersebut. Keberhasilannya ditentukan oleh bagaimana yang bersangkutan mendekati pemerintah pusat, bukan oleh bagaimana dia memperjuangkan rakyat.
Kegiatan ekonomi (dan perindustrian) juga dikendalikan secara sentral. Para pemilik modal adalah orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan. Kedekatan itu menyebabkan mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang tidak wajar dari bank-bank. Kedekatan yang seperti itu juga mengakibatkan praktek monopoli menjadi tak terelakkan.
Kesenjangan juga terjadi di dalam dunia pendidikan. Proses pendidikan cenderung menjadi seragam dengan acuan apa yang disebut pendidikan nasional. Keseragaman tersebut jelas membuat proses dan mutu pendidikan di daerah menjadi "kalah". Untuk mendapatkan mutu pendidikan tinggi yang berkualitas, mereka harus meninggalkan daerah dan masuk ke universitas di Jawa. Jelas hal itu mengakibatkan biaya tinggi dan kalau berhasil menamatkan maka lulusan tersebut akhirnya akan diisap pula oleh "pusat". Feodalisme menjadi sumber malapetaka kedua dalam kehidupan bangsa. Di dalam sistem feodal segala sesuatu ditentukan oleh sang raja dan orang-orang yang dekat dengannya. Orang yang dekat dengan raja adalah keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Di masa Orde Baru para petinggi Negara nampaknya mengambil posisi sebagai raja yang seperti itu. Di dalam posisi dan kondisi demikian, profesionalisme tidak begitu mendapat tempat. Yang penting adalah kedekatan "sang raja" dan keluarganya. Sang raja menjadi panutan. Muncullah raja-raja kecil, di pusat dan di daerah-daerah. Mereka adalah para pejabat dari berbagai tingkat dan eselon. Praktek-praktek yang dilakukan sang raja menjadi alat legitimasi untuk dilakukan pula.
Sistem feodal inilah yang menghasilkan praktek-praktek KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme). Praktek-praktek itu pula yang kemudian merusak segenap tatanan yang ada, menghancurkan kehidupan bangsa. Jika dulu, feodalisme dianggap menghambat kemajuan, maka sekarang feodalisme, dalam bentuknya yang baru, justru menghancurkan.
Maka sekarang, Kebangkitan Nasional 1908, yang membawa paradigma kesatuan dan persatuan, dianut selama lebih 80 tahun, meminggirkan potensi masyarakat di daerah-daerah, dan menimbulkan fenomena-fenomena budaya yang berbahaya untuk kehidupan bangsa, seyogianya direnungkan kembali. Kebangkitan Nasional II yang didengungkan sejak beberapa tahun yang lalu tidaklah relevan. Kebangkitan Nasional sekarang ini haruslah dilihat dalam suatu paradigma baru. Apa?
Kebangkitan Nasional adalah kebangkitan bangsa, kebangkitan masyarakat, kebangkitan rakyat. Kebangkitan Nasional haruslah dilihat sebagai upaya memberdayakan rakyat, memberdayakan daerah-daerah, dan melihat keragaman sebagai kekuatan. Ke-bhinneka-an sama pentingnya dengan ke-tunggal-ika-an. Mudah-mudahan Pemilu 1999 ini bisa merupakan tonggak sejarah baru bagi proses kebangkitan bangsa. []
Sumber: Republika, 25 Mei 1999
Komentar
Posting Komentar