Langsung ke konten utama

Menyimak Tulisan H. Rosihan Anwar: Indonesia di Tahun 1947-1949

Oleh ADI PRATHOMO

INFORMASI mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara RI tampaknya masih banyak yang belum terungkap. Setidaknya, hal ini bisa kita simpulkan setelah membaca tulisan H. Rosihan Anwar pada suratkabar ini (13/6/96) yang mengungkapkan secara singkat seputar pergolakan politik di tanah air sesudah kemerdekaan Indonesia.

Fakta pergolakan politik yang diambil dari dokumen resmi ini telah membuka mata dan sekaligus membangunkan kesadaran kita akan arti sejarah kemerdekaan Indonesia. Terutama pada informasi mengenai orang-orang yang tidak mempunyai sikap politik yang tegas atau bermuka dua. Seperti yang dilakukan oleh Anak Agung Gde Agung dari tahun 1947 hingga 1948 terhadap rakyat--khususnya para pemuda Bali--serta para pemimpin politik Indonesia yang saat itu sedang giat-giatnya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Terus terang saja, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sangat tidak terpuji dan patut disesalkan karena hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok (komunal?).

Apabila saat ini banyak kalangan mulai membicarakan konflik etnis di berbagai negara, barangkali, tindakan yang pernah dilakukan oleh Anak Agung Gde Agung di era paska kemerdekaan Indonesia, dapat dijadikan bahan kajian tersendiri guna menambah referensi bagi generasi mendatang untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika tindakan yang serupa terjadi kembali di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, penulis mencoba untuk mengemukakan secara ringkas beberapa peristiwa yang patut diperhatikan oleh kita semua sehubungan dengan tindakan mbalelo Anak Agung Gede Agung terhadap para pejuang kemerdekaan RI.

Paska Kemerdekaan

DARI buku-buku serta catatan sejarah perjuangan kemerdekaan negara RI, kita dapat mengetahui bahwa selama kurun waktu 1945-1949, Belanda masih tetap berupaya untuk menguasai kembali wilayah RI. Jalan yang ditempuh adalah dengan membonceng tentara sekutu, dalam hal ini bersama-sama dengan kedatangan bala tentara Inggris (NICA), yang diberi tugas untuk melucuti tentara Jepang sebagai pihak yang kalah perang dalam PD II.

Dengan cara demikian, Belanda dapat dengan mudah mempengaruhi tentara sekutu serta menerapkan politik "memecah belah" guna menguasai kembali wilayah RI. Implementasi dari politik memecah belah ini adalah dengan membentuk negara-negara boneka di wilayah barat dan timur Indonesia. Maksud Belanda untuk menguasai kembali wilayah RI tentunya sangat ditentang oleh rakyat Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. 

Perlawanan terhadap pihak sekutu dan Belanda oleh rakyat Indonesia terjadi di beberapa tempat, antara lain di Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Kemudian di Semarang, di Ambarawa, di Magelang, di Bandung yang dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api, di Bali yang dipimpin oleh Ngurah Rai yang kemudian dikenal dengan Puputan Margarana.

Dari berbagai perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan itu dapat diketahui bahwa memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah bukanlah pekerjaan yang mudah. Belum lagi rongrongan dari dalam tubuh negara kesatuan RI sendiri, yaitu dari orang--orang atau kelompok-kelompok yang dengan sengaja memanfaatkan kehadiran Sekutu dan Belanda untuk kepentingannya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Anak Agung Gde Agung.

Oleh karena itu sangat sulit untuk dimengerti tindakan Anak Agung Gde Agung setelah menjabat sebagai PM Negara Indonesia Timur yang justru mendukung Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948) dan anti kemerdekaan RI. Dan yang paling tragis lagi adalah melakukan kekejaman terhadap para pemuda Bali yang mendukung RI. Hal ini sama dengan tindakan menusuk dari belakang dan tidak menghargai perjuangan para pemuda Bali yang dipimpin oleh Ngurah Rai (20 November 1946) yang berjuang sampai titik darah penghabisan melawan tentara Sekutu.

Selain mengkhianati perjuangan pemuda Bali yang dipimpin oleh Ngurah Rai, sikap anti-RI Anak Agung Gde Agung tersebut dapat dikatakan mengkhianati pula perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir, Haji Agus Salim, Moh. Roem, S.H., Assat, S.H., Suryadarna, Syarifuddin Prawiranegara, Ali Sastroamidjojo, Jenderal Soedirman, dll., baik dalam skala nasional maupun internasional.

Setelah Belanda menyatakan tidak terikat lagi pada perjanjian Renville (17 Januari 1948) yang menghendaki dilaksanakannya gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Belanda, tentara Belanda secara sewenang-wenang melakukan penyerangan ke ibukota RI, Yogyakarta (Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948). Karena pada saat itu, tentara nasional Indonesia baru saja menumpas pemberontakan PKI di Madiun (September 1948), Belanda dapat dengan mudah menguasai secara penuh Kota Yogyakarta dan menawan para pemimpin politik Indonesia.

Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Bangka. Sedangkan yang lainnya dibawa ke Prapat. Untuk tetap dapat mempertahankan eksistensi negara RI, Bung Karno kemudian memberikan kuasa kepada Syarifuddin Prawiranegara, Menteri Keuangan, yang tengah berada di Bukit Tinggi, Sumatera, untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Dukungan terhadap agresi militer Belanda II oleh Anak Agung Gde Agung ini dapat diartikan sebagai: a) tindakan yang memang menginginkan terpecah-belahnya negara kesatuan Republik Indonesia, b) menyetujui pembentukan negara-negara boneka ciptaan Belanda, dan c) menyetujui kekuasaan Belanda atas wilayah RI atau Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Padahal di lain pihak, para juru runding RI sejak perjanjian Linggarjati hingga perjanjian Renville, selalu berupaya mewujudkan terbentuknya negara kesatuan RI sekalipun dalam perjalanannya harus melewati masa-masa transisi yang cukup sulit untuk dilalui. Dalam arti, selama perundingan berlangsung, para juru runding Indonesia seperti Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin, Bung Karno, dan Bung Hatta tidak dapat memasukkan sekaligus keinginan mereka untuk membentuk negara kesatuan RI secara de jure dan de facto dalam setiap perundingan dengan Inggris dan Belanda.

Hal ini dapat kita lihat pada hasil-hasil yang dicapai dalam perjanjian Linggarjati (12-15 November 1946), dan perjanjian Renville (17 Januari 1948). Seperti misalnya pada perjanjian Linggarjati, RI yang ketika itu diwakili oleh Sutan Syahrir masih memberi kelonggaran waktu bagi Belanda untuk meninggalkan wilayah-wilayah de facto RI (Sumatera, Jawa, Madura) selambat-lambatnya 1 Januari 1949, dan akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat (RIS). Hanya saja, pada waktu itu Belanda dengan segala cara berupaya untuk memanfaatkan sikap luwes RI. Terbukti dengan dilakukannya Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947) dan Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948) yang hal ini menunjukkan bahwa Belanda tetap berupaya sekuat tenaga untuk membatalkan Proklamasi Kemerdekaan RI. Oleh karena itu keberpihakan Anak Agung Gde Agung pada Belanda, bisa kita artikan sebagai suatu tindakan emosional yang hanya mementingkan diri sendiri dan barangkali terkandung juga di dalamnya kepentingan kelompok(?) (komunal?). Selain itu, keberpihakan Anak Agung Gde Agung tersebut sangat menguntungkan keberadaan Belanda yang masih ingin menancapkan kukunya di bumi pertiwi ini.

Baru kemudian setelah diadakannya perundingan Roem-Royen (14 April 1949) serta keterlibatan secara aktif Dewan Keamanan PBB dan tentunya tekanan Amerika Serikat terhadap Belanda, penyerahan kedaulatan negara RI dari Belanda kepada RI dapat dilakukan secara penuh (de jure dan de facto). Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag dari 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar, yang merupakan pengakuan Belanda atas kedaulatan RI (27 Desember 1949), berakhir pula kolonialisasi Belanda atas wilayah negara RI. Peristiwa ini tentunya menjadikan impian Anak Agung Gde Agung untuk membentuk negara dalam negara tidak pernah terwujud dan tidak akan terwujud.

Penutup

Sekalipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai sikap dan tindakan politik yang dilakukan oleh Anak Agung Gde Agung terhadap perjuangan rakyat Indonesia khususnya terhadap masyarakat Bali ketika melawan penjajah, paling tidak, informasi yang diungkapkan oleh H. Rosihan Anwar pada harian ini banyak membantu kita untuk membuka wawasan serta menambah pengetahuan akan arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya, tugas kita sekarang adalah membuka kembali catatan-catatan sejarah tentang perjalanan berdirinya Republik Indonesia dan tidak tertutup kemungkinan kita akan menemukan lagi fakta-fakta baru yang selama ini tidak diungkapkan secara terbuka. Seperti yang telah dilakukan oleh H. Rosihan Anwar. ****

- Penulis adalah alumnus FISIP jurusan Hubungan Internasional, UNPAR, Bandung



Sumber: Pikiran Rakyat, 1 Juli 1996



Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERTEMPURAN DI SURABAYA 1945: Sehari Merah Putih pertama berkibaran megah di Gedung Gubernuran

Oleh: Rukmana Hs -- Bandung Wartawan Buana Minggu S AMPAI 31 Agustus 1945 genap 14 hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlalu. Gejolak perjuangan di Kota Surabaya belum terarah dan terpimpin mantap, namun ibarat api dalam sekam. Tentara pendudukan Jepang sama-sama masih mencoba berkuasa dengan Residen Brigjen Yoshoboka sebagai pimpinan mereka. Pada tanggal itu pula, orang-orang Belanda yang baru saja dibebaskan dari interniran menghadap Yoshoboka minta izin mengibarkan bendera merah-putih-biru untuk memperingati hari lahir ratu mereka, Ratu Wilhelmina, sekaligus merayakan kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II; khususnya Perang Pasifik di mana Jepang sebagai pihak yang bertekuk lutut. Namun dengan tegas Yoshoboka menolak permintaan mereka dan melarang pengibaran bendera Belanda. Alasannya, keadaan rawan dan peka sekali, sehingga dapat menimbulkan kemarahan bangsa Indonesia di Surabaya. "Pada 31 Agustus itu hari Jum'at. Residen melarang orang Belanda mengibarkan bendera me...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kebangkitan Nasional: Dari Gerakan Kultural ke Aksi Struktural

Oleh Andi Syaiful Oeding K ebangkitan nasional yang dialami bangsa Indonesia di awal abad ke-20 tidak dapat dilepaskan dari persepsi kultural dan struktural yang dihayati pada masa itu. Maka sebagai sebuah fenomena "pergerakan" yang mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, daya gerak kebangkitan nasional sesungguhnya dicapai lewat konvergensi, komplementasi, dan bahkan proses dialektis dari kekuatan kultural dan struktural. Munculnya kesadaran serta gerakan kultural dan struktural tidak dapat dilepaskan dari realitas sosiologis dan struktur sosial yang ada pada masa itu. Kelas sosial yang tampak dominan di awal abad ke-20 ialah kaum priyayi. Mereka adalah kaum terpelajar yang bekerja pada profesi-profesi yang terbuka waktu itu, terutama di bidang pemerintahan. Mereka inilah yang disebut ambtenaar  atau priyayi tinggi. Sementara itu mereka yang bekerja di luar pemerintahan, seperti dokter dan ahli hukum, berasal dari lapisan bawah. Pada mulanya kedua lapisan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 (Bagian II - Habis)

Oleh : Syamsuar Said Periode 1831 - 1838 Pada tahun 1831 Perang Diponegoro di Jawa dapat dikatakan berakhir. Hal itu merupakan angin segar bagi Kompeni Belanda di Sumatera Barat, sebab mereka dapat melanjutkan usaha menaklukkan tanah Minangkabau. Pasukan bantuan didatangkan dari Jawa dan Gubernur Jenderal Van den Bosch lalu mengangkat Letkol. Ellout menjadi Residen merangkap Komandan Militer di sana. Untuk pertama kalinya Kompeni menyerang Naras pada tanggal 8 Juli 1831, hingga Tuanku nan Cerdik terpaksa mengosongkannya. Begitu pula VII Kota juga dikosongkan untuk kemudian mundur ke V Kota. Dalam serangan ini Mayor AV Michiels bertindak kejam. Keluarga Tuanku nan Cerdik yang tertangkap banyak yang dibunuh dengan semena-mena. Secara licik Belanda mengumumkan sayembara. Kepada mereka yang berhasil menyerahkan Tuanku nan Cerdik hidup-hidup akan diberi hadiah 1.000 gulden. Namun sayembara itu tidak mendapat tanggapan. Rakyat masih setia pada pemimpinnya sehingga perlawanan semakin berkobar...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Selintas Sejarah Siliwangi (II)

DALAM rangka pendudukan Sekutu di Indonesia, maka pada tanggal 12 Oktober 1945 Brigade MC. Donald dari Divisi ke-23, tiba di Kota Bandung dengan menumpang Kereta Api, sesuai dengan persetujuan yang telah tercapai antara pihak dengan Pemeritah Republik Indonesia. Tentara Pendudukan Sekutu di Indonesia pada hakikatnya senantiasa dibon oleh unsur-unsur dan kepentingan-kepentingan Kolonial Belanda, yang ingin menguasai kembali Tanah Air Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa kehadiran Tentara Pendudukan Sekutu di Indonesia berbuat pelanggaran, perkosaan, atau penteroran terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945.  Pada waktu itu kita sedang bergulat dengan Jepang, dalam usaha pemindahan atau ambil alih kekuasaan ke tangan kita, baik secara damai seperti yang terjadi di PTT pada tanggal 27 September 1945, di Balai Besar Kereta Api pada tanggal 28 September 1945, di Pabrik Senjata & Mesiu tanggal 5 Oktober 1945, di Gudang Utara tanggal 6 Oktober 1945, maupun yang dilakukan secara pertem...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Tragedi 35 Tahun Lalu: Cibubuan Saksi Mata Eksekusi terhadap 7 Prajurit Siliwangi

Bila Jakarta punya "Lubang Buaya", maka Sumedang memiliki "Cibubuan". Di Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang, 35 tahun yang silam, tepatnya tanggal 11 April 1949, terjadi suatu tragedi. Tujuh prajurit Siliwangi setelah tertangkap Belanda memilih mati ditembak ketimbang harus membocorkan rahasia pasukan. Dalam Hari Pahlawan ini, peristiwa itu layak untuk dikenang kembali. Jalannya peristiwa memang mirip peristiwa Lubang Buaya. Bila dalam tragedi Lubang Buaya pahlawan Revolusi gugur dianiaya secara biadab oleh PKI karena mempertahankan Pancasila, maka ke-7 prajurit Siliwangi itu, termasuk Komandan Batalion Tarumanagara Mayor Abdurahman dan Komandan Kompi II Kapten Edi Sumapraja, gugur dianiaya secara kejam oleh Pasukan "Baret Hijau" Belanda karena mempertahankan kemerdekaan tanah air. Bila kita berkunjung ke Desa Cibubuan yang terletak di kaki Gunung Tampomas, lebih kurang 20 km dari Kota Sumedang, rentetan peristiwa yang bersejarah itu seolah baru beberapa ha...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Melacak Sejarah Islam di Indonesia (2): Datang dari Gujarat, Parsi, Arab

Seperti halnya permasalahan mengenai kapan agama Islam masuk ke Indonesia, suatu permasalahan yang juga sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan para ahli adalah mengenai negara asal Islam di Indonesia. Sebagian ahli menganggap bahwa Islam di Indonesia berasal dari Arab dan Parsi, dan sebagian lagi berpendapat bahwa Islam di Indonesia berasal dari India Selatan (terutama Gujarat dan Malabar). Satu-satunya pendapat yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Mesir dikemukakan oleh S. Keyzer (1859).  Pendapat pertama menyatakan bahwa agama Islam di Indonesia berasal dari Arab. Pendapat ini barangkali merupakan suatu opini yang akan dengan begitu saja terlontar, mengingat bahwa agama Islam lahir di tanah Arab dan langsung menarik garis hubungan antara Arab, agama Islam, dan Indonesia. "Orang Arab identik dengan agama Islam," begitulah anggapan kebanyakan orang. Artinya pula bahwa di mana saja orang Arab dijumpai, di situ pula agama Islam berada. Tak heran, bila...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kisah-kisah Sekitar Aksi Militer I (1947)

KISAH-kisah di bawah ini aslinya berasal dari pihak Belanda, musuh Republik di masa revolusi 1945-1950. Kecuali kisah-kisah di bawah ini para penulis Belanda juga banyak menampilkan foto dokumenter. Mereka memang memiliki banyak juru potret, sedangkan pihak Republik, akibat isolasi selama Perang Dunia II dan revolusi, tidak selalu mempunyai juru potret di medan perang. Kesadaran akan dokumentasi dan pengelolaannya juga dapat kita lihat dari lebih teraturnya penyimpanan koleksi dokumen Belanda, sehingga setiap diperlukan untuk penulisan mudah dicari kembali oleh para peneliti dan penulis. Kisah-kisah yang dilaporkan pun tampak diusahakan untuk sejauh mungkin obyektif. Ada humor dan kejenakaan, karena dikisahkan kembali setelah ada jarak-waktu yang cukup dengan saat peristiwa terjadi. Laporan Wartawan Belanda Kekacauan di daerah Republik makin bertambah. Dari seberang garis demarkasi, datang berita-berita tentang ketidakamanan. Berbagai kelompok bersenjata saling bertempur. Di deka...
Posting Komentar
Baca selengkapnya