Langsung ke konten utama

Menyimak Tulisan H. Rosihan Anwar: Indonesia di Tahun 1947-1949

Oleh ADI PRATHOMO

INFORMASI mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara RI tampaknya masih banyak yang belum terungkap. Setidaknya, hal ini bisa kita simpulkan setelah membaca tulisan H. Rosihan Anwar pada suratkabar ini (13/6/96) yang mengungkapkan secara singkat seputar pergolakan politik di tanah air sesudah kemerdekaan Indonesia.

Fakta pergolakan politik yang diambil dari dokumen resmi ini telah membuka mata dan sekaligus membangunkan kesadaran kita akan arti sejarah kemerdekaan Indonesia. Terutama pada informasi mengenai orang-orang yang tidak mempunyai sikap politik yang tegas atau bermuka dua. Seperti yang dilakukan oleh Anak Agung Gde Agung dari tahun 1947 hingga 1948 terhadap rakyat--khususnya para pemuda Bali--serta para pemimpin politik Indonesia yang saat itu sedang giat-giatnya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Terus terang saja, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sangat tidak terpuji dan patut disesalkan karena hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok (komunal?).

Apabila saat ini banyak kalangan mulai membicarakan konflik etnis di berbagai negara, barangkali, tindakan yang pernah dilakukan oleh Anak Agung Gde Agung di era paska kemerdekaan Indonesia, dapat dijadikan bahan kajian tersendiri guna menambah referensi bagi generasi mendatang untuk dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika tindakan yang serupa terjadi kembali di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, penulis mencoba untuk mengemukakan secara ringkas beberapa peristiwa yang patut diperhatikan oleh kita semua sehubungan dengan tindakan mbalelo Anak Agung Gede Agung terhadap para pejuang kemerdekaan RI.

Paska Kemerdekaan

DARI buku-buku serta catatan sejarah perjuangan kemerdekaan negara RI, kita dapat mengetahui bahwa selama kurun waktu 1945-1949, Belanda masih tetap berupaya untuk menguasai kembali wilayah RI. Jalan yang ditempuh adalah dengan membonceng tentara sekutu, dalam hal ini bersama-sama dengan kedatangan bala tentara Inggris (NICA), yang diberi tugas untuk melucuti tentara Jepang sebagai pihak yang kalah perang dalam PD II.

Dengan cara demikian, Belanda dapat dengan mudah mempengaruhi tentara sekutu serta menerapkan politik "memecah belah" guna menguasai kembali wilayah RI. Implementasi dari politik memecah belah ini adalah dengan membentuk negara-negara boneka di wilayah barat dan timur Indonesia. Maksud Belanda untuk menguasai kembali wilayah RI tentunya sangat ditentang oleh rakyat Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. 

Perlawanan terhadap pihak sekutu dan Belanda oleh rakyat Indonesia terjadi di beberapa tempat, antara lain di Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Kemudian di Semarang, di Ambarawa, di Magelang, di Bandung yang dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api, di Bali yang dipimpin oleh Ngurah Rai yang kemudian dikenal dengan Puputan Margarana.

Dari berbagai perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan itu dapat diketahui bahwa memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah bukanlah pekerjaan yang mudah. Belum lagi rongrongan dari dalam tubuh negara kesatuan RI sendiri, yaitu dari orang--orang atau kelompok-kelompok yang dengan sengaja memanfaatkan kehadiran Sekutu dan Belanda untuk kepentingannya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Anak Agung Gde Agung.

Oleh karena itu sangat sulit untuk dimengerti tindakan Anak Agung Gde Agung setelah menjabat sebagai PM Negara Indonesia Timur yang justru mendukung Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948) dan anti kemerdekaan RI. Dan yang paling tragis lagi adalah melakukan kekejaman terhadap para pemuda Bali yang mendukung RI. Hal ini sama dengan tindakan menusuk dari belakang dan tidak menghargai perjuangan para pemuda Bali yang dipimpin oleh Ngurah Rai (20 November 1946) yang berjuang sampai titik darah penghabisan melawan tentara Sekutu.

Selain mengkhianati perjuangan pemuda Bali yang dipimpin oleh Ngurah Rai, sikap anti-RI Anak Agung Gde Agung tersebut dapat dikatakan mengkhianati pula perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir, Haji Agus Salim, Moh. Roem, S.H., Assat, S.H., Suryadarna, Syarifuddin Prawiranegara, Ali Sastroamidjojo, Jenderal Soedirman, dll., baik dalam skala nasional maupun internasional.

Setelah Belanda menyatakan tidak terikat lagi pada perjanjian Renville (17 Januari 1948) yang menghendaki dilaksanakannya gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Belanda, tentara Belanda secara sewenang-wenang melakukan penyerangan ke ibukota RI, Yogyakarta (Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948). Karena pada saat itu, tentara nasional Indonesia baru saja menumpas pemberontakan PKI di Madiun (September 1948), Belanda dapat dengan mudah menguasai secara penuh Kota Yogyakarta dan menawan para pemimpin politik Indonesia.

Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Bangka. Sedangkan yang lainnya dibawa ke Prapat. Untuk tetap dapat mempertahankan eksistensi negara RI, Bung Karno kemudian memberikan kuasa kepada Syarifuddin Prawiranegara, Menteri Keuangan, yang tengah berada di Bukit Tinggi, Sumatera, untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Dukungan terhadap agresi militer Belanda II oleh Anak Agung Gde Agung ini dapat diartikan sebagai: a) tindakan yang memang menginginkan terpecah-belahnya negara kesatuan Republik Indonesia, b) menyetujui pembentukan negara-negara boneka ciptaan Belanda, dan c) menyetujui kekuasaan Belanda atas wilayah RI atau Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Padahal di lain pihak, para juru runding RI sejak perjanjian Linggarjati hingga perjanjian Renville, selalu berupaya mewujudkan terbentuknya negara kesatuan RI sekalipun dalam perjalanannya harus melewati masa-masa transisi yang cukup sulit untuk dilalui. Dalam arti, selama perundingan berlangsung, para juru runding Indonesia seperti Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin, Bung Karno, dan Bung Hatta tidak dapat memasukkan sekaligus keinginan mereka untuk membentuk negara kesatuan RI secara de jure dan de facto dalam setiap perundingan dengan Inggris dan Belanda.

Hal ini dapat kita lihat pada hasil-hasil yang dicapai dalam perjanjian Linggarjati (12-15 November 1946), dan perjanjian Renville (17 Januari 1948). Seperti misalnya pada perjanjian Linggarjati, RI yang ketika itu diwakili oleh Sutan Syahrir masih memberi kelonggaran waktu bagi Belanda untuk meninggalkan wilayah-wilayah de facto RI (Sumatera, Jawa, Madura) selambat-lambatnya 1 Januari 1949, dan akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat (RIS). Hanya saja, pada waktu itu Belanda dengan segala cara berupaya untuk memanfaatkan sikap luwes RI. Terbukti dengan dilakukannya Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947) dan Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948) yang hal ini menunjukkan bahwa Belanda tetap berupaya sekuat tenaga untuk membatalkan Proklamasi Kemerdekaan RI. Oleh karena itu keberpihakan Anak Agung Gde Agung pada Belanda, bisa kita artikan sebagai suatu tindakan emosional yang hanya mementingkan diri sendiri dan barangkali terkandung juga di dalamnya kepentingan kelompok(?) (komunal?). Selain itu, keberpihakan Anak Agung Gde Agung tersebut sangat menguntungkan keberadaan Belanda yang masih ingin menancapkan kukunya di bumi pertiwi ini.

Baru kemudian setelah diadakannya perundingan Roem-Royen (14 April 1949) serta keterlibatan secara aktif Dewan Keamanan PBB dan tentunya tekanan Amerika Serikat terhadap Belanda, penyerahan kedaulatan negara RI dari Belanda kepada RI dapat dilakukan secara penuh (de jure dan de facto). Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag dari 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar, yang merupakan pengakuan Belanda atas kedaulatan RI (27 Desember 1949), berakhir pula kolonialisasi Belanda atas wilayah negara RI. Peristiwa ini tentunya menjadikan impian Anak Agung Gde Agung untuk membentuk negara dalam negara tidak pernah terwujud dan tidak akan terwujud.

Penutup

Sekalipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai sikap dan tindakan politik yang dilakukan oleh Anak Agung Gde Agung terhadap perjuangan rakyat Indonesia khususnya terhadap masyarakat Bali ketika melawan penjajah, paling tidak, informasi yang diungkapkan oleh H. Rosihan Anwar pada harian ini banyak membantu kita untuk membuka wawasan serta menambah pengetahuan akan arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya, tugas kita sekarang adalah membuka kembali catatan-catatan sejarah tentang perjalanan berdirinya Republik Indonesia dan tidak tertutup kemungkinan kita akan menemukan lagi fakta-fakta baru yang selama ini tidak diungkapkan secara terbuka. Seperti yang telah dilakukan oleh H. Rosihan Anwar. ****

- Penulis adalah alumnus FISIP jurusan Hubungan Internasional, UNPAR, Bandung



Sumber: Pikiran Rakyat, 1 Juli 1996



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenang Peristiwa 8 Desember 1941 (I): Pearl Harbor Digempur Saat Tentara Amerika Pesta Pora

Oleh HARYADI SUADI Djepang itu naga pembawa bencana dengan keserakahan untuk mentjaplok dalam waktu jang tidak lama lagi akan terdjun ke dalam peperangan buas jang membahajakan dan keselamatan bangsa Asia dalam perlombaan melawan barat .... "Saudara-saudara, waktunja sudah dekat, di saat mana air biru samudra Pasifik akan menjadi korban berdarah jang tidak tandingnja di dalam sedjarah." ("Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia" oleh Cindy Adams) DI  awal tahun 1941, telah tersebar berita di tanah air kita, bahwa sebentar lagi tentara Dai Nippon akan datang ke Indonesia. Dikatakan lewat radio propagandanya yang disiarkan dari Tokio, bahwa datangnya Tentara Nippon ini bertujuan hendak mengusir penjajah Belanda dan sekaligus memerdekakan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menurut radio tersebut, Jepang datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai "saudara tua" yang akan menolong "saudara mudanya". Dan untuk meyakinkan bangsa kita, maka dar...

Daya Simbolis Sunda

Asep Salahudin Dekan Fakultas Syariah IAILM Suryalaya Pemerhati Kebudayaan Sunda S UNDA tentu tidak akan pernah selesai dipercakapkan. Apalagi kalau dikaitkan dengan persoalan sejarah dan kebudayaan. Di belakangnya selalu menyisakan banyak perspektif lengkap dengan polemik yang mengitarinya. Justru tema inilah yang hendak didiskusikan kembali Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat, Kamis, 10 Maret 2016, di Auditorium Museum Sri Baduga berangkat dari buku tebal bikinan Nina Herlina Lubis dkk, Sejarah Kebudayaan Sunda. Membedah tema sejarah dan kebudayaan hari ini tentu tidak akan segempita membincangkan politik kaitannya dengan manusia Sunda walaupun ujung kesimpulannya sudah dapat diterka: ngabuntut bangkong  dan berputar sekitar keluh kesah Ki Sunda yang dipandang "kalah" dalam konteks politik nasional. Suatu pertanyaan Apa itu sejarah? Pertanyaannya sama abstraknya dengan apa itu kebudayaan. Jawabannya bisa panjang lebar. Semakin abstrak kalau dibubuhi la...

Masuknya Islam di Jawa Kikis Kebesaran Majapahit

Berkibarnya bendera Islam di sepanjang pesisir Selat Malaka menjadi faktor yang mendorong masyarakat di daerah itu, termasuk di Jawa, berbondong memeluk Islam. Bahkan kerajaan Hindu-Majapahit pun tak kuasa membendung proses Islamisasi yang terus merasuk dalam setiap celah kehidupan masyarakat ini, terutama di pesisir pantai Jatim. C erita, hikayat, maupun folklore-folklore seputar hubungan kerajaan di Jawa--terutama Majapahit--dengan pusat penyebaran Islam di daerah itu sebenarnya banyak tersirat pada berbagai tulisan seputar peran Pasai dan Malaka dalam proses Islamisasi di Nusantara. Namun beberapa petikan saja mungkin sudah cukup menjadi petunjuk guna memahami masuknya Islam ke setiap jengkal tanah Jawa yang subur. Mengenai hubungan Jawa dengan Samudra Pasai misalnya, banyak hikayat yang menggambarkan bahwa soal itu terutama bertaut dengan perniagaan. Bahwa para pedagang Jawa harus mampir ke Malaka dan Pasai sebelum melanjutkan perjalanan, itu sudah pasti. Namun soal penyerangan...

Timor Timur: Klaim Historis

Dalam pledoi pembelaannya, dalam bahasa Porto, Jose Alexandre Xanana menyatakan, "Tidak mempunyai niat memisahkan Tim-Tim dari Indonesia karena sejak semula Timtim bukan wilayah Indonesia." Kepada Fretilin termasuk Bung Xanana dan putra-putri Timor Timur, ketahuilah bahwasanya Pulau Timor itu bagian Nusantara. Dulu, Sultan Baab Ullah dari Kemaharajaan Ternate mengusir bangsa Portugis sebagai Conquistador (= perampas negeri) ke wilayah ujung Pulau Timor, lewat suatu revolusi perang selama lima tahun. Lalu Baab Ullah menempatkan lima sangaji untuk kawasan Nusa Tenggara-Timor yaitu: Sangaji Solor, Lamahera, Kore, Mena, dan Dili. Sangaji, itulah kepala pemerintahan di suatu wilayah kesultanan, sama dengan gubernur kini. Pada zaman kekuasaan Ulii Lima (Ternate) dan Ulii Siwa (Tidore) di abad XVI, Pulau Timor masuk dalam hegemoni Ternate, sama halnya dengan Papua (Irian) masuk hegemoni Tidore. Kemudian kolonialis Belanda datang. Pasukan jihad Ternate harus berhadapan d...

Akulturasi Budaya Islam-Hindu Jawa

Bersamaan tahun baru Islam 1 Muharam 1436 Hijriah, Sabtu (25/10), masyarakat Jawa merayakan tahun baru Jawa 1 Sura 1948 Jawa. Meskipun mengadopsi sejumlah ketentuan kalender Hijriah, kalender Jawa punya konsep dan aturan berbeda. Jadilah kalender Jawa sebagai sistem penanggalan khas memadukan budaya Islam, Hindu, dan Jawa. Oleh M ZAID WAHYUDI S ejumlah perayaan pun digelar menyambut tahun baru Islam dan Jawa. Namun, banyak orang Jawa tak mengenal kalendernya dan menganggap dua tahun baru itu sama. Penggunaan kalender Masehi untuk administrasi publik dan kalender Hijriah untuk ibadah membuat kalender Jawa kian ditinggalkan orang Jawa. "Walau ada pro dan kontra atau kritik, sebuah kalender harus dimanfaatkan. Jika tidak, hilang," kata ahli kalender pada Program Studi Astronomi Institut Teknologi Bandung, Moedji Raharta, Minggu (26/10). Itulah yang dialami sejumlah kalender Nusantara: kalender Sunda, Batak, atau Bali. Supaya bertahan, sebuah kalender harus ditopang budaya masya...

Mengungkap Zaman Keemasan Kerajaan Gowa

A rak-arakan budaya yang lengkap dengan tentara berkuda serta pasukan garis depan (tobarani), seperti menampilkan kembali masa keemasan Kerajaan Gowa yang dulu dikenal memiliki pasukan tangguh. Pawai itu diikuti barisan gendang (pagandrang), pemangku adat dan pengiring wanita (pabaju bodo) serta masyarakat umum yang mengenakan busana tradisional, warna hitam, merah, kuning, dan hijau. Arak-arakan bergerak dari kantor bupati Gowa ke tempat upacara di lapangan Bungaya, di depan balla lompos (istana) raja Gowa di Sungguminasa yang kini berfungsi sebagai museum. Pesta budaya itu dimaksudkan untuk memperingati hari jadi ke-671 Gowa, 17 Nopember 1991, dan ini merupakan perayaan yang pertama. Berdasarkan lontara Makassar dan literatur lainnya yang berhubungan dengan sejarah Gowa, sama sekali tidak ada petunjuk tentang hari, tanggal, bulan berdirinya "daerah" itu. Akhirnya atas prakarsa Bupati A. Azis Umar, diselenggarakanlah seminar untuk menentukan hari jadi daerah, yang dulu diken...

Masjid Al-Makmur Cikini (1840)

M asjid Al Makmur yang terletak di jalan Raden Saleh No. 30 Jakarta Pusat, dan didirikan tahun 1840 ini diduga kuat dibangun atas andil almarhum Raden Saleh yang ketika itu tengah membangun rumah di daerah Cikini. Lokasi rumah dan tanah masjid itu kini adalah areal kompleks RS Cikini, yang dahulu disebut Koningen Emma Hospital, milik Koningen Emma Stichting (Yayasan Ratu Emma). Kisahnya, usai berkeliling Eropa memperdalam ilmu lukisnya, pria berkumis melintang bernama lengkap Raden Saleh Syarif Bustaman itu kembali ke Hindia Belanda. Raden Saleh kemudian membeli sebidang tanah yang luas di daerah Cikini. Mulai dari pinggir Kali Ciliwung hingga ke barat. Di tanah itu dibangunlah sebuah rumah dengan beberapa paviliun. Syahdan setelah mempersunting seorang gadis asal Bogor, Raden Saleh hijrah ke kota hujan itu. Namun sebelum pindah Raden Saleh mewakafkan sebidang tanahnya untuk dibangun masjid dan menjual rumah termasuk seluruh tanah miliknya--tidak termasuk tanah masjid yang ada di belak...