Langsung ke konten utama

Janda Menteri "Gerilya" Soepeno Terus Berjuang

Meski usianya kini sudah 72 tahun, Nyonya Tien Soepeno, istri pahlawan nasional Soepeno, masih tetap beredar di lingkungan organisasi sosial politik, kemasyarakatan, dan dunia pendidikan di Jawa Tengah. Selain masih aktif sebagai dosen Universitas Semarang, isteri mantan Menteri Pembangunan dan Pemuda ini juga memegang Ketua Yayasan Gedung Wanita Semarang dan Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBH UWK) di Semarang. Di kancah politik, dia pernah dipercaya DPD Golkar Jateng sebagai anggota komisi A (Polkam dan perundang-undangan) dan komisi B (Anggran dan Perusda) DPRD I Jawa Tengah 1982-1987.

Selain itu, masih banyak kegiatannya di ormas, seperti di Perwari, Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW), Himpunan Wanita Karya, Pekerja Perempuan, Yayasan Mardi Waluyo, dan sebagai Kabid Kemasyarakatan Gerakan Pramuka Gudep IX Kwarda Jateng. Di organisasi yang terakhir ini, ia bersama 203 orang wakil dari Indonesia mengikuti jambore internasional yang diikuti 166 negara di Negeri Belanda, Agustus 1995 lalu.

"Saya tidak bisa meninggalkan kegiatan-kegiatan itu, seolah-olah digondeli ati saya sendiri untuk tidak bisa jauh dengan masyarakat. Inilah persembahan paling baik utnuk mereka yang membutuhkan, menjelang akhir hidup ini," ujarnya kepada Suara Karya baru-baru ini, di Semarang. Nenek empat cucu yang masih enerjik itu mempunyai komitmen, tetap akanmencintai segala sesuatu yang sudah digelutinya.



5 Tahun Mendampingi

Kamsitin Wauyatul Chakiki Danoesiswojo yang kemudian akrab dipanggil Tien, lahir di Banjarnegara, 19 Juni 1923. Ia mengenal pemuda Soepeno (27 tahun) ketika berusia 20 tahun. Ketika itu pamannya mengenalkan pemuda yang sering bertandang di rumahnya. Soepeno, nama pemuda asal Tegal itu, sering mengantar Tien muda melihat-lihat Si Tinjau Laut (kini Ancol), mengunjungi Istana Bogor, taman rekreasi, dan lain-lain. Dari situ, cinta mulai bersemi, sampai akhirnya dilanjutkan ke pelaminan 29 Agustus 1943, pada saat Indonesia diduduki balatentara Jepang.

Soepeno, lulusan Rechts Hoge School (RHS - Sekolah Tinggi Hukum) Jakarta, merupakan seorang aktivis organisasi. Sewaktu mahasiswa, ia memasuki organisasi nasionalis Indonesia Muda. Ia juga ikut membidani lahirnya Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) dan Badan Permusyawaratan Pelajar-pelajar Indonesia (Baperppi). Ia sering menelorkan gagasan politik segar yang mempunyai andil besar dalam penyelenggaraan negara, ketika masih duduk sebagai Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP). Tidak heran jika rekan-rekan politiknya waktu itu seperti Mr Wilopo, Syahrir, Subadio Sastrosatomo, dan lain-lain menjulukinya sebagai pejuang politik.

Tampaknya dua insan ini sepaham dalam sikap kebangsaannya, sehingga ketika Tuhan mempersatukan mereka, darah perjuangan dan kesetiaan kepada negara seakan tidak pernah hilang. Sebagai isteri pejabat, Tien Soepeno dituntut mendampingi di setiap kegiatan kenegaraan. Namun tidak jarang ia harus ditinggal karena suami harus menunaikan tugas negara. Apalagi, situasi dan kondisi republik waktu itu sedang tidak menentu. Meski kemerdekaan telah diraih, peperangan masih berkecamuk di mana-mana, karena Belanda masih belum rela melepas Indonesia. Menteri Soepeno harus ikut bergerilya membangkitkan semangat perlawanan rakyat melawan Belanda. Hingga akhirnya ia gugur ditembus peluru Belanda, di Desa Ganter, Gunung Wilis.

Sebagaimana dituturkan Tien Soepeno, suaminya meninggalkan keluarga di Jalan Kenanga, Yogyakarta, 17 Desember 1948. Ia hendak memulai peninjauan ke daerah-daerah Jateng bagian Timus dan Jatim. Kepada istri dan putrinya yang baru berumur 4 tahun, ia sempat foto bersama. Sebelum berangkat ia berpesan "Jangan tinggalkan tempat, kalau tidak penting". Tidak disangka, itulah foto dan pesan terakhir almarhum Soepeno.

Dua hari kemudian, Belanda melancarkan aksi militer II dengan menyerbu Yogyakarta. Jatuhnya Yogyakarta, membuat tugas Soepeno berubah. Sebagai anggota pemerintah pusat yang masih bebas, ia menggerakkan terus roda pemerintahan di daerah yang belum diduduki tentara Belanda dan mengobarkan semangat perlawanan rakyat. "Menteri Gerilya" itu berkelana di daerah pegunungan Jawa Timur, menggerakkan rakyat berjuang melawan Belanda hingga maut menjemput 24 Februari 1949 atau dua bulan tujuh hari sejak meninggalkan Kota Yogya. Ia ditembak sehabis mandi di pancuran di Desa Ganter, Nganjuk. Serdadu Belanda memaksa dia mengaku identitas dirinya, namun Soepeno tidak berterus terang, demi melindungi rombongan yang mengikutinya. Serdadu berkulit hitam itu pun kesal dan menembak kepalanya.

Ny Tien Soepeno dengan tabah menerima kabar duka tersebut. Belum tuntas mendampingi tugas-tugas suami, harus berpisah untuk selama-lamanya. Ia pun bertekad meneruskan perjuangan Soepeno menurut kemampuannya. Bersama putri semata wayang, Judianingsing, mereka pindah ke Semarang. Ia tidak menggantungkan tunjangan yang diterima almarhum suaminya. Rumahnya sangat sederhana, di Wonodri, Semarang. Ia bekerja sambil kuliah di Fakultas Hukum Undp, hingga bersama-sama putrinya yang kuliah di Fakultas Kedokteran Undip, diwisuda 1973.

Satu hal yang terus dikenang Ny Tien adalah komentar rekan-rekan seperjuangan Soepeno. "Soepeno itu orang loyal, setia kepada kawan-kawan seperjuangannya. Ia orang berdedikasi penuh kepada perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara. Ia pekerja keras dan manusia berkarakter."

(Sadono Pr)



Sumber: Suara Karya, 10 November 1995



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda.  Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...