Langsung ke konten utama

Gejolak Revolusi di Daerah

SETELAH diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, tidak berarti perjuangan melawan penjajah Belanda telah usai. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencegah kembalinya penjajahan Belanda, terus berlangsung. Hal itu ditandai dengan adanya Agresi Militer I dan II Belanda.

TIDAK terkecuali di wilayah Ciamis, pertempuran melawan kolonial pun terus terjadi. Di wilayah Ciamis-Tasikmalaya, pertempuran warga setempat, tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa pengeboman jembatan Karangresik pada 1948. Saat ini, untuk memperingati pertempuran tersebut, dibangun monumen yang menggambarkan pertempuran di Karangresik, Kota Tasikmalaya.

Namun mengenai pertempuran di Ciamis sendiri, hingga saat ini masih dalam perbincangan. Ada beberapa kalangan yang menyebutkan bahwa selain di wilayah Karangresik, pertempuran pun terjadi di wilayah Cikoneng dan Sindangkasih. Pendapat lain menyebutkan, pertempuran pecah di Kawali.

Sejarawan yang juga guru besar sejarah di Universitas Padjajaran Bandung dan Universitas Galuh Ciamis, Sobana Hardjasaputra menjelaskan, mengenai benar dan tidak pernah terjadi perang di Sindangkasih, pasca-Proklamasi Kemerdekaan, memerlukan penelitian secara khusus. Pihaknya belum menemukan dokumen tertulis yang menyangkut pertempuran Sindangkasih-Cikoneng. Namun, mengenai pertempuran di Karangresik, dia pun membenarkan.

Dikatakan dia, wilayah Sindangkasih dan Karangresik merupakan dua wilayah berbeda. "Setelah proklamasi kemerdekaan memang di beberapa daerah Jawa Barat terjadi pertempuran antara TNI Divisi Siliwangi dan Belanda. Hal itu terjadi setelah Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 25 Maret 1947," katanya.

Pada tahun itu Belanda melakukan Agresi Militer I. Daerah yang menjadi objek serangan tentara Belanda adalah daerah Jawa Barat. Waktu itu daerah Priangan dipertahankan oleh pasukan Siliwangi Brigade IV Guntur.

Berdasarkan catatan sejarah, dikatakan Sobana, pada 21 Juli 1947, pasukan Belanda menyerang beberapa tempat di Jabar yang diduduki TNI (pasukan Siliwangi). Daerah yang diserang Belanda yang tercatat dalam dokumen di antaranya Bogor, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, dan Cirebon. Saat itu, TNI dibantu rakyat melakukan perlawanan secara gerilya.

"Apakah waktu itu daerah Ciamis juga termasuk diserang, sehingga terjadi pertempuran? Hingga saat ini, belum diketahui datanya dalam dokumen tertulis," ujar dia.

Bahkan, untuk menggali kebenaran peristiwa pertempuran di Ciamis, pihaknya pun sempat mewawancara beberapa pelaku yang turut bergerilya membantu pasukan Siliwangi di daerah Ciamis Utara. Dari beberapa informan itu menyatakan, pada akhir 1947, di sekitar jembatan Bojong di daerah Winduraja Kawali, mereka (pejuang yang ikut bergerilya -red.) membantu tentara Siliwangi mencegat konvoi tentara Belanda dari Cirebon yang akan menuju Ciamis dan seterusnya. Di tempat itu pun terjadi baku tembak antara kedua belah pihak.

"Namun, ada juga informan lain yang menyebutkan bahwa di Sindangkasih pun terjadi pertempuran. Akan tetapi, informan itu mengaku bahwa dia bukan pelaku sejarah. Mereka mengetahui hal itu dari orang lain. Berarti keabsahan informasi pertempuran Sindangkasih, sifatnya lemah," ujar Sobana.

Perlawanan secara gerilya mampu melumpuhkan Agresi Militer I Belanda. Kemudian, Belanda pun meminta dilakukan perundingan. Tanggal 8 Desember 1947, berlangsung perundingan Renville. Sebagai konsekuensi perjanjian itu, Jabar menjadi daerah kekuasaan Belanda.

"Pasukan Siliwangi terpaksa harus hijrah ke Jateng. Namun, laskar-laskar tidak turut hijrah. Waktu itu di Jabar berdiri Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo," katanya.

Belanda pun kembali melanggar perundingan Renville. Mereka melakukan Agresi Militer II. Pasukan Siliwangi melakukan long march ke Jabar. Perjalanan kembali ke Jabar, di beberapa tempat, pasukan Siliwangi dihadang Belanda. Penghadangan pun sempat terjadi di daerah Rancah dan Kawali. Pasukan Siliwangi berhasil menguasai kembali Jabar.

"Tahun 1980, saya dan beberapa rekan sejawat sempat menulis mengenai sejarah revolusi kemerdekaan di Jabar. Dalam sumber-sumber tertulis mengenai gejolak revolusi kemerdekaan di daerah Jawa Barat, baik Agresi Militer Belanda I dan II, tidak ditemukan informasi di Sindangkasih ada pertempuran melawan Belanda," ucapnya.

Dari cerita Yoyo (55) warga sekitar mengaku, dirinya pernah mendengar dari orang tuanya yang seorang veteran. Dari cerita orang tuanya itulah, memang di daerah sini (Karangresik -red.) telah terjadi pertempuran yang hebat, antara pasukan TNI yang dibantu warga pribumi dan pasukan Belanda pada tahun 1947.

"Waktu itu menurut bapak saya, pasukan Belanda datang dari arah Ciamis hendak menuju Tasikmalaya. Nah, di jembatan inilah pasukan Belanda tersebut disergap para pejuang kita dan terjadi pertempuran sengit. Pertempuran pun memakan korban yang banyak dari pasukan Belanda dan TNI," ungkapnya. (Ecep Sukirman/"PR")***






Sejarah Diabaikan Nasionalisme Pudar

"BANGSA yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya." Demikian salah satu amanat yang disampaikan Presiden I Republik Indonesia Soekarno untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan. Sehingga, cita-cita mewujudkan bangsa yang besar dan beradab pun mampu terbangun tanpa melupakan jasa pahlawan. 

Akan tetapi, saat ini pesan itu pun seolah kiasan belaka. Tidak jarang, generasi penerus bangsa ini lupa, bahkan tidak mengetahui mengenai sejarah di daerahnya. Seperti halnya sejarah di Ciamis, tak banyak diketahui.

Sejarawan Sobana Hardjasaputra menuturkan, terhadap permasalahan sejarah daerah sendiri, bukan hanya generasi muda, tetapi bangsa ini pada umumnya memang hampir tidak menaruh perhatian. Salah satu faktor utama penyebab lunturnya pengetahuan mengenai sejarah bangsa ini, yakni mata pelajaran sejarah saat ini dianggap tidak penting.

"Di sekolah-sekolah, mata pelajaran sejarah diberikan kepada siswa ala kadarnya. Baik materi pelajarannya maupun guru yang mengajarkannya. Bahkan, di beberapa tempat, sebagian besar guru yang mengajarkan sejarah, tidak memiliki latar belakang pendidikan sejarah," katanya.

Di beberapa perguruan tinggi, mata kuliah sejarah sering diabaikan. Tidak heran bila jiwa nasionalisme dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan menjadi luntur. "Dalam hal ini terkesan, baik pemerintah maupun masyarakat, belum memahami fungsi dan arti penting sejarah. Akibatnya terkesan pula banyak orang yang kehilangan jati diri," tuturnya.

Untuk menambah khazanah pengetahuan sejarah, peristiwa sejarah yang belum terungkap, katanya harus diteliti dan ditulis secara baik dan benar agar tidak menimbulkan pemahaman berbeda di masyarakat.

Dalam sisi lain, hasil penelitian sejarah harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, yang didukung warga masyarakat khususnya golongan terpelajar memiliki budaya baca yang tinggi.

"Saya optimistis, apabila upaya-upaya itu ditempuh dan dibenahi, maka pengetahuan sejarah bangsa pun mampu bangkit lagi. Sehingga, masyarakat pun tidak melupakan jasa para pahlawannya," tutur dia. (Ecep Sukirman/"PR")***






Sumber: Pikiran Rakyat, 25 Januari 2014

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Peran Sarekat Islam Tak Bisa Diabaikan

Kontroversi yang mempertanyakan tonggak Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908 seharusnya tidak perlu dilakukan secara berlarut-larut hingga menghabiskan banyak energi. Dialog yang menggugat persoalan itu sebaiknya dilakukan sebagai upaya untuk melangkah maju ke depan demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Hal itu dikatakan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dalam Dialog Peradaban Centre for Information and Development Studies di Jakarta, Kamis (22/5). "Budi Utomo memang organisasi modern yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun, peranan Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam tidak dapat diabaikan," katanya. Budi Utomo dan Sarekat Islam sama-sama memiliki andil besar dalam menciptakan Indonesia merdeka. Sebagian kalangan menganggap tonggak Kebangkitan Nasional ada pada 16 Oktober 1905 saat terbentuknya Sarekat Dagang Islam, bukan pada hari kelahiran Budi Utomo, 20 Mei 1908. (MZW) Sumber: Tidak diketahui, Tanpa tanggal

Polongbangkeng, Wilayah Republik Pertama di Sulawesi Selatan

P olongbangkeng di Kabupaten Takalar, kini nyaris tak dikenal lagi generasi muda di Sulawesi Selatan. Lagi pula, tak ada yang istimewa di kota yang terletak sekitar 40 kilometer dari Ujungpandang, kecuali jika harus melongok ke masa lalu--masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dulu, setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Polongbangkeng jadi pusat perjuangan mendukung Proklamasi oleh pejuang-pejuang Sulsel. Ketika NICA mendarat diboncengi tentara Belanda, Polongbangkeng pula yang jadi basis pejuang mempertahankan kedaulatan RI  di tanah Makassar. Para pejuang yang bermarkas di Polongbangkeng berasal dari berbagai daerah seperti Robert Wolter Monginsidi (Minahasa), Muhammad Syah (Banjar), Raden Endang (Jawa), Bahang (Selayar), Ali Malaka (Pangkajene), Sofyan Sunari (Jawa), Emmy Saelan dan Maulwy Saelan (Madura), dan tentu saja pahlawan nasional pimpinan Lasykar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (LAPRIS) Ranggong Daeng Romo. Pada akhir Agustus 1945, Fakhruddin D...

Hari-hari di Bawah Tanah Menjelang Proklamasi (2/3)

Hari yang terpanjang: malam proklamasi kemerdekaan S ESUDAH Jerman menyerah kepada Sekutu, Mei 1945, kecurigaan bangsa Indonesia terhadap masa depannya menjadi makin meningkat. Lagi pula, di bulan Agustus bermacam-macam laporan sampai ke Indonesia--termasuk invasi Rusia ke Manchuria serta dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh laporan-laporan yang tak menguntungkan itu, orang Jepang di Indonesia makin merasa terisolasi. Mereka berpikir: bagaimana Jepang dapat meneruskan perang melawan seluruh dunia, kalau sekutunya sudah menyerah. Waktu kami menerima berita penyerbuan Rusia ke Manchuria, 8 Agustus, empat orang Indonesia datang ke rumah saya di Jalan Kebon Sirih 80, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mereka adalah Subardjo, Buntaran, Iwa Kusumasumantri, dan Soerachman[6]. Rumah kediaman saya memang selalu terbuka untuk siapa pun, dan tamu sering datang secara mendadak. Keempat pemimpin itu bertemu saya waktu saya akan masuk ruang tamu, dan menanyakan secara sungguh-sungguh ...

Soetatmo-Tjipto: Nasionalisme Kultural dan Nasionalisme Hindia

Oleh Fachry Ali PADA tahun 1918 pemerintahan kolonial mendirikan Volksraad  (Dewan Rakyat). Pendirian dewan itu merupakan suatu gejala baru dalam sistem politik kolonial, dan karena itu menjadi suatu kejadian yang penting. Dalam kesempatan itulah timbul persoalan baru di kalangan kaum nasionalis untuk kembali menilai setting  politik pergerakan mereka, baik dari konteks kultural, maupun dalam konteks politik yang lebih luas. Mungkin, didorong oleh suasana inilah timbul perdebatan hangat antara Soetatmo Soerjokoesoemo, seorang pemimpin Comittee voor het Javaansche Nationalisme  (Komite Nasionalisme Jawa) dengan Dr Tjipto Mangoenkoesoemo, seorang pemimpin nasionalis radikal, tentang lingkup nasionalisme anak negeri di masa depan. Perdebatan tentang pilihan antara nasionalisme kultural di satu pihak dengan nasionalisme Hindia di pihak lainnya ini, bukanlah yang pertama dan yang terakhir. Sebab sebelumnya, dalam Kongres Pertama Boedi Oetomo (1908) di Yogyakarta, nada perdebat...

1928: Kongres Perempuan Indonesia I

PARA pejuang wanita mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I. Kongres dimulai pada 22 Desember 1928. Kongres yang diadakan di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta itu berakhir pada 25 Desember 1928.  Kongres dihadiri sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatra. Hasil kongres tersebut, salah satunya ialah membentuk Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Peristiwa itu dianggap sebagai salah satu tonggak penting sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia. Pemimpin organisasi perempuan dari berbagai wilayah senusantara berkumpul menyatukan pikiran dan semangat untuk berjuang menuju kemerdekaan dan perbaikan nasib kaum perempuan. Penetapan 22 Desember sebagai perayaan Hari Ibu diputuskan dalam Kongres Perempuan Indonesia III pada 1938. Presiden Soekarno menetapkan melalui Dekrit Presiden No 316/1959 bahwa 22 Desember ialah Hari Ibu. Sumber: Tidak diketahui, Tanpa tanggal

Arek-arek Soerobojo Hadang Sekutu

Mengungkap pertempuran bersejarah 10 Nopember 1945 sebagai mata rantai sejarah kemerdekaan Indonesia, pada hakekatnya peristiwa itu tidaklah berdiri sendiri. Ia merupakan titik klimaks dari rentetan insiden, peristiwa dan proses sejarah kebangkitan rakyat Jawa Timur untuk tetap melawan penjajah yang ingin mencoba mencengkeramkan kembali kukunya di wilayah Indonesia merdeka. Pertempuran 10 Nopember 1945--tidak saja merupakan sikap spontan rakyat Indonesia, khususnya Jawa Timur tetapi juga merupakan sikap tak mengenal menyerah untuk mempertahankan Ibu Pertiwi dari nafsu kolonialis, betapapun mereka memiliki kekuatan militer yang jauh lebih sempurna. Rentetan sejarah yang sudah mulai membakar suasana, sejak Proklamasi dikumandangkan oleh Proklamator Indonesia: Soekarno dan Hatta tgl 17 Agustus 1945. Rakyat Jawa Timur yang militan berusaha membangun daerahnya di bawah Gubernur I-nya: RMTA Soeryo. Pemboman Kota Hiroshima dan Nagasaki menjadikan bala tentara Jepang harus bertekuk lutut pada ...

Menjaga Persatuan Lewat Bahasa

Sekitar 90 tahun lalu, Kongres Pemuda II menyepakati bahasa Indonesia jadi bahasa persatuan. Kesepakatan itu kini terasa masih hangat di tengah munculnya gejala pemakaian bahasa atau ungkapan tertentu untuk menunjukkan perbedaan. B angunan dengan enam pilar di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, itu masih kokoh berdiri. Bangunan berusia lebih dari dua abad yang kini menjadi kantor PT Kimia Farma itu merupakan bagian dari saksi perjuangan para pemuda di awal abad ke-20 untuk mewujudkan kemerdekaan di wilayah yang saat itu disebut Hindia Belanda. Di gedung yang dulu bernama De Ster in het Oosten atau Bintang Timur itu, Mohammad Yamin, dalam Kongres Kerapatan Pemuda atau Kongres Pemuda I, 30 April 1926, menyatakan perlunya memakai bahasa yang sama untuk berkomunikasi di wilayah Nusantara yang beragam. Ia lalu mengusulkan bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Melayu. TD Asmadi di harian Kompas  21 Juli 2006 menulis, beberapa bulan sebelum kongres itu digelar, wartawan sekaligus tim perumu...