Selamat jalan Jenderal Besar

JAKARTA (Bisnis): Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah monumen hidup, saksi sekaligus pelaku utama perjuangan bangsa. Ia seorang yang mahir strategi militer dan sekaligus politisi ulung.

Nasution lahir 3 Desember 1918, di Kotanopan, Tapsel, Sumatra Utara. Semula, ia mengabdi sebagai guru, tapi kemudian berubah haluan. Tahun 1940, ketika Belanda membuka sekolah perwira cadangan bagi pemuda Indonesia, Nasution mendaftar.

Selanjutnya, ia menjadi pembantu letnan di Surabaya. Tapi, ketika tentara Jepang menyerbu Surabaya, 1942, pasukannya bubar. Dengan menggunakan sepeda, Nasution kabur ke Bandung.

Setelah Jepang kalah perang, Nasution bersama pemuda eks-Peta mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Karier militernya melesat. Maret 1946, Nasution diangkat menjadi Panglima Divisi III/Priangan.

Lalu, Mei 1946, Nasution diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Februari 1948, diangkat menjadi Wakil Panglima Besar (Wapangsar) TNI. Praktis, waktu itu ia menjadi orang kedua di TNI setelah Jenderal Sudirman.

Tapi, sebulan kemudian jabatan Wapangsar dihapus. Lantas, Nasution ditunjuk menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang RI. Menjelang Perang Kemerdekaan II, Nasution menyusun Perintah Siasat Nomor 1 yang berisi 'juklak' persiapan perang gerilya--kemudian dikenal sebagai doktrin Pertahanan Rakyat Total dan hingga kini masih dianut TNI.

Di penghujung1949, Nasution diangkat menjadi Kasad. Tapi, gebrakan Nasution dalam reorganisasi dan rasionalisasi AD menimbulkan ketidakpuasan sejumlah perwira. Persoalan internal militer itu juga mengundang intervensi politisi sipil.

Nasution marah. Lalu, ia mengajukan petisi kepada Bung Karno agar membubarkan parlemen. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober 1952.

Karena dianggap menekan Presiden--dengan mengarahkan moncong meriam ke arah Istana--akhirnya Nasution dicopot dari jabatannya. Tapi, lantaran konflik internal AD tersebut tak kunjung reda, tahun 1955 Bung Karno mengangkat Nasution kembali menjadi Kasad.

Sebagai Penguasa Perang, Nasution mengajukan gagasan ke Bung Karno untuk 'kembali ke UUD 1945'. Maka, 5 Juli 1959, keluarlah Dekrit Presiden.

Tapi, bulan madu Nasution-Soekarno tak berlangsung lama. Sejak awal 1960-an, hubungan keduanya mulai renggang. Nasution tidak bisa menerima sikap Bung Karno yang bersahabat dengan PKI.

Pertentangan antara kedua tokoh itu akhirnya meletus dalam peristiwa G30S/PKI. Nasution, bekerja sama dengan Pangkostrad, Mayjen Soeharto, langsung menyerang balik. PKI ditumpas habis. Tapi, karena Bung Karno tidak mau menyalahkan PKI, akhirnya Pemimpin Besar Revolusi itu pun digulingkan.

Semula, beberapa tokoh AD, seperti Kemal Idris, H. R. Dharsono, dan Sarwo Edi, mendesak Nasution agar bersedia menjadi Presiden. Tapi Nasution hanya bersedia menjadi Ketua MPRS. Tahun 1968, MPRS mengangkat Soeharto sebagai Presiden.

Kemesraan Nasution-Soeharto juga tidak lama. Setelah Soeharto berkuasa, Nasution malah disingkirkan. Puncaknya, 1972, Nasution dipensiunkan dini dari dinas militer. Sejak saat itu Nasution tersingkir dari panggung politik.

Tapi, tahun 1993, setelah diasingkan selama 21 tahun, tiba-tiba Nasution dirangkul kembali oleh Soeharto. Lalu, 5 Oktober 1997, bertepatan dengan Hari ABRI, prajurit tua yang hidup sederhana dan taat beribadah itu dianugerahi pangkat Jenderal Besar. Di Indonesia cuma ada tiga jenderal yang menyandang bintang lima, Soedirman, Soeharto, dan Nasution. (ac)

Sumber: Tidak diketahui, (circa) 7 September 2000

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Maluku Tahun 1922 (3-Habis) Orang "Komunis" Mengutip Iuran dari Rakyat Pulau Obi

Oleh: H ROSIHAN ANWAR SELAIN dari orang Tobelo yang dulu terkenal sebagai pembajak laut, perlahan-lahan datang pula menetap orang dari suku lain yaitu yang dinamakan Binongko. Sebenarnya Pulau Binongko hanya sebagian dari gugusan Buton, tetapi di Ambon dan Seram lazim disebut orang-orang yang berasal dari Buton di Sulawesi Selatan sebagai orang Binongko. Mereka itu kaum tani kecil, Muslim yang rajin dan hemat, yang dengan bekerja keras dan menabung mencapai kemajuan. Ada kesalahan yang selalu mereka buat yaitu tidak bermukim bersama di suatu tempat, tetapi tinggal menyebar di berbagai pemukiman. Mereka juga sering tidak meminta bagian tanah dari kepala distrik setibanya di Obi. Berkat kedatangan Binongko itu, maka penduduk distrik yang berjumlah 1723 jiwa tahun 1920 meningkat jadi 2228 jiwa tahun 1925. Tahun-tahun pertama setelah kedatangan mereka, maka orang Tobelo tidak mengganggu mereka. Tetapi begitu orang Tobelo mengira orang Binongko telah menyimpan sekadar uang, maka Binongko d...

Baca selengkapnya

Kebangkitan Kesadaran

Oleh AHMAD SYAFII MAARIF T entang waktu permulaan Kebangkitan Nasional, saya berbeda pendapat dengan ketetapan resmi, tetapi tidak perlu dibicarakan di sini. Yang penting dalam suasana bulan Mei 2011 ini kita melakukan refleksi tentang keindonesiaan kita dengan harapan dapat menggugah kesadaran batin bersama akan makna tanggung jawab kolektif terhadap bangsa yang sudah merdeka selama hampir 66 tahun. Jika kesadaran itu tetap saja tumpul dan rapuh, segala peringatan--apa pun bentuk dan coraknya--adalah sebuah kesia-siaan. Dalam pantauan saya, ditinjau dari sistem nilai konstitusi kita, perjalanan bangsa ini semakin kehilangan arah, sementara sebagian besar para elite seperti tidak hirau dan tidak peduli. Pragmatisme politik dan ekonomi telah semakin memperparah situasi kebangsaan kita. Retrospeksi sejarah Menurut catatan Leslie H Palmier, sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945, dalam perspektif hubungan kekuasaan di Nusantara, ada tiga kelompok sosial penting yang interaksi mereka me...

Baca selengkapnya

Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 - 1838 ( Bagian I)

Oleh : Syamsuar Said Pertentangan Adat dan Agama. Di antara berbagai gerakan meawan Kolonialisme Belanda di Indonesia, maka Perang Paderi di Sumatera Barat memiliki ciri dan tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Paderi berasal dari kata Padre yang berarti Ulama. Jadi gerakan Paderi adalah gerakan kaum Ulama. Mereka bermaksud untuk memurnikan ajaran Islam dengan jalan merombak adat kebiasaan buruk masyarakat Minangkabau saat itu. Seperti kita ketahui, struktur sosial masyarakat Minangkabau pada sekitar akhir abad 18 atau awal abad 19 menempatkan raja, bangsawan, dan penghulu adat sebagai pemegang peranan penting dalam pemerintahan adat di Tanah Minang. Dalam kehidupan sehari-hari, di masyarakat berjangkitlah kebiasaan buruk yang bertentangan dengan syara' Islam. Menyabung ayam, minum tuak, madat, berjudi, dan lain-lain dianggap sebagai kebiasaan umum atau adat warisan nenek moyang. Menghadapi hal itu, ternyata para penghulu dan pemuka adat tidak mampu mengatasinya. Sebaliknya ...

Baca selengkapnya

Belanda Diminta Luruskan Sejarah

JAKARTA (Media): Pemerintah Belanda diminta meluruskan sejarah Indonesia yang menyebut proklamator Soekarno sebagai pengkhianat, sedangkan Raymond Westerling dinilai sebagai pahlawan. Permintaan itu disampaikan pada diskusi sehari bertajuk Indonesia Menggugat yang diselenggarakan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Jakarta, kemarin. Sebagai pembicara, aktor Ray Sahetapy mengatakan sejarah yang memutarbalikkan fakta sangat mengganggu kehormatan Indonesia selaku bangsa berdaulat. Apalagi pendiri bangsa Indonesia disebut dalam sejarah Belanda sebagai pengkhianat. "Kapten Raymond PP Westerling yang membantai banyak orang di Sulawesi Selatan (Sulsel) justru diangkat dan dihormati sebagai pahlawan perang di Belanda," ujar Ray. Sebagai ketua ormas Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Ray mengharapkan sejumlah ormas juga bergabung untuk menggugat pemerintah Belanda untuk mengembalikan harta karun Indonesia yang diboyong pada masa penjajahan. "Kita akan mendesak Presiden Su...

Baca selengkapnya

Ahli Waris Korban Rawagede Tidak Peduli Kompensasi

HARI ini (Jumat), Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menghadiri peringatan ke-64 tragedi Rawagede, di Kecamatan Rawamerta, Karawang, Jawa Barat. Peringatan pembantaian 431 warga oleh tentara Belanda itu dilaksanakan untuk pertama kalinya setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangi gugatan keluarga korban, September lalu. Sang duta besar, Tjeerd de Zwaan, dijadwalkan akan meminta maaf dan menaburkan bunga di makam para korban. Akan hadir juga pengacara keluarga korban Liesbeth Zegveld, yang datang langsung dari Belanda. Di Rawagede, nuansa kemenangan dalam peringatan itu tidak membuat Wanti, 92, bisa tersenyum. Janji sejumlah dana sebagai kompesasi, yang entah berapa besarnya, tidak bisa membuatnya lupa akan kematian suaminya, Nap, dan dua anak kandung mereka, Wirya serta Kacid, yang dibantai tentara Belanda pada 9 Desember 1947. "Saya tidak membayangkan untuk dapat kompensasi. Uang sudah tidak ada artinya buat saya karena sudah lama hidup menderita," kata Wan...

Baca selengkapnya

Peristiwa 22 April 1942 di Kamp Interniran Luchtdoel: Bayonet yang Merobek Tubuh Tawanan Cara Eksekusi Terhormat bagi Jepang?

TANGGAL 8 Maret 1942 perwira tertinggi angkatan perang Belanda di kawasan Hindia Belanda menyerah tidak bersyarat kepada tentara Jepang. Kapitulasi dimaklumkan Gubernur Jenderal ter Poorten di Kalijati Subang Jawa Barat. Ketika itu diumumkan, seluruh tentara Belanda di Kawasan Hindia Belanda yang aktif maupun nonaktif, wajib mentaati maklumat tersebut dengan menyerahkan diri pada kamp-kamp penahan terdekat. Tentara Belanda terdiri dari kesatuan KNIL (Koninklijk Nederland Indische Leger) yang beranggotakan berbagai suku, termasuk: suku Jawa, Sunda, Maluku, dan lainnya. Tetapi bagi tentara KNIL yang berkewarganegaraan Belanda, penahanan tersebut berlangsung seterusnya sampai usai perang, sedangkan bagi yang berwarga negara Indonesia hanya bersifat penahanan sementara, tidak lama kemudian mereka dibebaskan. Ketika itu saya sebagai tentara milisia Belanda atau Militie Soldaat KNIL, yang merupakan tentara cadangan yang diambil dari pemuda-pemuda serta pelajar berkebangsaan Belanda ...

Baca selengkapnya

Dana Rawagede Jadi Rebutan: 171 Ahli Waris Korban Lain Juga Minta Kompensasi

KARAWANG, (PR).- Rencana pemberian kompensasi oleh pemerintah Belanda Rp 243 juta per orang untuk sembilan janda yang menggugat kejahatan perang Rawagede menuai persoalan. Pasalnya, 171 ahli waris lainnya yang juga korban Rawagede menginginkan agar dana kompensasi tersebut dibagi rata. "Meskipun kami di atas kertas tidak ikut menggugat, setidaknya ada perasaan senasib sebagai ahli waris korban pembantaian. Dari sembilan orang yang mendapat dana kompensasi, lima di antaranya setuju dana dibagi rata untuk 171 orang lainnya," kata Wahono, salah seorang ahli waris, Rabu (21/12). Namun, menurut Wahono, empat orang ahli waris lainnya tidak menerima usulan tersebut karena mematuhi anjuran dari Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). "Jika memang seperti itu, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun tidak ikut menggugat, kami berhak juga menerima sebagai ahli waris korban pembantaian Rawagede," tuturnya. Kemungkinan lain, menurut Wahono, setengah dari seluruh da...

Baca selengkapnya

Kliping Sejarah

Cari Blog Ini